Abstrak: Peraturan perundang-undangan K3 ditetapkan untuk melindungi pekerja dari bahaya-bahaya di tempat kerja. Perkembangan teknologi dan modernisasi yang mempengaruhi ketenagakerjaan berdampak pada pelaksanaan K3 di Indonesia. Tesis ini mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan K3 di Indonesia dalam perkembangan zaman sekarang. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan telaah dokumen peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait K3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pokok K3 butuh diperbaharui baik dari sisi terminologi dan sanksi. Pengembangan aturan tentang bahaya psikososial juga masih perlu dilakukan. Permasalahan tumpang tindih pengaturan K3 juga ditemukan. Kata kunci: Peraturan perundang-undangan K3, perkembangan ketenagakerjaan, pemangku kepentingan. Occupational Safety and Health Legislation is established to protect workers from hazards in the workplace. Technological developments and modernization affecting employment has impact on OSH in Indonesia. This thesis examines how OSH legislation in Indonesia is in today's development. This study is a qualitative study with a lieterature review of legal documents and interviews with related OSH stakeholders. The results showed that the basic rules of OSH need to be updated both in terms of terminology and sanctions. Development of rules on psychosocial hazards is also necessary. Overlapping issues of OSH setting are also found. Keywords: K3 legislation, manpower development, stakeholders

Abstrak: Skripsi ini membahas materi muatan kebijakan hak dan kewajiban pasien yang terdapat dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan dan Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan melihat adakah materi muatan yang sama antara peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode pengambilan data menggunakan deskriptif kualitatif kemudian dianalisis menggunakan segitiga kebijakan. Data yang didapatkan menggunakan jenis data sekunder berupa undang-undang, risalah, rancangan undang-undang dan naskah akademik. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengulangan hal yang sama dengan makna yang sedikit berbeda pada materi muatan kebijakan hak dan kewajiban pasien dalam tiga undang-undang tersebut. Diperlukan adanya tataurutan perundangan yang seharusnya dilakukan sesuai pedoman pembentukan perundang-undangan sehingga tercipta konsistensi dan sinkronisasi antar peraturan. Selain itu, untuk meminimalkan pengulangan hal yang sama maka dalam proses pembuatan perundang-undangan diperlukan analisis kemiripan. Kata kunci: Hak dan Kewajiban Pasien, UU Praktik Kedokteran, UU Keperawatan, UU Rumah Sakit This thesis discusses about patient's rights and obligations in regulation of law No. 29 in 2004 about Medical Practice, law No. 38 in 2014 about Nursing, and law No. 44 in 2009 about Hospital by looking overlapping material between regulations. This study uses library research, using qualitative on data collection method descriptive base with triangle policy. Use secondary data types. The results of the study is that there are overlap in the material content of the patient's rights and obligations in the law. Required rules of legislation that should be carried out using guidelines for establishing legislation so as to create consistency and synchronization between regulations. to minimize repetition of the same thing, in the process of making legislation analysis of similarities is needed. Key words: Patient Rights and Obligations, Overlapping Policies, Health Law, Medical Practice Law, Nursing Law, Hospital Law