Ditemukan 34232 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Penduduk & Pembangunan, No. XIII (2), Agt. 2002 : hal. 59-75, ( Ket. ada di bendel 2001 - 2002 )
[s.l.] :
[s.n.] :
s.a.]
Indeks Artikel Jurnal-Majalah Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
M. Saleh, Sonny Sumarsono
JKI Vol.VI, No.1
Jakarta : LIPI, 2011
Indeks Artikel Jurnal-Majalah Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nur Muhamad; Pembimbing: Sandi Iljanto; Penguji: Anhari Achadi, Cici Sri Suningsih, Wirabrata
Abstrak:
Dalam upaya untuk pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, pendayagunaan tenaga kesehatan seeara rasional sangat diper1ukan. Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan melalui program penugasan khusus ke daerah perbatasan. Upaya pemetataan dan penempatan tenaga melalui penugasan khusus untuk ditugaskan di fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, di daerah terpencillsangat terpeneil, daerah rawan bencanalkonflik dan perbatasan mempunyai nilai strategis dalam menye1enggarakan program kesehatan.
Peran dan keberadaan tenaga medis sangat besar pengaruhnya dalam pemeriksaan dan mutu pelayanan kesehatan, sebingga Departemen Kesehatan mengembangkan kebijakan tenaga medis melalui Masa Bakti dengan dikeluarlkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Balrti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi sebagal pe1aksanaan dari pemturan tersebut diterbilkan Keputusan Presiden daerah sehingga masih adanya kesenjangan antara jumlah kebutuhan dan jumlah tenaga medis yang benninat dan mau ditugaskan di daerah terpencil sangat terpencil, perbatasan dan pulau terluar.
Penugasan khusus tenaga kesehatan ke daerah perbatasan tidak dapat secara langsung mengakibatkan keberbasilan penurunan angka mortalitas dan mobilitas, karena penduduk di daerah perbatasan sangat kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap pernbahan angka mortalitas dan angka mobilitas. Asumsi asumsi masih menggunakan kebijakan-kebijakan penempatan tenaga medis dalarn keadaan khusus seperti keadaan bencana, konflik, daerah terpencillsangat terpencil, masa bakti dan eara lain.
Saran utama yang diajukan kepada pembuat kebijakan adalah penyusunan kebutuhan tenaga keaehatan di daerah perbatasan haadaknya tidak haaya berdasarkan tuntutan kompetensi jenis tenaga yang dibutubkan tetapi perlu dilakekan secara terpadu (integrated} dan memperhatikan berbagai faktor terutama kondisi wilayah daerah dengan asas desentra1isasi sesuai kemampuan dan kondisi daerah. Segera dibahas dan dibentuk kebijakan khusus tentang penempatan khusus tenaga kesehatan di daerah perbatasan. Pola pengernbangan karier tenaga kesehatan pasca penugasan perlu dilakukan secara seimbang antara kepentingan organisasi dengan kepentingan tenaga medis itu sendiri baik jangka pendek maupnn jangka panjang.
Read More
Peran dan keberadaan tenaga medis sangat besar pengaruhnya dalam pemeriksaan dan mutu pelayanan kesehatan, sebingga Departemen Kesehatan mengembangkan kebijakan tenaga medis melalui Masa Bakti dengan dikeluarlkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Balrti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi sebagal pe1aksanaan dari pemturan tersebut diterbilkan Keputusan Presiden daerah sehingga masih adanya kesenjangan antara jumlah kebutuhan dan jumlah tenaga medis yang benninat dan mau ditugaskan di daerah terpencil sangat terpencil, perbatasan dan pulau terluar.
Penugasan khusus tenaga kesehatan ke daerah perbatasan tidak dapat secara langsung mengakibatkan keberbasilan penurunan angka mortalitas dan mobilitas, karena penduduk di daerah perbatasan sangat kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap pernbahan angka mortalitas dan angka mobilitas. Asumsi asumsi masih menggunakan kebijakan-kebijakan penempatan tenaga medis dalarn keadaan khusus seperti keadaan bencana, konflik, daerah terpencillsangat terpencil, masa bakti dan eara lain.
Saran utama yang diajukan kepada pembuat kebijakan adalah penyusunan kebutuhan tenaga keaehatan di daerah perbatasan haadaknya tidak haaya berdasarkan tuntutan kompetensi jenis tenaga yang dibutubkan tetapi perlu dilakekan secara terpadu (integrated} dan memperhatikan berbagai faktor terutama kondisi wilayah daerah dengan asas desentra1isasi sesuai kemampuan dan kondisi daerah. Segera dibahas dan dibentuk kebijakan khusus tentang penempatan khusus tenaga kesehatan di daerah perbatasan. Pola pengernbangan karier tenaga kesehatan pasca penugasan perlu dilakukan secara seimbang antara kepentingan organisasi dengan kepentingan tenaga medis itu sendiri baik jangka pendek maupnn jangka panjang.
T-2870
Depok : FKM UI, 2008
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Erlingga Prihandani; Pembimbing: Ahmad Syafiq; Penguji: Triyanti, Diah Mulyawati Utari, Evi Fatimah, Tria Astika Endah Permatasari
Abstrak:
Read More
Penelitian ini betujuan untuk mengetahui hubungan faktor gizi balita, faktor sosial ekonomi dan faktor lingkungan terhadap pneumonia balita di pulau Kalimantan pada tahun 2018 serta melihat pola persebaran secara spasial. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain studi ekologi. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data agregat dari Riskesdas 2018 dan BPS 2018. Unit analisis terdiri 56 kabupaten/kota di pulau Kalimantan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji statistik korelasi. Hasil dari penelitian ini, didapatkan bahwa tidak terdapat hubungan faktor gizi balita dengan prevalensi pneumonia balita dipulau Kalimantan. Berdasarkan analisis menggunakan pemetaan dengan teknik overlay menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan prevalensi pneumonia yang tinggi cenderung memiliki prevalensi faktor gizi balita yang tidak baik terdiri dari empat wilayah prioritas (Paser, Kotawaringin Timur, Bengkayang dan Sukamara). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara faktor sosial ekonomi dengan prevalensi pneumonia balita; persentase penduduk miskin (pvalue=0,006) dan kepadatan penduduk (pvalue=0,058) serta adanya hubungan yang signifikan antara faktor lingkungan; persentase rumah tangga dengan ventilasi kurang (pvalue=0,048) terhadap prevalensi pneumonia pada balita.
This research discusses about the relationship between under-five nutritional factors, socio-economic factors and environmental factors towards under-five pneumonia on the island of Kalimantan in 2018 and looks at the pattern of spatial distribution. This research is a quantitative study using an ecological study design. The research used the aggregate data from Riskesdas 2018 and BPS 2018. The analysis unit consists of 56 districts/cities on the island of Kalimantan. The analysis used in this study is to use a statistical correlation test. This study found that that there was no relationship between under-five nutritional factors and the prevalence of under-five pneumonia on the island of Kalimantan. The analysis using mapping with the overlay technique, it is shown that districts/cities with a high prevalence of pneumonia tend to have a prevalence of poor nutritional factors for toddlers consisting of four priority areas (Paser, Kotawaringin Timur, Bengkayang and Sukamara). However, the result of this study showed significant relationship between socio economic factors and the prevalence of pneumonia among children under five of age; percentage of poor people (pvalue=0,006) and population desinty (pvalue=0,059) and there is a significant relationship between environmental factors; percentage of households with poor ventilation (pvalue=0,048) and prevalence of pneumonia in children under five.
T-6502
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rizki Rahayuningsih; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Yanti Herman, Molyadi
Abstrak:
Read More
Program pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan upaya paling efektif untuk mencegah terjadinya HAIs” (Healthcare-Associated Infections), yaitu infeksi akibat pelayanan kesehatan, yang dapat menjadi ancaman masuknya penularan wabah ke komunitas. Implementasi dan pelaporan program PPI cukup beragam. Ketiadaan pelaporan dan data implementasi PPI di Fasilitas Palayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dapat menempatkan posisi layanan priemr dalam kondisi tidak siap dalam menghadapi ancaman wabah dan menambah kesenjangan. Tujuan penelitian untuk melihat gambaran implementasi PPI dan kesesuaian implementasi PPI di FKTP DTPK Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan mix methode dengan desain sequential explanatory. Pada tahap pertama dilakukan pengisian kuesioner baku menggunakan kuesioner baku IPCAF- minimum requirement assesment for primary care oleh seluruh tim PPI dilanjutkan dengan wawancara mendalam kepada 11 informan dan dilakukan observasi dokumen. Hasil didapatkan 23,8% Puskesmas di level Kabupaten belum memenuhi kesesuaian standar minimum program PPI, akan tetapi pada Puskesmas DTPK 36,4% Puskesmas sudah memenuhi kesesuaian standar minimum program PPI. Dari 8 komponen inti PPI, pada level Kabupaten nilai tertinggi didapat komponen monitoring dan umpan balik, sedangkan pada Puskesmas DTPK nilai tertinggi didapat pada komponen surveilans HAIs. Sementara pada level Kabupaten maupun Puskesmas DTPK, nilai terendah didapatkan pada komponen pendidikan pelatihan dan beban kerja kepegawaian dan ketersediaan tempat tidur. Perencanaan dan pembiayaan pendidikan pelatihan serta pemanfaatan pelatihan daring dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan nilai komponen pendidikan pelatihan.
Infection prevention and control programs are the most effective way to prevent "Healthcare-Associated Infections" (HAIs), which are healthcare-associated infections that can threaten the entry of outbreaks into the community. Implementation and reporting of the IPC program is quite various. The absence of reporting and data on the implementation of IPCs in Primary Care Facilities (FKTP) in rural/remote area (DTPK) can place the position of primary care facilities in an unprepared condition in facing the threat of an outbreak and increase inequality. The purpose of the study was to look at the description of IPC implementation and the suitability of IPC implementation in DTPK FKTP Kubu Raya Regency. This study used a mix method with a sequential explanatory design. In the first stage, a standard questionnaire was filled in using the IPCAF- minimum requirement assessment for primary care by the entire IPC team, followed by in-depth interviews with 11 informants and document observation. The results showed that 23.8% of FKTP at the district level had not yet compliance with the minimum standards of the IPC program, but at FKTP DTPK 36.4% of FKTP have met the minimum standards of the IPC program. Of the 8 core components of PPI, at the district level the highest value is obtained for the monitoring and feedback component,. while at the FKTP DTPK the highest value is obtained in the HAIs surveillance component. While at both the district and DTPK health center levels, the lowest scores were obtained in the components of training education and staffing workload and bed availability.
T-6995
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rindang Ekawati
KJKMN Vol.6, No.3
Depok : FKM UI, 2011
Indeks Artikel Jurnal-Majalah Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Aryanto Purnomo; Pemb. Budi Haryanto, Ririn Arminsih Wulandari; Peng. Dewi Susanna, Kuat Prabowo, Budi Pramono
T-2571
Depok : FKM UI, 2007
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi; Promotor: Hasbullah Thabrany; Ko-Promotor: Budi Hidayat; Penguji: Ascobat Gani, Bambang; Aritonang Purwoko, Soewarta Kosen, Prastuti Soewondo, Mardiati Nadjib
D-280
Depok : FKM-UI, 2013
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Departemen Tenaga Kerja & Trasmigrasi
LP 362.042 IND s
Jakarta : FKM UI & FK UI, 1981
Laporan Penelitian Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Sabarinah; Pembimbing: Budi Utomo
T-174
Depok : FKM UI, 1988
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
