Tolok ukur keberhasilan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan penduduk. Sesuai dengan komitmen pembangunan nasional yang pada hakekatnya bersifat adil, demokrasi, terbuka, partisipatif dan terintegrasi, maka pada saat ini, pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan pembangunan yang terjadi antar daerah, terutama pada daerah-daerah yang sulit dijangkau, rawan konflik/bencana, aksesibilitas yang rendah serta infrastruktur yang terbatas yang dikenal dengan Daerah Tertinggal. Salah satu faktor yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan adalah besarnya beban yang ditanggung oleh satu keluarga. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumah tangganya. Bagi daerah tertinggal, angka pertambahan jumlah penduduk akan menjadi beban tersendiri, padahal sumber daya daerah tersebut sangat terbatas. Dengan demikian, program yang perlu diprioritaskan oleh Daerah Tertinggal adalah program KB. Dan hasil analisis SDKI 2002-2003, menunjukkan bahwa prevalensi pemakaian kontrasepsi di Indonesia sebesar 60%, sedangkan untuk Daerah Tertinggal, belum ada data tentang prevalensi pemakaian kontrasepsi. Dengan penelitian ini, diharapkan akan didapatkan gambaran tentang pemakaian kontrasepsi, faktor-faktor yang berhubungan, serta faktor dominan yang berhubungan dengan pemakaian kontrasepsi pada wanita usia subur di Daerah Tertinggal Indonesia yang terdaftar dalam SDKI 2002-2003. Penelitian ini merupakan analisis lanjut dari data SDKI 2002-2003 dengan desain cross sectional, dengan populasi berjumlah 1315 wanita usia subur yang tersebar di 9 propinsi. Pengolahan dan analisis data menggunakan aplikasi analisis regresi logistic ganda. Analisis mencakup analisis univariabel, analisis bivariabel dengan Khi Kuadrat dan regresi logistik sederhana serta analisis multivariabel dengan regresi logistik multivariat. Hash analisis menunjukkan prevalensi pemakaian kontrasepsi pada wanita usia subur di Daerah Tertinggal masih rendah (45,9%) dan faktor sosiodemografi yaitu pendidikan responder, pekerjaan responden, jumlah anak yang dilahirkan mempunyai hubungan bermakna dengan pemakaian kontrasepsi, sedangkan faktor akses terhadap media/informasi yang mempunyai hubungan bermakna dengan pemakaian kontrasepsi adalah akses media televisi, akses informasi melalui keluarga, teman/tetangga serta akses informasi melalui tokoh masyarakatlagama. Dui 6 faktor tersebut, faktor jumlah anak yang dilahirkan merupakan faktor dominan yang berhubungan dengan pemakaian kontrasepsi. Berdasarkan hasil di atas, untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah Tertinggal, disarankan agar dibentuk kerjasama lintas sektoral antara Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, BKKBN dan Depkes dalam penguatan kelembagaan dan jaringan KB serta perlunya peningkatan promosi dan informasi KB, balk melalui media televisi, peningkatan peran tokoh masyarakatlagama dan petugas kesehatan/KB. Sedangkan dari hasil penelitian terhadap faktor pendidikan, disarankan bagi Departemen Pendidikan bekerjasama dengan Kementerian PDT untuk lebih memperhatikan tingkat pendidikan masyarakat di Daerah Tertinggal.

The parameter of a successful development of the nation is a noted of the increasing on its citizen's well being. As the national development commitment, which has characteristics on fairness, democracy, openness, participated, and integrated, the government is try to reduce the disparity of the development between regions in Indonesia, especially to those area that remote, at risk for natural disaster or conflict, having low accessibility, and Iimited on infrastructures, that we know as underprivileged areas. One of factor that influence the level of citizen's well being is the dependency ratio of the family has. The more they have children, the more they likely to have greater family members dependency and have to responsible in fulfilling the need for their family members, materially and spiritually. In case of underprivileged areas, the increase on population number will be another burden, as they only have limited resources. Therefore, a program that has to be prioritized is a Family Planning Program. Results from the prior analyses of Indonesia DI-IS 2002 - 2003 showed that the contraceptive use prevalence of Indonesia is as high as 60%, but there in no figure for the underprivileged areas. Therefore, a continuation analyses of the data has been conducted in order to describe on factors related on contraceptive uses, as well as the most factors related to the contraceptive uses among women at reproductive age (WRA) at underprivileged areas that Iisted on Indonesia DHS 2002 - 2003. There are 9 (nine) provinces listed as underprivileged areas that comprises in number of population on WRA as 1315 people. The data is analyzed using double logistic regression, which consists of univariable analyses, bivariable analyses with Chi-square and simple logistic regression, and multivariable analyses with multivariate logistic regression. Analyses has showed that contraceptive use prevalence among WRA at underprivileged areas is still low (45.9%) and socio-demographic factors such as education, occupation, and number children ever born (CEB), is related significantly with the contraceptive use. While factors on access to media/information that also have significantly related with contraceptive use are television, family/friends/neighbors, and community/religious leaders. From those 6 (six) factors, CEB is the most or dominant factor that related to contraceptive uses. Regarding to the analyses results, in order to accelerate the people's well being at the underprivileged areas, it is suggested that there should be a strong inter-sectors collaboration between National Ministry on The Development of Underprivileged Areas, National Family Planning Coordination Board and Ministry of Health to enhance the institutional and networking on promoting and dissemination of the information on Family PIanning through television, increase the role of community/religious leaders, as well as its FP providers. Another important findings upon education factors, it is suggested that collaboration between Ministry of National Education and National Ministry on The Development of Underprivileged Areas is also needed in order to increase the level of education among people at the underprivileged areas.

Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan perubahan kadar kolinesterase pada petani sayur di Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan tahun 2011. Penelitian merupakan studi deskriptif analitik dengan menggunakan metode cross sectional dengan jumlah populasi sebanyak 104 petani dimana jumlah sampel sebanyak 68 petani . Hasil uji  didapatkan hubungan yang bermakna antara lama penyemprotan (p-value = 0,009), frekuensi penyemprotan (p-value = 0,019),  lama kerja sebagai penyemprot (p-value = 0,018), kelengkapan APD  (p-value = 0,039), umur (p-value = 0,004), pengetahuan (p-value =0,018), dan perilaku  (p-value = 0,038), dengan perubahan kadar kolinesterase. Agar petani tidak terpajan perlu dilakukan penyuluhan, bimbingan, pembinaan, pengawasanan pemantauan lintas sektoral. Kata kunci: xi Kolinesterase, perubahan kadar,petani sayur

 This study aims to know the description of the factors associated with changes in cholinesterase levels on vegetable farmers in the South Rim Village South Subdistrict Jambi in 2011. The research is analytical descriptive study using cross-sectional with a population of as many as 104 farmers where the number of samples as many as 68 farmers. The test results found a significant association between duration of spraying (p-value = 0.009), frequency of spraying (p-value = 0.019), length of employment as a spray (p-value = 0.018), completeness of PPE (p-value = 0.039), age (p-value = 0.004), knowledge (p-value = 0.018), and behavior (p-value = 0.038), with changes in cholinesterase levels. In order to do farmers not exposed to counseling, guidance, coaching, supervision of cross-sectoral monitoring. Key words: Cholinesterase, changing levels, vegetable farmers