Hasil Pencarian :: Kembali

  1. Beranda
  2. Hasil Pencarian
 Pencarian Spesifik
Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Marliana; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Surya Ede Darmawan, I.G.M. Wirabrata
S-6582
Depok : FKM UI, 2011
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Pritha Elisa; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Adang Bachtiar, Wahyu Sulistiadi, IGM Wirabrata, Ismiyati
Abstrak:
Kebutuhan alat kesehatan di Indonesia saat ini 90% dipenuhi oleh alat kesehatan impor. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Permenkes No. 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan salah satunya melalui kebijakan percepatan perizinan alat kesehatan dengan tujuan meningkatkan investasi di bidang alat kesehatan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan percepatan perizinan alat kesehatan untuk mendukung pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri. Penelitian ini dengan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian adalah ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun masih terkendala pada ketersediaan sumber daya manusia dan karakteristik badan pelaksana yang terbatas, serta disposisi pelaksana yang masih kurang dari intensitas pelaksanaan kebijakan. Komunikasi antar organisasi terkait kebijakan sudah cukup optimal, serta lingkungan ekonomi dan sosial yang cukup mendukung, namun lingkungan politik belum cukup mendukung kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi belum berjalan dengan optimal dengan kendala pada variabel yang cukup berpengaruh yaitu sumber daya manusia dan lingkungan politik karena sumber daya manusia adalah sumber daya utama dalam implementasi kebijakan dan kebijakan penyerta yang mendukung kebijakan ini masih belum kuat. Penelitian ini merekomendasikan dibuatnya kebijakan penyerta seperti kebijakan kewajiban menggunakan alat kesehatan dalam negeri pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah untuk memperluas pasar alat kesehatan produksi dalam negeri

The needs of medical devices in Indonesia currently 90% are met by imported medical devices. Therefore the government issued Minister of Health Regulation No. 17 of 2017 concerning Action Plans for the Development of the Pharmaceutical Industry and Medical Devices, one of which is through the policy of accelerating the licensing of medical devices. So this study aims to determine the implementation of accelerated medical device licensing policies to support the development of the domestic medical device industry. This study uses qualitative methods and is analyzed with Van Meter and Van Horn policy theory with variable size and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, communication between organizations, disposition of implementers, as well as economic, social, and political environments that influence policy implementation. The results of the study are that the size and objectives of the policy are clear but are still constrained by the availability of human resources and the limited characteristics of the implementing agency, as well as the disposition of implementers that are still less than the intensity of the implementation of the policy. Communication between organizations related to policy is quite optimal, and the economic and social environment is quite supportive, but the political environment is not enough to support policy. This study recommends making accompanying policies such as the obligation to use domestic medical devices at government health service facilities to expand the domestic production of medical devices.

Read More
T-5962
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Henni Febriawati; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Pujiyanto, IGM Wirabrata
B-1173
Depok : FKM UI, 2009
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Esty Widiartini; Pembimbing: Suprijanto Rijadi; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Anhari Achadi, R. Fresley Hutapea, IGM Wirabrata
Abstrak: Abstrak

Penyusunan Rencana Strategis bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Kementrian Kesehatan merupakan salah satu langkah pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan adanya Renstra diharapkan UPT dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dalam rangka mewujudkan good governance. Tujuan penelitian adalah memberi masukan tentang kesesuaian dan kesenjangan antara Perencanaan Strategis RSAB Harapan Kita dengan Renstra Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 melalui analisis yang mendalam terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan StrategiRSAB Harapan Kita terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kementrian Kesehatan denganmetodekualitatifmelaluistudikepustakaan, telaahdokumen danwawancara mendalam dengan para informan.

Hasil penelitian : Visi RSAB Harapan Kita sejalan dengan Visi Kementrian Kesehatan namun belum memberikan gambaran sebagai rumah sakit pendidikan. Misi sejalan dengan Misi kementrian kesehatan, perlu dipertajam dengan mencantumkan program unggulan yang akan membuat RSAB Harapan Kita menjadi Rumah Sakit terkemuka. Tujuan RSAB Harapan Kita sejalan dengan Tujuan Kementrian Kesehatan, perlu dipertajam juga dengan program unggulan yang akan dikembangkan. Sasaran belum menggambarkan kondisi yang akan dicapai namun merupakan kegiatan yang dilakukan. Strategi RSAB Harapan Kita belum diuraikan secara jelas sehingga program dan kebijakan yang ditetapkan tidak mengacu pada strategi tertentu sesuai posisi RSAB Harapan Kita pada diagram SWOT. Dari 23 Program RSAB Harapan Kita, sebagian sudah sejalan dengan program Kementrian Kesehatan dan sebagian program kementrian Kesehatan belum terakomodir meskipun dalam implementasinya sudah dilaksanakan. Indikator kinerja yang dibuat belum dapat memberikan gambaran terhadap kinerja Harapan Kita yang sebenarnya.

Saran untuk manajemen agar melakukan penyempurnaan Renstra terutama pada perumusan strategi perlu dibuat dengan perumusan strategi yang rinci dan jelas agar program yang ditetapkan dapat lebih operasional dan memiliki indikator kinerja yang dapat diukur. Manajemen mulai mempersiapkan rancangan renstra untuk periode selanjutnya dengan merujuk kepada renstra Kementrian Kesehatan dan peraturan yang berlaku terkait penyusunan renstra.

Preparation of the Strategic Planning for the Technical Implementation Unit (UPT) within the Ministry of Health is one step in the implementation of the Government Performance Accountability System (SAKIP). The Strategic Planning of the UPT is expected to performa the duties properly in order to achieve good governance. The research objective is to provide input about the suitability and the gap between the Strategic Planning of RSAB Harapan Kita to theMinistry of Health's Strategic Planning in 2010-2014 through a deep analysis of the Vision, Mission, Goals, Objectives and Strategies RSAB Harapan Kita to Vision, Mission, Goals, Objectives and Strategy of The Ministry of Health with qualitative methods through literature study, document review and in-depth interviews with informants.

The results: Vision RSAB Harapan Kita in line with the vision of the Ministry of Health but has yet to provide an overview of the teaching hospital. The mission is in line with the mission of the ministry of health, need to be sharpened by including the flagship program that will make RSAB Harapan Kita Hospital became prominent. RSAB Harapan Kita?s objectives in line with the purpose of the Ministry of Health, also need to be sharpened with a flagship program that will be developed. Not describe the condition of the target to be achieved but is an activity undertaken. The strategy of RSAB Harapan Kita has not been spelled out clearly so that the programs and policies set does not refer to a particular strategy according to the position at the RSAB Harapan Kita SWOT diagram. Of the 23 programs RSAB Harapan Kita, partly in line with the Health Ministry program and most programs have not been accommodated despite the Health Ministry in its implementation have been conducted. Performance indicators made yet to provide an overview of the actual performance of the RSABHarapan Kita.

Suggestions:for management to improve strategic planning, especially in the formulation of the strategy to be made with a detailed strategy formulation and clear so that the program can be operationally defined and have measurable performance indicators. Management began preparing a draft strategic plan for the next period with reference to the Ministry of Health strategic plan and regulations related strategic planning.

Read More
B-1499
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Milhan; Promotor: Indang Trihandini; Kopromotor Mardiati Nadjib, Ratna Djuwita; Penguji: Sutanto Priyo Hastono, Zulvayanti, Mahalul Azam, Mohammad Hakimi, IGM Wirabrata
Abstrak:
Latar Belakang: Lebih dari dua pertiga dari kematian ibu yang dilaporkan adalah karena Perdarahan Postpartum atau Postpartum Hemorrhage (PPH). Kombinasi oksitosin dan misoprostol dapat mencegah dan mengatasi PPH lebih baik. Masih terdapat gap antara kondisi ideal (harapan), yaitu tersedianya intervensi pencegahan PPH yang efektif dan hemat biaya. Tujuan Penelitian untuk: (1) Membandingkan efektivitas penggunaan OXYBUM (Injeksi Oksitosin 10 IU + Misoprostol Bukal 200 mikrogram) dibanding Oksitosin 10 IU untuk menurunkan Perdarahan Postpartum. (2) Menganalisis biaya dan potensi efisiensi penggunaan OXYBUM untuk menurunkan Perdarahan Postpartum dari perspektif penyedia layanan. Metode: Penelitian ini menggunakan desain Randomized Controlled Trial dengan double-blind. Lokasi pengumpulan data di RSU Handayati, Rantau, Kabupaten Tapin. Kriteria Inklusi: Ibu hamil cukup bulan (lebih dari atau sama dengan 37 minggu) dengan janin tunggal, hidup intrauterina yang mengalami persalinan pervaginam atau sesar (SC/seksio cesarea). Outcome utama adalah kejadian Non-PPH dan PPH. Analisis dilakukan menilai efektivitas intervensi Hasil : (1) Pemberian OXYBUM (injeksi Oxytocin 10 IU + Buccal Misoprostol 200 mikrogram) meningkatkan terjadinya Non Perdarahan Postpartum (menurunkan kejadian PPH) sebesar 1,95 kali lebih besar dibandingkan Oksitosin saja, dengan RR 1,95 (1,34- 2,82). (2) Pada subkelompok dengan partus lama, intervensi OXYBUM menunjukkan proporsi keberhasilan Non-PPH yang lebih tinggi sebesar 2,5x dibandingkan oksitosin. (3) OXYBUM menghasilkan rata-rata biaya yang lebih rendah sekaligus proporsi keberhasilan klinis (Non-PPH) yang lebih tinggi dibandingkan Oksitosin tunggal Kesimpulan: Perlakuan dengan OXYBUM (injeksi Oxytocin 10 IU + Buccal Misoprostol 200 mikrogram) secara signifikan meningkatkan keadaan Non Perdarahan Postpartum (menurunkan Perdarahan Postpartum) dibandingkan ibu yang diberikan Oksitosin, dan lebih efisien secara ekonomi. Saran: Hasil ini menunjukkan bahwa OXYBUM (injeksi Oxytocin 10 IU + Buccal Misoprostol 200 mikrogram) berpotensi menjadi alternatif strategi profilaksis PPH yang efektif dan efisien. Ditambah analisis farmakoekonomi dapat dipertimbangkan dalam pengembangan kebijakan pelayanan kesehatan maternal. Kata Kunci: Perdarahan Postpartum, Oxytocin, OXYBUM (Oxytocin – Buccal Misoprostol)
Background: More than two-thirds of reported maternal deaths are due to Postpartum Hemorrhage (PPH). The combination of Oxytocin and misoprostol can better prevent and manage Postpartum Hemorrhage. There is still a gap between the ideal (hopeful) condition, namely the availability of effective, temperature-stable, and cost-effective PPH prevention interventions. This study aimed to: (1) Compare the effectiveness of using OXYBUM (Oxytocin Injection 10 IU + Buccal Misoprostol 200 micrograms) compared to Oxytocin 10 IU to reduce Postpartum Hemorrhage. (2) Analyze the costs and potential efficiency of using OXYBUM to reduce Postpartum Hemorrhage from the perspective of service providers. Methods: This study used a double-blind Randomized Controlled Trial design. Data collection was conducted at Handayati General Hospital, Rantau, Tapin Regency. Inclusion Criteria: Full-term pregnant women (more than or equal to 37 weeks) with a singleton fetus, living intrauterinely, who underwent vaginal or cesarean delivery (CS/section cesarean). The primary outcome was the incidence of Non-PPH and PPH. Analysis was conducted to assess the effectiveness of the intervention Results: (1) Administration of OXYBUM (10 IU Oxytocin injection + 200 micrograms Buccal Misoprostol) increased the incidence of Non-Postpartum Hemorrhage (reduce the incidence of PPH) by 1.95 times compared to Oxytocin alone, with a RR of 1.95 (1.34- 2.82). (2) In the subgroup with prolonged labor, the OXYBUM intervention resulted in a 2.5x higher proportion of Non-PPH events compared to oxytocin. (3) OXYBUM resulted in lower average costs and a higher proportion of clinical success (Non-PPH) compared to Oxytocin alone. Conclusion: Treatment with OXYBUM (Oxytocin 10 IU injection + Buccal Misoprostol 200 micrograms) significantly improves the condition of Non-Postpartum Hemorrhage (reduces Postpartum Hemorrhage) compared to mothers given Oxytocin, and is more economically efficient. Recommendation: This result indicates that OXYBUM (10 IU Oxytocin injection + 200 micrograms Buccal Misoprostol) has the potential to be an effective and efficient alternative strategy for PPH prophylaxis. Furthermore, pharmacoeconomic analysis can be considered in the development of maternal health care policies. Keywords: Postpartum Hemorrhage, Oxytocin, OXYBUM (Oxytocin – Buccal Misoprostol)
Read More
D-627
Depok : FKM-UI, 2026
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive