Abstrak:

---

Abstrak:

ABSTRAK Nama : Ida Ayu Eka Tirta Arini Program Studi : Kajian Administrasi Rumah Sakit Judul : Kelengkapan Pengisian  Informed Consent  Pada Pasien Operasi di Rumah Sakit Risa Sentra Medika Mataram Tahun 2016 Tesis ini membahas tentang kelengkapan pengisian  informed consent  pada pasien operasi di Rumah Sakit Risa Sentra Medika tahun 2016 dan  faktor – faktor yang berhubungan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan Cross Sectional Study. Sampel diambil secara acak, yaitu 235 lembar informed consent pada rekam medis pasien operasi bulan Januari hingga Desember 2016 di Rumah Sakit Risa Sentra Medika serta pengisian kuisioner oleh 10 orang dokter spesialis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata – rata pengisian lembar  informed consent pada pasien operasi di Rumah Sakit Risa Sentra Medika tahun 2016 adalah  21 item terisi atau sebesar 61% dan bagian yang paling banyak tidak terisi adalah bagian pemberian informasi yaitu sebesar rata – rata 7 item terisi (41%). Bagian informasi yang paling jarang diberikan adalah informasi tentang alternatif tindakan, yaitu hanya sebanyak 51 lembar dari 235 lembar informed consent yang didata (21,7%). Berdasarkan uji korelasi Spearman Rank, faktor yang memiliki hubungan dengan kelengkapan pengisian informed consent tersebut adalah faktor motivasi dan jenis tindakan operasi. Hal yang dapat disarankan  adalah melakukan penyegaran pengetahuan tentang informed consent  dan komunikasi efektif kepada dokter spesialis; lembar  informed consent juga perlu dikaji ulang agar sesuai aturan identifikasi pasien. Kata kunci : informed consent , dokter spesialis, komunikasi efektif

---

ABSTRACT Name : Ida Ayu Eka Tirta Arini Study Program : Master of Hospital Administration Title : The Completeness of  Informed Consent  Sheets In Surgery Patients at Risa Sentra Medika Hospital Mataram in 2016 This thesis discusses the completeness of informed consent in surgery patients at Risa Sentra Medika Hospital in 2016 and related factors. This research is a quantitative research with cross sectional study design. Samples were taken at random, ie 235 informed consent sheets in medical records of surgery patients from January to December 2016 at Risa Sentra Medika Hospital and filled out questionnaires by 10 specialist doctors. The results showed that the average of filling of informed consent sheet in operation patients at Risa Sentra Medika Hospital in 2016 was 21 items filled or 61% and the most unfilled part was the information giving section which was 7 items in average ( 41%). The most rarely informed section of information is information on alternative actions, ie only 51 sheets of 235 informed consent sheets (21.7%). Based on Spearman Rank correlation test, factors that are related to the completeness of the filling of informed consent are motivational factors and types of surgical measures. It may be suggested to refresh knowledge of informed consent and effective communication to a specialist; the informed consent sheet also needs to be reviewed to fit the patient identification rules. Keywords : informed consent  , specialist, effective communication

Abstrak: Informed consent bukanlah suatu pemberian tandatangan pada formulir, melainkan sebuah proses komunikasi di mana pasien diberi informasi tentang pilihannya untuk tes kesehatan, perawatan, atau prosedur, dan kemudian memilih opsi yang paling sesuai untuk tujuan dan nilainya. Informed consent sangat penting untuk hubungan terapeutik antara dokter dan pasien. Proses ini memungkinkan pasien, atau mereka yang bertanggung jawab secara hukum atas perawatan mereka, untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang perawatan atau prosedur yang dimaksud. Di RSUP Sanglah Denpasar pada tahun 2016, tingkat kepatuhan pengisian informed consent masih rendah yaitu 58%, tingkat ketidakpatuhan penulisan singkatan sebanyak 42%.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kelengkapan terhadap persetujuan setelah penjelasan (informed consent) pada tindakan bedah secara menyeluruh di ruang rawat inap bedah RSUP Sanglah Denpasar pada tahun 2017. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan retrospektif dan crossectional. Jumlah sampel dokter bedah yang menjadi subjek penelitian terdiri dari 57 dokter bedah, 647 informed consent dan tiga orang informan untuk pengumpulan data secara kualitatif.

Dari penelitian ini didapatkan bahwa kelengkapan informed consent tindakan bedah di ruang rawat inap bedah RSUP Sanglah pada tahun 2017 hanya mencapai 30%. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan signifikan antara jumlah kasus yang ditangani dan proses pemberian informed consent yang baik dengan kelengkapan pemberian informed consent tindakan bedah dengan p-value berturut-turut 0,02 dan 0,01. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kelengkapan pemberian informed consent berhubungan dengan jumlah kasus yang ditangani dan proses pemberian informed consent yang baik.

Kata kunci: faktor-faktor, kelengkapan, informed consent

---

Informed consent is not a signature on a form, but a communication process in which patients are informed of their choice for a health, care, or procedure test, and then choose the option that is most appropriate for its purpose and value. Informed consent is essential for therapeutic relationships between physicians and patients. This process allows patients, or those who are legally responsible for their care, to make informed decisions about the treatment or procedure in question. In RSUP Sanglah Denpasar in 2016, compliance level of informed consent is still low ie 58%, non-compliance rate of writing abbreviation as much as 42%.

The purpose of this study was to know the description of the completeness of informed consent to the overall surgical procedure in surgical hospitalization of Sanglah Hospital Denpasar in 2017. This research method was a quantitative and qualitative research with retrospective and crossectional approach. The number of samples of surgeons who were the subjects of the study consisted of 57 surgeons, 647 informed consents and 3 informan for qualitative study.

From this research it is found that the completeness of informed consent of surgery in surgical hospitalization of Sanglah Hospital in 2017 only reach 30%. The results of this study indicate a significant relationship between the number of cases handled and the process of providing good informed consent with the completeness of the surgical informed consent provision with p-value 0,02 and 0,01. From this study it can be concluded that the completeness of the informed consent provision relates to the number of cases handled and the process of providing good informed consent.

Keywords: factors, completeness, informed consent

Abstrak:

Standar asuhan keperawatan sangat penting bagi profesi keperawatan karena standar mencerminkan kualitas pelayanan kperawatan melalui penetapan kritena spesifik yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kualitas pelayanan telah dicapai. Tidak terkecuali bagi Unit ICU di Rumah Sakit Mutu pelayanan yang dilakukan oleh perawat di ICU dipengaruhi oleh keadaan-keadaan seperti keadaan lingkungan pekerjaannya, penghargaan yang didapatkan, atau bahkan sanksi bila terjadi kesalahan, dan beban kerja. (Depkes, 2004). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor lingkungan kerja, pengharpaan dan sanksi terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan di ICU. Penelitian ini dilakukan karena belum adanya kesesuaian lingkungan keyja, penghargaan dan sanksi yang diterima oleh perawat schingga mempengaruhi pelayanan asuhan keperawatan yang diberikan di ICU di 18 Rumah Sakit dan 9 PPK. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perawat ICU yang melaksanakan Asuhan Keperawatan Perawat dengan baik sebanyak 56,9% sedangkan yang menyatakan tidak baik sebesar 43,1% Sebanyak 67,1% perawat ICU menyatakan bahwa lingkungan kerja di [CU adalah baik, sedangkan sebanyak 32,9% menyatakan lingkungan kerja di ICU tidak baik. Dari 246 responden, 63.4% menyatakan bahwa sistem penghargaan yang diterima adalah baik, sisanya 36,6% menyatakan tidak baik. Terdapat 74.8% perawat ICU yang menyatakan bahwa sistem sanksi yang diberikan RS nya adalah baik, sisanya 25,2% yang menystakan tidak baik. Sebanyak 38,2% perawat ICU menyatakan bahwa kondisi pekerjaan (beban kerja) yang dipikul tidak sesuai dengan kemampuan kerja sedangkan 61,8 % sisanya menyatakan beban kerja yang dipikui sudah sesuai. Dari hasil analisis bivariat terdapat hubungan antara lingkungan kerja, penghargaan, sanksi dan beban kerja dengan pelaksanaan asuhan keperawatan di ICU. Adapun faktor yang paling mempengaruhi pelaksanaan asuhan keperawatan adalah lingkungan kerja. Bagi manajemen rumah sakit diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan terkait tentang lingkungan kerja yang sudah diterapkan pada saat penelitian berlangsung, sistem penghargaan, dan sanksi yang berlaku yang berbasis kompetensi sesuai dengan prinsip keadilan, sehingga ada perbedaan dengan perawat yang bekerja dengan baik dengan perawat yang bekerja kurang baik, membuat pedoman penilatan kerja terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan, menerapkan manajemen partisipatif dan terbuka yaitu melibatkan perawat pelaksanan dalam mengambi! keputusan serta menginformasikan basil yang dicapai, memberikan peringatan secara tertulis dan lisan bila perawat melanggar peraturan. Bagi perawat ICU, melatui hasi! penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perawat diantaranya adalah sebagai bahan pertimbangan bagi perawat yang bekerja dengan baik untuk diberikan kesempatan diberikan pendidikan dan petatihan yang berkelanjutan, serta diberikan penghargaan berupa promosi jabatan yang lebih tinggi, bukan berdasarkan lama kerja dan senoritas akan tetapi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sebaliknya perawat yang belum bekerja dengan bak, hasil ini dapat merangsang motivasi untuk bekerja lebih giat dan profesional.

---

A nursing standard is very important to the nursing profession as the standard reflects on the quality of nursing service, by determining specific criteria which can be used to determine the current level of service quality. That does not exclude the ICU Units in hospitals. The quality of service performed by the ICU nursing staff is affected by factors such as work environment, the gained appreciation or even Punishment if there are mistakes, as well as work load. (Ministry of Health, 2004) This research was carried out to explore the effects of work environment, reward and punishment on the nursing outcome at the ICU. This research was carried out as there were no equal work environment, reward and punishment that were accepted by the nurses, hence affecting the nursing outcome given in ICUs in 18 hospitals and 9 PPK. The results showed that 56.9% of the ICU Nurse performed a good Nursing Outcome, whereas 43.1% performed a bad one. Around 67.1% of ICU nurses stated that the work environment was good, while 32.9% said that it was not. Out of 246 respondents, 63.4% stated that they received good appreciation, while the remaining 36.6% stated otherwise. About 74.7% ICU nurses satd that the hospital’s sanction system was good, while the remaining 25.2% said otherwise. Around 38.2% of the ICU nurses said that the work load was not in line with their work capacity, whereas 61.8% said that the work load was appropriate. From bivariate analysis, a correlation was found between work load, reward and punishment and the nursing outcome at the ICU. The most affecting factor in nursing outcome is work environment. The hospital management is expected to re-evaluate their current policy on work environment during the research pertod, and the current reward and punishment should be based on competency and faimess, so there’s a difference between a nurse who is working well and one that is not, making a work evaluation guideline for nursing outcome, implementing a participative and open management, that included the nurses in decision making as weil as informing them of the achieved results, giving written and oral warnings tf a nurse violated the rule. For ICU nurses, through this research, it is hoped that their work efficiency increases. It should be fully considered, that a nurse who has been working optimally would be given a chance for further education and continued traming, as well as given appreciation such as a promotion, not based on employment time seniority but according to competency. On the other hand, a nurse that has not done well, these results should promote motivation to work better and more professionally.

Abstrak: Dalam sistem tatakelola rumah sakit budaya keselamatan menjadi hal penting, dimana tidak hanya terfokus pada keselamatan pasien saja, tetapi juga keselamatan kerja petugas. Hal tersebut terkait pada keselamatan dari berbagai aspek, baik dalam hal pengobatan maupun keamanan fasilitas. Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit dengan baik dan sesuai standar pedoman yangada sangat mendukung kegiatan pelayanan yang dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa bangunan dan utilitas di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Mintohardjo melaui komponen input, proses, dan output kegiatan tersebut. Desain penelitian adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, telaah dokumen, pengamatan dan analisis. Pada penelitian ini digunakan kerangka pendekatan sistem dengan memasukkan sarana manajemen pada unsur input, pendekatan siklus manajemen kualitas berupa PPEPP pada unsur proses, hasil kegiatan berupa keterselesaian kegiatan pada unsur outputnya, serta melakukan penilaian efektivitas kegiatan menggunakan pendekatan hasil (goal oriented approach). Informan pada penelitian ini terdiri dari Komandan Satuan Markas, Kepala Bagian Program dan Rencana Anggaran, Kepala Bagian terkait pemeliharaan fasilitas dan utilitas, kepala tata usaha bagian pemeliharaan, dan petugas pelaksana kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, telaah dokumen, pengamatan, serta penilaian efektivitas kegiatan diketahui bahwa kegiatan pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit untuk yang bersifat rutin sudah dianggap efektif dengan nilai perbandingan OS/OA ≥ 1, sementara untuk kegiatan yang bersifat insidentil belum efektif dengan nilai OS/OA < 1. Komponen kegiatan pemeliharaan dari unsur input yang dapat menjadi potensi menghambat efektivitas adalah kurangnya SDM, pengalihan anggaran rutin akibat adanya kegiatan insidentil yang tak terduga, serta manajemen stok bahan material yang dipakai. Sedangkan dari komponen proses ditemukan tahap penetapan yang masih belum detail, aktivitas pengendalian terhadap kegiatan yang belum efektif yang pasif, serta tahap peningkatan kualitas hasil pekerjaan yang masih samar. Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah belum efektifnya pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit memerlukan tindakan pengendalian lebih lanjut dengan melakukan koreksi serta pemecahan masalah yang ditemukan pada komponen input yang terdiri dari SDM, anggaran, bahan material, dan SOP yang berlaku. Untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit yang telah efektif sebaiknya dilakukan aksi peningkatan kegiatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga dapat menghasilkan output dengan mutu yang semakin baik

Abstrak: ABSTRAK Rujuk Balik merupakan program BPJS yang bertujuan untuk mengendalikan serta mengelola penyakit-penyakit kronis termasuk Diabetes Melitus dan Hipertensi. pengobatan terhadap pasien penyakit kronis tersebut diberikan seumur hidup sehingga hal ini tentu saja dapat mengakibatkan adanya peningkatan biaya pelayanan kesehatan. Sesuai dengan Permenkes No. 28 tahun 2014 BPJS menerapkan prinsip kendali mutu dan kendali biaya dengan cara memberikan pelayanan secara berjenjang, efektif dan efisien. Salah satu program yang mewakili konsep tersebut adalah Program Rujuk Balik (PRB). Dengan adanya Program Rujuk Bali diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, kualitas pelayanan kesehatan dan efisiensi biaya. Program rujuk balik seharusnya memudahkan pelayanan promotif preventif terhadap penyakit Diabetes Mellitus dan Hipertensi. Namun, pada pelaksanaannya, program Rujuk Balik di Rumah Sakit IMC Bintaro masih jauh dibawah target capaian Nasional. Hal ini akan berdampak kepada penumpukan pasien poli internist dan juga menjadi resiko atas kekosongan persediaan obat di rumah sakit. Dalam menganalisis implementasi pelaksanaan program rujuk balik diabetes mellitus dan hipertensi dilakukan dengan menggunakan teori kebijakan Van Horn Van Meter serta Edward III dengan variable : Standard dan Tujuan Kebijakan; Sumber Daya; Komunikasi antar Organisasi; Karateristik Agen Pelaksana; Disposisi Implementor ; Lingkungan Social Ekonomi dan Politik. Hasil penelitian menunjukan adanya kekosongan obat di FKTP, tidak adanya link pendataan secara system diantara Rumah Sakit dan FKTP, sosialisasi serta koordinasi yang kurang diantara BPJS, Rumah Sakit dan FKTP menjadi hambatan dalam pelaksanaan program rujuk balik diabetes mellitus dan hipertensi di Rumah Sakit IMC, Bintaro Kata Kunci : Kebijakan, Rujuk Balik, Diabetes Mellitus, Hipertensi ABSTRACT Back-Refferal is a BPJS program that aims to control and manage chronic diseases including Diabetes Mellitus and Hypertension. The treatment of patients with chronic diseases is given for long term periods and lead to an increase the cost of health services. In accordance with Permenkes No. 28 of 2014 BPJS applies the principles of quality control and cost control by providing services in stages, effective and efficient. One program that represents the concept is Back Referral Program (BRP). With the existence of the Back-Referral Progra is expected to improve accessibility, quality of health services and cost efficiency. The referral program should facilitate preventive promotive services for Diabetes Mellitus and Hypertension. However, the implementation of Back-Referral Program in IMC Bintaro Hospital was still far below the National achievement target. This will have an impact on the accumulation of patients in internist station and also be a risk for drugs availabilities supplies in hospitals. In analyzing the implementation of the program of back-refferal program diabetes mellitus and hypertension was carried out using the policy theory of Van Horn Van Meter and Edward III with variables: standard and policy objectives; resource; Communication between organizations; Characteristics of implementing agents; Implementor Disposition; Socio-economic and political environment. The results showed that there was a drug shortage in the FKTP, there was no system data link between the Hospital and FKTP, lack of socialization and coordination among BPJS, hospitals and FKTP as obstacles in implementing back-refferal program diabetes mellitus and hypertension in IMC Hospital, Bintaro Keywords: Policy, Feedback, Diabetes Mellitus, Hypertension

Abstrak:

---