Abstrak:

---

Abstrak:

Mortalitas dan morbiditas pada wanita hamil dan bersalin adalah masalah besar di negara berkembang. Angka kematian Ibu di Indonesia masih tinggi yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu dapat dicegah bila ibu melakukan pemeliharaan dan pengawasan antenatai sedini mungkin sehingga komplikasi kehamilan dan resiko tinggi lainnya dapat terdeteksi secara dini. Upaya kesehatan yang mempunyai daya ungkit terbesar dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi adalah pemeriksaan dan pelayanan kehamilan yang baik yang disebut pelayanan antenatal yang bermutu.Pelayanan antenatal merupakan salah satu kegiatan pokok puskesmas dan merupakan aspek kinelja bidan. Kinenja bidan secara kuantitas diukur berdasarkan pencapaian cakupan kunjungan ibu hamil sedangkan secara kualitas kinerja bidan diukur berdasarkan Standar Pelayanan Kebidanan (SPK). Berdasarkan teori Gibson, ada sejumlah variabel yang mempengaruhi perilaku dan kinerja individu yaitu variabel individu, variabel organisasi dan variabel psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kinerja bidan dalam melakukan pelayanan antenatal di puskesmas Kota Bandar Lampung Tahun 2008. Penelitian ini bersifat non eksperimental dengan menggunakan cara pengumpulan data Cross Sectional., dilakukan pada bulan Mei 2008 pada 96 bidan yang merupakan total populasi bidan yang bertugas di Puskesmas Kota Bandar Lampung. Variabel dependen adalah kinerja bidan dalam melakukan pelayanan antenatal dan variabel independen adalah variabel individu yaitu umur, pendidikan, pelatihan, dan masa kerja dan Variabel organisasi yaitu beban kerja, insentif, supervisi dan peralatan. Hasil Penelitian menunjukkan 53,1% responden mernpunyai kinerja baik dan 46,9% mempunyai kinerja kurang baik. Hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan antara pendidikan dengan kinerja bidan setelah dikontrol oleh variabel peralatan, umur, pelatihan, masa ke|ja,dan supervisi. Dan ada hubungan antara peralatan dengan kinelja bidan setelah dikontrol oleh variabel pendidikan, pelatihan, umur, Iama bekerja, dan supervisi, Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap kinerja bidan adalah variabel pendidikan dimana bidan dengan pendidikan D3 mempunyai peiuang 16,5 kali untuk mempunyai kinerja baik dibandingkan bidan berpendidikan D1. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka kinerja bidan dalam melakukan pelayanan antenatal perlu ditingkatkan dengan cara menyelenggarakan program khusus D3 kebidanan bagi bidan puskesmas, penyediaan peralatan antenatal sesuai standar dan supervisi yang terencana, teratur dan berkesinambungan dari Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerja bidan dalam melakukan pelayanan antenatal.

---

Mother's mortality and morbidity are the main problems in developing countries. Indonesia mother's mortality is quite high around 307 per live births. This problem can be prevented by routine antenatal care to detect any complication and high risk as early as possible. Standardized antenatal care is one of health services having good impact in reducing mother and children's mortality. It is health center basic program and can be used to measure midwife's perfonnance. Midwives performance quality can be measured by the number of mother's visit and Standardized Midwives? Service. According to Gibson, variables influencing individual behaviors and performances are individual, organization and psychology. The purposes of research is to know the determinant of midwives performance in providing antenatal care in public health centers in Bandar Lampung, Lampung Province in 2008. This non-experimental research used cross-sectional design in collecting data conducted on May 2008. The population is 96 midwives working in Bandar Lampung public health centers. The dependent variable is midwives performance in providing antenatal while the independent ones are age, education, training and working period. In addition, the organization variables are workload, incentive, supervision and equipment. The results showed that 53.1 % respondents had good performance while 46.9 % didn?t. Statistic test showed the correlation between education and midwife performance after controlled by equipment, age, and working period and supervision variables. Moreover, there was correlation between equipment and midwives performance after controlled by education, education, age, working period and supervision variables. The most dominant variable influencing midwives performance was the education in which three-year diploma midwives had 16.5 opportunities compared with those with one-year diploma. Based on the result above, the writer suggests that midwives? performance in providing antenatal care can be increased by giving diploma three for the midwives working in public health centers, providing equipment needed to give standardized antenatal care and well planned supervision by health ofiice.

Abstrak:

Demam Chikungunya merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Chikungunya dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes sp. Kasus demam Chikungunya di Kecamatan Limo selama bulan november 2011 - Januari 2012 tercatat sebanyak 193 kasus. Salah satu manajemen demam Chikungunya adalah pengendalian vektor. Ada beberapa alternatif kegiatan yang bisa dilakukan dalam pengendalian vektor demam Chikungunya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas kriteria dan alternatif kegiatan pengendalian vektor dalam manajemen demam Chikungunya di Kecamatan Limo Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menganalisis perbandingan berpasangan antar elemen yang dilakukan 10 informan expert.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria yang menjadi pertimbangan prioritas dalam memilih alternatif kegiatan pengendalian vektor adalah lingkungan (0,357), prioritas kedua kelembagaan (0,252), kemudian sosial (0,226), selanjutnya ekonomi (0,092) dan prioritas paling akhir adalah teknologi (0,073), sedangkan alternatif kegiatan pengendalian vektor yang menjadi prioritas utama adalah gerakan 3M (0,482), prioritas kedua adalah pengelolaan barang bekas (0,282), selanjutnya larvasida (0,143) dan prioritas terakhir adalah pemberantasan nyamuk dewasa (0,093).

Chikungunya fever is a disease caused by Chikungunya virus and is transmitted through the bite of Aedes sp. Chikungunya fever cases in the District Limo during November 2011 - January 2012, there were 193 cases. One of Chikungunya fever management is vector control. There are several alternative activities that can be done in vector control.

This study aims to analyze the priority criteria and alternative vector control activities in the management of Chikungunya fever in the District of Limo, Depok. This study is an analytical study by using Analytical Hierarchy Process (AHP) to analyze the pairwise comparisons between elements that done by 10 expert informants.

The results showed that the criteria to be considered a priority in choosing alternative vector control activities are environmentally (0,357), second priority is institutional (0,252), and social (0.226), further economic (0.092) and the last priority is technology (0,073), for the alternative vector control activities, the top priority is the movement of 3M (0,482), second priority is the management of used goods (0.282), further of larvicides (0.143) and the last priority is the eradication of adult mosquitoes (0.093).

Abstrak: ABSTRAKTahun 1993, ditetapkan WHO sebagai tahun kedaruratan global TB. Ini terjadi akibat: 1) peningkatan kasus TB yang terkait dengan peningkatan kasus AIDS/HIV; 2) tingginya angka migrasi penduduk yang menyebabkan makin meningkatnya penyebaran penyakit TB; 3) perhatian pemerintah yang mulai berkurang dalam pemberantasan penyakit TB (terutama di negara-negara berkembang); 4) munculnya multi drugs resistant obat-obat TB. Di Indonesia, TB masih merupakan permasalahan kesehatan utama dan menduduki tiga besar dari peringkat penyebab kematian bersama-sama penyakit saluran napas dan kardiovaskuler. Untuk mengatasi permasalahan di atas, WHO memperkenalkan strategi directly observed treatment short course (DOTS). Strategi DOTS merupakan strategi untuk program penanggulangan TB (P2TB) yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu: 1) komitmen politik dari penentu kebijakan; 2) penegakan diagnosis dengan pemeriksaan hapusan sputum; 3) penggunaan obat paduan jangka pendek yang ampuh dan gratis; 4) adanya pengawas penderita menelan obat (PMO); 5) adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang baik. Penerapan strategi DOTS, dapat meningkatkan cakupan penderita lebih dari 70% dengan angka kesembuhan lebih dari 85%, angka konversi setelah fase intensif lebih dari 80% dan angka kesalahan laboratorium kurang dari 5%.Indonesia, sejak tahun 1995 mulai menerapkan strategi DOTS melalui puskesmas namun hasilnya tidak optimal karena tidak melibatkan sarana pelayanan lain. Kemampuan cakupan optimal puskesmas diperkirakan hanya sekitar sepertiga (30%) dari total penderita TB yang ada di masyarakat. Sepertiga penderita TB lainnya (30%) berobat ke dokter praktek swasta (DPS). Untuk memperluas cakupan pengobatan penderita TB maka strategi DOTS harus diterapkan pada DPS.Pentingnya keterlibatan DPS dalam P2TB merupakan strategi global dari WHO. WHO berpendapat bahwa DPS dan pemerintah (pengelola P2TB) harus bermitra untuk bersama-sama memberantas TB, yang di beberapa negara telah terbukti keberhasilannya. Namun demikian, untuk menjalankan program kemitraan antara pemerintah dan DPS dalam P2TB bukanlah upaya yang mudah karena: 1) sifat dan karakter DPS (sebagai sektor swasta) sangat berbeda dengan pelaksana program kesehatan masyarakat (sebagai sektor publik); 2) adanya kompleksitas manajerial P2TB strategi DOTS yang harus disesuaikan dengan kondisi DPS. Untuk itu, perlu diciptakan model (kemitraan) yang dapat melibatkan DPS menjalankan strategi DOTS. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengimplementasikan serta mendeskripsikan proses dan mengevaluasi efek model kemitraan tersebut (selanjutnya disebut model ini disebut model kemitraan DPS-TB DOTS).Penelitian ini menggunakan desain penelitian operasional, yaitu studi eksplorasi dan studi intervensi lapangan. Studi eksplorasi memerlukan dua tahap, yaitu: pertama, untuk menganalisis masalah (problem analysis/identification); kedua, menyusun model penyelesaian masalah (solution development). Studi intervensi lapangan bertujuan untuk mendeskripsi proses pelaksanaan model kemitraan DPS-TB DOTS dan mengevaluasi efek dari model kemitraan DPS-TB DOTS.Studi eksplorasi menganalisis masalah menggunakan metode penelitian survai dan pendekatan kualitatif melalui diskusi kelompok terarah. Studi eksplorasi untuk menyusun model penyelesaian masalah menggunakan studi kepustakaan dan pertemuan pakar; yang menghasilkan model kemitraan teoretis DPS-TB DOTS. Studi intervensi terdiri dan 2 fase: 1) penyesuaian model kemitraan teoretis DPS-TB DOTS untuk dijadikan model kemitraan implementatif DPS-TB DOTS; 2) mengujicobakan model kemitraan implementatif DPS-TB DOTS di wilayah intervensi. Metode penyesuaian model adalah seminar dan curah pendapat. Metode studi intervensi adalah post test only with control group.Dari hasil analisis masalah didapatkan bahwa DPS pada prinsipnya bersedia untuk terlibat dalam P2TB strategi DOTS dan tidak mengharapkan penghargaan (apalagi secara materi). Namun demikian, ada beberapa permasalahan yang teridentifikasikan apabila DPS akan dilibatkan, yaitu: 1) secara umum DPS belum paham tentang strategi DOTS; 2) perlu pengorganisasian untuk melibatkan DPS; 3) adanya kesulitan untuk menjalan prosedur diagnosis pemeriksaan sputum; 4) fungsi PMO tidak dapat dijalankan sendiri oleh DPS; 5) adanya keraguan tentang keberlanjutan dan tata cara distribusi obat; 6) sebagian DPS tidak bersedia untuk mencatat dan melaporkan pasien TB yang diobati. Berdasarkan temuan ini, dilakukan pertemuan pakar dan studi kepustakaan untuk mendapatkan model kemitraan teoretis DPS-TB DOTS yang menghasilkan: alternatif model pengorganisasian untuk melibatkan DPS, alternatif manajemen dari masing-masing komponen strategi DOTS. Model kemitraan teoretis merupakan model dasar yang dapat diterapkan pada seluruh DPS. Pada studi intervensi, model kemitraan teoretis setelah disesuaikan dengan kondisi lokal (yang bersifat spesifik di wilayah penelitian) menghasilkan model kemitraan implementatif DPS-TB DOTS di Palembang (model Palembang).Terdapat dua aspek panting pada model Palembang, yaitu: 1) aspek pengorganisasian yang terdiri dari satuan gugus tugas dan Kelompok Dokter Pemerhati dan Pengobat TB; 2) aspek manajerial pelaksanaan yang meliputi alternatif dari alur rujukan laboratorium pemeriksaan sputum, rujukan kasus, pencatatan dan pelaporan dan penyediaan obat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) pada sisi proses pelaksanaannya, model dapat berjalan dengan baik; b) pada sisi evaluasi efek dari pelaksanaannya, temyata dibuktikan bahwa model menghasilkan efektivitas program yang lebih baik.Pelajaran dari model Palembang adalah DPS dapat dilibatkan untuk menjalankan P2TB strategi DOTS. Keterlibatan ini telah menempatkan DPS sebagai bagian dari keseluruhan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam satu wilayah yang merupakan satu pendekatan kesehatan masyarakat baru (new public health approach). Pendekatan ini telah menciptakan hubungan (linkage) antara pelayanan kesehatan publik dengan pelayanan kesehatan swasta, yang membentuk sistem pelayanan kesehatan "publik privat miks". Disarankan temuan ini dapat dikembangkan di tempat lain sesuai dengan kondisi lokal yang ada di wilayah tersebut.

---

ABSTRACTPublic Private Partnership Between Public Health Sector And Private Practitioners On TB Control Program Through DOTS Strategy At Palembang CityTuberculosis as a global emergency was stated by WHO in 1993. This warning related to: 1) High incidence ADS/REV; 2) spreading TB among refugees and migrants; 3) lack of government concern; 4) multi drugs resistant of anti TB. In Indonesia, up to now TB is still a main public health problem. Based on some health household survey (recently 1995), it has been found that TB is around the second or the third greatest killer among cardiovascular diseases and respiratory system.Faced this situation WHO recognized DOTS strategy that is success to against TB in developing countries. DOTS strategy has five component: 1) government commitment to sustained TB control activities; 2) case detection by sputum smear microscopy; 3) a regular, uninterrupted supply of all essential anti-TB drugs; 4) directly observed treatment (DOT); 5) recording and reporting system. Applying DOTS strategy could be: 1) increases coverage more than 70%; 2) increases conversion rate (after intensive phase) more than 80%; 3) decreases error rate (for lab sputum examination) less than 5%.Since 1995, Indonesia applied DOTS strategy but up to now the data reflected slow progress of TB coverage because the implementation is covered in the puskesmas only. In fact, various health institutions treat TB patients, among them is the private practitioners (PPs). Current estimates indicate that each of the PPs and other private sectors diagnose and treat around 30% of the total numbers of TB cases.The significant of the involvement of private practitioners is WHO global strategy. WHO ask the government to build a partnership with private sector (the PPs) to against TB. But, there are some constrains to build the partnership between government (as a public sector) with PPs (as a private sector) because: 1) the difference characters between them; 2) the management complexity of DOTS strategy itself that need adjustment for PPs to conduct that strategy. Therefore need to create program (model) that could be involved the private practitioners to increase the TB coverage in the term of mutual benefit between those sectors.This research have three goals: the first goal is, to create model to involvement PPs on national tuberculosis program and implement the model, the second goal is, to describe the process of model implementation; and the third goal is, to evaluate model impact i.e. the effectiveness of the program. The research method is operational research design that consists of two stages. First stage is exploration study to analysis current situation to involve the PPs (problem analysis/problem identification) and to develop problem solution (model development) base on problem identification. Second stage is intervention study to evaluate the fitness and impact of the model (solution validation) in a period of intervention.The exploration study to analysis current situation (problem analysis/problem identification) use survey method as a quantitative study and qualitative study-focus group discussion as additional method The exploration study to develop problem solution (model development) use literature review and expert meeting; the product of this stage is theoretical public private partnership model. The intervention study have two phase: 1) adjusting the theoretical public private partnership model to be the implementing model base on local specific environment at the intervention area; 2) to intervene implementing public private partnership model at the intervention area The method of the adjusting model is seminar and brainstorming. The method of intervention is the posttest design only with control group.Problem analysis found that the PPs available to conduct DOTS strategy principally. But there are potential problems, i.e. 1) the PPS has lack of knowledge about DOTS strategy; 2) the PPs need to be organized; 3) the problem in sputum smear examination; 4) there is no PPs manpower to conduct DOT activity; 5) the PPs is not sure about sustainability free anti TB drug; 6) The difficulty to conduct of the reporting system. Base on that finding, to be conducted expert meeting and literature review that produce theoretical model which consist of organizational alternative to involve PPs and management alternative for sputum smear examination, DOT, anti TB drug supply, and reporting system. The theoretical model is agreed as a general model if DOTS strategy will be implemented on PPs. In the intervention study, the theoretical model that was adjusted according to local specific environment at the intervention area has produced implementing public private partnership model (known as "model impelrnentatif DPS-TB DOTS" at Palembang City).Palembang model has two important aspect, i.e.: 1) organizational aspect, consist of: DOTS taskforce and PPs group of TB Control; 2) management aspect, consist of the alternatives of sputum examination, case referral, reporting and recording and drug supply. The conclusion of this result shows that model fit to be conducted by PPs. At the process evaluation, DPS run the model in the line with standard. At the impact evaluation, the model enhances the effectiveness of the PPs performance to handle TB patients.Palembang lesson learn found that there is a new approach in the TB control program (public sector) to involve the PPS (private sector) to conduct public health program. This approach builds linkage, which put private provider as a part of the whole health service system. In the communicable disease control program, this is a new public health approach-known as public private mix health service system-that could be replicable to other place through some condition, especially local specificity at that area.

Abstrak: Pada tahun 2019 Puskesmas di Kota Cilegon tidak di lakukan penilaian kinerja individu dalam pelayanan antenatal berdasarkan standard based management and recognition (SBMR). Rujukan pada ibu hamil dapat dilakukan jika pelayanan antenatal sudah sesuai standar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja bidan kelurahan dalam memberikan pelayanan antenatal berdasarkan SBMR melalui peranan faktor individu (pengalaman), faktor psikologis (sikap dan motivasi) dan faktor organisasi (sumberdaya dan supervisi) di posyandu, di Kota Cilegon tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang betujuan untuk mengetahui kinerja dan mendapatkan informasi dari beberapa informan mengenai suatu proses dan aktivitas pada program pelayanan antenatal care. Agar lebih spesifik pengumpulan data menggunakan metode WM, FGD dan observasi, dilakukan di Puskesmas Citangkil 2 dan Puskesmas Cilegon pada bulan April-mei 2021. Informan utama dalam penelitian ini adalah bidan kelurahan, informan kunci adalah bidan koordinator, kepala puskesmas, dan Kasie Kesga Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Hasil penelitian didapatkan kinerja bidan kelurahan tidak sesuai standar. Mayoritas bidan kelurahan sudah mendapatkan pelatihan, mayoritas bidan kelurahan tidak menyetujui penilaian kinerja menggunakan SBMR, motivasi bidan kelurahan masih rendah karena posyandu dilakukan sendiri, tidak ada kesesuaian gaji dengan pekerjaannya, tidak adanya transport posyandu tidak adanya reward, masih ditemukannya sumberdaya yang kurang lengkap di posyandu, dan beberapa informan mengatakan tidak adanya supervisi dalam kinerja bidan, hal tersebut yang menyebabkan kinerja bidan tidak sesuai standar. Kesimpulan kinerja bidan dalam pelayanan antenatal tidak sesuai dengan standar disebabkan karena telah lamanya pelatihan, adanya bidan yang belum mendapatkan pelatihan, motivasi yang rendah, sumberdaya yang tidak memadai dan tidak adanya supervisi.