Abstrak:

Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) adalah suatu upaya untuk melakukan penilaian hasil kerja/prestasi puskesmas yang dilakukan secara menyeluruh dari ketiga aspek yaitu aspek program, aspek manajemen dan aspek mutu/kualitas pelayanan. Dalam tesis ini, penilaian kinerja puskesmas hanya dilakukan pada kinerja 6 program pelayanan upaya kesehatan wajib puskesmas (basic six) yaitu 1) Pelayanan KIA/KB dengan 7 indikator kinerja, 2) Pelayanan Pengobatan dengan 2 indikator kinerja, 3) Pelayanan Perbaikan Gizi dengan 7 Indikator kinerja, 4) Pelayanan P3M dengan 8 indikator kinerja, 5) Pelayanan Kesehatan Lingkungan dengan 3 indikator kinerja, 6) Pelayanan Promosi Kesehatan dengan 4 indikator kinerja. Total indikator kinerja semuanya ada 31 indikator yang didasarkan pada indikator SPM Bidang Kesehatan. Metodologi yang digunakan dalam Tesis ini adalah metode System Depelovment LM: Cycle (SDLC) yang terdiri dari : Perencanaan dan analysis sistem, design system, implementasi system dan perawatan system Sedangkan manajemen database menggunakan konsep Data Base Manajemen System (DBMS), dimana untuk menilai apakah hasil pengembangan system berjalan dengau baik, maka dilakukan uji coba prototype di Laboratorium Komputer Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Input data menggunakan laporan SP3 puskesmas berikut suplemennya dan diproses dengan menggunakan aplikasi program SI-PKP yang secara otomatis dapat menghasilkan output berupa informasi klasifikasi kinerja puskesmas yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. PKP pada Tesis ini hanya dilakukan terhadap 20 UPTD Puskesmas (50%) dari total 40 UPTD Puskesmas yang ada di Kabupaten Bogor dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 7 UPTD Puskesmas (35%) masuk klasifikasi Baik (warna hijau), 6 UPTD Puskesmas (30%) masuk kategori cukup (warm kuning) dan 7 UPTD Puskesmas (35%) masuk klasifikasi kurang (warna merah). Informasi yang dihasilkan tersebut kiranya dapat dijadikan dasar bagi manajemen untuk intervensi program atau reward dan punishment. Manajemen masih perlu juga melakukan pengembangan system ini, sehingga betul-betul dapat diaplikasikan dan memenuhi kebutuhan system secara keseluruhan.

---

Performance Assessment at Primary Health Care (PKP) is an effort for doing assessment of job result or achievement at Primary Health Care which has been done by totally from three aspects including program, management and service quality aspect. In this thesis, performance assessment at Primary Health Care is only done by performance of 6 service programs of nmndatory health effort at Primary Health Care (basic six) such as I) KIA/KB service by 7 performance indicators, 2) Medical service by 2 performance indicators, 3) Nutrition improvement by 7 performance indicators, 4) P3M service by 2 performance indicators, 5) Environment safety service by 8 performance indicators, 6) Health promotion service by 4 performance indicators. All of performance indicators are 31 indicators which based on indicator of service standard at Health Department. Methodologies which are used in this Thesis are System Development Life Cycle (SDLC) consisting: Planning and analysis system, design system, implementation system and care system While database management used a Data Base Management System (DBMS) concept for assessing development result system has been run better, so it has been done by prototype test at Computer Laboratory of Public Health in Indonesia University. Data Input used SP3 reports at Primary Health Care and their supplements and then they were processed by using SI-PKP program application of program which can spend output in the form of performance classification infomation at Primary Health Care which were presented in the form of tables and graphics. PKP on this thesis was only done to 20 UPTD at Primary Health Care (50%) from total of 40 UPTD at Primary Health Care in Bogor district by study result indicated that amount of 7 UPTD at Primary Health Care (35%) were a good classification (green color), 6 UPTD at Primary Health Care (30%) were medium category (yellow color) and 7 UPTD at Primary Health Care (35%) were less classification (red color). From information above presumably can be made based on management for program intervention or reward and punishment. Management still needs to do this system development, so it can be implemented seriously and fulfill a requirement system as a whole.

Abstrak: Puskesmas merupakan ujung tombak pelaksana pelayanan kesehatan yang sangat strategis dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program kesehatan, seperti SPM, PISPK, dan KBK-BPJS. Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan secara bersama-sama menimbulkan situasi koeksistensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan SPM, PISPK, dan KBK-BPJS di Puskesmas terjadi koeksistensi secara mutually exclusive (saling berdiri sendiri), competitive (berkompetisi), complementary (saling mendukung) dan integrated (terintegrasi) dalam hal tenaga, waktu, sarana, dana, dan pelaporan di Puskesmas di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 15 orang informan yang berada di Puskesmas Bojonggede, Puskesmas Cibinong, Puskesmas Cirimekar, Puskesmas Kemuning dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koeksistensi secara mutually exclusive terjadi pada aspek pelaporan, sistem pelaporan program mempunyai aplikasi masing-masing seperti SIKDA, SIMPUS, dan Laporan Suplemen pada program SPM, Web Keluarga Sehat pada program PISPK, dan P-Care untuk pelaporan KBK-BPJS. Koeksistensi secara competitive terjadi pada aspek tenaga dan waktu kerja. Pelaksanaan program yang dinilai paling berat adalah PISPK, sementara SPM dinilai program rutin yang biasa dilakukan di puskesmas. KBK BPJS dinilai lebih mudah dilaksanakan daripada PISPK dalam hal pencapaian angka kontak. Complementary terjadi pada aspek sarana dan dana. Pelaksanaan ketiga kebijakan SPM, PISPK, dan KBK-BPJS sistemnya belum terintegrasi sempurna.

Abstrak: Latar Belakang : Tujuan menganalisis kebijakan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas di Kabupaten Bogor mengacu Permenkes 21 tahun 2016. Metode : Kualitatif dengan Rapid Assesment Procedure, wawancara mendalam pada 12 informan, sampel purposive, terkait tujuan penelitian. Hasil : Terdapat disparitas tinggi dana kapitasi puskesmas meliputi peserta, norma kapitasi, jumlah dokter dan rasio dokter antara berbagai puskesmas. Wawancara mendalam didapatkan sulitnya pemenuhan rasio dokter ideal, norma kapitasi rendah menunjukkan kuantitas kualitas puskesmas rendah, belum semua puskesmas melakukan proses perencanaan dengan benar, puskesmas kapitasi kecil sulit dalam operasional dan yang besar berlebih operasional dan berpotensi menumpuk, penentuan poin cukup jauh berbeda antar tenaga, pemenuhan obat-obatan terkendala oleh pengadaan, potensi overlapping kapitasi dengan BOK dan kualitas pelayanan dokter menurun pada rasio dokter per peserta besar. Kesimpulan dan saran : Rasio dokter dengan peserta masih dibawah standar 1:5000 peserta perlu upaya pemerataan, porsi kapitasi 60% untuk Jasa dan 40% opersional lain, ketercukupannya berbeda perlu ada backup dana operasional untuk yang kurang, adanya disinsentif jasa pelayanan perlu dikaji ulang, kapitasi porsi 40% dapat komplementer dengan BOK, sisa anggaran menguntungkan bila alternatif kegiatan mampu efektif efisien sesuai kebutuhan masyarakat, perlu perbaikan mekanisme pengadaan obat, dalam fleksibilitas anggaran perlu didorong PPK-BLUD pada puskesmas. Kata kunci : kapitasi; FKTP; Puskesmas Background: The purpose of analyzing the policy of utilization of JKN capitation fund at FKTP Puskesmas in Bogor Regency refers to Permenkes 21 year 2016. Method: Qualitative with Rapid Assessment Procedure, in-depth interview on 12 informant, purposive sample, related to research objectives. Results: There is a high disparity of capitation funds for puskesmas covering participants, capitation norms, number of doctors and the ratio of doctors between various puskesmas. In-depth interviews found the difficulty of fulfilling the ideal physician ratio, low capitation norms indicated the low quality of the puskesmas, not all the puskesmas did the proper planning process, the small capitation clinics were difficult in the operational and the overwhelming operational and potentially piled up, Drug fulfillment is constrained by procurement, the potential for overlapping capitation with BOK and the quality of physician services decreases in the ratio of physicians per large participant. Conclusions and suggestions: The ratio of physicians to participants is still below the standard of 1: 5000 participants need equalization effort, 60% capitation portion for services and 40% other opersional, different sufficiency there should be operational fund backups for the less, the disincentives of service need to be reviewed, Capitation of 40% portion can be complementary with BOK, the rest of the budget is advantageous if the activity alternative can be effectively efficient according to society requirement, need improvement of drug procurement mechanism, budget flexibility need to be pushed PPK-BLUD at puskesmas. Keywords: capitation; FKTP; Puskesmas

Abstrak: Tesis ini membahas tentang analisis keadilan (fairness) pembagian jasa pelayanan kapitasi didalam puskesmas dan antar puskesmas serta pendapat dinas kesehatan tentang biaya administrasi dana kapitasi kabupaten Bogor tahun 2019. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design case study. Hasil penelitian menujukkan bahwa keadilan secara internal sudah adil. Sedangkan keadilan secara ekternal belum adil dan keadilan antar instansi belum adil. Sehingga perlu ada survey gaji untuk menetapkan besaran point tenaga kerja professional dan tenaga kerja manajemen. Selain itu, perlu ada penelitian lebih lanjut terkait penyesuaian resiko berdasarkan usia, jenis kelamin dan geografi untuk menetapkan besaran kapitasi antar puskesmas. Serta melakukan pengkajian ulang untuk penetapan Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, agar tidak ada disparitas antar instansi.