Abstrak:

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan lingkungan rumah sakit di Indonesia yaitu globalisasi dan desentralisasi. Kebijakan desentralisai mempengaruhi kebijakan kesehatan termasuk rumah sakit di daerah terutama menyangkut pembiayaan. Selama ini masalah pembiayan tergantung pada kebijakan pemerintah pusat saat ini beralih menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tergantung kepada sumber dana yang tersedia di daerah padahal dana yang tersedia terbatas.  Hal ini menyebabkan rumah sakit dituntut meningkatkan kemampuannya untuk mendapatkan sumber pembiayaan baik dari pemerintah maupun non pemerintah atau masyarakat.Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Ajjappannge Soppeng sebagai rumah sakit daerah pada tahun 2002 telah mencapai cakupan pelayanan cukup tinggi  dengan BOR 70%. Namun pendapatan dari retribusi pelayanan masih rendah. Hal ini disebabkan tarif pelayanan masih rendah juga belum dihitung berdasarkan biaya satuan dan analisa biaya. Maka untuk meningkatkan pendapatan unit rawat inap dari retribusi perlu melakukan analisis tarif rawat inap untuk mobilisasi dana dari masyarakat melalui penyesuaian pola tarif.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tarif rawat inap yang ditetapkan berdasarkan biaya satuan pada masing-masing kelas perawatan di RSUA Soppeng. Termasuk didalamnya untuk mengetahui total biaya, cost recovery rate (CRR), kebijakan maupun kemampuan membayar dari masyarakat sebagai dasar penetapan tarif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan analisis biaya rawat inap menggunakan metode simple distribution di RSUA Soppeng tahun anggaran 2001.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif yang belaku pada kelas I, II dan III kecuali VIP berdasarkan Perda Kabupaten Soppeng no 4 tahun 1998 masih di bawah. biaya satuan aktual sebesar Rp 51.696,- demikian pula biaya satuan normatif sebesar Rp 34.975,31. Hasil pada simulasi tarif dapat meningkatkan CRR dari 25 % manjadi 44,7 %, terjadi peningkatan mobilisasi dana untuk menutupi sebagian biaya pelayanan unit rawat inap di Rumah Sakit Ajjappannge Soppeng.Peneliti menyarankan untuk dilakukan penyesuaian tarif pelayanan rawat inap yang dibuat berdasarkan biaya satuan, tingkat pemulihan biaya, kebijakan dan kemampuan membayar masyarakat.

---

 

Analysis of Inpatient Tariff at General Hospital of Ajjappannge Soppeng, South Sulawesi, 2001. This research was initiated due to environmental change in the hospital setting in Indonesia that is globalization and decentralization. Decentralization policy affects health care and hospital policies at district government, especially on the issue of financing.Under previous mechanism, the central government subsidized directly to the district hospitals. After the implementation of autonomy, financing of district hospitals has shifted to the local government through Dana Alokasi Umum (DAU) whereas that financing source is limited. As a consequence, has to improve their capability to seek for additional of financing both from government and public sector.Utilization rate of inpatient care units of General Hospital of Ajjappannge Soppeng South Sulawesi was quite high which showed in 2000 where Bed Occupancy Rate (BOR) indicate 70 %, although the revenue from retribution inpatient care units was still low. One potential cause is due to low tariff that is set by the local government; this tariff is not based on the unit cost analysis. Resource mobilization should be explore from both public and government sector. One of the attempts is to adjust tariff that is base on unit cost. The research aim to estimate inpatient tariff that state base on unit cost in each class ward at inpatient care units at General Hospital of Ajjappannge Soppeng. Include the analysis to estimate total cost, cost recovery rate (CRR), tariff policy, and community ability to pay (ATP) as the basis in the deciding the tariff.This is a case study; using cost analysis of in patient ward with simple distribution method at General Hospital of Ajjappannge Soppeng used the year of budget 2001.The result of this study showed that the tariff of inpatient care in each class (The 151, 2nd and 3rd  class except VIP class) ward by Perda Kabupaten Soppeng No 4 Tahun 1998 is lower than units cost services, Actual Unit Cost is Rp 51.696; and Normative Unit Cost is Rp 34.975,31.The tariff pattern on simulation of inpatient care, would improvement CRR from 25,5 % to 44,7 %, it means that resource mobilization may increase financing in the inpatient unit.Finally the researcher suggests the inpatient care tariff which stated base on unit cost, cost recovery, policy and ability to pay.

Abstrak:

---

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang pengelolaan klaim rawat inap jaminan KJS di RSUD Pasar Rebo tahun 2013. Program KJS sendiri sudah berjalan sekitar bulan November 2012 dan baru menggunakan model tarif INA CBGs pada bulan April 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen.Klaim dilakukan agar pihak ketiga dapat membayarkan seluruh pelayanan kesehatan yang telah diberikan rumah sakit kepada peserta KJS. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan klaim yang cukup baik. Perlu dilakukan evaluasi terhadap penulisan rekam medik agar mengurangi selisih klaim dan pihakmanajemen perlu menerapkan clinical pathway agar dapat meminimalisir resikotersebut.Kata Kunci: Klaim, KJS, INA CBGs

---

This study was conducted to describe about the claim management of inpatient forKJS insurance at General Hospital Pasar Rebo in year 2013. The KJS programitself has been implemented since November 2012 and has just been using theTariff Model of INA CBGs in April 2013. This study uses qualitative researchwith in-depth interviews, observation and document review.The General Hospital managed the in-patient claim to the third parties so they canreimburse back for any hospital services they did for the KJS insuranceparticipants. The result of this study shows the well-managed claim management.But it is still necessary to evaluate the medical records data entries to eliminateclaim difference and the hospital management needs to apply some clinicalpathways for the same purpose.Keywords: Claim, KJS, INA CBGs

Abstrak: Kompleksnya pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan peluang terjadinya kesalahan, terutama dengan adanya tindakan invasif di bagian bedah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kejadian dan faktor-faktor yang berkontribusi pada kesalahan medis di bagian bedah rawat inap terkait keselamatan pasien di sebuah Rumah Sakit Umum Daerah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus.Hasil penelitian menunjukan bahwa kesalahan medis yang terjadi yaitu 2 kasus KPC, 1 kasus KNC dan 3 kasus KTC. Belum adanya SOP, audit klinis, tempat kerja yang tidak kondusif, kurangnya sarana prasarana, pendidikan, pelatihan, kerja tim dan komunikasi menjadi latar belakang kesalahan.Kesimpulannya adalah kejadian kesalahan medis dipengaruhi oleh faktor organisasi, tempat kerja, individu dan barier. Belum adanya clinical governance dan program keselamatan pasien yang belum berjalan dengan baik. Pelaksanaan keselamatan pasien sangat dipengaruhi oleh pimpinan institusi.

---

The complexity of medical services in a hospital creates a change for an error, particularly on an invasive action in surgery unit. This study is aimed to analyse events and contributing factors to medical error in the inpatient unit regarding patient safety in a district hospital.Using Qualitative with case study design, this study records some medical error events, which are 2 KPC cases, 1 KNC case and 3 KTC cases. Unexisting SOP, clinical audit, unconvenient place of work, lack of equipment/supporting tools, education, training, teamwork and communication are identified as the major causes.The conclution is that medical errors are influenced by organization factor, work place, individual and defences factors. Unexisting clinical governance and uncontrolled patient safety program. The implementation of patient safety program is greatly influenced by institution leader.

Abstrak: Dengan diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional JKN pada 1Januari 2014, rumah sakit dihadapkan pada 2 dua tarif, yaitu tarif rumah sakit yangdisusun berdasarkan biaya satuan sesuai dengan amanat BLU, dan tarif INA-CBG rsquo;s yangmerupakan tarif paket yang akan dibayarkan atas pelayanan rawat inap pasien BPJS.Terdapat perbedaan sistem pembayaran pelayanan kesehatan, perbedaan sistempembayaran tersebut mengakibatkan adanya perbedaan selisih penerimaan rumah sakitantara tarif INA-CBG rsquo;s dengan tagihan klaim rumah sakit berdasar pada tarif rumahsakit, jasa pelayanan dan jasa sarana rumah sakit.
Penelitian ini merupakan penelitiankualitatif dengan menggunakan data sekunder klaim tagihan pasien rawat inap BPJSRSUD Kudungga bulan Februari-Mei 2017 sebanyak 1187 klaim, dan data primerwawancara mendalam beberapa informan. Hasil dari penelitian ini didapatkan selisihpositif sebesar Rp. 755.096.435,- 13 pada penerimaan total rumah sakit pada seluruhkelas ruang perawatan, selisih positif pada jasa pelayanan sebesar Rp. 845.964.814,- 40 , dan selisih negatif pada jasa sarana rumah sakit sebesar Rp. 90.868.379,- -3.
Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan rumah sakit adalah melakukan upaya kendalimutu dan kendali biaya dengan efisiensi rumah sakit, meningkatkan jumlah kunjunganpada ruang perawatan yang memberikan selisih positif, standardisasi pelayanan melaluipenerapan clinical pathway dan formularium obat serta melakukan pengembanganSIMRS. Upaya kendali mutu dan biaya harus dilakukan rumah sakit sebagai langkahstrategis dalam implementasi program JKN.
Kata Kunci: Tarif Rumah Sakit, Tarif INA-CBG's, Perbedaan, Jasa Pelayanan, JasaSarana

---

With the implementation of the National Health Insurance JKN program on January 1,2014, the hospital is faced with two tariffs, namely hospital tariff based on unit cost inaccordance with BLU mandate, and INA CBG 39 s tariff which is the package rate to bepaid for patient care of BPJS. There is a difference in the health service payment system, the difference between the payment system resulted in differences in hospital admissionsbetween INA CBG 39 s tariffs and hospital claims based on hospital tariffs, hospital servicesand services.
This research is a qualitative research using secondary data claims of BPJSinpatients of RSUD Kudungga in February May 2017 as many as 1187 claims, andprimary data of in depth interviews of several informants. The results of this study founda positive difference of Rp. 755,096,435, 13 on total hospital admissions for allclasses of treatment rooms, positive difference in service cost of Rp. 845,964,814, 40 , and the negative difference in hospital facilities is Rp. 90.868.379, 3.
Thefollow up plan to be performed by the hospital is to make quality control and cost controlefforts with hospital efficiency, increase the number of visits in the treatment room whichprovide positive difference, standardization of services through the implementation ofclinical pathway and drug formulary and develop SIMRS. Efforts to control the qualityand cost must be done by the hospital as a strategic step in the implementation of JKNprogram.
Keywords Hospital Rates, INA CBG's Rates, Differences

Abstrak:

Rumah Sakit memiliki fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Dalam menjalankan fungsi sosialnya rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam menjalankan fungsi ekonominya, rumah sakit membutuhkan cashflow yang sehat untuk dapat membiayai operasionalnya. Sehingga rumah sakit dituntut untuk meningkatkan pendapatan sekaligus melakukan efesiensi agar tercapai margin yang optimal dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. Rumah Sakit Islam Bogor selama ini belum pernah melakukan analisa biaya, sehingga penetapan tarif belum berdasarkan pada biaya satuan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui total biaya di Kelas I Mina , jumlah kegiatan di Kelas I Mina, biaya satuan aktual dan normatif di Kelas I Mina, CRR di Kelas IMina, ATP dan tarif rumah sakit pesaing. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan metode analisa biaya yang digunakan adalah metode Double Distribution untuk menghitung biaya satuan. Data yang diperlukan adalah data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa total biaya di Kelas I Mina adalah Rp.352.428.437 dengan jumlah kegiatan (LHR) 826, biaya satuan aktual sebesar Rp 426.689 dan biaya satuan normatif Rp.251.828.CRR aktual 68% dan CRR normatif 115%. Bila dibandingkan dengan tarif pesaing, terlihat tarif yang berlaku saat ini di Kelas I Mina cukup rendah, sehingga rumah sakit ini masih mempunyai kesempatan untuk menaikan tarif. Dengan tarif awal Rp.290.000, kemampuan membayar masyarakat di Kab.Bogor sebanyak 55% dan di Kotamadya Bogor 65%.  Bila dilihat dari tarif rumah sakit pesaing pada Kelas I, maka tarif yang digunakan sebagai pembanding dalam pembuatan simulasi tarif adalah Rp.400.000. Usulan tarif yang digunakan dalam penetapan tarif adalah Rp.390.000 dengan CRR yang sudah mengalami peningkatan dari tarif awal yaitu 91%. dan kemampuan membayar masyarakat di Kab. Bogor sebanyak 35% dan di Kotamadya Bogor 50%. Hasil penelitian ini diharapkan merupakan informasi awal dan dapat ditindaklanjuti oleh Rumah Sakit Islam Bogor dalam melakukan analisa biaya satuan dan penetapan tarif untuk unit produksi lainnya, sehingga efektivitas dan efesiensi dapat berjalan dengan baik. Daftar Pustaka :   45  (1986 – 2010)

---

 

Hospital has a functioning social and economic functions. In carrying out its social functions hospitals are obliged to provide services to all segments of society without exception. In carrying out its economic functions, the hospital requires a healthy cash flow to finance its operations. So that hospitals are required to increase income and efficiency in order to achieve optimal margins at rates affordable by the community. Bogor Islamic Hospital there has not yet been analyzing the cost, so that tariffs have not been based on unit costs. The research  was conducted to determine the total cost of the Class I Mina, the number of activities in Class I Mina, the actual unit costs and normative in Class I Mina, CRR in Class I Mina, ATP and rates hospital competitors. This study is a case study with a quantitative approach, using cost analysis method used is the Double Distribution method for calculating the unit cost. Necessary data is secondary data. The results showed that the total cost of the Class I Mina is Rp.352.428.437 by the number of activities (LHR) 826, the actual unit cost of Rp 426,689 and the normative Rp.251.828.CRR actual unit costs 68% and 115% CRR normative. When compared with competitors' rates, visible current rates in Class I Mina quite low, so that the hospital still has a chance to raise rates. With the initial tariff Rp.290.000, the ability to pay people in Kab.Bogor by 55% and 65% in Kotamadya Bogor. When viewed from the hospital fare competitors in Class I, then the tariff is used as a comparison in the manufacturing simulation rate is 400,000. The proposed tariffs are used in the determination of tariff is Rp.390.000 with CRR already increased from the initial rate of 91%. and ability to pay people in Kab. Bogor as much as 35% and 50% in Kotamadya Bogor. The results of this study is preliminary information and is expected to be acted upon by the Islamic Hospital in Bogor conduct unit cost analysis and tariff setting for another production unit, so the effectiveness and efficiency can be run properly. References    :  45  (1986 - 2010)

Abstrak: Latar belakang : Sistem pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan menggunakan mekanisme tarif paket INA-CBGs, yang menuntut rumah sakit untuk mengelola pelayanan secara efisien tanpa mengurangi mutu pelayanan. Namun dalam praktiknya, rumah sakit sering menghadapi selisih tarif negatif, yaitu kondisi ketika biaya riil pelayanan melebihi tarif klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen dalam mengatasi selisih tarif pelayanan rawat inap Pasien Jaminan Kesehatan Nasional di RS Wijaya Kusumah Kuningan dengan menggunakan kerangka Input, Proses, dan Output. Metodologi Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan mixed-method, yaitu mengkombinasikan analisis kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari dokumen klaim pelayanan rawat inap Pasien Jaminan Kesehatan Nasional periode Januari–Desember 2024, sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari manajemen rumah sakit, tenaga medis, keperawatan, unit casemix, case manager, serta tim kendali mutu dan kendali biaya. Analisis data kuantitatif dilakukan secara deskriptif, sementara data kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 8.514 Surat Eligibilitas Peserta (SEP) rawat inap, sebanyak 2.735 SEP (32%) mengalami selisih tarif negatif dengan total nilai mencapai Rp3.771.224.647. Selisih tarif negatif paling banyak terjadi pada kelas perawatan 3, yang juga merupakan kelas dengan volume pasien tertinggi. Lama hari rawat (Length of Stay/LOS) yang melebihi standar INA-CBGs, variasi pelayanan klinis, keterbatasan penerapan Clinical Pathway , serta keterbatasan jumlah dan peran case manager menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya selisih tarif. Dari sisi proses, alur pengajuan klaim telah berjalan sesuai ketentuan, namun masih ditemukan kendala berupa kelengkapan berkas klaim dan perlunya perbaikan dokumen berdasarkan feedback BPJS Kesehatan. Kesimpulan : Penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi manajemen dalam pengendalian biaya pelayanan rawat inap di RS Wijaya Kusumah belum berjalan optimal. Diperlukan penguatan kebijakan pengendalian biaya berbasis analisis risiko, optimalisasi peran case manager, penerapan dan evaluasi Clinical Pathway  secara konsisten, serta monitoring selisih tarif secara berkelanjutan agar selisih tarif negatif dapat ditekan tanpa menurunkan mutu pelayanan kesehatan.

---

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kejadian pending claims pasien rawat inap BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Hasanah Graha Afiah (RSU HGA) pada bulan pelayanan Januari hingga Desember 2022 sebanyak 493 berkas dari total pengajuan 5.603 berkas (8,8%). Adapun total tagihan yang mengalami penundaan pembayaran klaim sebesar Rp3.924.719.300 dari total yang diajukan Rp27.912.112.900 (14,06%). Kejadian pending claims di RSU HGA seharusnya tidak terjadi atau dapat diminimalisir apabila pengelolaan klaim dapat dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab pending claims pasien rawat inap BPJS kesehatan di RSU HGA, serta memberikan alternatif solusi pengelolaan klaim pasien rawat inap BPJS Kesehatan di RSU HGA. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan di Unit Casemix, Instalasi Rawat Inap, dan Instalasi Rekam Medik RSU HGA, pada bulan April hingga Mei 2023. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diambil dengan cara wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder melalui telaah dokumen dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan gambaran pending claims pasien rawat inap BPJS Kesehatan di RSU HGA pada tahun 2022 antara lain terkait pengisian resume medis (33,1%), permintaan konfirmasi BPJS Kesehatan terkait masalah medis dan koding (33,1%), ketidaklengkapan berkas penunjang klaim (17,6%), ketidaktepatan pemberian kode tindakan medis (3,6%), diagnosis primer (2,8%) dan sekunder (2,1%), ketidaksesuain administrasi klaim (3,5%), serta kasus KLB yang diklaimkan ke BPJS Kesehatan (4,2%). Terjadinya keterlambatan dalam pengajuan klaim BPJS Kesehatan oleh RSU HGA kepada BPJS Kesehatan dengan rata-rata keterlambatan 5,7 hari. Pending claims dan keterlambatan pengajuan klaim RSU HGA disebabkan karena faktor input dan proses. Faktor input antara lain faktor man yaitu terkait jumlah dan kompetensi SDM, money yaitu ketersediaan dana pelatihan staf, method yaitu ketersediaan peraturan internal RS, dan machine yaitu sistem informasi RS. Sedangkan faktor proses antara lain kelengkapan dan ketepatan waktu pengisian resume medis, kurangnya melampirkan bukti penunjang berkas klaim, ketepatan pemberian kode penyakit dan prosedur, permintaan konfirmasi oleh verifikator BPJS Kesehatan terkait permasalahan medis dan koding, serta administrasi klaim. Peneliti menyarankan kepada manajemen RSU HGA untuk melakukan kajian ulang Analisis Beban Kerja (ABK) Unit Casemix dan penempatan posisi staf koder, meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan baik internal maupun eksternal, pengembangan sistem informasi yang dimiliki oleh rumah sakit untuk keperluan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan klaim BPJS Kesehatan, mengembangkan kebijakan pemberian reward dan punishment kepada dokter spesialis, serta mengimplementasikan manajemen risiko SIMRS. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan kebijakan pengelolaan klaim BPJS Kesehatan di RSU HGA.

---

This research was motivated by the occurrence of pending claims of BPJS Kesehatan inpatients at Hasanah Graha Afiah General Hospital (RSU HGA) in the service month of January to December 2022 as many as 493 files from a total of 5,603 files (8.8%). The total bills that experienced delays in claim payment amounted to Rp3,924,719,300 from the total submitted Rp27,912,112,900 (14.06%). The occurrence of pending claims at HGA Hospital should not occur or can be minimized if claims management can be managed properly. Therefore, this study aims to identify the causes of pending claims of BPJS Kesehatan inpatients at HGA General Hospital, as well as provide alternative solutions for managing BPJS Kesehatan inpatient claims at HGA General Hospital. This research is a case study research with a qualitative approach. Data collection was carried out at the Casemix Unit, Inpatient Installation, and Medical Record Installation of HGA Hospital, from April to May 2023. Data sources include primary data and secondary data. Primary data are taken by means of in-depth interviews and observations, while secondary data through document review and literature review. The results showed a picture of pending claims for BPJS Kesehatan inpatients at HGA Hospital in 2022, including those related to filling out medical resumes (33.1%), BPJS Kesehatan confirmation requests related to medical problems and coding (33.1%), incomplete claim support files (17.6%), inaccuracy in providing medical action codes (3.6%), primary (2.8%) and secondary (2.1%) diagnoses, claims administration discrepancies (3.5%), and outbreak cases claimed to BPJS Kesehatan (4.2%). There was a delay in submitting BPJS Kesehatan claims by HGA Hospital to BPJS Kesehatan with an average delay of 5.7 days. Pending claims and delays in submitting HGA hospital claims are caused by input and process factors. Input factors include man factors, namely related to the number and competence of human resources, money, namely the availability of staff training funds, methods, namely the availability of internal hospital regulations, and machines, namely hospital information systems. Meanwhile, process factors include the completeness and timeliness of filling out medical resumes, the lack of attaching supporting evidence for claim files, the accuracy of providing disease codes and procedures, requests for confirmation by BPJS Kesehatan verifiers related to medical problems and coding, and claim administration. The researcher suggested to the management of HGA Hospital to conduct a review of the Workload Analysis (ABK) of the Casemix Unit and the placement of coder staff positions, improve the competence of officers through training both internal and external, develop information systems owned by the hospital for socialization, monitoring and evaluation purposes related to BPJS Kesehatan claim management, develop reward and punishment policies to specialists, as well as implementing SIMRS risk management. The findings of this research are expected to contribute to the development of BPJS Kesehatan claim management policies at HGA General Hospital.