Ditemukan 35167 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Pimpinan puncak Badan POM telah menyadari pentingnya sosialisasi budaya oranisasi ke seluruh pegawai, yaitu Kredibilitas, Kecepatan, Kexjasama tim dan Profesionalisme, sehingga panting untuk mcngembangkan intnunent yang benar untuk mengukur dan mengevaluasi budya organisasi di Balai / Balai Besar POM di Indonesia. I-Iasil analisa rata - rata situasi saat ini pada budaya organisasi Balai / Balai Besar POM adalah 3,16 dengan nilai rata-rata yang tinggi pada profesionalisme yaitu 3,24 dan kecepatan yaitu 3,24 sedangkan nilai rata -rata terendah adalah ketja sama tim dengan nilai 3,06. Dapat diunltkan kuamya budaya organisasi Badan POM saat ini adalah profesionalisme = kecepatan > kredibilitas > kerja sama tim. Dari hasil estimasi interval dapat dilihat bahwa 95% diyakini rata -rata situsasi saat ini budaya organisasi Balai /Balai Besar POM adalah diantara 3,13 Sampai dengan 3,l9. Budaya organisasi yang berlaku di Balai / Balai Besar POM di Indonesia tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin, pendidikan, lama kelja, umur. Budaya Organisasi tersebut dipengaruhi oleh status pemikahan dan jabatan. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur Budaya Organisasi Badan POM di Balai / Balai Besar POM di Indonesia adalah instrumen penilaian yang valid dan reliable.
Top management in The National Agency of Drug and Food Conn-ol realized the importance of socialized organization culture to all its member, which are Credibility, Speed, Team Work, and Professionalism, therefore it’s necessary to develop correct instruments to assess and evaluate organization culture in Provincial Agency of Drug and Food Control. For these above purpose, study in focus of instruments development of organization culture in some of Provincial Agency in Indonesia became necessary. Average result value of this organization culture research in Provincial Agency is 3,l6, categorized strong organizational culture, with highest average value are in Professionalism (3,24), and Speed (3,24), while the lowest average value is Team Work (3,06). This result in sequence is Professionalism = Speed > Credibility > Team Work. The lowest organization culture has value 1,83 while the highest has value 4. From analysis Of interval estimation of 95%, could be quantifiable concluded that organization culture of Provincial Agency is between 3,13 unti13,l9. There is no significant level in Education factor, Sex factor, Age factor, and also in Working Duration factor. There is significant level in organization culture between Structural Position and General Functional Position. The marriage status has significant influence in organization culture. Final conclusion of this research is that the instruments of research which be used in this study to measure organization culture are valid and reliable.
Latar Belakang : jumlah cakupan skrining kanker serviks merupakan indikator terhadap keberhasilan program skrining kanker serviks di Puskesmas sebagai bentuk dari implementasi kebijakan pengendalian kanker serviks. Peningkatan jumlah cakupan yang cukup tinggi pada program skrining Pilot Project Bulan Cegah Kanker Serviks dan penurunan jumlah cakupan skrining pasca Pilot Project menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan cakupan tersebut. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pelaksanaan program rutin skrining kanker serviks dengan program skrining Pilot Project Bucekas yang diidentifikasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu Kondisi Lingkungan, Hubungan Antar Organisasi, Sumber Daya Organisasi, dan Karakteristik Kapabilitas Instansi serta upaya terhadap program keberlangsungan (sustainability). Metode : penelitian kualitatif dengan disain retrospektif kebijakan terhadap 6 informan kunci. Hasil : terdapat perbedaan di dalam implementasi kebijakan program skrining rutin kanker serviks dengan program Pilot Project Bucekas dilihat dari keempat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengendalian kanker serviks di Sudinkes Jaksel. Kesimpulan : penguatan terhadap komitmen birokrasi, peran stakeholder, kerjasama lintas program dan sektoral, fungsi manajemen, promosi kesehatan, jejaring dan ketersediaan dana menjadikan Pilot Project Bucekas lebih berhasil dibandingkan dengan program skrining rutin dalam meningkatkan cakupan skrining kanker serviks dan belum adanya program sustainability yang matang terhadap program skrining rutin kanker serviks. Pembelajaran dari program Pilot Project Bucekas dapat menjadi landasan kebijakan yang akan diambil oleh policy maker di Sudinkes Jakarta Selatan dan Dinkes Propinsi DKI Jakarta. Kata kunci : skrining kanker serviks, metoda IVA, preventif, kebijakan
Background : The number of cervical cancer screening coverage is an indicator of the success of cervical cancer screening program in the Community Health Center as a form of cervical cancer control policy implementation. Increasing the amount of coverage is high enough in screening programs “Pilot Project Prevent Cervical Cancer Month” ( Bucekas) and decrease the amount of coverage after Universitas Indonesia the Pilot Project showed that factors influencing the decline in coverage. Purpose : this study aimed to compare the implementation of routine cervical cancer screening program with a screening program identified Bucekas Pilot Project of the factors that influence the implementation of the policy are environment conditions, the Inter-Organization Relationship, Organizational Resources and Capabilities Agency Characteristics and efforts toward program sustainability. Methods : qualitative research design with retrospective policy to 6 key informants. Results: there are differences in policy implementation routine cervical cancer screening program with Pilot Project Bucekas program views of the four factors that influence the implementation of cervical cancer control policy at South Jakarta Health Office. Conclusions : The strengthening of the commitment of the bureaucracy, the role of stakeholders, cooperation and cross-sectoral program, the function of management, health promotion, networking and the availability of funds makes the Pilot Project Bucekas more successful than the routine screening program in improving the coverage of cervical cancer screening and the absence of a mature sustainability programs against routine screening program for cervical cancer. Learning from the Pilot Project Bucekas program can be the base policy to be taken by policy makers in South Jakarta Sudinkes and health office of DKI Jakarta. Keywords : cervical cancer screening, VIA methode, policy
Hasil analisis bivariat menggunakan analisis regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan: 1) kepuasan kerja, kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi secara masing-masing memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB); 2) Kepuasan kerja, kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi secara bersama- sama diuji yang memiliki hubungan signifikan dan paling dominan mempengaruhi terjadinya Organizational Citizenship Behavior (OCB) adalah kepuasan kerja setelah dikontrol variabel kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi.
Peningkatan perilaku Organizational Citizenship Behavior (OCB) pegawai di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan harus selalu ditingkatkan antara lain menciptakan dan meningkatkan unsur-unsur kepuasan kerja pegawai, kepemimpinan transformasional di antara para pimpinan dan staf serta menciptakan lingkungan budaya organisasi yang mendukung terjadinya perilaku Organizational Citizenship Behavior (OCB).
Kata kunci : Organizational citizenship behavior, OCB, kepuasan kerja, kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, perilaku organisasi
Penataan kelembagaan dan kewenangan Pemerintah Daerah merupakan dampak administrasi pembaruan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ternyata dampak tersebut rnenimbulkan banyak masalah diantaranya Pusat belum melimpahkan wewenang pengawasan, pembinaan teknis dan perijinan skala propinsi serta koordinasi antara Dinas Kesehatan Propinsi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota lebih sulit. Penelitian ini tentang penataan kembali kelembagaan dan kewenangan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali saat diberlakukannya pembaruan penyelenggaraan otonomi daerah. Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan November 2005 dengan tujuan untuk memperoleh usulan rancangan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam kebijakan otonomi daerah tahun 2005. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam penataan kelembagaan dan kewenangannya adalah PP No. 84/2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang berpedoman pads UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah; Perda Provinsi Bali No. 2/2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; SK Gubernur Bali No. 32/2001 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan; dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tahun 1987. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang ditata sesuai dengan kebijakan tersebut terdiri atas Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha dengan empat Subbagiannya dan lima Subdinas yang masing-masing Subdinas memiliki empat Seksi. Perencanaan berdasarkan usulan dari bawah sudah dilaksanakan dalam proses penataan dengan pemikiran bahwa yang lebih mengerti keputusan organisasi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali sendiri. Kebijakan yang diambil dalam melakukan pengurangan satuan organisasi adalah menggabungkan satuan organisasi yang tugas dan fungsinya mirip atau berdekatan sehingga terdapat penambahan beban kerja dan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan organisasi tersebut. Masih terdapat perbedaan persepsi dalam menentukan tugas dan fungsi organisasi sebagai perangkat daerah otonom. Keterbatasan pengetahuan dan keputusan yang diambil dalam memberdayakan jabatan fungsional menggambarkan bahwa istilah miskin struktur kaya fungsi belum dijadikan acuan. Pemberlakuan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diprediksi akan mengubah pedoman organisasi perangkat daerah tidak diantisipasi segera dengan melakukan pengkajian pada struktur organisasi dan tata kerjanya. Dan basil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum matang mempersiapkan kebijakan yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali, belum adanya kesamaan persepsi tentang tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Bali serta belum maksimalnya pemberdayaan jabatan fungsional yang dibutuhkan. Rancangan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang diusulkan berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Daerah dan Sistern Kesehatan Daerah Provinsi Bali serta LIU No. 32/2004 hanya bersifat umum saja.
Restructurization is a part of the impact of decentralizing governance. Some of the problem of this impact are the Central does not submit its authority to the District Government and coordination among District Government is more difficult than before. This is a qualitative study on institusional and authority restructurization that has been done by Health Office of Bali Province when reformation of decentralization has been obtained. This study had been done on July until November 2005. This study aims to get complete information of organization structure and job administration design in Health Office of Bali Province in the decentralization era in the year 2005. The result of this study showed that the regulation which is implemented in Health Office of Bali Province are Government Regulation Number 8412000 and Government Regulation Number 2512000 under The Law Number 22/1999, Bali Provincal Regulation Number 212001, Bali Governor Regulation Number 3212001 and Number 360/1987, and documents from Internal Affairs Department and Human Resources Department. The organization structure of Health Office of Bali Province which was arranged based on that policy are consist of : official head, vice official head, six division that each of division has four section. The bottom-up planning has been done in the process of restructurization, based on the opinion that Health Office of Bali Province is more understand in organization necessity _ The policy that used to reduce the units of division is to unite them which have similar same function and job administration. The impact of this unity will make overload and overlap in job administration. The perception on task and function of organization are different, The terminology of poor structure but rich function is not to be a reference because the knowledge of the family of health function has not been used yet as a reference. It caused by limitation of knowledge and decision making in using functional position . There is no evaluation about structure and its job administration in Health Office of Bali Province to anticipate the Law Number 3212004, The conclusion of this study showed that Central and district government have an immature planning and organizing in restructurization of structure and job administration, the difference perception in task and function, and using the family of health function is minimal. The proposal of structure and job administration design of Health Office of Bali Province was based on policy direction and health system of Bali Province and also the Law Number 3212004.