Ditemukan 33777 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Abstrak
Latar Belakang. Penetapan Rumah Sakit vertikal sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Lembaga negara dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum harus memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas yang dapat dinilai dari keberadaan arsip sebagai bukti otentik terselenggaranya tata kelola. Pengelolaan arsip di Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan diatur dengan Pedoman Tata Kearsipan Dinamis yang ditetapkan sebagai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 684/MENKES/PER/VIII/2006. Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan melaksanakan Pedoman Tata Kearsipan Dinamis di bawah pembinaan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ketatausahaan dan gaji yang dilakukan Sub Bagian Tata Usaha. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan upaya supervisi yang diberikan sesuai fungsi manajemen Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Hingga saat penelitian dilakukan, kegiatan supervisi yang sudah dilakukan tidak dapat diukur pelaksanaannya karena tidak memiliki panduan tertulis baik yang berisi daftar pekerjaan yang harus dilakukan ataupun panduan teknis tahapan supervisi yang harus dilakukan oleh pelaksana supervisi.
Metode. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang dirancang dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam. Untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan memperkuat hasil observasi pada subjek penelitian dilakukan pengambilan gambar. Wawancara dilakukan kepada informan yang memegang kewenangan supervisi dan informan-informan dari pihak Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang menjadi tujuan kegiatan supervisi. Peneliti melakukan evaluasi terhadap proses kegiatan supervisi yang dilakukan Sub Bagian Tata Usaha dan Gaji Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan sehingga diketahui faktor-faktor perilaku yang mencerminkan kinerja pelaksana supervisi.
Hasil. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, diketahui bahwa kegiatan supervisi yang dilakukan belum sesuai dengan tahapan supervisi dalam Siklus Deming yang terdiri dari Plan-Do-Check-Action. Akibatnya, kinerja pelaksana supervisi tidak dapat diukur dan hasil kegiatan supervisi tidak dapat menjadi rekomendasi untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan selanjutnya. Pedoman Tata Kearsipan Dinamis yang ada juga belum dilengkapi dengan panduan praktis yang berisi daftar pekerjaan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis. Sebagai upaya evaluasi pelaksanaan kegiatan supervisi, peneliti membuat rancangan panduan daftar pekerjaan yang dibuat berdasarkan Pedoman Tata Kearsipan Dinamis Kementerian Kesehatan dan rancangan panduan pekerjaan pada tahapan supervisi sesuai Siklus Deming. Peneliti juga menterjemahkan daftar tersebut dalam bentuk formulir supervisi yang diisi secara online.
Background. Determination of government hospitals as the Ministry of Health Technical Unit Hospitals with public service board financial management system stated in Law No. 1 Year 2004 on State Treasury, Government Regulation No. 23 Year 2005 on the financial management system of public service board. It is also affirmed in Law No. 44 Year 2009 on Hospital. As the Ministry of Health Technical Unit Hospitals with public service board financial management system, government hospitals must meet the public service board requirement of good governance by institution?s accountability. Accountability can be assessed by way of hospitals archives as authentic evidence of implementation of governance. Archives management in government hospitals implemented based on Minister of Health Regulation No. 684/MENKES / PER/VIII/2006 for Guidelines to Dynamic Filing System. Implementation of Guidelines to Dynamic Filing System in Ministry of Health Technical Unit Hospitals supervised by Head of Sub Division Of Administration and Payroll under the Secretariat Directorat General of Health Care Efforts. Supervision in government hopitals are done through Monitoring and Evaluation Program as the managerial functions of Directorat General of Health Care Efforts. However, the list of work to be done in the implementation of Dynamic Filing System in Ministry of Health Technical Unit Hospitals and technical manual steps for supervisor?s performance in doing supervision could not be measured and mostly done uncompleted because there are no written guidelines.
Method. This research is a descriptive analytic study designed with qualitative approach. Primary data obtained through interviews. In order to help visualize the information from primary data and observations, researcher also took pictures. Interviews were conducted to the informant who holds the authority of doing supervision and informants from Ministry of Health Technical Unit Hospitals that were involved in the supervision activities. Researcher conducted an evaluation of the supervision activitiy performed by Sub Division of Administration and Payroll in Directorate General of Health Efforts to study how behavioral factors reflects supervisor?s performance in doing steps of supervision.
Results. Based on interviews and observations, gathered information shows that the supervision activities are done uncompletely by not doing the ?Check? as the stages of supervision in the Deming Cycle (Plan-Do-Check-Action) shows. As a result, the supervisor?s performance in doing problem solving can not be measured and the results of the supervision activities can not be used as a recommendation for consideration of future policy-making. The Guideline to Dynamic Filing System does not have a practical guide that contains a list of work to be done in the implementation of Dynamic Filing Procedures. As an effort to evaluate the supervision activities, researchers developing guidelines of job listings based on Ministry of Health?s Guideline to Dynamic Filing System. Archives Ministry of Health and the draft guide work on Deming Cycle stages appropriate supervision. Researchers also translate the list in the web-based supervision form that could be filled online.
Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian SKP di RS Pertamina Balikpapan, berdasarkan hasil Akreditasi Rumah Sakit tahun 2016. Desain penelitian adalah kualitatif studi kasus, dengan informan jararan direksi dan pejabat struktural dan fungsional terkait. Hasil penelitian menunjukkan faktor pendukung meliputi dukungan manajemen berupa dokumen kebijakan, panduan, pedoman. Faktor penghambat meliputi peran KKPRS (Komite Keselamatan PAsien Rumah Sakit) belum maksimal, belum ada anggaran khusus untuk program keselamatan pasien, belum ada pelatihan yang cukup untuk petugas, belum ada sistem champion dan IT (informasi Teknologi) yang memadai untuk pelaksanaan program. Rekomendasi adalah mengaktifkan peran KKPRS (Komite Keselamatan PAsien Rumah Sakit) dan penganggaran yang memadai untuk program keselamatan pasien. Kata kunci : Sasaran Keselamatan Pasien, Evaluasi, Kualitatif
This study aims to explore the factors that support and inhibit the achievement of PSG (Patient Safety Goal) at Pertamina Hospital Balikpapan, based on the results of Hospital Accreditation in 2016. The study design is a qualitative case study, with informants are the directors and the managers of structural and functional related officials. The results showed supporting factors include management support in the form of policy documents, guides, guidelines. Inhibiting factors include the role of KKPRS (Hospital Patient Safety Committee) has not been maximal, there is no special budget for the patient safety program, there is not enough training for officers, there is no champion and IT (Information Technology) system adequate for program implementation. Recommendations are to enable the role of KKPRS (Hospital Patient Safety Committee) and adequate budgeting for the patient safety program. Keyword : Patient Safety, Evaluation, Qualitative
Penelitian ini bertujuan agar mengetahui pelaksanaan standar pelayannan minimal pada RSUD Kabupaten Bekasi bagian rawat inap dan hambatanhambatan yang terjadi dalam pelayanannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih yang terkait dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di RSUD Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi SOP khususnya pada rawat inap sudah terlihat kelengkapannya akan tetapi banyak tindakan yang tidak sesuai dengan SOP, sedangkan dari SDM memang suatu dilema rumah sakit pemerintah daerah yang kekurangan untuk tenaga ahlinya, dan dari segi sarana dan prasarana sudah cukup memadai, tetapi masih kurang dari sistem pemeliharaannya. Sehingga kesimpulannya, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di RSUD Kabupaten Bekasi belum dilaksanakan secara maksimal, karena keadaan rumah sakit yang masih sedikit banyak mempunyai kelemahan dan kekurangan yaitu baik dari segi SOP, SDM, dan juga sarana dan prasarana. Saran peneliti bagi RSUD Kabupaten Bekasi diharapkan dapat lebih bekerja sama dan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Pemerintah Daerah agar dapat dicarikan solusi yang terbaik, dan diharapkan RSUD Kabupaten Bekasi membuat SPM yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan RSUD Kabupaten Bekasi dan direvisi serta ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan Departemen Kesehatan.
This study aimed to know the implementation of minimum service standard in General Hospitals Kabupaten Bekasi installation of inpatient care and obstacles that occur in the implementation. This study uses a quality approach with conduct and depth interviews with selected informants involved in the implementation of Minimum Service Standard in General Hospitals Kabupaten Bekasi. The results showed that in terms of the SOP specifically on the completeness of hospitalization would have seen but that a lot of action does not comply with the SOP, while the human resources is an issue that local government hospitals for lack of expertise, and in terms of facilities and infrastructure is adequate, but still less of system maintenance. So in summary, the implementation of Minimum Service Standards in General Hospitals Kabupaten Bekasi not optimally implemented, because the state hospital which is still a bit much to have weaknesses and shortcomings, namely in terms of SOP, Human Resources, and also the facilities and infrastructure. Researchers suggest the General Hospitals Kabupaten Bekasi is expected to more work together and do a good coordination with the local governments in order to find the best solution, and hoped to make Minimum Service Standards in General Hospitals Kabupaten Bekasi appropriate to the circumstances and the ability of General Hospitals Kabupaten Bekasi and revised and improved gradually in accordance with the provisions of the Health Department.
ABSTRAK Pelaksanaan SPM bidang farmasi Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Tugu Ibu dipengaruhi faktor input: SDM, jenis pasien, jenis resep, ketersediaan obat, peresepan dokter, sarana dan prasarana, formularium obat, SOP pelayanan resep serta faktor proses pelayanan resep yang meliputi: penerimaan resep dan pemberian harga obat, pembayaran, pengambilan dan peracikan obat, pemberian etiket obat, dan penyerahan obat kepada pasien. Hasil penelitian didapatkan ratarata waktu tunggu pelayanan resep jadi tunai 13,07 menit, resep jadi jaminan 21,36 menit, resep racikan tunai 26,31 menit, resep jadi jaminan 31,28 menit; tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat 100%; kepuasan pelanggan 90,17 %; penulisan resep sesuai formularium 100 %.
ABSTRACT The implementation of the minimum service standard in the pharmacy section at Tugu Ibu hospital influenced by input factors: human resources, types of patients, kinds of prescription, availability of medicines, doctor's prescribing, facilities, medicine formulation, prescription service operational standard and the process of prescription service, which includes the acceptance of the prescription and priceing medicines, the payment, the receipt and extraction of medicines, the medicine procedure and medicine delivery to patients. From the research, the average waiting period needed to change a prescription into cash is 13,07 minutes, a prescription into a guaranty 21,36 minutes, medicine extraction into cash 26,31 minutes, a prescription into a guaranty 31,28 minutes; prescription delivery with no mistakes is 100%; customers' satisfaction 90,17%; the accuracy of prescription with medicine formulation 100%.
Tujuan: Mengevaluasi pelaksanaan IMD di RSMH dan faktor-faktor yang mem, pengaruhinya.
Metode: Penelitian berdesain cross sectional dengan subjek penelitian ibu bersalin dan tenaga kesehatan di Bagian Kebidanan RSMH. Subjek dipilih secara purposive sampling. Data sekunder diperoleh dari kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya.
Hasil: Selama periode November-Desember 2016, terdapat 19 (51,3%) pasien pascamelahirkan yang melakukan IMD dan 18 (48,6%) pasien tidak melakukan IMD. Terdapat perbedaan bermakna pada metode persalinan, dimana persalinan perabdominam mayoritas didapat pada kelompok yang tidak melakukan IMD (p = 0,003). Penelitian ini melibatkan 43 responden pelaksana (bidan dan dokter), serta 12 responden manajerial. Kondisi medis pasien yang tidak memungkinkan IMD, tidak terlaksananya IMD pada pasien pascaseksio sesaria, dukungan dan sosialisasi rumah sakit kurang mengenai IMD, serta pengetahuan ibu rendah merupakan keluhan responden pelaksana. Penelitian ini menemukan adanya disintegrasi antara pihak manajerial dan pelaksana sehingga menimbulkan ketidakjelasan pada pelaksanaan IMD. Simpulan: Peluang terlaksana atau tidaknya IMD dipengaruhi oleh kondisi medis ibu dan janin, metode persalinan, pengenalan dan dukungan rumah sakit terhadap IMD, sosialisasi kebijakan IMD, tingkat pengetahuan ibu. Tantangan melakukan IMD adalah belum ada kebijakan melakukan IMD di ruang operasi, kondisi medis ibu sering tidak memungkinkan IMD, ketidakseragaman pengetahuan manajer terkait IMD, rendahnya sosialisasi peraturan pelaksanaan IMD, ada disintegrasi antara pihak manajerial dan pelaksana, dan tidak adanya pengawasan IMD di lapangan. Kata kunci: inisiasi menyusu dini, evaluasi pelaksanaan IMD.
Penelitian ini menguji hubungan antara variabel indikator kinerja mutu pelayanan, kepedulian kepada masyarakat, dan kepedulian terhadap lingkungan dengan kepuasan pelanggan terhadap 14 rumah sakit vertikal di indonesia. Untuk melihat kinerja dan hubungan di antara indikator-indikator tersebut, digunakan analisis deskriptif dan uji korelasi regresi dengan bootstrapping. Selain itu, dilakukan pula pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Dari hasil penilaian kinerja, didapatkan sebagian dari sasaran strategik belum mencapai nilai optimum.
This study examines relationship between the variables of service quality performance indicators, public awareness and concern for the environment and customer satisfaction among 14 vertical hospitals in Indonesia. To see the performance and the relationship between these indicators, used descriptive analysis and correlation regression with bootstrapping. In addition, a qualitative approach through in-depth interviews was also applied. Performance evaluation resultes obtained from a portion of the strategic objectives have not yet reached the optimum value.
Sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat berperan terutama yang langsung menghasilkan produk jasa yang berupa pelayanan di ruamh sakit. Peranan perawat sangat penting karena merupakan tenaga kerja yang dominan jumlahnya dan merupakan kelompok profesi yang memberikan pelayanan kepada pasien selama 24 jam sehari secara terus menerus dan bersifat komprehensif/holistik meliputi aspek Biopsikososial spiritual. Dengan demikian peawat adalah jenis tenaga yang paling lama dan paling sering kontk langsung dengan pasien atau keluarga pasien, sehingga perenannya sangat menentukan mutu serta citra rumah sakit. Dari data yang masuk masih ada complain baik tertulis maupun lisan di ruang rawat inap unit stroke. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kinerja dan faktor-faktor yang berhubungan dan yang paling dominan berhubungan dengan kinerja perawat di ruang rawat inap unit stroke lantai III B Rumah Sakit Pusat Pertamina 2008. Penelitian ini dilakukan kepada perawat dengan pendekatan kuantitatif dalam rancangan studi potong lintang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dengan pengisian kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara masa kerja dengan kinerja perawat. Faktor yang paling dominan berhubungan dengan perawat adalah masa kerja. Dengan hasil penelitian tersebut diatas, kegiatan yang disarankan adalah memperbaiki ldnerja dengan mengoptimalkan komite keperawatan dan menggunakan standar pedoman pengembangan manajemen kinerja perawat yang ditetapkan oleh Depkes yang terdiri dari lima komponen, yaitu : standaruraian tugas, indikator kinerja) diskusi refleksi kasus, monitoring.
Human resources play very important role, especially in providing services in the hospital. The role of nurses is very important because they outnumber any other occupations that provide a comprehensive/holistic 24 hour services to the patients, covering biopsychosocial and spiritual aspects. Being a nurse is a profession that requires commitment to give the longest and most frequent contact with the patients and their famines directly. Therefore, their role is vital in building the image of a hospitalBased on the data collected during the research, three are still a number of written and oral complaints in the stroke center?s inpatient room. The purpose of the research is to get reliable depiction of the performance of the nurses in the stroke center?s inpatient, Pertamina Center Hospital, Jakarta in 2008. In addition, this research is conducted to investigate on the nurses using quntitative approach with cross sectional design. Data were gathered by observing and distributing questionnaire. The finding of this research shows that there is a significant correlation between tenure and performance of nurses. Of the two correlations, tenure is found to be thedominant factor to detennine the nurses' qualification. In conclusion based on the findings in the research findings. all recommendedactivities are important to improve all performances by optimizing the nursing comitte and to implement a standardizes guidence of nursing management performances that comprises of five components ; standarttask. performance indicator, reflectiondiscussion case and monitoring, These components were developed by the Indonesian.