Jaminan pelayanan persalinan bagi masyarakat miskin bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan persalinan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB. Analisis ini bertujuan mengevalusi pelaksanaan kebijakan jaminan pelayanan persalinan untuk akses masyarakat miskin di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian dilakukan di DKI Jakarta dengan studi kasus pelayanan di Puskesmas Kecamatan Penjaringan pada bulan Juni 2013. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Pedoman wawancara dibuat berdasarkan metode implemantasi kebijakan George Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi. Masyarakat miskin mudah mengakses pelayanan persalinan di Puskesmas. Tetapi tetap dibutuhkan perbaikan metode komunikasi ke masyarakat.

Guarantee of service delivery for the poor aims to improve access to maternity services in order to reduce the MMR and IMR. This analysis aims to evaluate the implementation of policies to guarantee labour care access for the poor in Jakarta. The study was conducted in Jakarta with a case study in health centers Penjaringan service in June 2013. A qualitative approach was done by in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD). Interview guidance is based on the model of public policy implementation by George Edward III consisting of communication, resources, bureaucratic structure and disposition. Poor society can easily access labour service in the health center. But still, improvement to the method of communication is needed.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah sarana kesehatan terdepan yang memberi pelayanan kesehatan termasuk gizi kepada masyarakat. Upaya perbaikan gizi melalui puskesmas bertujuan untuk menangulangi masalah gizi dan meningkatkan status gizi masyarakat. Di Puskesmas Kecamatan upaya perbaikan gizi dilaksanakan oleh Ahli Gizi, namun di Puskesmas Kelurahan upaya perbaikan gizi dilaksanakan oleh beberapa macam tenaga gizi puskesmas seperti Ahli Gizi, Pembantu Ahli Gizi, bidan, perawat, atau tenaga kesehatan lainnya. Upaya perbaikan gizi melalui Puskesmas Kelurahan, belum dapat dilaksanakan secara efektif karena belum semua Puskesmas Kelurahan memiliki tenaga gizi yang professional dalam bidang gizi, kemampuan terbatas, dan masalah gizi yang dihadapi sangat luas. Mengingat bahwa di Propinsi DKI Jakarta belum pernah dilakukan penelitian terhadap kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan dalam kegiatan gizi posyandu, serta mengacu kepada penelitian sebelumnya di tempat lain, maka perlu dilakukan penelitian agar diperoleh informasi bagaimana gambaran kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan dalam kegiatan gizi posyandu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Cross sectional dengan pendekatan pengukuran kuantitatif dan kualitatif. Sampel penelitian adalah seluruh petugas gizi puskesmas kelurahan di Propinsi DK.1 Jakarta yang berjumlah 274 orang petugas gizi puskesmas kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan 48,9 % kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan balk dan 51,1 % kinerja buruk. Sebanyak 46,4 % petugas gizi puskesmas kelurahan melakukan kegiatan gizi posyandu dengan balk dan 53,6 % melakukan kegiatan gizi posyandu tidak balk. Berdasarkan analisis multivariat dengan uji Regresi Logistik Ganda, didapat adanya hubungan yang bermakna dengan kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan adalah kegiatan gizi posyandu, pendidikan petugas, lama kerja petugas, supervisi petugas gizi puskesmas kecamatan, dan pembinaan Kepala Puskesmas Kelurahan. Sedangkan yang berhubungan secara statistik dengan kegiatan gizi posyandu adalah usia petugas, sarana transportasi, sarana kegiatan, beban tugas dan pembinaan Kepala Puskesmas Kelurahan. Penelitian ini menyarankan bahwa untuk meningkatkan kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan dalam kegiatan gizi posyandu perlu dilakukan pengaturan pegawai di puskesmas kelurahan dimana petugas yang berusia < 44 tahun ditugaskan sebagai petugas gizi dan untuk meningkatkan kinerjanya dapat ditingkatkan pendidikannya sampai jenjang D3 atau S1 gizi. Disamping itu untuk menunjang dalam pelaksanaan kegiatan gizi di posyandu perlu didukung dengan sarana transportasi berupa sepeda motor atau dana transportasi. Peranan pembinaan Kepala Puskesmas Kelurahan sangat mendukung terhadap peningkatan kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan. Untuk menyampaikan informasi dari tingkat Sudinkes atau Dinas Kesehatan maka supervisi Petugas Gizi Puskesmas Kecamatan sangat membantu dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan kinerja petugas gizi Puskesmas Kelurahan.

Primary Health Centres (Puskesmas) is the frontier of health care services including nutrition services. The nutrition program through Puskesmas is aimed to overcome nutrition problem and improve nutritional status of the population. In sub-district Puskemas, the nutrition program is conducted by a nutritionist. However, in Puskesmas kelurahan, the program is conducted by various staff qualifications, such as nutritionist, assistant nutritionist, midwives, nurses, or other health care professionals. Nutrition program in Puskesmas has not been properly conducted as not all Puskesmas Kelurahan have the appropriate nutritionist, or have limited skill, while the nutrition problem is very wide. As there has been no known studies in the performance of the nutrition staff in the Posyandu activities in DKI Jakarta, it is thought that such studies is important to be conducted. The design used in this study is a Cross Sectional study with quantitative and qualitative approach. Samples were drawn from a population of 274 nutrition staff in Puskesmas kelurahan. The result was that 48.9% of respondents showed good performance and 46.4% conducted good nutrition activities in the Posyandu. Multivariate analysis with double logistic regression showed significant relationship between performance of nutrition staff with (I) nutrition activities in Posyandu, (2) education level, (3) length of services, (4) supervision from Puskesmas Kecamatan, and (5) guidance from head of the Puskesmas. Statistically significant relationships were found between Posyandu nutrition activities and (1) age of staff, (2) availability of transportation means, (3) equipments availability, (4) workload, and (5) guidance from head of the Puskesmas. The study suggested that to improve nutrition staff performance in Posyandu nutrition activities it is necessary to manage the staff so that appointed nutrition staff would be less than 44 years in age. To improve the performance it is suggested to increase education level of the staff to at least diploma level or a degree in nutrition. Availability of transportation vehicles or sufficient find for transportation is also recommended to improve the Posyandu activities. Guidance from head of the Puskesmas is also necessary to improve the performance of the staff. Supervision from the Puskesmas Kecamatan nutritionist is also important to communicate information from district health office in order to improve performance of the star.

Bencana alam gempa tektonik 8,9 Skala Richter dan diikuti gelombang tsunami yang menerjang sebagian besar wilayah pantai barat dan utara Propinsi NAD pada tanggal 26 Desember 2004 mengakibatkan kehancuran yang luas disertai ratusan ribu korban meninggal hilang dan ratusan ribu lainnya harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Program prioritas yang dilakukan di tempat penampungan pengungsian adalah pemberian makanan tambahan untuk bayi dan balita serta imunisasi campak karena kondisi sanitasi lingkungan yang buruk ditambah dengan keadaan gizi yang menurun dapat menjadi penyebab berjangkitnya berbagai penyakit menular, antara lain diare, ISPA, kulit, campak, malaria dan demam berdarah. Dalam situasi darurat biasanya akan berakibat pada tingginya tingkat kesakitan dan kematian. Penyebab utama kematian dan kesakitan diantara pengungsi adalah campak (WHO, 2001). Penelitian ini dilatarbelakangi dan basil Kajian Asesmen Departemen Kesehatan Tahun 2005 yang menyebutkan pascabencana fungsi manajemen belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini disebabkan rusaknya infrastruktur kesehatan dan banyaknya tenaga kesehatan yang menjadi korban, serta koordinasi penanggulangan bencana lintas sektor dinilai juga sangat lemah. Untuk itu peneliti ingin mengetahui mengenai proses manajemen pada pelaksanaan crash program campak di kota Lhokseumawe dimana basil cakupan imunisasi campak sampai berakhirnya masa tanggap darurat tidak mencapai target yang ditetapkan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, data diperoleh dengan metode wawancara mendalam terhadap pengelola imunisasi tingkat Kabupaten dan Puskesmas, dan telaah dokumen crash program campak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran yang ditentukan berdasarkan hasil proyeksi BPS tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan di mana sebagian wilayah sasaran lebih besar dari yang ada dan daerah lain sasarannya lebih kecil dari hasil proyeksi. Pendataan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan terkendala karena terbatasnya sumber daya dan keamanan yang tidak kondusif. Tidak tersedia dana pada pendataan sasaran, evaluasi dan dana operasional realisasinya tidak lancar. Kesimpulan penelitian ini adalah manajemen perencanaan penentuan sasaran berdasarkan proyeksi BPS tidak relevan dengan jumlah sasaran sebenamya. Rusaknya infrastruktur dan masalah tenaga bukan menjadi kendala pelaksanaan crash program campak. Peran lintas sector dibutuhkan dalam penggerakkan masyarakat dan dukungan keamanan. Diperlukan ketersediaan dana mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi untuk menjamin keberhasilan program. Saran yang dapat diberikan yaitu dalam perencanaan penentuan jumlah sasaran perlunya mempertimbangkan situasi yang terjadi di daerah. Untuk pemerintah Kota Lhokseumawe agar menyediakan dana untuk penanggulangan bencana serta meningkatkan peran serta lintas sektor. Untuk Dinas Kesehatan perlu menyelenggarakan pelatatihan manajemen imunisasi dan penanggulangan bencana.

Tectonic earthquake disaster with 8,9 Richter Scale and followed by tsunami wave that attacking most of west and nort coast region of NAD Province in 26 December 2004 causing massive destruction as well as the deathllost of hundred thousand victim and other hundred thousand has to evacuate because lost their house. Priority program done in evacuation site is distributing food supplement for baby and also measles immunization because bad environment sanitation condition added with decreasing nutrient can caused the spread of contagious disease, such as diarrhea, ISPA, measles, malaria, and dengue. In emergency situation usually have consequence of high number of sickness and death. Main cause of death and sickness among the evacuee is measles (WHO, 2001). This research based on result of Health Departement Assessment Study Year 2005 that mention management function of postdisaster not yet optimally implemented, it caused by the damage of health infrastructure and number of health personnel that become victim, and also coordination of cross sector disaster prevention assessed very weak. For that research want to find out about management process in implementation of measles crash program in Lhokseumawe City where measles immunization coverage result until the end of emergency period not achieved the determined target. This research is done by qualitative method, and data obtained by indepth interview method toward immunization organizer of Regency and Puskesmas, and document study of measles crash program. Research result shows that determined target based on BPS projection result is not appropriate with reality in field where part of target area larger than existed and other area with smaller target than projected. Data gathering directly done by health officer burdened because of the limited source and not conducive security. Unavailable fund on data gathering of target, evaluation and operational fund is not smoothly realized. This research conclusion is planning management of target determination based on BPS projection is not relevant with the actual target number. The damage of infrastructure and officer problem are not obstracles for measles crash program. Cross sector role is needed in moving the society and security support. Fund availability needed from planning process to evaluation to guarantee the program efficacy. Given suggestion is the need of considering situation in planning number of target determined that occurred in the area. For Lhokseumawe Government is providing fund for disaster prevention and also increasing role of cross sector. For Health Agency is the need to conduct immunizatiorl management training and disaster prevention.

Dalam merencanakan suatu pelayanan kesehatan yang dikehendaki dan dapat dijangkau sesuai kemampuan masyarakat perlu dipertimbangkan demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Demand terhadap pelayanan kesehatan berfungsi untuk mengetahui pola pemanfaatan pelayanan kesehatan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh pemakainya.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang demand ibu hamil terhadap pertolongan persalinan di Kabupaten Bogor serta ingin mengetahui faktor predisposisi dan faktor kemampuan yang berhubungan dengan demand tersebut. Dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokasi penelitian adalah untuk meningkatkan pelayanan pertolongan persaiinan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu {AKI). Penelitian ini menggunakan rancangan survey cepat dan memakai kuesioner untuk wawancara dalam pengumpulan data terhadap 218 ibu hamil yang telah dipilih. Dilakukan pengambilan sampel dua tahap yaitu kluster yang dipilih dengan cara  "probability proportional size" dan metode EPI untuk pemilihan rumah tangga dengan responden yang memenuhi kriteria. Tehnik analisis yang digunakan adalah uji chi-square dan uji anova.Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa demand yang tertinggi dari ibu hamil terhadap pertolongan persalinan adalah persalinan oleh tenaga non kesehatan yaitu sebesar 46,33 % (95 % CI 39 % - 53 %). Demand terendah adalah persalinan ditolong tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan pemerintah yaitu 8.72 % (95 % Cl 6% - 12 %) . Faktor predisposisi yang berhubungan dengan demand tersebut adalah pendidikan dan pekerjaan ibu dan kepala keluarga serta sikap terhadap pertolongan persalinan. Semakin rendah tingkat pendidikan, semakin tidak bekerja ibu dan semakin tidak tetap pekerjaan kepala keluarga serta semakin rendah nilai sikap terhadap pertolongan persalinan maka demand pertolongan persalinannya lebih mengarah kepada tenaga non kesehatan. Sedangkan faktor kemampuan yang berhubungan dengan demand pertolongan persalinan adalah pengeluaran rumah tangga per bulan, sumber biaya, jarak, dan biaya pelayanan. Semakin pengeluaran keluarga rendah, sumber pembiayaan pertolongan persalinannya "old of pocket", dan biaya pelayanan untuk pertolongan persalinan rendah maka demand pertolongan persalinannya cenderung kepada tenaga non kesehatan. Untuk mereka yang tidak memilih pertolongan persalinan di rumah maka jarak menentukan demand pertolongan persalinannya. Pelayanan kesehatan swasta lebih dipilih responden karena jarak yang lebih dekat dan waktu yang lebih sedikit dibandingkan ke pelayanan kesehatan pemerintah.Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yaitu perlunya keterlibatan Pemerintah Daerah termasuk peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yaitu dengan program Gerakan Sayang Ibu. Meningkatkan penyuluhan dengan pendekatan pada Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KPKIA), mengupayakan adanya jaminan pemeliharaan kesehatan dalam pertolongan persalinan, meningkatkan kemitraan antara tenaga non kesehatan dan tenaga kesehatan dalam pertolongan persalinan serta meningkatkan kinerja bidan di desa dalam pertolongan persalinan di rumah.

The Demand of Pregnant Mothers for the Birth Delivery Service and Factors Related, in the District of Bogor, 2002An expected and accessible health care planning needs to consider the public's demand for the health care. Demand for health care is used to assess the pattern of health service utilization and its determinant factors.The research was aimed to obtain information of the demand of pregnant mothers for the birth delivery service in the District of Bogor, and also to assess the predisposing and enabling factors dealing with the demand itself. This study used a rapid survey design. Data collection was conducted by using questionnaire for interviewing 218 selected pregnant mothers. Two-step sampling method was used that is cluster sampling which selected base on probability proportional size (PPS) and EPI method to select the household with respondents that suitable with the criteria. In this study, the technical analysis used was a chi-square and anova test.The results of this study showed that the highest demand of pregnant mothers for the birth delivery service conducted by traditional attendant was 46.33% (95% CI 39%--53%). Meanwhile, the lowest demand for the birth delivery service conducted by health provider at the government health facilities was 8.72 % (95% CI 6%--12%). Predisposing factors related to such demand were education, occupation of pregnant mothers and their husband, as well as their attitude towards the birth delivery service. The lower the educational level, the more the unemployed mothers, the more non-permanent husband's job, and the lower the mother's attitude to the birth delivery service, so demand for the birth delivery service the more concern to the birth traditional attendant. Hence, powerful factors related to the demand for birth delivery service were monthly household expenditure, income sources, distance, and tariff. The lower the household expenditure, income source that is out of pocket and the lower the tariff, so the demand for the birth delivery tends to the birth traditional attendant. For those who did not choose the birth delivery at home, so the distance determined their demand for the birth delivery service. Private health care was more favorable by respondents because the nearer distance used in comparison with government health care.Some efforts could probably be conducted to improve the birth delivery service done by health provider are local government and community participation in line with Friendly Mother Movement program, to maintain the campaign (communication, information, and education) towards the Mother and Child Health Group, to make possible the availability of social security in the birth delivery service, to maintain the partnership between health provider and non-health provider (birth traditional attendant) in delivering services, and to improve the performance of village midwife in conducting birth delivery service at home.