Abstrak: ABSTRAK Indonesia pernah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB, namun angka Total Fertility Rate (TFR) masih stagnan, bahkan tinggi dibanding negara ASEAN. Metode Kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah metode efektif yang disarankan pemerintah untuk menunda, memberi jarak kehamilan. Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan angka TFR cukup tinggi, Contraceptive Prevalence Rate (CPR) rendah dan penggunaan KB MKJP rendah. Desentralisasi seharusnya memperkuat dukungan kelembagaan untuk KB di tingkat desa. John Hopskin University melalui Pusat Penelitian Kesehatan UI dan Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) telah melakukan inisiasi advokasi UU Desa Nomor 6/2014 untuk kepentingan program KB. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pemanfaatan alokasi dana desa untuk promosi MKJP dengan penggunaan MKJP di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan dengan desain cross sectional menggunakan analisis bivariat chi square dan alanisis multivariat menggunakan analisis multilevel dengan level 1 individu dan level dua desa dengan data sekunder endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project (ICMM) yang diadakan John Hopskin University bekerjasama dengan Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) dan Pusat Penelitian Kesehatan UI tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh alokasi dana desa untuk meningkatkan penggunaan MKJP dengan nilai P sebesar 0,041, dan MOR sebesar MOR 1,162 artinya desa yang memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP 1,162 kali lebih besar kecenderungan dalam meningkatkan jumlah akseptor pengguna MKJP di desa tersebut dibandingkan dengan desa yang tidak memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP. Selain itu variabel lain yang berengaruh signifikan yaitu kebijakan KB di desa, kelembagaan KB desa, pengetahuan setelah dikontrol variabel pendidikan, usia,statsu ekonomi, biaya pelayanan KB, biaya transportasi. Rekomendasi penelitian ini, perlu ada intervensi advokasi kesehatan level desa di berbagai daerah dengan mengalokasikan dana desa diatas Rp.7.500.000,- untuk penguatan program keluarga berencana mendukung pemakaian MKJP. Hambatan akses dalam penggunaan KB MKJP ini dapat diatasi dengan penggunaan dana selain untuk kegiatan penggerakan penyuluhan, konseling, juga dapat digunakan untuk transport akseptor, dan transport kader yang mengantar akseptor ke fasilitas kesehatan. Kata kunci: pembangunan desa, dana desa, advokasi, MKJP, KB ABSTRACT Name : Surotul Ilmiyah Department : Public Health, Health Promotion Title : "Utilization of village funds allocation for family planning promotion with uptake Long Acting and Permanent Method (LAPM) in West Nusa Tenggara Province , Indonesia Advisor : Dr. Dra. Rita Damayanti, M.SPH Indonesia has managed to control the rate of population growth through family planning programs, but the Total Fertility Rate (TFR) is still stagnant, even higher than ASEAN countries. LAPM is an effective method and be a government recommendation for spacing and limitting, distinguish pregnancy. West Nusa Tenggara is high TFR province, low Contraceptive Prevalence Rate (CPR) and low LAPM. Decentralization should strengthen institutional support for family planning at the village level. John Hopskin University through the Center for Health Research Universitas Indonesia and Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) has initiated advocacy of Village Law No. 6/2014 for the interest of family planning (FP) programs. This study aims to examine the relationship between utilization of village fund allocation for LAPM promotion with uptake of LAPM in West Nusa Tenggara. This research was conducted by cross sectional design using bivariate analysis (chi square) and multivariate analysis using multilevel regresi logistic with level 1 (individual) and level two (village) with secondary data endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project (ICMM) held by John Hopskin University in collaboration with Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) and Center for Health Research UI in 2016. The results show that there is influence of village fund allocation to increase the use of MKJP with P value of 0.041, and OR of OR 1,162 means that village that has a village funds allocation for promotion of LAPM, 1.162 times greater increased uptake LAPM acceptors in villages compared to villages with no allocation. In addition, variables that significantly influence LAPM uptake were village fund allocation for promoting LAPM, family planning policy in the village, FP village team, knowledge after adjusted by education, age, economic statistics, cost of family planning services, transportation costs. Recommendation of this research, there should be village-level health advocacy intervention in various regions by allocating village fund above Rp.7.500.000, and creating district working group (DWG) family planning for strengthening of family planning program to support uptake LAPM. Keywords: village development, village fund, advocacy, LAPM, Family Planning

Abstrak: Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan metode yang efektif bagi responden yang ingin memiliki anak lagi dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun atau bagi responden yang sudah tidak ingin punya anak lagi. Namun, persentase pemakaian MKJP berdasarkan SDKI 2017 masih cukup rendah jika dibandingkan dengan pemakaian kontrasepsi Non-MKJP. Hal tersebut mengindikasikan bahwa berdasarkan preferensi fertilitasnya, masih terdapat wanita yang seharusnya memakai MKJP, namun ternyata daya tarik pemakaian kontrasepsi jangka pendek masih cukup memikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh preferensi fertilitas sebagai penentu pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang pada akseptor KB modern serta mengetahui faktor yang paling berpengaruh pada setiap kelompok preferensi fertilitas. Penelitian ini memakai data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017. Sampel penelitian ini adalah wanita berusia 15-49 tahun yang pada saat dilakukan wawancara berstatus menikah atau hidup bersama dan memakai metode kontrasepsi modern. Hasil penelitian ini adalah akseptor KB modern yang ingin mempunyai anak lagi sebanyak 33,8%, sedangkan yang tidak ingin anak lagi ada sebanyak 62,9%. Akseptor KB modern yang memakai MKJP ada sebanyak 23,3%. Pada responden yang ingin anak lagi, potensi pemakaian MKJP terdapat pada responden dengan karakteristik tidak bekerja dan mengambil keputusannya sendiri. Sementara itu, pada responden yang tidak ingin anak lagi, potensi pemakaian MKJP terdapat pada semua responden yang masih menggunakan Non MKJP dan responden dengan karakteristik telah memiliki anak ≤ 2 dan tidak terpapar sumber informasi dari media. Kata Kunci: keluarga berencana, MKJP, menjarangkan, membatasi

Abstrak: Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) berguna dan direkomendasikan untuk pasangan yang telah mencapai jumlah anak yang diinginkan atau metode yang lebih efektif untuk mencegah kehamilan karena tingkat kegagalannya rendah. Akan tetapi, pasangan yang menggunakan MKJPmasih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan pemilihanMKJP pada akseptor KB yang tidak menginginkan anak lagi di Indonesia Tahun2012. Metode penelitian ini adalah potong lintang dan data yang dianalisis adalah data sekunder dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012. Responden penelitian ini adalah wanita umur 15-49 tahun yang tidak menginginkan anak lagi, berstatus kawin, dan menggunakan kontrasepsi. Data diolah secara univariat, bivariat, dan multivariat menggunakan regresi logistik.Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan pemilihan MKJP adalah umur, pendidikan, sosial ekonomi, status pekerjaan,pengetahuan, keterpajanan informasi dari media, tempat pelayanan, biaya pelayanan, dan keterpajanan informasi dari petugas, dimana tempat pelayanan adalah faktor yang paling dominan berperan dalam pemilihan MKJP dengan nilai OR sebesar 4,5. Kata Kunci : keluarga berencana, kontrasepsi, metode kontrasepsi jangka panjang.

Abstrak:

---

Abstrak:

---