Abstrak:

---

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran jaminan kesehatan dan determinan yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2021 menggunakan data Susenas Maret 2021. Variabel terikat penelitian ini adalah pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di FKTP dan FKRTL. Data dianalisis secara bivariat dan multivariat dengan metode Binary Regression menggunakan model logit. Diketahui variabel kepemilikan jaminan kesehatan, pemanfaatan JKN, jenis disabilitas, tingkat keparahan disabilitas, jenis kelamin, pendidikan, status pekerjaan, status kawin, jumlah anggota rumah tangga, dan karakteristik tempat tinggal serta status ekonomi berpengaruh signifikan pada pemanfaatan layanan rawat jalan dan rawat inap (p-value 0,000 <0,005). Kepemilikan jaminan kesehatan non JKN atau kepemilikan jaminan kesehatan ganda (JKN dan non JKN) meningkatkan peluang pemanfaatan layanan baik rawat inap maupun rawat jalan. Terjadi penurunan kepemilikan jaminan kesehatan terhadap peningkatan status ekonomi penyandang disabilitas (propoor). Sebaliknya terjadi tren peningkatan pemanfaatan jaminan kesehatan terhadap peningkatan status ekonomi keluarga penyandang disabilitas (prorich).

---

 

This research aims to determine the role of health insurance and the determinants that influence the use of health services by people with disabilities in Indonesia in 2021 using Susenas data for March 2021. The dependent variable of this research is the use of outpatient and inpatient health services at FKTP and FKRTL. Data were analyzed bivariately and multivariately using the Binary Regression method using the logit model. It is known that the variables of ownership of health insurance, utilization of JKN, type of disability, severity of disability, gender, education, employment status, marital status, number of household members, and characteristics of residence and economic status have a significant effect on the utilization of outpatient and inpatient services ( p-value 0.000 <0.005). Ownership of non-JKN health insurance or ownership of dual health insurance (JKN and non-JKN) increases the chances of utilizing both inpatient and outpatient services. There has been a decrease in ownership of health insurance due to an increase in the economic status of people with disabilities (propoor). On the contrary, there is a trend of increasing use of health insurance towards increasing the economic status of families of people with disabilities (prorich).

Abstrak:

Jumlah keseluruhan dana kesehalan yang ada di Kota Banda Aceh pasca Tsunami 2004 sang/at banyak dan terus mcngalami peningkatan dari tahun 2005 s/d 2007 terutama yang berasal dari Pemerintah. Pada kenyataannya dana tersebut belum merata pendistxibusiannya dalam mencakup keseluruhan program. Hal ini dapat diiihat dari Laporan Tahunan Dinkes Kota Banda Aceh tahun 2005 s/d 2007, dimana jumlah kasus penyakit menuiar masih tinggi padahal dari Laporan Realisasi Anggaran ternyata masih ada danasiaayang belum nabisdismp. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran pcndanaan kesehatan melalui institusi kesehatan di Kota Banda Aceh, berdasarkan sumber pendanaan, pengelola dana, penyedia pelayanan, fungsi peiayanan, mata anggaran dan penerima manfaat dari tiap kegiatan kesehalan untuk tahun anggaran 2006-2007. Ruang lingkup penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh meliputi Dinas Kesehatan dan RSU meuraxa, yang kesemuanya bersumber dari sektor publik.Pcngumpulan data dilakukan dengan kajian dokumen dan melakukan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Hasil studi ini menunjukkan bahwa jumiah pendanaan total sektor keschatan cenderung meningkat dan jumlah pcndanaan perkapita di Kota Banda Aceh telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Depkes R.I, dan standar Bank Dunia (1993), tetapi belum mencukupi jika diiihat dari standar yang ditetapkan oleh WHO. Walaupun jumlah dana yang direalisasikan di sektor kesehatan cenderung meningkat, tetapi dalam penggunaan dana di tiap kegiatan kesehatan masih kurang tepat sasaran. Dimana dana yang ada, temyata dalazn penggunaannya lcbih besar digunakan untuk membayar gaji dan honor petugas serta untuk keperluan pengadaan pcralatan dan perlengkapan kantor. Di dalam tiap kegiatan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh tiap subdin, belum terkoordinasi dengan baik kamna tidak adanya program prioritas yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan di tingkat dinkes dan RS, sehingga terkesan tiap kegiatan yang dilaksanakan kurang terkoordinasi dan kurang sampai ke masyarakat. Disarankan kepada Pemerintah Kota, Bappeda dan DPRK Kota Banda Aceh, dalam menetapkan kebijakan alokasi anggamn supaya berdasarkan atas sektor-sektor prioritas daerah yang telah ditctapkan dalam RPJM, sehingga' selctor kesehatan yang menjadi salah satu sektor prioritas daerah mendapatkan proporsi pendanaan yang mcmadai. Dan kepada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Meuraxa Kota Banda Aceh agar dalam melakukan penyusunan pengalokasian dana kesehatan, lebih men gutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan kesehatan yang membed banyak manfaat kepada masyarakat.

---

The total health financing in Banda Aceh City after Tsunami in 2004 was abundant and getting increase from 2005 to 2007, mostly fiom govemment. In fact, the fimd was still not evenly distributed to cover all of programs. Banda Aceh City Health District Annual Report’s 2005-2007 showed that communicable disease cases were stili high although in Budget Realization Report was a rest ofthe fund that has not been spent yet. The research was aimed to desribe health financing through health institution in Banda Aceh City, based on financing sources, financing agent , provider, function, line item budgeting and beneiiciaries Hom every health -programs in 2006-2007 budget years.'l'he research was conducted in Health District oiiice and Meuraxa Public Hospital Banda Aceh City, whose the hind resource were from public sector and employed basic realizationof alocation. Data were collected by documentation study and depth interview with selected informant. The result showed 1.hat the number of health sector financing tend to increase and _ the number of per capita iinancing in Banda Aceh City has met the standar determined by Health Department R.I. and the standar of World Bank (1993), but hasn’t met standar determined by WHO. However, eventhough realization ofthe Iinancing tend to increase in health sector, fund utilization in every health program was still not addressed its target. The vast majority of available timd was spent on the oiiicer wage and incentive and office equipments. Health development conducted by every sub office was still not well coordinated due to there no priority of the program determined by policy maker in every health department and hospital hierarchy, so that it seemed as though every program in coordination and less to touch the society. It is suggested to City Government, the institution of development plan and parliament of Banda Aceh City in speciiying policy of allocation health financing that based on to area preference sectors which has been specified in RPJM, so that health sector gets proportion of adequate financing. And to Public Health Service and Hospital Meuraxa Banda Aceh City in expection of -doing compilation of allocation health financing, more majoringly development activitys of health giving many benefits to public.

Abstrak: ANALISIS ANGGARAN PROGRAM PENANGGULANGAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2003-2005 (Oleh : N. Rachmadanur) ABSTRAK Latar Belakang : Penyakit demam berdarah dengue (DBD) masih terus terjadi dan berdampak terhadap sosial dan ekonomi. Agar kerugian ekonomi yang ditimbulkannya dapat ditekan, perlu untuk memaksimalkan program penanggulangan. Optimalnya program penanggulangan tidak terlepas dari perencanaan anggaran program yang memadai. Kabupaten Bogor sebagai daerah endemi terjadinya DBD dengan jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2003 sebanyak 429 (CFR 2,8%),tahun 2004 sebanyak 1.526 (CFR 1,38%) dan tahun 2005 sampai trimester I sebanyak 252. Tujuan Penelitian :Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang pemetaan anggaran program penanggulangan DBD di Dinas Kesehatan Bogor tahun 2003-2005. Metode : Penelitian ini menggunakan desain eksploratif. Mengamati data sekunder berupa alokasi anggaran dan realisasi anggaran program tahun 2003-2005. Menguatkan hasil analisis, dilakukan dgn data primer melalui wawancara dengan pengelola program DBD. Hasil : Anggaran program DBD bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun 2003 sebesarRp 95.600.000,-, tahun 2004 sebesar Rp 166.380.000,- dan Rp 90.000.000,- (di luar DASK) serta untuk tahun 2005 sebesar Rp 160.117.000,-. Anggaran dari APBD propinsi untuk tahun 2004 sebesar Rp 4.941.000,-(di luar DASK), dan Rp 93.800.000,-(konpersi dari harga alat dan bahan). Anggaran dari APBN untuk Tahun 2004 sebesar Rp 11.000.000,-(di luar DASK). Dalam melaksanakan prom=gram, pengelola menemukan kendala yang berkaitan dengan kekurangan anggaran. Kesimpulan : Total anggaran yang digunakan pada program penanggulangan DBD di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2003 sebesar Rp 95.600.000,- dan tahun 2004 sebesar Rp 366.161.000,- serta pada trimester I tahun 2005 sebesar Rp 123.227.000,- Kendala yang ditemukan oleh pengelola program DBD tahun 2003 - 2005 : Keterlambatan turunnya anggaran yang bisa langsung digunakan, keterbatasan jumlah anggaran, obat-obatan biasa sampai ke tangan pengelola pada pertengahan tahun, jumlah anggaran yang disahkan oleh pemerintah daerah tidak berdasarkan usulan anggaran yang disampaikan melainkan kemampuan daerah. Alternatif tindakan yang diambil pengelola menghadapi kendala dalam menjalani program penanggulangan DBD tahun 2003-2005 adalah : mengusulkan pada program tahun untuk lebih meningkatkan peran lintas sektor, Kata Kunci : Analisis Anggaran, Penanggulangan Program DBD Budgets Analysis For The Dengue Haemorragic Fever Eradication Program In Health Departement in Bogor Regency in Year 2003-2005 (By : N.Rachmadanur) ABSTRACTION Background : The dengue fever (DF) still frequently happens and has negative impact to the social and economical systems in the community. To decrease the economical negative impacts, it is need to obtain the eradication program. The optimum of the eradication program is not left form it’s planning on the budgets for the eradication program properly. In the Bogor regency as the endemic zone for the dengue fever with the amount of cases happens in 2003 is 429 cases (CFR 2.8 %), in 2004 with 1.526 (CFR 1.38 %) and in 2005 until 1st third semester with 252 cases. Objective : The objective of the study is to get the general pictures about the budgets mapping for the dengue fever eradication program in the Health Department of Bogor Regency from 2003-2005. The study used the explorative design. Results : The budgets for dengue fever program for 2003 that is taken from the Regency Budget (APBD) is Rp. 95.600.00, in 2004 is Rp. 166.380.000 and Rp. 90.000.000 (out of the DASK), and also for 2005 is Rp. 160.117.000. The budgets from the Province Budgets (APBD) for 2004 are Rp. 4.941.000 (out of the DASK) and Rp. 93.800.000 (conversion from the tools and materials prices). The budget from the National Budgets (APBN) for 2004 is Rp. 11.000.000 (out of the DASK). Conclusions : The total budgets that used for the dengue fever eradication program in Bogor Regency in 2003 is Rp. 95.600.000, and in 2004 is Rp. 366.161.090, and also for the 1st third semester of 2005 is Rp. 123.227.000. The constraint found by the management of dengue fever program (DF) in 2003- 2005 : Delay descend of budget which can be used direct, limitation sum up budget, medications to hand of management in the middle of the year, sum up budget ratified by local government not pursuant to proposal of budget submitted but the local area ability. Alternative action taken from management to face constraint in experiencing the dengue fever eradication program of the year 2003-2005: proposing year program to improve the across sector role. Key Word : Budgets Analysis, Eradication DF

Abstrak: Pembangunan kesehatan Indonesia diarahkan untuk mencapai Jaminan kesehatan Nasional(JKN). Namun, sebagian besar pendanaan kesehatan masih didominasi oleh rumah tanggamelalui out-of-pocket (OOP). Pengeluaran biaya kesehatan katastrofik rumah tangga akanmengganggu konsumsi rumah tangga dan dapat mengakibatkan kemiskinan. Menggunakan datasekunder Survei Sosial Nasional (Susenas) tahun 2012, penelitian ini bertujuan membuktikanbahwa kepemilikan jaminan kesehatan menurunkan belanja kesehatan katastrofik rumah tanggadi Indonesia tahun 2012. Penelitian dengan desain studi potong lintang ini, menggunakanpendekatan ekonometrik dengan model probit dan bivariat probit. Hasil penelitian menunjukkanbahwa kepemilikan jaminan kesehatan menurunkan belanja kesehatan katastrofik sebesar12.97% pada ambang batas 10% dari total pengeluaran dan sebesar 18.42% pada ambang batas20% total pengeluaran non-makanan. Kepemilikan jaminan kesehatan memberikan perlindunganterhadap belanja kesehatan katastrofik di Indonesia pada Tahun 2012.Kata kunci: Jaminan kesehatan, Belanja kesehatan katastrofik, Probit, Bivariat probit, Susenas

---

Indonesia's health development geared to achieve national health insurance scheme (JKN).However, funding of health in Indonesia is still dominated by domestic funding through out-of-pocket (OOP). Catastrophic health expenditure of households will disrupt householdconsumption and can lead to poverty. By using secondary data of the National Social Surveys(Susenas) 2012, this study aims to prove health insurance ownership lowers catastrophic healthexpenditure of households in Indonesia in 2012. This study used a cross-sectional study designwith models probit and bivariate probit. The results found that the health insurance ownershiplowers catastrophic health expenditure in the amount 12.97% at the threshold 10% of totalexpenditure and 18.42% at 20% of total non-food expenditure. Health insurance ownershipprovides protection for catastrophic health expenditure in Indonesia in 2012.Keywords: Health insurance, Catastrophic health expenditure, Probit, Bivariate probit, Susenas.

Abstrak:

Indonesia telah menjadi pelopor dalam pengelolaan program jaminan kesehatan sosial (JKN) terbesar di dunia. Program ini diinisiasi sejak tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan pencapaian kepesertaan JKN sebesar 96% terhadap jumlah penduduk pada Desember 2023. Cakupan kesehatan semesta sebagai salah satu upaya dalam program JKN tidak hanya berkaitan dengan kepesertaan, tetapi juga mencakup manfaat yang diterima serta mekanisme pembiayaannya. Ekuitas sebagai salah satu asas dalam memenuhi persyaratan Universal Health Coverage (UHC) masih menjadi masalah dalam pelaksanaan program JKN ini, hal ini terlihat dari data grafik yang dianalisa oleh Ascobat Gani pada tahun 2019 bahwa masih terjadi disparitas yang sangat signifikan antara wilayah propinsi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan analisis terhadap faktor dari sisi penyedia atau supply side yang mempengaruhi terjadinya disparitas pemanfaatan layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama program JKN. Penelitian ini menggunakan data sekunder BPJS Kesehatan, dan data publikasi dari Kementrian Keuangan dan Kemntrian Dalam Negeri serta Badan Pusat Statistik. Data dianalisis secara univariat, bivariat, dan multivariat dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Secara statistik, pemanfaatan layanan kesehatan ditingkat pertama dipengaruhi sebesar 30% oleh kondisi geografis melalui alat ukur status keterpencilan Desa melalui variabel Skor Indeks Desa Membangun (IDM), dan kondisi sosioekonomi melalui alat ukur kapasitas fiskal dan persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD kabupaten dan kota. Skor IDM dan Persentase PAD terhadap APBD secara signifikan berpengaruh positif sedangkan rasio kapasitas fiskal daerah secara signifikan berpengaruh negatif dengan nilai signifikansi P < 0,05 terhadap kontak rate kunjungan rawat jalan tingkat pertama

---

Indonesia has become a pioneer in managing the largest social health insurance (JKN) program in the world. This program was initiated in 2011 based on Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System with the achievement of JKN membership of 96% of the total population in December 2023. Universal health coverage as one of the efforts in the JKN program is not only related to membership, but also includes the benefits received and the financing mechanism. Equity as one of the principles in fulfilling Universal Health Coverage (UHC) requirements is still a problem in the implementation of the JKN program. This can be seen from graphic data analyzed by Ascobat Gani in 2019 that there are still very significant disparities between provincial regions in Indonesia. The aim of this research is to conduct an analysis of factors from the provider side or supply side that influence disparities in health service utilization in first level health facilities of the JKN program. This research uses secondary data from BPJS Kesehatan, and published data from the Ministry of Finance and Ministry of Home Affairs as well as the Central Statistics Agency. Data were analyzed univariately, bivariately and multivariately using multiple linear regression methods. Statistically, the utilization of health services at the first level is influenced by 30% by geographical conditions through measuring village remoteness status through the Village Development Index Score (IDM) variable, and socio-economic conditions through measuring fiscal capacity and the percentage of Regional Original Income (PAD) to the district APBD and city. The IDM score and the percentage of PAD to APBD have a significant positive effect, while the regional fiscal capacity ratio has a significant negative effect with a significance value of P < 0.05 on the contact rate of first level outpatient visits.

Abstrak: Abstrak

Sejak tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Dana Program Bantuan Keuangan untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas. Sasaran program ini adalah masyarakat miskin yang belum tercover oleh program Jamkesmas Pusat. Namun dalam pelaksanaannya, alokasi dana yang diberikan kepada 26 kabupaten/kota di Jawa Barat masih belum mencukupi, karena alokasi dana tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan disain cross sectional. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan yaitu data primer dan sekunder. Data primer dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap informan untuk menggali lebih dalam mengenai mekanisme penyusunan dan penetapan anggaran untuk program tersebut. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen berupa data jumlah sasaran, alokasi APBD Kabupaten/kota, realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya dan kapasitas fiskal di 26 kabupaten/kota dalam kurun waktu 2009-2013. Analisis dilakukan dengan menggunakan statistik regresi linear ganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas adalah jumlah sasaran (masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas). Belum mencukupinya alokasi anggaran untuk program ini dikarenakan dalam proses penetapan anggaran dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, dimana kebijakan anggaran didasarkan pada persepsi para pemangku kepentingan di daerah termasuk politis.

Disarankan kepada Dinas Kesehatan agar melaksanakan analisis kajian PHA/DHA untuk mendapatkan data pembiayaan kesehatan yang akurat, melakukan advokasi kepada eksekutif dan legislatif dalam rangka kecukupan alokasi anggaran dan melaksanakan pengembangan pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan JKN Pusat. Kepada Pemerintah Daerah agar lebih komitmen dalam pembiayan kesehatan yang penerapannya dituangkan melalui regulasi daerah (Perda) sehingga dalam penyelenggaraan dapat lebih baik.

Since 2008, the Government of West Java Province allocates Fund Financial Assistance Program for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This program targets the poor are not covered by the program JAMKESMAS Center. But in practice, the allocation of funds given to 26 districts / cities in West Java is still not sufficient, because the allocation of funds is not in accordance with the needs on the ground.

This study aims to determine the factors associated with the allocation of Financial Assistance Program Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This study is an analytical study of the cross-sectional design. The data was collected through two stages, namely primary and secondary data. Primary data through in-depth interviews conducted against informants to dig deeper into the mechanics of preparation and adoption of the budget for the program. Secondary data was collected through document review and data of the target amount, the budget allocation district / city and the percent absorption of the previous year's budget in 26 districts / cities in the period 2009-2013. Statistical analysis was performed using multiple linear regression.

The results showed that factors related to the Financial Assistance Program Allocation Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota JAMKESMAS is the number of targets (the poor outside quota Assurance). Not to inadequate budget allocation for this program because of the budget setting process carried out by the executive and the legislature, where budget policy was based on the perception of the stakeholders in the area including the political.

Recommended to the Department of Health to carry out the study analyzes PHA / DHA to obtain accurate health finance data, perform the executive and legislative advocacy in order to implement the allocation and adequacy of financing the development of an integrated health health insurance with JKN Center. To local governments to be more commitment in the implementation of health financing is poured through local regulations (laws) so that the organization can be better.

Abstrak: Tesis ini melakukan tinjauan terhadap 3 bulan pertama pelayanan JKN diPuskesmas DKI Jakarta dengan menganalisis peran dokter layanan primer sebagaigatekeeper di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan menguraikan dan memaparkan persepsi dokter puskesmas dan stakeholder terkait tentang kebijakan pelayanan JKN di layanan primer dan kompetensi dokter layanan primer dalam rangka menjalankan fungsi gatekeeper adalam hal ini sebagai kontak pertama kunjungan pasien dan penapis rujukan. Dari Hasil penelitian disimpulkan bahwa fungsi gatekeeper dan sistem rujukan belum berjalan optimal, sehingga perlu mendapatkan penguatan dari seluruh stakeholder, terutama terkait dengan kredensialing puskesmas, pemanfaatan kapitasi, sosialisasi panduan praktik klinis, dan ketegasan dalam regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.Kata Kunci:Dokter Layanan Primer, Puskesmas, Gatekeeper, JKN