Saat ini dalam pengelolaan sualu rumah sakit membutuhkan biaya yang terus meningkat. Hal ini disebabkan antara lain karena meningkatnya biaya-biaya umum di rumah sakit, meningkatnya kebutuhan pelayanan oleh masyarakat Serta kemajuan di bidang teknologi kedokteran. Di lain pihak, kemampuan sumber dana pemerintah semakin terbatas sehingga peran serta masyarakat dalam pembiayaan rumah sakit perlu terus digali dan ditingkatkan. Pembaharuan sistem pengelolaan keuangan pada rumah sakit pemerintah telah dirintis sejak tahun 1992, dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah tentang unit swadana. Sejalan dengan hal tersebut diatas juga diharapkan adanya peningkatan akses dan keterjangkauan upaya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III pada rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang ditunjuk. Berbagai upaya juga lelah dilakukan oleh Pemerintah untuk menyalurkan subsidi ke masyarakat, baik melalui sisi supplay (provider) atau sisi demand (langsung ke pasien). RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung adalah salah satu rumah sakit swadana pemerintah yang mengemban misi sosial danjuga sebagai rumah saklt rujukan tertinggi di Provinsi Lampung. Sejak dicanangkannya program JPSBK tahun 1998 hingga program JPKMM pada tahun 2005, telah ikut berperan dalam menyelenggarakan program-program tersebut. Pada tahun 2005, RS.AM bekerja sama dengan PT Askes (Persero) untuk melayani masyarakat miskin di Lampung khususnya Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil negosiasi disepakati tarif paket-paket pelayanan termasuk di dalamnya tarif paket rawat inap untuk program JPKMM sebesar Rp90.000,- per hari/pasien. Dalam aplikasinya, rumah sakit membuat aturan pembagian tarif paket tersebut menjadi tiga komponen besar yaitu jasa pelayanan, pembelian alat kesehatan dan bahan habis pakai dan retribusi rawat inap kelas III. Sejak diimplementasikannya program JPKMM di RSAM bulan Januari 2005, utilisasi rawat inap kelas III baik dilihat dari aspek jumlah hari rawat maupun jumlah pasien telah menunjukkan peningkatan secara bermakna. Hal ini juga diikuti dengan peningkatan penerimaan yang memberikan kontribusi sampai dengan 65,5% di tahun 2005. Padahal tarif yang digunakan adalah tarif paket, dimana informasi biaya satuan di rumah sakit belum tersedia. Selain itu sistem pengajuan klaim oleh RS kepada PT Askes mempunyai kesenjangan waktu yang cukup berarti sampai dengan pembayaran klaim dan tidak semua klaim yang diajukan dapat disetujui. Seyogyanya peningkatan penerimaan memberikan kontribusi (keuntungan) khususnya bagi Unit rawat inap kelas III. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran mengenai potensi kesinambungan keuangan Unit rawat inap kelas III di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan retribusi program JPKMM tahun 2005. Penelitian ini bersifat operational research melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan telaah dokumen. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa, tarif rawat inap program JPKMM yang ditetapkan sangat jauh dibawah biaya satuan akrual maupun normatif, tetapi tarif tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan UC actual tanpa AIC dan biaya pegawai. Hal tersebut didukung pula dengan adanya subsidi silang dalam tarif paket (shadow revenue). Pasien program JPKMM memberi kontribusi cukup besar terutama untuk Unit rawat inap kelas III. CRR tanpa AIC dan biaya pegawai >I00%. Pihak manajemen RS telah melakukan upaya efisiensi dengan tepat sebagai salah Satu cara meningkatkan penerimaan dan mengurangi pengeluaran. Dari hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa Unit rawat inap kelas III RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan retribusi program JPKMM tahun 2005 mempunyai potensi untuk mewujudkan kesinambungan keuangan. Untuk meningkatkan dan menjamin kesinambungan tersebut hendaknya dilakukan sosialiasi tentang program JPKMM kepada Direktur dan jajarannya, pelaksana pelayanan khususnya Kelas III dan unit terkait serta kepada Dinas Kesehatan dan Pemda Provinsi Lampung, melakukan survey kepuasan pasien JPKMM, melakukan penelitian lanjutan terkait dengan multiplier effect, menata birokrasi keuangan RS dan mereview laporan keuangan terkait dengan modal kerja RS, menghitung biaya satuan unit lain, menambah jenis pelayanan dan menyederhanakan birokrasi keuangan supaya Iebih cepat dalam pembayaran klaim.

Rumah Sakit memiliki fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Dalam menjalankan fungsi sosialnya rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam menjalankan fungsi ekonominya, rumah sakit membutuhkan cashflow yang sehat untuk dapat membiayai operasionalnya. Sehingga rumah sakit dituntut untuk meningkatkan pendapatan sekaligus melakukan efesiensi agar tercapai margin yang optimal dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. Rumah Sakit Islam Bogor selama ini belum pernah melakukan analisa biaya, sehingga penetapan tarif belum berdasarkan pada biaya satuan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui total biaya di Kelas I Mina , jumlah kegiatan di Kelas I Mina, biaya satuan aktual dan normatif di Kelas I Mina, CRR di Kelas IMina, ATP dan tarif rumah sakit pesaing. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan metode analisa biaya yang digunakan adalah metode Double Distribution untuk menghitung biaya satuan. Data yang diperlukan adalah data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa total biaya di Kelas I Mina adalah Rp.352.428.437 dengan jumlah kegiatan (LHR) 826, biaya satuan aktual sebesar Rp 426.689 dan biaya satuan normatif Rp.251.828.CRR aktual 68% dan CRR normatif 115%. Bila dibandingkan dengan tarif pesaing, terlihat tarif yang berlaku saat ini di Kelas I Mina cukup rendah, sehingga rumah sakit ini masih mempunyai kesempatan untuk menaikan tarif. Dengan tarif awal Rp.290.000, kemampuan membayar masyarakat di Kab.Bogor sebanyak 55% dan di Kotamadya Bogor 65%.  Bila dilihat dari tarif rumah sakit pesaing pada Kelas I, maka tarif yang digunakan sebagai pembanding dalam pembuatan simulasi tarif adalah Rp.400.000. Usulan tarif yang digunakan dalam penetapan tarif adalah Rp.390.000 dengan CRR yang sudah mengalami peningkatan dari tarif awal yaitu 91%. dan kemampuan membayar masyarakat di Kab. Bogor sebanyak 35% dan di Kotamadya Bogor 50%. Hasil penelitian ini diharapkan merupakan informasi awal dan dapat ditindaklanjuti oleh Rumah Sakit Islam Bogor dalam melakukan analisa biaya satuan dan penetapan tarif untuk unit produksi lainnya, sehingga efektivitas dan efesiensi dapat berjalan dengan baik. Daftar Pustaka :   45  (1986 – 2010)

Hospital has a functioning social and economic functions. In carrying out its social functions hospitals are obliged to provide services to all segments of society without exception. In carrying out its economic functions, the hospital requires a healthy cash flow to finance its operations. So that hospitals are required to increase income and efficiency in order to achieve optimal margins at rates affordable by the community. Bogor Islamic Hospital there has not yet been analyzing the cost, so that tariffs have not been based on unit costs. The research  was conducted to determine the total cost of the Class I Mina, the number of activities in Class I Mina, the actual unit costs and normative in Class I Mina, CRR in Class I Mina, ATP and rates hospital competitors. This study is a case study with a quantitative approach, using cost analysis method used is the Double Distribution method for calculating the unit cost. Necessary data is secondary data. The results showed that the total cost of the Class I Mina is Rp.352.428.437 by the number of activities (LHR) 826, the actual unit cost of Rp 426,689 and the normative Rp.251.828.CRR actual unit costs 68% and 115% CRR normative. When compared with competitors' rates, visible current rates in Class I Mina quite low, so that the hospital still has a chance to raise rates. With the initial tariff Rp.290.000, the ability to pay people in Kab.Bogor by 55% and 65% in Kotamadya Bogor. When viewed from the hospital fare competitors in Class I, then the tariff is used as a comparison in the manufacturing simulation rate is 400,000. The proposed tariffs are used in the determination of tariff is Rp.390.000 with CRR already increased from the initial rate of 91%. and ability to pay people in Kab. Bogor as much as 35% and 50% in Kotamadya Bogor. The results of this study is preliminary information and is expected to be acted upon by the Islamic Hospital in Bogor conduct unit cost analysis and tariff setting for another production unit, so the effectiveness and efficiency can be run properly. References    :  45  (1986 - 2010)