Sampai saat ini masalah tuberkulosis masih rnenjadi masalah kesehatan di Indonesia. Dari segi pendanaan, program penanggulangan tuberkulosis belum mendapat perhatian yang memadai. Pembiayaan tuberkulosis semakin bervariasi antar daerah. Sumber pembiayaan masih didominasi oleh bantuan luar negeri. Pemberlakuan otonomi daerah memberi peluang kepada kepala daerah dalam menyusun perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan di daerah Pecan dan komitmen para policymakers (pengambil kebijakan) sangat besar dalam pengalokasian anggaran program tuberkulosis yang berasal dari pemerintah. Penel1tian ini bertujuan untuk melihat peta pembiayaan program tuberkulosis di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2004 - 2006. Penelitian ini juga melihat komitmen pengambil kebijakan dan peran mereka dalam menetapkan anggaran. Jika dilihat dari elernen kegiatan menunjukkan sebagian besar dana dialokasikan untuk gaji personil program tuberku1osis yaitu Rp 35.653.478.-(37,5%) tahun 2004 menjadi Rp 52.926.516,-(36,72%) tahun 2006. Berdasarkan fungsi program diluar perhitungan gaji, program kuratifmendapat a1okasi terbesar antara Rp 46.181.665,­ (77,6%) pada 2004 sarnpai Rp 62.822.458,- (68,88%) tahun 2006. Sedangkan jika dilihat dari fungsi pelayananprogram personal care mendapat alokasi tertinggi masing-masing Rp 46.181.665,-(77,6%) tahun 2004, Rp 64.940,.610,- (68,7%) tahun 2005 dan Rp 62.822.458,- (68,9%) pada tahun 2006. Menurut estimasi kebutuhan anggaran KW-SPM, pembiayaan program tuberkulosis adalah Rp 445.544.336,- sementara a1oka'i angganm yang tersedia pada tahun 2006 adalah Rp 144.131.474,-. Terdapat gap yang sangat besar antara alokasi dan kebutuhan biaya program tuberkulosis yang normatif. Komitmen para pengambil kebijakan dalam pengalokasian dana untuk program tuberkulosis baru sebatas wacana namun masih lemah penempan dalam pengalokasian dana, Agar pengalokasian pembiayaan tuberkulosis sesuai dengan kebutuban, Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan perlu meningkatkan advokasi dengan pengrunbil kebijakan (policymakers).

At present, tuberculosis (TB) still becomes a major health problem in indonesia. From the financial aspect, little attention has been given for TB programs. There are huge variety in TB funding across region. Major funding for TB is dominated by donors (loan). The implementation of regional autonomy has provided district head an opportunity to plan, tinance and undertake health development in region. Role and commitment of policymakers are very significant in allocating budget from the Central Government for TB programs. This research is aimed at studying financial map of TB programs in South Solok Regency from 2004 to 2006. The research also wants to see commitment and role of policymakers in determining budget for funding TB programs. This is operational research. Data used are primary and secondary. Secondary data were analyzed by document analysis, while primary data were analyzed by content analysis. The result show that funding for TB programs in South Solok Regency comes from some sources, that are Regional Revenues and Expenditures Budget (APBD), National Revenues and Expenditure Budget (APBN), and BLN. Total budget for funding TB programs tends to increase from IDR95,160,143 (2004) to IDR144,131,474 (2006).

Usia sekolah dasar adalah masa penanaman perilaku sehat sedini mungkin. Pada masa sekolah, siswa diberikan pengetahuan, sikap dan perilaku sehat dengan harapan akan membentuk kebiasaan hidup sehat sampai masa dewasa. Oleh sebab itu, masa usia sekolah dasar sangat panting dalam pembangunan SDM kesehatan.Upaya pembinaan kesehatan sekolah selama ini telah dijalankan melalui program yang dinamakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Puskesmas Sukasari adalah salah satu puskesmas yang memiliki sekolah binaan dan siswa binaan UKS yang banyak dibandingkan dengan puskesmas lainnya. Mengingat banyaknya jumlah sekolah dan siswa yang dipantau oleh Puskesmas Sukasari, maka kebutuha.n untuk menciptakan Sistem Informasi yang menggunakan teknologi komputer dirasa sudah mendesak. Permasalahan yang ada adalah belum ada Sistem Aplikasi Praktis Program UKS. Sehingga penelitian ini bertujuan mengembangkan Sistem Aplikasi Praktis Program UKS yang dapat menginput data, mengolah dan menganalisis data UKS, dan menyajikan hasil analisis berdasarkan indikator program UKS. Diharapkan hasilnya nanti dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan puskesmas, terutama untuk penyusunan tindak lanjut program UKS. Sistem Aplikasi Praktis Program UKS ini akan dilaksanakan di bagian Sie Kesehatan Puskesmas Kota Tangerang. Adapun sampel penelitian diambil dari laporan bulanan program UKS tahun 2005. Proses pelaksanaan pengembangan sistem ini dilaksanakan hanya sampai tahap uji cobs prototype di laboratorium FKMUI. Dalam mewujudkan tujuan penelitian maka pendekatan yang digunakan dalam kerangka pikir adalah pendekatan sistem (masukan, proses dan keluaran). Aplikasi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, studi dokumen, observasi dan melalui tahap pengembangan sistem yang terdiri dari pengumpulan kebutuhan, perancangan cepat prototype, pembentukan prototype, evaluasi prototype dengan pemakai, hasil sistem atau dikenal dengan metode Sistem Development Life Cycle (SDLC). Langkah-langkah Pengembangan Sistem yang dilakukan dimulai dari tahap Perencanaan, tahap Analisis Sistem, tahap Perancangan Sistern, dan tahap Implementasi Sistem. Dari basil telaah dokumen dan wawancara rnendalam ditemukan beberapa kendala dalam mengerjakan pelaporan UKS. Dalam alur pelaporan ditemukan beberapa kendala pada input, proses dan output. Penulis kemudian merancang aplikasi yang dibatasi pada kegiatan yang meliputi standar pelayanan UKS, kegiatan BIAS dan Penjaringan/Screening di tingkat puskesmas. Sistem Aplikasi Praktis UKS ini memerlukan spesifikasi software dan hardware sebagai berikut : a) Kebutuhan Software: Sistem operasi Windows 98120001xp, Office 2000 atau lebih tinggi, dan Microsoft Access; b) Kebutuhan Hardware: Pentium III atau lebih tnggi, RAM 128 MB, Hardisk 10 GB, dan monitor SVGA Dalam rancangan database UKS ini meliputi beberapa file yang sating berhubungan yaitu Data Master (File sekolah, file siswa), Data Kegiatan (File sarana, File kegiatan), Laporan (disajikan dalam bentuk tabel dan grafik) dan Pemeliharaan Data (File backup dan restore). Pengembangan sistem aplikasi ini masih memiliki beberapa kekurangan sehingga pengembangan dari sistem harus terns dilakukan untuk mengikuti kebutuhan pemakai.Sedang kelebihannya dengan adanya basis data maka akan memudahkan bagi pengguna untuk pemasukan, pencarian maupun pengambilan data dan informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Agar sistem baru ini dapat berjalan maka diperlukan pelatihan bagi teknisi clan Jana dan komitmen yang kuat dan Kepala Puskesmas Kota Tangerang agar pengembangan sistem ini berkesinambungan.

Primary school age is the crucial period to instill healthy lifestyle in children. During this period, children are equipped with knowledge of how to lead a healthy life so that they will have healthy habits later on as adults. Therefore, it is important to develop human resources on health during the primary school age. Effort to promote health issues in schools has been run through a program called School Health Program (SHP). In Tangerang, there is one Puskesmas, Sukasari Puskesmas, that fosters more schools' SHP than the other Puskesmas in the city. Concerning the number of schools and students that this Puskesmas supervises, it is urgent to make Computerized Information System to support the Puskesmas and SHP itself. One major problem in sustaining the program is there is no integrated Database Information System of SHP available. This research aims to develop an integrated database information system which can input data of SHP, process and analyze the data, and present the analyses based on the program indicator of SHP. It is expected that the outcome of this system will ease and promote the clinic's work, especially in constructing the follow up program of SHP. The development of Integrated Aplication System of SHP will be done in Health Unit of Puskesmas of Tangerang, Banten Province. The research sample was taken from monthly report of SHP in 2005. The process of the system development implementation was executed up to prototype try out phase in the laboratory of Faculty of Public Health, University of Indonesia. This research applied the systemic approach (input, process, and output). The database system development used the qualitative approach through intensive interviews, documents study, observation, and system developmental phase which consists of collecting what are needed, System Development Life Cycle (SDLC). The document study and intensive interviews showed that there are several obstacles in doing the SHP report, such as difficulties in the input, process and output phases. The writer then designed a system which is limited on the activities related to SHP services, BIAS, and screening in Puskemas level. The Database Information System of SHP needs the following software and hardware requirements: a) Software: Windows Operation System 98120001Xp, Microsoft Office 2000 or higher, and Microsoft Access; b) Hardware: Pentium III or higher, 128 MB RAM, 10 GB HDD, and SVGA monitor. In the database design, there are several files that are interrelated, named Master Data (school files, student files), Activity Data (facility files, activity files), Report (presented in forms of tables and charts) and Data Maintenance (backup file and restore). There are yet some flaws in this system development; therefore, it is necessary to continuously advance the system according to the users' needs. Apart from that, this new system has some good features. It is more complete than the previous system (the analyses are based on the available indicators) and the output display is more informative and attractive (as they are presented in forms of tables and charts based on the activities of each school or puskesmas). In addition, because of the database availability, users can easily make some inputs, do some searches and quickly take data or information that they need. In order to run the new system well, it is necessary to have some training for the technicians. Funding and strong commitment from the Head of Puskesmas of Tangerang are also fundamental in sustaining the system advancement in the future.

Berdasarkan SK Gub DKI Jakarta No. 2086 tahun 2006, 44 Puskesmas di Provinsi DK] Jakarta ditetapkan menjadi unit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daelah ( PPK BLUD ) secara bertahap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gamharan realisasi anggaran kesehatan bersumber pemerintah provinsi di 42 puskesmas DKI Jakarta untuk periode tahun 2007-2009 paska menerapkan PPK BLUD. Desain penelitian adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan puskesmas tahun 2007- 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran di Puskesmas DKI Jakarta dari tahun 2007 sampai dengan 2009 cenderung meningkat yaitu Rp l7b.l66.506.28l (2007) , Rp 242.295.485.|2l (2008) dan Rp 247.076.8l0.111 (2009). Biaya perkapita berkisar dari USS 2 ( Jakarta Barat ) - USS 4,6 ( Jakarta Pusat ). Total pendapatan BLUD Puskesmasjuga menunjukkan peningkatan yaitu Rp 57.24l.949.0l7,- (2007), Rp 59.779.032.965 ,- (2008) dan Rp 65.745.497.256,- (2009). Realisasi anggaran rata-rata pertahun pada periode 2007-2009 untuk : upaya wajib 80%, program pzioritas 8l,08%. Berdasarkan sifat plogram : Kuratif 58%, preventif 2l%, promotif 0.98%. Berdasarkan jenis kegiatan : UK? 58%, UKM sebesar 22 %, Manajemen 13% dan investasi 6%. Berdasarkan kelompok belanja : BOP 85%. adum 8,56% , modal 5,76%. CRR 46,97%.

Under Decree of the Governor of DKI Jakarta Province No. 2086 ln 2006, 44 health centers in Jakarta Province enacted into units that implement the Financial Management Pattems Regional Public Service Board gradually. This research aims to reveal the health budget comcs in 42 health centers of the provincial govemment of DKI Jakarta for the period 2007-2009 afler applying Financial Management Panems Regional Public Service Board. The study design is descriptive. Data collected is secondary data derived from the consolidated financial health centers in 2007-2009. The results showed that the realization of budget in Jakarta Health Center from 2007 to 2009 tended to increase the l76,l66,506,28l IDR (2007), 242,295,481 121 IDR (2008) and 247,076,8l0,l ll IDR (2009). Per capita costs ranged fiom U.S. S 2 (West Jakarta) - U.S. S 4.6 (Central Jakarta). Total revenues Regional Public Service Board PHC also showed an increase of 57,24I,949,0l7 IDR (2007), 59,779,032,965 IDR (2008) and 6S,745,497,256 IDR (2009). Total expenditure per year on average for the period 2007-2009: the effort required 80% 8l.08% priority programs. Based on the nature of the program : Curative 58%, 21% preventive, promotive 0.98%. Based on the types of activities: UKP 58%, 22% SME, investment Management l3% and 6%. Based on expenditure groups: BOP 85%, ADUM 8.56%, 5.76% of capital. CRR 46.97% .