Abstrak:

Pembangunan di bidang kesehatan terlihat belum merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah Kabepateo Musi Rawas., hal ini dapat diketahui dari rendahnya alokasi pembiayaan bidang kesehatan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas (tahun 2002-2006) yaitu rata-rata sebesar 7,9 % darl total APBD, yang menunjukkan masih kurangnya kesadaran para pemangku kepentingan (Stake/wider) akan pentingnya arti pembangunan sektor kesebatan sedangkan ·masalah-masalah kesehatan di Kabupaten Musi Rawas masih sangat kompleks terlihat darl rendahnya indikator derajat kesehatan sedangkan unsur diluar pemerintah seperti organisasi - organisasi kemasyarakatan belum ataUu tidak dilibatkan. Unsur organisasi kemasyarakatan yang membidangi kesehatan di Kabupaten Musi adalah Forum Musi Rawas Sehat 2008. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan bidang kesehatan dapat dikelompokkan menjadi 3 kriteria, yakni sebagai penanggung jawab ketua, sebagai anggota tim yang mengkoordinasikan, merumuskan dan mengevalusi usulan kegiatan/program serta sebagai penyusun perencanaan dan menyampaikan usulan rencana Pemahaman para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggamn masih berbentuk pemahaman umum tentang kesehatan, para pemangku kepentingan memiliki kepentingan dalam pembangunan kesehatan karena pembangunan kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dimana keberhasilan pembangunan kesehatan adalah juga merupakan keberhasilan program pembangunan lainnya. Sebagian besar posisi para pemangku kepentingan dalam penyusunan dan penganggaran pembangunan bidang kesehatan adalah netml yaitu menyatakan Pembangunan kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keherhasilan pembangunan bangsa, untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah memheri porsi yang lebih besar untuk pendanaan sektor kesehatan dalarn APBD.

---

 

Development in the healih field seems not to be ihe first priority in Musi Rawa Regency Developmeot. It can be seen from the low budget allocation for the healih field in Regional Budget of Musi Rawa Regency (in 2002 -2006), average 7.9"/o of Regional are still dominated by the government (local government). The main task of function of stakeholders in making planning and development budgeting in the health field can be cla!iSified into three groups. The understanding about health of stakeholders who involved in making planning and budgeting is still general; stakeholders have interests in the health field beeause health development has interweave relation, that is the success of health field is the success of other fields as well; most of the stakeholders' point of view in the health field are neutral.They said that health building is the priority, hut in other side, they said that other fields out of health field also beeame the priority. Hopefully, in the coming future in making planning and development budgeting in the health field always consider standardized rules, quality and quantity improvement of plaoning makerS, supporting of fund, fucility, and means to support planning implementstion. Because of the strong inlluence of stakeholders in deciding budget allocation for health development in Regional Budget, intensive and survival advocate is quite necessary for stakeholders and good coordination with other related institutions. Regional Budget is the bmakdown of development planuing and social welfare is the target. For that reason, inmaking planning and budgeting should involve society.

Abstrak: Anggaran kesehatan di Kota Bogor berasal dari usulan kepala seksi yang ada di Dinas Kesehatan dan musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota serta reses anggota DPRD. Besarnya alokasi anggaran kesehatan Kota Bogor masih dibawah aturan UU No 36 Tahun 2009 pasal 171 yang menyebutkan anggaran kesehatan yang berasal dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota minimal 10%. Pada anggaran kesehatan Kota Bogor masih belum merupakan anggaran prioritas hanya sebagai faktor pendukung utama prioritas pembangunan Kota Bogor. Selain itu, anggaran kesehatan yang terdapat di Dinas Kesehatan lebih diutamakan pada pelayanan kuratif bukan pelayanan promotif dan preventif. Penelitian ini dilakukan pada instansi yang memiliki peran penting dalam proses perencanaan dan penganggaran. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam perencanaan anggaran lebih mengutamakan anggaran untuk pelayanan promotif dan preventif serta lebih sering melakukan konsolidasi kepada Bappeda, BPKAD dan DPRD.

---

The health budget in Bogor City comes from the section head exist in District Health Office and the community aspirations village level, district, city and member of legislative recess. The magnitude the health budget allocation of Bogor City still under the act no 37 of 2009 on health article 171 that mentions the health budget comes from APBD Province, Country/City is a minimum 10%. The health budget in Bogor City is still not a priority of the budget, but the main constituents of priority development of Bogor City. In addition, there are health budgets in health service preferred curative services rather than on promotif and preventive services. This research was conducted at establishments that have an important role in the planning and budgeting process. The design of this research is qualitative research. The results suggest that the health agency of Bogor City priorities budget for promotif and preventive services in budget planning and more often having consolidate with Bappeda, BPKAD and Legislative.

Abstrak: Akreditasi rumah sakit adalah untuk keselamatan pasien dengan menilai praktik cuci tangan pada kelompok kerja Pencegahan Pegendalian Infeksi (PPI) versi KARS 2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat praktik cuci tangan yang dilakukan perawat di ruang rawat inap RSUD Kemayoran sehari-hari yang merupakan salah satu syarat akreditasi rumah sakit. Metode yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif-kualitatif (mixed method). Desain penelitian kuantitatif secara cross sectional dan data kualitatif diperoleh dengan pengamatan langsung dan wawancara mendalam. Hasil praktik cuci tangan perawat sebesar 58,3 %. Variabel usia, ruang kerja, pengingat di tempat kerja, media belajar, ketersediaan sarung tangan, telusur kars dan sikap ada hubungan Praktik cuci tangan, p Value < 0,05. Kesimpulan: Cara mengatasi kendala dibuat peraturan yang tegas dan mengikat yaitu reward dan punishment seperti memasukkan aktifitas praktik cuci tangan ke dalam SKP (sasaran kinerja pegawai) dan eKinerja sebagai aktifitas utama sehingga bagi yang praktik cuci tangannya kurang baik akan mengurangi remunerasinya dan kalau ini terus terjadi akan berdampak kepada penurunan penilaian SKP yang bisa berakibat kepada skorsing hingga pemecatan.
Kata kunci : Akreditasi rumah sakit, praktik cuci tangan, perawat

---

Hospital accreditation is for patient safety by assessing handwashing practices in working group of Infection Prevention and Control (IPC) version 2012. The purpose of this research is to see the practice of handwashing done by nurses in Kemayoran Hospital ward everyday which is one of the requirements of hospital accreditation. The method used is quantitative-qualitative research (mixed method). Quantitative research design is cross sectional and qualitative data is obtained by direct observation and in-depth interview. The result of nurse hand washing practice was 58,3%. Age variables, workspace, workplace reminders, learning media, availability of gloves, search kars and relationship attitudes Handwashing Practice, p Value < 0.05. Conclusion: How to overcome the obstacles are made firm and binding regulations such as rewards and punishments such as inclusion of hand-washing practice activities into employee performance goals and e-performance as the main activity so that for those who practice hand washing less will reduce the remuneration and if this continue to happen will have an impact to employee performance goals assessments that may result in suspension and dismissal.
Keywords: Hospital accreditation, handwashing practices, nurse