Search Results - Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Jenis Koleksi

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV

Kesiapsiagaan organisasi dan masyarakat dalam menghadapi darurat kesehatan masyarakat pasca intervensi kesiapsiagaan menghadapi klb di kabupaten Cianjur dan kota Jakarta Pusat tahun 2016

Dwi Handayani; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Indri Hapsari Susilowati, Wachyu Sulistiadi, Nurbaeti Yuliana

Abstrak: Kondisi negara Indonesia memiliki banyak potensi bencana, baik bencana alam dan non-alam. Kesiapsiagaan organisasi dan masyarakat dalam menghadapi darurat kesehatan masyarakat menjadi salah satu isu yang penting dalam usaha pengurangan resiko bencana. Darurat kesehatan masyarakat Intervensi kesiapsiagaan KLB merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan organisasi dalam menghadapi wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang merupakan manifestasi dari darurat kesehatan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapsiagaan organisasi dan masyarakat pada wilayah intervensi dalam menghadapi darurat kesehatan masyarakat. Studi ini merupakan descriptive study menggunakan metode kuantitatif yang diperkuat juga dengan metode kualitatif untuk mengetahui dinamika proses kesiapsiagaan. Penilaian tingkat kesiapsiagaan organisasi diukur dengan menggunakan sembilan tahap pada undang-undang penanganan bencana. Penilaian kesiagsiagaan masyarakat diukur dengan memadukan indikator desa siaga aktif dan desa tangguh bencana. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesiapsiagaan dari BPBD dan PMI di Kabupaten Cianjur dan Kotamadaya Jakarta Pusat masuk dalam kategori belum siap karena belum dapat memenuhi semua tahap kesiapsiagaan darurat kesehatan masyarakat, sedangkan Dinas Kesehatan masuk dalam kategori siap dalam menghadapi darurat kesehatan masyarakat. Hasil penilaian kesiapsiagaan masyarakat di tiga desa intervensi di Kabupaten Cianjur menunjukkan level sedang atau hampir siap, sedangkan dua kelurahan di Kotamadya Jakarta Pusat masuk dalam kategori siap menghadapi darurat kesehatan masyarakat. Ada perbedaan tingkat kesiapsiagaan menghadapi darurat kesehatan masyarakat antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Hal ini disebabkan karena prioritas dan strategi pembangunan yang cukup berbeda pula di kedua wilayah tersebut. Kata kunci: kesiasiagaan organisasi, kesiapsiagaan masyarakat, darurat kesehatan masyarakat Under condition of Indonesia which has a lot of potential disaster,both natural ond non-natural disasters, community preparednes in public health emergency become the most important issue of disaster risk reduction. Emergency response are often being a triggers of public health emergency. Major trigger of public health emergencies is disease outbreak which cause the damage of public health system. Epidemic Preparedness project is a program which aims to improve organization and community preparedness to deal with outbreak and epidemic as public health emergency. This study aimed to analyze the organization and community preparedness as result of epidemic preparedness project. The study used the method of qualitative analysis and descriptive statistical analysis which refer to existing indicators of resilient both health and disaster. The study shows the role and responsibilities of Health District Office in term of public health emergency categorized ready while BPBD and PMI have not been ready yet. BPBD, District Health Office and PMI in the two intervention project areas (Cianjur District, Central Jakarta District) have a good coordination mechanis, otherwise the leading sector for handling public health emergencies is still dominated by the Health Sector. Analysis of community preparedness in Cianjur district showed at moderate level while Centre Jakarta showed advance level. Keywords: Organization Preparedness, Community Preparedness, Public Health Emergency

T-4802

Depok : FKM-UI, 2017

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Studi kepatuhan bidan dalam mengikuti standar pelayanan antenatal care quality assurance: suatu analisis kualitatif di puskesmas Cubarusah dan Sriamur Kab. Bekasi Jabar. th.2003

Budi Arimunastri; Pembimbing: Kusdinar Ahmad; Penguji: Anwar Hasan, Dumilah Ayuningtyas, Yeti Sugasriani, Nurbaeti Yuliana

Abstrak:

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh para petugas kesehatan di Indonesia di era globalisasi dan persaingan bebas, adalah peningkatan mutu layanan kesehatan. Salah satu dimensi mutu adalah tingkat kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan yang sudah ditentukan. Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah proyek penerapan kegiatan quality assurance, yang dilaksanakan di enam puskesmas yaitu, Babelan I, Cibarusah, Kedung Waringin, Sriamur, Tambun dan Tarumajaya. Dari hasil penelitian pada tahun 2000, terbukti bahwa nilai kepatuhan bidan terhadap standar antenatal care (ANC) masih rendah, yaitu 67,7%. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari berbagai faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kepatuhan bidan terhadap standar ANC di Puskesmas Sriamur dan Cibarusah. Penelitian ini menggunakan rancangan studi kualitatif, melalui teknik wawancara secara intensif terhadap responden berikut: bidan yang bertugas di BPKIA puskesmas, bidan koordinator puskesmas, kepala puskesmas, dan ketua tim jaminan mutu kabupaten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan bidan terhadap stadar ANC dapat disebabkan oleh: a) masih rendahnya pengetahuan bidan terhadap standar ANC; b) dimensi mutu yang lebih luas belum benar-benar dipahami oleh bidan; c) kesulitan memberikan penyuluhan kepada bidan; dan d) kurangnya kesempatan bagi bidan untuk menggunakan daftar tilik karena banyaknya jumlah pasien. Di samping itu, kurangnya pengawasan dari kepala puskesmas kepada bidan dan kurangnya komitmen pimpinan di Dinas Kesehatan Kabupaten untuk membina puskesmas, juga berperan sebagai penyebab ketidakpatuhan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka beberapa hal yang dapat disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten adalah meningkatkan pengetahuan bidan dengan cara mengadakan pelatihan penyegaran penggunaan daftar tilik dengan penambahan materi tentang peningkatan dimensi mutu yang lebih luas. Saran kepada Kepala Puskesmas Cibarusah adalah peninjauan ulang frekuensi hari buka BP KIA, agar pasien tidak terlalu menumpuk, pengaktifan kembali kelompok kerja jaminan mutu di puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten. Sedangkan saran untuk Departemen Kesehatan adalah pengajian ulang penggunaan daftar tilik oleh bidan dan pedoman penilaian yang ada. Hal ini terutama mengenai instrumen petunjuk wawancara dengan ibu hamil tentang antenatal, misalnya dengan cara menyederhanakan istilah-istilah kedokteran, sehingga lebih mudah dimengerti oleh pasien. Di samping itu, sebaiknya diterapkan manajemen mutu terpadu (total quality management) di puskesmas, dengan pendekatan untuk terciptanya perubahan yang positif dan pengembangan organisasi secara menyeluruh.

Midwives Compliance Study on the Use of Antenatal Care Service Standard A Qualitative Analysis on Midwives Cibarusah and Sriamur Public Health Centers, Districts of Bekasi, 2003One of the most important aspects in the era of globalization and free competition to be improved is public health service by the health service officer, One of quality dimension to be improved is the willingness of the health officer to obey the standard health service procedures. Bekasi, is one of the cities where the quality assurance activity project is to be done. This project was assigned in six public health centers, named Tambun, Cibarusah, Babelan I, Sriamur, Tarumajaya, and Kedung Waringin. Based on the research conducted in year 2000, it was showed that the value of midwife compliance to the standard antenatal care (ANC) was still Iow, i.e. 67.7%. The objective of this research was to study factors determining the low value of midwife obedience to the standard ANC at Cibarusah and Sriamur Public Health Centers. In this research, a qualitative study design was used, by doing intensive interviews to the following despondences: informant midwives who work at BPKIA public health centers, the coordinator of midwives at public health centers, the head of public health centers, and the team leader of quality assurance in the city. The results showed that incompliance of midwives to the ANC standard procedures were caused by: a) the minimum knowledge of the midwives about ANC standard procedures; b) the minimum understanding of the midwives about general quality dimension; c) the difficulties to give any training to the midwives, and d) the low opportunity for the midwives to use vitiating lists, due to the large number of patients. Furthermore, the minimum control to midwives by the head of public health centers was also took into account in the midwife disobedience to ANC standard procedure. Based on these results, it is suggested to Bekasi Health Office to improve knowledge of the midwives by conducting some training about technical aspects, the use of visiting lists, and broader quality dimension. In addition, it is suggested to The Head of Cibanisah Public Health Center to reconsider the frequency of open days in BPKIA in such away, that there is not too many patients come in one day or another; and to activate the quality assurance working group in public health center and city health office. Furthermore, it is suggested to the National Health Department to reevaluate the use of visiting lists (by the midwives) and to reconsider evaluation procedures, especially how to interview pregnant mothers about antenatal care. This, can be done by simplifying some medical language or terms for better understanding. The application of total quality management in public health centers by approaching it with general organization changes and development should be done.

T-1787

Depok : FKM-UI, 2003