Abstrak: .

Abstrak: Desentralisasi merupakan upaya pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk itu diperlukan peningkatan profesionalisme sumber Jaya manusia di daerah sehingga mampu melaksanakan kewenangannya dengan baik. Pejabat struktural Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan program-program kesehatan di kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural mengatakan bahwa syarat untuk menduduki jabatan struktural adalah kepangkatan, pendidikan yang sesuai dan kompetensi jabatan yang diperlukan. Pengangkatan pejabat struktural di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Propinsi Riau hanya berdasarkan pangkat minimum, sedangkan kompetensi yang juga disyaratkan belum menjadi perhatian dan belum diketahui bagaimana kompetensi pejabat struktural tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi gambaran keadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar (struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi. proyeksi kebutuhan sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan), mekanisme penempatan, kompetensi yang dibutuhkan, kompetensi yang belum terpenuhi dan upaya organisasi dalam memenuhi kompetensi pejabat struktural tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan informan Kepala Dinas dan Kepala Sub Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Sekda, Bappeda dan Kepala Puskesmas, diskusi kelompok terarah dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, serta melakukan telaah dokumen. Pengolahan data dibuat dalam bentuk matriks yang diperoleh dari transkrip wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Teknik analisis yang dilakukan adalah teknik analisis isi, yaitu dianalisis sesuai dengan topik dan melakukan identifikasi menjadi beberapa topik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi cukup ramping dan tugas pokok dan fungsinya telah mencakup seluruh program kesehatan di kabupaten, proyeksi kebutuhan sumber daya untuk lima tahun mendatang sudah dibuat berupa dokumen ketenagaan, tetapi ketersediaan sumber daya manusia saat ini masih kurang. Sebagian pejabat struktural belum mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan jabatannya, sebagian belum mengikuti pelatihan kepemimpinan dan pelatihan teknis untuk pelaksanaan tugas pokoknya masih kurang. Kompetensi yang diburuhkan untuk melaksanakan tugas pokok pejabat struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar adalah pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya, menetapkan dan melaksanakan program, membangun jaringan kerja lama, merencanakan dan menetapkan program peningkatan sumber daya manusia, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kinerja unit organisasinya. Belum semua kompetensi tersebut memadai untuk melaksanakan tugasnya, dimana kompetensi yang belum memadai adalah kemampuan pengorganisasian dalam pelaksanaan program, merencanakan dan menetapkan program peningkatan sumber daya manusia dalam unit organisasinya. Upaya organisasi dalam memenuhi kompetensi saat ini adalah dengan mengirim untuk mengikuti pelatihan-pelatihan teknis.

Disarankan agar pemerintah daerah meninjau kebijakan tentang persyaratan dan mekanisme penempatan jabatan struktural bagi pegawai negeri sipil, serta mendukung pembentukan program peningkatan sumber daya manusia kesehatan di daerahnya. Peningkatan sumber daya manusia disarankan dalam hal jumlah dan jenis ketenagaan yang masih dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Dinas Kesehatan disarankan secara proaktif mengadvokasikan program-program peningkatan sumber daya nianusia kepada pemerintah daerah. Kepada pejabat struktural disarankan secara proaktif meningkatkan kompetensinya baik melalui peningkatan pendidikan maupun melalui pelatihan-pelatihan teinis yang sesuai dengan jabatannya.

---

Decentralization is the attempt of center government to give authority to the district in planning and conducting the development appropriate with their need. Hence, it is considered necessary to maintain the professionalism of human resources in the district in order to be able to conduct its authority well. Structural Job of the District of Kampar Health Office plays an important role on accomplishing the implementation of health programs in the district. Government regulation Number 13 Year 2002 in term of the Amendment of Government Regulation Number 100 Year 2000 in term of the Deployment of Civil Government Officer in structural Job says that the requirements to get structural position are grade or position in the organization, appropriate educational background, and job competencies. The deployment of structural officer in the District of Kampar Health Office, the Province of Riau was based on minimum grade, meanwhile the required competencies had not been noticed yet.

This research was conducted to obtain the information about the description of Health Office in the District of Kampar (organization structure, main task and function, need projection of human resources, availability of human resources, education and training), placement mechanism, required competencies other uncovered competencies, and organization's efforts to meet the competency of structural officer.

This research used qualitative approach through conducting in-depth interview to the informants (the Head of Health Office and Sub-head of Health Office. Local Government Secretary, District Planning Board, and Head of Health Center), and conducting focus group discussion to the Head of Unit and Head of Section of Health Office. Besides, this research also reviewed the documents. Data processing was conducted by making matrix table that obtained from the transcript (interview result) of both in-depth interview and focus group discussion. Analysis technique used an essay analysis technique, which analyzed the interview result according to topics and identified them into some topics.

The result showed that organization structure was flat enough and the main task and function had included all of district health programs. The need projection or planning of human resources had been made as human resources documents. However, the lack of human resources still remained. Some of structural officers had not had appropriate educational background with their position. Some of them had not got the leadership training yet and also technical training to conduct their main task. Required competencies to do the main task of structural officer of the District of Kampar Health Office were the understanding of main task and function, setting up and implementing the programs, developing the network, planning and setting up the human resources development, and monitoring and evaluating the work performance in each unit. Nevertheless, not all the competencies above were implemented yet. Insufficient competencies that found were the ability to organize the programs, planning and setting up the human resources improvement program in the unit. Organization's attempt to meet the competencies was sending its human resources to get technical training.

It is recommended to the district government in order to review the placement mechanism of structural officer for the civil government officer, and to support the making of human resources improvement program in their district. Besides, the amount and sort of human resources that needed by the District of Kampar Health Office were also recommended to be reviewed. The Health Office is suggested to proactively advocate the district government to maintain the human resources improvement programs. It is also recommended to the structural officer to enhance his competence through continuing education and taking technical training that in line with his job.

Abstrak: Untuk mewujudkan tujuan Indonesia Sehat 2010 telah ditetapkan empat pilar strategi pembangunan kesehatan yaitu; (a) Pembangunan Nasional berwawasan kesehatan; (b) Profesionalisme; (c) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan (d) Desentralisasi. Sesuai dengan strategi ketiga Indonesia Sehat 2010, sejak tahun 1996 Departemen Kesehatan telah mengeluarkan suatu kebijakan mengembangkan program pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui program JPKM.

JPKM pada hakekatnya adalah upaya perpaduan antara pengelolaan biaya dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan prinsipprinsip asuransi. Dalam Operasionalnya pelaksanaan program JPKM melibatkan empat pihak yaitu: (a) Badan Pembina (Bapim); (b) Badan Penyelenggara (Bapel); (c) Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dan (d) Peserta.

Untuk memantau pelaksanaan program JPKM yang diselenggarakan oleh Bapel, Depkes telah mengembangkan suatu mekanisme pelaporan bagi penyelenggara JPKM untuk melaporkan pelaksanaan JPKM yang telah dilaksanakan dalam suatu sistem pelaporan yang dikenal dengan sistem informasi manajemen (SIM-JPKM).

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan pelaporan Sistem Informasi Manajemen JPKM (SIM-JPKM) oleh Badan Penyelenggara (BAPEL) di DKI Jakarta tahun 2001.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan telaahan dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan SIM JPKM dari Bapel belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, karena belum semua komponen masukan yang dianalisis mendukung proses seperti data yang dilaporkan masih ada yang tidak jelas atau dilaporkan sama sekali. Hal ini mengakibatkan proses pengolahan pelaporan akan terhambat, yang dapat dilihat dari data yang tidak lengkap dan juga jadwal pengiriman laporan dari provider yang terlambat.

Hasil luaran berkaitan dengan kelengkapan dan ketepatan waktu masih jauh dan harapan, masih banyak Bapel yang belum mengirimkan laporan, form yang digunakan masih belum sama dan daiam ketepatan waktu peniriman tidak semua Bapel dapat tepat waktu dalam mengirimkan laporan.

Agar pelaporan SIM JPKM dapat berjalan dengan basil yang lebih baik, disarankan untuk- jangka pendek adanya peningkatan keterampilan tenaga pelaksana SIM, peningkatan pembinaan (termasuk adanya pembinaan teknis), pemberian umpan batik secara triwulan dengan menggambarkan kondisi laporan dari semua Bapel, pemberian reward dan punishment serta penggunaan surat elektroniklemail untuk mempermudah pengiriman laporan.

---

The Analysis Reporting of Management Information System at Managed Care Carriers in DKI Jakarta, 2003To realize the target of Healthy Indonesia 2010, have been specified by four strategy pillar development of health that is; (a) National Development with vision of health; (b) Professionalism; (c) Public Health Care Security and (d) Decentralization. As according to third strategy of Healthy Indonesia 2010, since 1996 the Ministry of Health (MOH) has released a policy to develop program for public health care through the Public Health Care Security Program (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat).

JPKM intrinsically is an integrated effort between management of finance and management of health service by exploiting the insurance principles. In its operational implementation, JPKM program involves four parties that are: (a) regulatory body; (b) managed care carrier; (c) health care provider and (d) member. To watch the execution of JPKM program carried out by the carrier, the MOH has developed a reporting mechanism to the organizer of JPKM to report the implementation of JPKM which has been conducted in a reporting system which recognized as management information system for JPKM (SIM-JPKM).

The aim of this research was to obtain the information of JPKM System Information reporting process in DKI Jakarta in 2003. Research method used qualitative approach and data collecting used in-depth interview technique, focus group discussion, and document analysis.

The result of research showed that implementation of reporting of SIM-JPKM of Bapel had not yet conducted better as which was expected due to not yet all analyzed input component supported its process such as ill defined data or unreported data. This matter resulted the process of reporting would be pursued, which could be seen from incomplete data as well as schedule delivery of report of overdue provider.

The output result related to the completeness and accuracy of time was still far from expectation. There were many badan pelaksana (Bapel) which had not yet delivered their report, the form was still not yet the same, and there were not all Bapel that earn on schedule in delivering report. So that reporting of SIM JPKM can be conducted better, it is suggested to maintain skill of SIM operator in the short-range, to maintain the technical building, to give the feed back quarterly by depicting the condition of report from all Bapel, to give reward and punishment and also to maintain the usage of electronic mails to water down the delivery of report.

Abstrak: Kota Banjarbaru telah melaksanakan pencatatan pelaporan kematian dan penyebab kematian sejak tahun 2015 hingga saat ini dan telah menghasilkan statistik vital kematian dan penyebab kematian. Namun hasil capaian pelaksanaan pencatatan pelaporan kematian dan penentuan penyebab kematian belum sesuai dengan yang ditargetkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pencatatan pelaporan kematian dan penyebab kematian di Kota Banjarbaru Tahun 2019. Metode penelitian ini adalah riset implementasi dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan sejak bulan Mei sampai dengan Juli 2020 melalui wawancara mendalam dan studi data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi pencatatan pelaporan kematian di Kota Banjarbaru sudah berjalan dengan baik namun belum optimal terutama pada variabel sumber daya dan karakteristik instansi pelaksana. Peneliti merekomendasikan perlunya peningkatan sumber daya manusia, anggaran dan sarana pencatatan kematian. Selain itu diperlukan peraturan daerah untuk mendorong kolaborasi antara pencatatan sipil dan sektor kesehatan serta dukungan masyarakat.

---

Kota Banjarbaru has been registering the death and the causes of death report since 2015. That results the vital statistics on deaths and causes of death. Nevertheless, the target results of the data has not yet been accomplished. The aim of this reseach is to acknowledge the implementation of the death report and causes of death report of registering policy in Banjarbaru city by the year of 2019. This research method is implementation research with qualitative approach that was carried out through in a-depth interview and secondary data studies in May to July 2020. Then, this research has shown the implementation of the death report registering in Banjarbaru city has been running quite well, yet it still needs some improvement in term of resource variable and the characteristics of the implementer institute. Researcher recommends that the improvement in the human resource, budgeting and the death records mean is needed. In addition, it needs a local regulation to support the collaboration between civil registration, the health sector, and as well as the community support