Abstrak: Penelitian ini bcrtujuan unluk mendapat gambaran tcntang utilisasi alat medis canggih MRI di RSPAD Gatot Soebroto sehingga bcrguna bagi manajcmcn rumah sakit dan Ditkes Ditjen Kuathan Dcphan sebagai pelaksana pengadaan untuk RS TNI scrta sejauh mana MRI dapat digunakan dan dimanfaatkan khususnya oleh anggota TNI, PNS serta keluarganya dan pasien umum lainnya dan untuk mengetahui pcndapatan, biaya scrta tingkat pemulihan biaya alat canggih MRI di RSPAD tahun 2006.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa selama tahun 2006 jenis pemenksaan MRI yang paling banyak dilakukan adalah MRI Vertebra cervical / thoracal I lumbbsacral sebanyak 1029, kemuclian MRI Kcpala sebanyak 803 dan MRI Abdomen bagian atas sebanyak 46 kali. Total jumlah pasien keseluruhan tahun 2006 adalah 4582 pasiun. Jumlah pasien yang menjalani pemeriksaan MRI terbauyak adalah masyamkat umum (Yanmasum) yaiiu sebanyak 2545 pasien. Biaya pemeriksaan MRI bagi pasien dinas dari TNI AD tidak dipungut biaya apapun, sedangkan pasien dinas dari TNI AU dan TNI AL dikcnakan biaya sebesar 50% dari tarif yang berIaku.
Pendapatan Unit MRI berasal dari pasien Askes dan pasien umum serta pasien dinas TNI AL dan TNI AU. Pendapatan yang diperoleh tahun 2006 adalah scbcsar Rp2.877.500.606. Biaya yang terkail dengan Unit MRI bcnjumlah 2.861.475.228. Pendapatan alat kesehatan MRI sudah menutup biaya yang dikeluarkan dengan sisa pendapatan scbcsar Rpl6.025.378 . Hal ini ditunjukkan dcngan lingkat pemulihan biaya alat MRI yang sudah mencapai l00,56%.
Dengan diketahuinya gambaran utilisasi, biaya yang dikeluarkan dan pendapatan unit MRI di lnstalasi Radiologi RSPAD Gatot Soebroto, maka manajemen dapat mclakukan evaluasi tarif berdasarkan perhitungan biaya satuan pemcniksaan yang komprehensif yang juga dapat digunakan sebagai bahan revisi besarnya tarif sehingga dapal mencapai tingkut pemulihan biaya yang diharapkan.
Perlu dilakukan upaya pcningkatan utilisasi alat canggih MRI mclalui kegiatan sosialisasi, seminar untuk dapat memasarkan jenis pemeriksaan-pemeriksaan dengan alat MRI, dilakukan kerja sama dengan rumah sakit lain yang tidak mcmiiiki peralalan MRI, sehingga peningkatan kunjungan teljadi pada pasien umum, dilakukan sistem penjanjian, sehingga idle capasity di tengah jam kerja dapat diperkecil.
Selain itu perlu dijalin kerjasama antara PT Askes dengan Unit MR] yang saling menguntungkan, karena biaya pemanfaatan alat canggih merupakan biaya yang dianggap cukup besar bagi pasien. Perlu perencanaan biaya pemeliharaan dan perbaikan scrta kalibrasi alat kcsehatan dan sarana penunjangnya Bagi Institusi Dcphan gambaran utilisasi, biaya satuan pemeriksaan dan pendapatan unit MRI di Insmlasi Radiologi RSPAD Gatot Soebroto dapat digunakan sebagai bahan masukan pengadaan alat kesehatan caxmgih lainnya di linglcungan Dcphan. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih komprchensif terhadap alat canggih kesehatan dengnn menggunakan data yang lebih mcmadai baik dari segi kelengkapan data maupun keakuralannya.

---

This research aimed to get the description 'about the utilization of the medical equipment sophisticated MRI in RSPAD Gatot Soebroto especially the utilization of MRI by the TNI member, PNS as well as his family and the public's other patient and the revenue, cost and cost recovery rate of MRI in RSPAD in 2006.
From results of this research was known that during 2006 the MRI examinations that often was carried out was MRI Vertebra cervical/thoracal/lumbosacral was 1029, afterwards MRI Head was 803 aIId MRI Abdomen the upper partwas 46 times. The total number of the whole patient in 2006 was 4582 patients. The number of patients who underwent the MRI examination most was the public patient (Yanmasum) that was 2545 patients. The MRI examination cost for the service patient from TNI AD was not adopted the cost anything, whereas the service patient from TNI AU and TNI AL was put on the cost of 50% ofthe tariff that available.
Revenue of Unit MRI came from the patient of health insurance and the public's patient as well as the service patient 'INI Al and TNI AU. Revenue that was received in 2006 was Rp2.877.500.606. The cost that was related to the MRI Unit was 2,86l,475,228. The income of the MRI medical instrument has closed the cost that was spent with income as big as RpI6.025.378. This was shown with the MRI recovery rate of the implement cost that has reached 100.56%.
The management could carry out the evaluation of the tariff was based on the calculation ofthe comprehensive cost of the examination unit that also could be used as the revision material of the tariff size to be able to achieve the cost recovery rate that was hoped for.
Must be carried out by increase efforts of utilization of the MRI through the socialization activity, the seminar to be able to market the kind of examinations with the MRI implement, was carried out by the work was the same as the other hospital that did not have MRI equipment, so as the increase in the visit happened to the public's patient, was carried out by the agreement system, so as idle capasity in the middle ofthe working horns could be reduced.
Moreover must be established by the co~opcration between PT Askes and the MRI Unit that was mutually beneficial. Needed planning and the improvement as well as calibration of the medical instrument and means of the maintenance?s cost. For the Dephan Institution, the cost and the income of the MRI unit could be used as the procurement input of the other sophisticated medical instrument in the Dephan.

Abstrak: Nilai impor bahan baku obat di Indonesia mencapai 11,4 triliun rupiah yang merupakan 96% dari total bisnis bahan baku obat di Indonesia pada tahun 2012. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 untuk mengembangkan industri farmasi nasional. Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang salah satu tujuaannya adalah mewujudkan kemandirian bahan baku obat untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan kemandirian bahan baku obat dalam Permenkes Nomor 17 Tahun 2017. Penelitian ini dengan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian adalah bahwa ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun masih terkendala pada sumber daya, karakteristik badan pelaksana yang terbatas, komunikasi antar organisasi yang terkendala pada lintas sektoral, dan disposisi pelaksana yang masih kurang dari segi pemahaman, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang cukup mendukung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi belum berjalan dengan optimal dengan kendala pada variabel yang cukup berpengaruh yaitu komunikasi antar organisasi karena banyak pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan dibentuknya konsorsium atau suatu badan yang terdiri atas Kementerian dan Lembaga terkait, sistem data jumlah kebutuhan dan impor bahan baku, serta adanya penghargaan dan sanksi yang jelas bagi pelaksnaa kebijakan

Abstrak: Skripsi ini membahas analisis umur, jenis kelamin, wilyah tempat tinggal dan diagnosis penyakit terhadap tingkat utilisasi dan biaya klaim Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bapel JPKM PT X di RS P. Penelitian ini adalah penelitian deskriptik analitik dengan desain crosssectional atau potong lintang. Hasil penelitian menyarankan di lakukannya manajemenutilisasasi secara berkelanjutkan dan memperhatikan faktor usia, jenis kelamin, wilayah tempattinggal dan diagnosis. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah lama hari rawat. Kata Kunci :Utilisasi

---

This study analyzes age, gender, diagnosis, lenght of stay, and diagnosis of disease ofparticipants on the level of utilization and claim cost in Health care program in Bapel JPKM PTX di RS P. This is describe about descriptic analytical study use cross sectional design. Theresults of this study suggest Skripsi ini membahas analisis umur, jenis kelamin, wilyah tempattinggal dan diagnosis penyakit terhadap tingkat utilisasi dan biaya klaim Program JaminanPemeliharaan Kesehatan Bapel JPKM PT X di RS P. Penelitian ini adalah penelitian deskriptikanalitik dengan desain cross sectional atau potong lintang. Hasil penthat it is need to considerother factors besides age, gender, diagnosis and status of participants. Same factors needs to beconcerned are leght of stay and type of health care.Key word :Utilization.

Abstrak: Tesis ini membahas wacana untuk mengagendakan kebijakan rehabilitasi terhadappengguna narkotika pada prajurit TNI. Saat ini TNI belum mengenal kebijakanrehabilitasi bagi pengguna narkotika pada prajuritnya. Dilihat dari aspekkesehatan, sosial, hukum, pertahanan keamanan, dan politik diketahui bahwakebijakan rehabilitasi bagi prajurit TNI perlu untuk dibentuk. Dari aspekkesehatan, dampak dari narkotika dapat merusak kesehatan prajurit, begitu jugadari aspek sosial, dapat menurunkan kesejahteraan sosial prajurit sehingga dapatmengganggu pelaksanaan tugas prajurit yang pada akhirnya mengakibatkanterganggunya pelaksanaan tugas pokok TNI. Aspek hukum diketahui bahwakebijakan rehabilitasi narkotika merupakan amanat dari undang-undang, setiapwarga negara dan pemegang otorita negara harus tunduk dan melaksanakanperintah undang-undang tersebut sehingga seluruh warga negara khususnyaprajurit TNI juga mendapatkan hak yang sama seperti warga negara lain untukdirehabilitasi. Dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan, penggunaan narkotikapada prajurit dapat menyebabkan prajurit lalai dalam melaksanakan tugassehingga dapat membahayakan pertahanan dan keamanan. Tindakan hukumanpenjara tanpa rehabilitasi memungkinkan prajurit semakin dekat dengan perilakupenyalahgunaan narkotika, sedangkan solusi berupa pemecatan memungkinkanprajurit tersebut digalang oleh sindikat kejahatan khususnya sindikat narkotika.Komitmen dan kemauan politik (political will) dari Pimpinan TNI untukmerehabilitasi prajurit TNI belum ada. Hal ini terbukti dari adanya kebijakanPanglima TNI berupa Surat Telegram (ST) untuk menindak tegas pelakupenyalahguna narkotika dengan memberikan hukuman pidana bahkan pemecatan.Latar belakang kebijakan tersebut adalah untuk kepentingan militer TNI bahwaprajurit TNI harus dalam kondisi siap sedia dalam menjalankan tugas pokoknya,untuk menimbulkan efek jera, serta menjaga nama baik institusi TNI. Untuk itudiperlukan suatu solusi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution)yaitu TNI dapat tetap melaksanakan pembinaan terhadap prajuritnya, prajurit juga mendapatkan haknya untuk direhabilitasi, serta negara dapat menjalankan tugasnya untuk melindungi dan memberikan hak kepada seluruh warga negaranya termasuk prajurit TNI. Kata kunci: Rehabilitasi, narkotika, rehabilitasi narkotika, Tentara Nasional Indonesia (TNI).

---

This thesis discusses the policy agenda of discourse for rehabilitation of drugusers on the TNI soldiers. Currently, TNI are not familiar with military policy forthe rehabilitation of drug users on the their soldiers. Research on the health,social, legal, defense security, and politics aspects are known that therehabilitation policy for soldiers need to be formed. From the aspect of health, theeffects of drugs can damage the health of the soldiers, as well as from the socialaspect, can reduce social welfare of soldiers so that soldiers can interfere withperformance of duties that ultimately resulted in the disruption of theimplementation of the basic tasks of the TNI. Legal aspects of drug rehabilitationin mind that the policy is a mandate of the law, every citizen and state authorityholder must submit and execute commands of the law so that all citizens,especially soldiers also get the same rights as other citizens to be rehabilitated.Viewed from the defense and security aspect, use of narcotics can lead soldier onsoldier negligent in performing the tasks that can endanger defense and security.Sentenced to imprisonment without rehabilitation can allow soldiers are gettingcloser to the behavior of drug abuse, while the solution in the form of dismissalallows the soldier raised by crime syndicates in particular narcotics syndicate.There is no commitment and political will of the military leadership to rehabilitatetheir soldiers.This is evidence from the existence of a policy of TNI CommanderLetter (ST) to take stern action against perpetrators of narcotics abusers byproviding criminal penalties even dismissal. The reason of this policy is in theinterests of the TNI military that soldiers should be in a readiness to execute itscore functions, to a deterrent effect, as well as to save face of the militaryinstitution. This requires a solution that benefits all parties (win-win solution) thatthe military can continue to implement the guidance to the soldiers, the soldiersalso be eligible for the right of rehabilitation, and the government can carry outtheir duties to protect and give rights to all citizens including TNI soldiers.Keywords:Rehabilitation, narcotics, drug rehabilitation, the Indonesian National ArmedForces (TNI)

Abstrak: Mengingat kondisi tugas TNI yang begitu berat dengan berbagai resiko, maka pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan TNI terutama yang telah menjadi penyandang disabilitas. Data penyandang disabilitas jumlah personel Kementerian Pertahanan dan TNI yang masih aktif pada tahun 2016 berjumlah 5.163, pada tahun 2017 berjumlah 5.574 orang dan pada tahun 2018 berjumlah 6.635 orang. Salah satu upaya peningkatan derajat hidup penyandang disabilitas adalah dengan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kapasitas fungsional serta menambah tingkat kemandirian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja implementasi program rehabilitasi medik penyandang disabilitas bagi personel Kemhan dan TNI di Pusat Rehabilitasi Kemhan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan di Pusat Rehabilitasi Kemhan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara mendalam terhadap informan, observasi serta telaah dokumen. Jumlah informan dalam penelitian ini ada 12 informan. Hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi program rehabilitasi medik di Pusrehab secara umum belum berjalan dengan optimal, sudah ada ukuran dan tujuan, namun ukuran dan tujuan yang di tetapkan belum dapat digunakan untuk melihat kinerja implementasi program rehabilitasi medik tersebut, Tranmisi dan kejelasan dalam komunikasi belum berjalan dengan optimal, hubungan antar organisasi belu berjalan dengan baik untuk tingkat kotama ke bawah, serta lingkungan politik belum sepenuhnya mendukung program rehabilitasi medik. Implementasi program rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas personil TNI dan PNS Kemhan masih memiliki kendala, sehingga perlu dilakukan perbaikan ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi antar organisasi, hubungan antar organisasi untuk keberhasilan implementasi program rehabilitasi medik