Abstrak: ABSTRAKDi Indonesia pembayaran kapitasi kepada fasilitas kesehatan primer (Puskemas dan DP) telah dilakukan oleh PT . Askes sejak tahun 1991. Rumah Sakit swasta seperti Metropolitan Medical Centre (MMC) pada tahun 2000 telah menjalin kontrak kapitasi dengan jumlah cakupan 2.000 orang dan besaran kapitasinya adalah Rp l75.000,- per kapita per bulan. Tahun 2004 MMC bersedia dikontrak kapitasi dengan jumlah cakupan minimal 3.000 orang dan besaran kapitasinya Rp 350.000,- per orang per bulan (Ima, 2004).Dalam program Askeskin, PT Askes membayar Puskemas secara kapitasi dengan besaran Rp 1.000,- per kapita per bulan. Program Askeskin ini dipantau secara ketat oleh berbagai pihak, terrnasuk oleh Departemen Kesehatan sendiri dengan membentuk unit ?safe guarding?. Salah satu sasaran pemantauannya adalah pembayaran kapitasi dan dampaknya terhadap deman pelayanan kesehatan (dengan 15% perlunya peserta berobat ke PKM) dan kepuasan peserta minimal 70%.Mengingat di masa mendatang pembayaran kapitasi akan semakin bergeser dari Puskesmas ke DP, karena Puskesmas akan difokuskan untuk melaksanakan fungsi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) maka kajian pembayaran kapitasi terhadap deman pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien perlu dilakukan lebih intensif. Kajian ini merupakan maaukan bagi ?evidence based policy? dalam pembayaran kapitasi yang menguntungkan semua pihak, yaitu fasilitas kesehatan (DP), pembayar iuran, regulator (Pemerintah), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJ S) dan masyarakat.Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penelitian tentang ?Pengaruh Pembayaran Kapitasi Tehadap Deman Pelayanan Dokter dan Kepuasan Pasien? ini dilakukan. Penelitian ini sangat penting bagi Indonesia, karena Lndonesia harus segera melaksanakan Jaminan Kesehatan (JK) sebagai salah satu komponen program prioritas yang diamanatkan UU nomor 40 taun 2004 tentang SJSN.Rumusan MasalahIndonesia diharapkan akan menerapkan pembayaran kapitasi secara lebih luas sebagai suatu cara pengendalian biaya kesehatan dalam sistem jaminan kesehatan. Namun, berbagai studi menunjukkan efek pembayaran kapitasi terhadap deman dan kepuasan pasien masih kontroversial. Sebagian peneliti menunjukkan bukti bahwa pembayaran kapitasi dapat menurunkan deman/utilisasi dan dengan pelayanan yang kurang memuaskan. Sebagian peneliti lain mendapatkan bahwa pembayaran kapitasi tidak menurunkan kepuasan pasien, sebagai indikator kualitas. Salah terap pembayaran kapitasi di Indonesia dapat mengakibatkan tidak-berfungsinya sistem jaminan kesehatan dengan baik.Tujuan Penelitian1. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan (konfirmasi) tentang pengaruh pembayaran kapitasi kepada dokter terhadap deman pelayanan kesehatan yang disediakan dokter dan efek pembayaran kapilasi terhadap tingkat kepuasan pasien atas pelayanan dokter yang dibayar secara kapitasi.2. Menemukan faktor-faktor yang merupakan confounding pengaruh kapitasi terhadap deman pelayanan kesehatan oleh DP dan tingkat kepuasan karyawan.Pertanyaan PenelitianBerdasarkan rumusan permasalahan, dan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Apakah pembayaran kapitasi berpengaruh terhadap deman pelayanan dokter?2 Apakah pembayaran kapitasi berpengaruh terhadap kepuasan pasien?Manfaat PenelitianPenelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam tiga aspek, yaitu untuk sumbangan ilmu pengetahuan, unmk peneliti, dan untuk implikasi praktis.Sumbangan Ilmu Pengetahuan/Teoritis:1. Sebagai masukan dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat, khususnya ekonomi kesehatan yang berkaitan pembayaran kepada dokter primer.2. Memberikan informasi tetang hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut tentang pembayaran kapitasi.Untuk Peneliti:Sebagai pengalaman berharga dalam melaksanakan penelitian secara sistematis.Implikasi Praktis:1. Apabila terbukti bahwa pcmbayaran kapitasi kepada DP berpengaruh terhadap deman pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien maka informasi ini dapat dimanfaatkan oleh para penentu kebijakan untuk menetapkan kebijakan pembayaran kapitasi kepada DP.2. Informasi penelitian ini dapat dipergunakan oleh masyarakat dan pimpinan perusahaan agar ikut serta sebagai peserta program asuransi kesehatan yang menerapkan pembayaran kapitasi kepada DP sehingga biaya kesehatan karyawan dapat terkendali.3. Sebagai masukan bagi penyelenggara asuransi/jaminan kesehatan agar menerapkan pembayaran kapitasi yang berdampak positif bagi semua pelaku jaminan/asuransi kesehatan.Ruang Lingkup Dan Keterbatasan PenelitianPenelitian ini dibatasi pada pelayanan kesehatan primer yang diberikan oleh DP yang dikontrak oleh PT Askes untuk keluarga karyawan sebagai peserta komersial PT Askes dimana DP dibayar secara kapitasi dan keluarga karyawan non peserta PT Askes yang membayar DP secara FFS. Khusus untuk keluarga karyawan pasien peserta sukarela PT Askes dibatasi pada produk-produk yang paling banyak diminati yang ditandai dengan besarnya jumlah peserta yang berpartisipasi, yaitu "silver", Keterbatasan dana penelitian dan mitra peneliti merupakan pertimbangan utama mengapa penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta (Jakarta Selatan dan Jakarta Timur) dan Propinsi Banten (Kabupaten dan Kota Tangerang). Penelitian ini menggunakan metode kohort selama 6 bulan dengan pengukuran variabel tiga bulan sekali. Namun pengukuran kepuasan konsumen pasien dilakukan pada akhir penelitian.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Dana Kapitasi dari BPJS pada Puskesmas Kecamatan PPK-BLUD di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 belum dimanfaatkan dan tidak optimal dimanfaatkan . Penelitian bersifat deskriptifanalitik dengan menggunakan metode kualitatif. Data penelitian merupakan dataprimer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Model Implementasi kebijakan yang dipakai adalah George C. Edward III. Hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan dana kapitasi BPJSpada penerapan PPK-BLUD di Puskesmas se-DKI Jakarta adalah penyaluran informasi yang jelas dan konsisiten, ketersediaan staf yang memadai, tingkat pengetahuan terkait kebijakan yang komprehensif, dan adanya SOP atau petunjuk teknisyang diterima oleh pelaksana kebijakan.

---

This study aims to determine why the capitation fund of BPJS on PPK-BLUDspublic health center in the province of Jakarta 2014 has not been used and are notoptimally utilized. The study is a descriptive analytic using qualitative methods.The research data is a primary and secondary data were collected through in-depthinterviews and document review. The policy implementation model used isGeorge C. Edward III. The things that affect the successful use of capitation fundsBPJS on the application of PPK-BLUDs PHC DKI Jakarta is distribution ofconsistent and obvious information, the availability of adequate staff, level ofknowledge related to a comprehensive policy, and technical SOP or instructionsreceived by the executor policy.

Abstrak: Peningkatan biaya pelayanan kesehatan merupakan permasalaban yang dihadapi oleh banyak negrua di belaban dunia. Di Indonesia, pada kurun waktu antara tahun 1995 1arnpai dengan tahun 2002, teloh teljadi kenaikan biaya pelayanan kesehatan yang !rastis. Biaya pelayanan kesehatan indonesia tahun 1995 tercatat 5.8 trilyun dan neningkat menjadi 41 ,8 tri1yun pada tahun 2002. Pengeluaran biaya pelayanan kesehatan li Amerika Serikat pada tahun 2011 nanti diperkirakan meneapai 2.8 trilyun usd, yang berarti naik dari 1.3 trilyun di tahun 2000.

Sehagai respons terhadap biaya pelayanan kesebatan yang terus meningkat, baik pemerintah ataupun perusahaan asuransi besar di berhagai negara mengembangkan berbagai upaya pengendalian biaya. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan nengembangkan sistem pembayaran prospektif sebagni altematif sistem pembayaran jasa per pelayanan (JPP).

Di Indonesia sistem pembayaran prospektif telah direrapkan oleh beberapa pihak penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan seperti PT. Jamsostek (persero) yang nenerapkan sistem pembayaran paket per hari (PPH) untuk kasus rawat inap, dan Dinas Cesehatan DKI Jakarta yang menerapkan sistem pemhayaran paket per diagnosis yang lisebut sebagai paket pelayanan kesebatan esensial (PPE).

Hasil yang diharapkan dari penerapan sistem pembayaran di atas adaloh biaya kasebatan menjadi lehih efisien ibandingkan dengan sistem JPP. Apakah sistem pembayaran tersebut efektif dalam 1engendalikan biaya rawat inap dibandingkan dengan sistem JPP l belum diketahui.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan di atas. Rancangan penelitian ini ada.iah penelitian survey yang analisisnya dilakukan ecara kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa basil penelusuran okurnen rumah sakil. Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya illltuk kasus demam tphoid (tilus) dan demam berdarah denue (DBD) di kelas Ill RS X tahun 2005. Sampel enelitian adalah semua kasus tifus dan DBD yang dirawat di ke!as Ill yang tidak 1empunyai penyulit atau penyakit penyerta.

Penelitian ini melibatkan 437 kasus, yang terdiri dari 379 kasus DBD dan 54 asus tifus. Dari 437 kasus, ada sejumlah 298 merupakan jaminan Dinkes DKI, 92 kasus uninan PT. Jamsostek dan sisanya merupakan jaminan asuransi kesehatan atau erusahaan lain yang menerapkan sistem pembayaran JPP. Berdasarkan basil analisis cara univariat dan bivariat, didapatkan bahwa secara statistik ditemukan perbedaan ang signifikan antara lain hari rawat kasus DBD, pada kelompuk kasus yang dijumlah dengan sistem paket per hari dengan JPP. Berdasarkan hasil uji t independen antara kelompok sistem paket per diagnosis (PPE) dengan JPP, diperoleh basil adanya erbedaan yang signi:fikan antara rata-rata biaya rawat inap kelompok sistem PPE dengan PP. Hal ini berarti bahwa secara statistik terbukti sistem PPE yang diterapkan oleh tinkes DKI efektif untuk mengendalikan biaya rawat inap pada kasus tifus.

Disarankan bagi universitas untuk beketjasama dengan organisasi profesi asuransi kesehatan, untuk melakukan penelitian serupa dengan ruang lingkup penelitian yang iperluas~ sebagai dasar pengembangan sistem pembayaran prospektif di Indonesia. Kepada Dinkes DKI Jakarta, disarankan agar seluruh tagihan rumah sakit dapat didokumentasikan secara lengkap dalam sistem data base sehingga dapat dimanfaatkan ntuk evaluas dan merubuat standar obat seperti yang dilaknkan oleh PT. Jamsostek sebagai tambahan usaha pengendalian biaya selain penerapan sistem pembayaran paket or diagnosis. Kepeda PT Iamsostek disarankan dapat meruperluas cakupan pelayanan kehatan dalam paket per hari, sehingga dapat lebih efektif.