ABSTRAK Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Integrasi Puskesmas Kotamadya Jakarta Selatan sebagai bagian dari pengembangan SHWA Propinsi DKI Jakarta harus dijaga kesinambungannya mengingat pentingnya data dan informasi bagi pengambil keputusan. Untuk itu diperlukan evaluasi kinerja pelaksanaan SIK Integrasi Puskesmas guna usaha perbaikan dan sebagai masukan bagi proses pereneanaan selanjutnya. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif menggunakan kerangka balanced scorecard yang terdiri dari empat perspektif yaitu perspektif proses bisnis internal, pembelajaran dan perturnbuhan, pelanggan dan finansial. Metode kuantitatif digunakan untuk mengukur kepuasan Kepala Puskesmas (PKM) dan kepuasan kerja petugas SIK pada 78 PKM, sedangkan variabel lainnya digali mengggunakan metode kualitatif pada 3 PKM Kecarnatan dan 3 PKM Kelurahan. Pengtunpulan data dilakukan dengan melakukan survei, observasi langsung, wawancara mendalarn, dan penelusuran data sekunder di PK1v1, Sudin Kesmas, dan Dinas Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta telah berkomitmen mengembangkan 51K dan penanggung jawab manajemen S1K ada pada Seksi Pengelolaan Data Subdin PSIK; Perspektif proses bisnis internal menunjukkan pengumpulan data sampai dengan distribusi informasi tidak dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan teknis, tidak ada pembinaan rutin, dan PKM tidak memiliki pedoman MK; Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan tingkat kepuasan kerja petugas S1K telatif rendah path semua dirnensi pekerjaan belum seluruh petugas SIK menerima pelatihan, motivasi dari pimpinan dirasakan kurang, belum adanya tim SIK, pengukuran kerja yang hanya berorientasi kepentingan atasan; Perspektif pelanggan : tingkat kepuasan Kepala PKM path dimensi tangible 68,47%, reliability 66,92%, responsiveness 70,88%, assurance 69,29%, empathy 73,29%; perspektif finansial, rata-rata pemenuhan kebutuhan anggaran STK PICM Kebayoran Lama 58,87%, Kebayoran Baru 21,76%, Pesanggrahan 28,3%, penyerapan anggara.n 100%, alokasi anggaran tidak efisien. Kesimpulan : Kinerja pelaksanaan STK Integrasi P1CM kurang baik disebabkan oleh kurang mantapnya persiapan dimana seluruh kebutuhan sistem yang meliputi sumber daya inforniasi (SDM, perangkat keras, perangkat lunak dan dana) serta perangkat pengaturannya tidak dipenuhi seeara komprehensif; Kebijakan pengembangan SIX Integrasi te1ah menjadi komitmen Dines Kesehatan Propinsi DK1 Jakarta, yang dituangkan dalam bentuk keputusan Kepala Dinas Kesehatan. Kornitmen tersebut belum diikuti dengan kebkjakan yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya S1K secara berke1anjutan yaitu kebijakan yang bisa meningkatkan motivasi Puskesmas untuk menjalankan SIK sehingga SEC menjadi bagian kegiatan manajerial Puskesmas dan kebijakan untuk meletakkan tanggung jawab manajemen SIK Irgegtasi path unit dengan posisi cukup tinggi di dalam struktur organiasi Dinas Kesehatan. Disarankan untuk melakukan pendataan ulang seluruh sumber daya yang tersedia dan dibuat peta kebutuhan, kemudian Dinas Kesehatan membuat kebijakan operasional terkait penganggaran SIX Integrasi agar seluruh kebutuhan sistem terpenuhi, menetapkan kebijakan bahwa perencanaan anggaran Puskesmas hams berbasis SEC, d.an meletakkan tanggung jawab manajemen SIK pada unit tersendiri dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

ABSTRACT Integrated Health Information System of Public Health Centre (SRC Integrasi Puskesmas) in South Jakarta is need to be managed continually because of the importance of information for decision maker. Therefore, the evaluation of SIK Integrasi Puskesmas is crucial to ensure their effective implementation and for the further improvement. This study used balanced scorecard approach supported by quantitative and qualitative methods. Data collection was done by observation and survey to Public Health Center (PHC) and in depth interview with the head and staff of PHC. Quantitative method was used for measuring job satisfaction using summation score of working aspects and customer satisfaction using servqual method in 78 PHC in South Jakarta. The rest variable were explored on 3 sub district PHC and 3 village PHC and in depth interview was also done with Dina s Kesehatan and Sudin Kesmas for getting more comprehensive information. The results showed that Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta has been committed in developing SIX Integrasi and the unit who has responsibility as manager is Seksi Pengelolaan Data Subdin PSIK Dinas Kesehatan; internal business process showed that information system process was not appropriate, there is no manual and routine meeting; Learning and growth perspective : the level of working satisfaction among SRC's staff slightly low, any staffs have been trained and developed, while mostly not yet, low motivation from the heads, there is no working team; Customer perspective : the level of customer satisfaction on dimension of tangible 68,47%, reliability 66,92%, responsiveness 70,88%, assurance 69,29%, empathy 73,29%; Financial perspective : average of budget's sufficiency PHC Kebayoran Lama 58,87%, Kebayoran Baru 21,76%, Pesanggrahan 28,38%, utilized of budget 100%, budget's allocation was not efficient. Conclusion : Dinas Kesehatan Propinsi DK1 Jakarta has been committed to develop 81K 1ntegrasi but SIK Integrasi development did not follow with policy to ensure that 51K as a part of managerial activities in PIIC and improvement of power or authority (reorganizing) of SiK Integrasi's head in organization of Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta. It was suggested to make policy that budget planning of PHC must be 5IK based and assign SIK Integrasi management responsibility in separate unit which is more powerful Performance of SIK Integrasi Puskesmas in South Jakarta was poor because of there is no comprehensive resources, so information system process has been inappropriate. Attempts to identify resources and provide operational policy of budgeting process by Dinas Kesehatan are needed for improving quality of SIK Integrasi Puskesmas.

Masih tingginya preskripsi obat paten yang telah mempunyai generik di salah satu bagian Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin (RSHS) Bandung telah mendorong dilakukannya penelitian Beban Biaya Yang Timbul Akibat Ketidakpatuhan Pemberian Obat Generik Pada Pasien Rawat Inap di RSHS - Bandung Tahun 2001. Biaya ketidak-patuhan pemberian obat generik adalah biaya masyarakat yang tidak perlu yang menjadi ruang lingkup penelitian ini. Penelitian dilakukan selama bulan April sampai Juni 2002 dengan desain Comparative Non Eksperimental Study secara Ex Post Facto terhadap data sekunder pasien rawat inap di RSHS Tahun 2001. Sampel yang diambil sebanyak 323 buah dengan sumber data terdiri dari resep, kartu status, dan rekam medik tahun 2001. Hasil penelitian menyatakan bahwa beban biaya tambahan yang harus ditanggung pasien/keluarga pasien karena ketidak-patuhan pemberian obat generik secara financial mencapai Rp 10,6 juta atau 55,46% dari belanja obat pasien. Variabel lama kerja dokter dan keparahan penyakit ternyata merupakan variabel yang dominan yang mempengaruhi ketidak-patuhan pemberian obat generik. Estimasi biaya ini pada pasien rawat inap selama tahun 2001 mencapai Rp 13 miliar atau sekitar Rp 600 ribu per pasien rawat inap. Disarankan perlunya tambahan materi pengenalan obat generik bagi dokter maupun calon dokter serta melakukan trial klinik obat generik baik di universitas maupun di rumah sakit dengan melibatkan para dokter maupun calon dokter. Saran berikutnya adalah perlunya memberdayakan Permenkes nomor 085/MEN/KES/PER/I/1989 yaitu dengan memberikan penghargaan pada dokter yang patuh memberikan obat generik dan memberikan pembinaan pada dokter yang tidak patuh memberikan obat generik.

The heightening of branded medicine prescribing in one department of RSHS - Hasan Sadikin Central Public Hospital motivated the study of Cost Implication of Non-compliance of Generic Medicine Prescribing of Hospital Care Patient in Hasan Sadikin Central Public Hospital - Bandung 2001. The non-compliance cost implication of generic medicine prescribing is a community unnecessary cost that being this study scope. The study was carried out during April -- June 2002 on Comparative Non Experimental with Ex Post Facto Design to the secondary data of hospital care patients in RSHS - Bandung in 2001. The amount of sample is 323 consist of prescriptions, condition state cards of patient, and medical records. The result showed that the cost implication bad to be loaded by the patient or their family caused non-compliance of generic medicine prescription financially are Rp 10,6 million or 55,46% from their medicines cost. Physician length of work and severity of disease are dominant variables in influencing of non-compliance generic medicine prescribing. Estimation of the non-compliance cost on hospital care patient in 2001 reaches Rp 13 billion or about Rp 600 thousand per patient. Suggestion is having addition of genetic medicine introducing to both physicians and their candidates and its clinical trial in universities or hospitals. The further suggestion is law enforcing of Permenkes 085/MEN/KES/PER/I/1989 by giving reward to the doctors compliance generic medicine prescribing and pay attention to the others to establish compliance generic medicines prescribing.