Abstrak:

Masalah hasil kegiatan program Usaha Kesehatan Sekolah yang masih belum optimal yang dikelola oleh lintas program dan lintas sektoral terkait, dikarenakan masih lemahnya koordinasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Program UKS yang dibina oleh Tim Pembina UKS secara berjenjang TP UKS Pusat, TP UKS Propinsi, TP UKS Kabupaten dan Kota dan TP UKS Kecamatan, merupakan kegiatan lintas program dan lintas sektor yang harus dikoordinasikan secara baik. Dalam melaksanakan kegiatan program UKS agar tercapai tujuannya secara optimal, perlu perencanaan yang matang dan terpadu baik dengan lintas program maupun dengan lintas sektoral terkait. Pada kenyataannya TP UKS Kota Bandung dalam pencapaian target cakupan masih rendah dan masih terdapat masalah dalam melaksanakan koordinasi. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelusurarn data yang terdokurnentasi, observasi langsung dan wawancara mendalam terhadap 12 informan TP UKS Kota dan Sekretariat TP UKS Kota Bandung . Informan adalah orang-orang yang tertera dalam SK Walikota Bandung Nomor : 441.51SK 390-Bag.Sos/1996 tentang Tim Pembina UKS Kota dan memahami serta mengetahui TP UKS dan Sekretariat. Hasil penetitian ini menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan grogram UKS melalui peranan TP UKS Kota belum efektif, karena koordinasi lintas sektoral masih lemah. Maka untuk meningkatkan koordinasi perencanaan TP UKS secara maksimal, disarankan untuk melakukan penyempumaan SK TP UKS dan Sekretariatnya serta mengajak para ketua untuk selalu ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan program UKS Kota, karena ketua yang sekaligus pemimpin instansi terkait merupakan kunci keberhasilan baik koordinasi maupun kegiatan program UKS. Melalui pelaksanaan otonomi daerah, kemungkinan mernudahkan pelaksannaan koordinasi karena satu komando dari gimpinan daerah. Dengan koordinasi yang baik, maka pengelolaan kegiatan program UKS mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi akan berjalan lancar.

---

 

Analysis on School Health Program (SHP) Activities Planning Through the Role of School Health Program Developing Team in Bandung in 2000The low result of School Health Program activities managed by the related cross-programs and cross-sectors is due to weak coordination in the planning, implementation and evaluation. School Health Program which is developed by School Health Program Developing Team in the levels of Central School Health Program Developing Team, Provincial School Health Program Developing Team, City and Regency School Health Program Developing Team and Sub district School Health Program Developing Team is a cross-programs and cross-sectors activity which should be well coordinated. In implementing School Health Program in order to achieve its goal optimally, an integrated and well prepared planning is necessary either by the related cross-programs and cross-sectors. As a matter of fact School Health Program Developing Team in Bandung still has low achievement of the target range and has problem in the coordination. This research is a case study on qualitative approach. The Data are obtained through documented data exploration, direct observation and intense interviews with 12 informants from City School Health Program Developing Team and the Secretariat of School Health Program Developing Team of Bandung City. The informants are those who are listed in the Mayor Decree of Bandung Number: 441.51SK 390-Bag-Sos/1996 on Developing Team of City School Health Program and understand as well as get acquainted with the School Health Program Developing Team and Secretariat. The research shows that the planning of School Health Program through the role of City School Health Program Developing Team is not effective yet, it is due to weak coordination of the cross-sectors. Thus in order to improve the planning coordination of School Health Program Developing Team maximally, it is suggested to make perfecting action of the Decree of School Health Program Developing Team and its Secretariat and ask the heads to actively participate in the City School Health Program, as the heads who are also directing the related institutions are the success key of the coordination as well as the School Health Programs. By the implementation of local autonomy, it will enable the easier coordination of implementation as it will have one command from the local leader. By good coordination, the School Health Program management including planning, implementation and evaluation will run well.

Abstrak: Skripsi ini membahas tentang manajemen program kesehatan jiwa di Kota Bandung. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif, perolehan data melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan empat Puskesmas di wilayah kerja dinas, dengan menggunakan kerangka sistem yang berfokus pada input (kebijakan, SDM, dana, sarana) dan proses manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanan, pengawasan dan evaluasi). Hasil penelitian menyarankan agar seluruh pemangku (pemerintah daerah, dinas, puskesmas, lintas sektor) menyamakan persepsi terkait program kesehatan jiwa untuk disepakati oleh seluruh pihak, sehingga setiap pihak mengetahui jelas batas kewenangannya masingmasing dalam pelaksanaan program kesehatan jiwa. Sinkronisasi kebijakan terkait ketersediaan dan kewenangan pemberian obat Psikofarma di Puskesmas khususnya diagnosa masalah kesehatan jiwa ringan-sedang. Segera dan rutin melakukan pelatihan SDM, membentuk TPKJM sehingga koordinasi antar lintas sektor dapat berjalan secara berjenjang dan lebih terfokus, intensif melakukan pengawasan dan evaluasi baik Dinas Kesehatan maupun Puskesmas, serta meningkatkan komunikasi serta motivasi bagi pelaksana program oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas. Kata Kunci: Kesehatan Jiwa, Manajemen, Puskesmas This study discusses about the mental health program management in Bandung City. This study used qualitative approach, data collection is done by in-depth interviews and document review. This research was conducted at the Dinas Kesehatan and four Puskesmas in Bandung City, using system approach framework, focusing on input (policy, man, money, facilities) and managerial processes that begin by planning, organizing, implementing and then monitoring and evaluating. The results of the study suggest that all stakeholder (Local government, Health Office, Puskesmas, Social Office Affair, and others that could involve) to share common perception related to mental health programs to be agreed upon by all parties involved, so that each party knows clearly the role and authority in the implementation of mental health programs, there shpuld be synchronization of policies related to the availability and authority of Psychopharmaceutical drugs in Puskemas, especially the diagnosis of mild-to-moderate mental health problems. Training for program implementers (program coordinator) needs to be conducted immediately. The team of mental health (TP-KJM) need to be formed, so that coordination between sectors can run in stages and be more focused. The government should meet the needs of the facilities be more intensive in conducting monitoring and evaluation, improve communication and motivation to program coordinators by head of health office and Puskesmas Bandung City. Key words: Management, Mental Health, Puskesmas