Abstrak: ABSTRACTPengembangan penilaian prestasi kerja karyawan dan analisis penghitungan pembagian insentif karyawan berdasarkan pada 5 kriteria yaitu kriteria uraian tugas jabatan, kriteria dimensi kerangka kerja Austin-Hayne, kriteria tanggung jawab.fungsi, kriteria tingkat pendidikan dan kriteria pangkat jabatan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil 23 responden yang terdiri dari Kepala bagian, kepala sub bagian, kepala bidang, dan kepala sub bidang di rumah sakit Tugu Ibu. Metode penelitian yang dipakai adalah metode riset operasional, dengan metode penilaian graphic rating scale. Penentuan bobot untuk kriteria dan standar penilaian menggunakan AHP (analitical hierarchy process) Untuk pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, telaah dokumen, dan kuesioner penilaian kinerja.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan kriteria uraian tugas jabatan dan kerangka kerja Austin-Hayne, prestasi kinerja karyawan teridentifikasi lebih baik dan dengan penambahan kriteria tanggung jawab/fungsi, tingkat pendidikan dan pangkat jabatan pengitungan insentif yang diberikan diharapkan lebih memotivasi karyawan untuk berprestasi lebih tinggi. Insentif dengan pembagian laba yang digabungkan dengan penilaian kinerja karyawan akan mencerminkan insentif yang sesuai dengan prestasi kinerja karyawan.

---

ABSTRACTDevelopment of employee achievements appraisal and analysis of the calculation dividing the incentives employees based on 5 criteria: criteria description criterion task title, dimensions framework Austin-Hayne, the criteria of responsibility. functions, the criteria of education level and the criteria in rank position. This research was conducted by taking 23 respondents consisting of a head of section, head of Sub-Division, the head of the field, and the head of the subfields in the Tugu Ibu Hospital. The research method used is operational research methods, assessment methods with graphic rating scale. Determination of the criteria and weights for standard assessment using AHP (analitical hierarchy process) for the collection of data is done with the interview, observation, document review, and performance assessment questionnaire.The results of this research suggest that title task description criteria and frameworks Austin-Hayne, the unidentified employee performance achievements better and with the addition of the criteria of responsibility/functions, level of education and the rank of position counting incentives given expected more motivating employees to higher achievers. Incentives with sharing of profit combined with employee performance assessment will reflect the appropriate incentives with performance accomplishments.

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis jumlah kebutuhan tenaga kerja diInstalasi Farmasi Rumah Sakit Tugu Ibu yang akan disesuaikan dengan beban kerjayang ada. Metode Workload Indicator Staffing Needs (WISN) adalah metode untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja. Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif dan kualitatif yang pengumpulan datanya didapatkan dengan observasi menggunakan teknik work sampling untuk mendiskripsikan pola kegiatan/ beban kerja serta proporsi waktu yang digunakanuntuk melakukan kegiatan. Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam dan studidokumentasi. Sedangkan untuk perhitungan kebutuhan tenaga kerja menggunakan metode Workload Indicator Staffing Needs (WISN). Hasil dari penelitian didapatkan persentase penggunaan waktu produktif adalah 64,15%. Persentase penggunaan waktu produktif yang sangat tinggi adalah pada shift pagi dan siang yang persentasenya mencapai 84,42%, yang sudah melebihi dari batas standar optimal80%. Berdasarkan perhitungan dengan metode WISN didapatkan jumlah kebutuhan tenaga 56 orang yaitu dengan rincian yang seharusnya petugas yang bertugas pada shift pagi 22 orang, shift siang 21 orang dan shift malam, 13 orang. Sedangkan tenaga yang ada saat ini adalah 19 orang, sehingga masih kekurangan tenaga sebanyak 37orang. Dari hasil penelitian ini disarankan untuk menambah atau melakukan mutasitenaga dari bagian lain serta menyetarakan pembagian tugas untuk setiap shift.
Kata kunci:WISN, Work Sampling, Tenaga

---

This Reserch was conducted to analyze the number of manpower requarements inPharmacy Tugu Ibu Hospital to be tailored to existing workload. Workload IndicatorStaffing Needs (WISN) Methode is a method for calculating labor requarementsbased on workload. This study includes a qualitative study into the data collectionobtained by observation using work sampling technique to describe patterns ofactivity / workload and the propoetion of time spent on activities. To obtainsecondary data with in-depth interviews and documentary study. As for thecalculation of manpower requirements using the Workload Indicator Staffing Needs(WISN). The results of the study found the percentage of productive time is 64,15%.Percentage of very h8igh productive time is the morning and the afternoon shift thatpercentage reached 84,42%, wich already exceeds the limit of 80% of optimalstandads. Based on the calculating method of WISN obtained sum power requirementare 56 people with the details of the supposed officer who served 22 people on themorning shift, 21 people on the afternoon shift and 13 people on the nigt shift. whilethe current force is 19 people, so there is still a shortage of as many as 37 people.From these results is advisable to increase or transferring personnel from other parts,and results it is advisable to increase or transfering personnel from other parts, andequalize the division of tasks for each shift.
Kata Kunci:WISN, Work Sampling, Labor

Abstrak: Berdasarkan data WHO, Tifoid merupakan penyakit yang membebani 11-20 juta perkasus per tahun, yang mengakibatkan sekitar 128.000-161.000 kematian per tahun.Begitu pun dengan yang terjadi di RS Tugu Ibu, kasus Tifoid merupakan salah satupenyakit terbanyak di RS tersebut. Kasus demam tifoid pada anak di RS Tugu Ibumenjadi salah satu kasus yang terbanyak di untuk penyakit anak pada Instalasi RawatInap tahun 2007. Dengan dasar tersebut pihak RS Tugu Ibu menegakkan ClinicalPathway kasus tifoid anak. Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran input, proses,output, variasi dan kendala yang dihadapi ketika implementasi Clinical Pathway.Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif yaitu menelaah data yang berasal daritagihan, serta kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil panelitianmenunjukan variable input secara garis besar sudah mendukung, namun untuk pendanaanbelum ada alokasi khusus. Faktor proses, kurang terlibatnya komite medik pada awalpembentukan, kurangnya komitmen dari DPJP, serta kurang tertibnya evaluasi menjadisalah satu kekurangan. Pada faktor output, masih ditemukan variasi pada Lama HariRawat (LHR), pemeriksaan penunjang serta pemberian obat, dari perbedaan output(varian) tersebut akan berpengaruh terhadap tagihan pasien. Kendala yang dihadapidiantaranya adalah kurangnya sosialisasi, tingkat kepatuhan yang masih kurang, sertaperbedaan dalam cara mendiagnosa pasien. Pada factor outcome, untuk variable statuspulang pasien tidak ada perbedaan, karena semua pasien Tifoid anak yang dirawat, statuspulangnya sama yaitu sembuh atau atas persetujuan dokter. Varian yang adamenyebabkan terjadinya selisih pada jumlah outcome, antara tagihan yang tindakan yangsesuai Clinical Pathway dengan tagihan yang riil sekitara 91,80%. Selisih tersebutdiakibatkan penggunaan alat kesehatan Rp 76.809 (169,17%), tindakan Rp 24.273(113,12%), penggunaan obat-obatan Rp1.566 (100,69%), Pemeriksaan (visite dokter)sebesar Rp 47.400 (91,22%), administrasi sebesar Rp 136.000 (90,04%), sertapemeriksaan penunjang sebesar Rp 150.313 (61,49%)Kata kunci: Evaluasi kesesuaian, Clinical Pathway, tifoid anak.

Abstrak: Dalam kebijakan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah yang menangani COVID-19 (Innakesda) merupakan bagian dari anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dana Refocusing 8% DAU/DBH pada Tahun 2021. Hal menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut perbedaan hasil implementasi dari kebijakan Innakesda yang dilakukan oleh Pemerinah Daerah dimana terdapat pemerintah daerah yang berhasil melakukan implementasi kebijakan ini dan ada pula pemerintah daerah yang tidak berhasil melakukannya. Keberhasilan dalam implementasi ini dilihat dari adanya ketersediaan anggaran di daerah serta terlaksananya realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan di daerah tersebut. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suatu daerah berhasil mengimplentasikan kebijakan ini dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci serta kajian literatur. Segitiga kebijakan Walt dan Gilson digunakan dalam menganalisis kebijakan Analisis dilakukan untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan Innakesda dari dimensi aktor, konten, kontek dan proses dalam pengelolaan keuangan daerah. Lokasi penelitian dilakukan pada salah satu daerah yang berhasil melaksanakan implementasi kebijakan Innakesda yaitu Kota Tangerang Selatan. Kesimpulan penelitian memberikan gambaran bahwa terdapat faktor konteks situasional penanganan pandemi bertumpu pada peran tenaga kesehatan sebagai garda terdepan serta faktor struktural pada azas desentralisasi penyelenggaran pemerintah daerah dan faktor kemanusiaan, konteks ini turut mempengaruhi Political Will pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam implementasi kebijakan Innakesda. Konten kebijakan Innakesda dalam keharmonisasi peraturan prinsipnya sudah saling selaras dan serasi dengan peraturan yang lebih tinggi untuk mempayung hukum kebijakan Innakesda dan berbagai upaya evaluasi implementasi kebijakan juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan sebagai masukan dalam membuat penyempurnaan konten kebijakan dalam upaya percepatan realisasi Innakesda di Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Political Will Walikota Tangerang selatan merupakan peran kunci dalam proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dari tahapan perencanaan dan penganggaran dalam Integrasi dan koordinasi refocusing dan realokasi anggaran tetap menjaga kesesuaian/keselarasan pencapaian target RPJMD dan tetap fokus dalam program penanganan COVID-19 serta Innakesda dengan melihat kemampuan penganggaran. Untuk tahap pelaksanaan dan penatausahan tetap memperhatikan azas tertib dan patuh dalam pengelolaan keuangan daerah di dukung dengan sistem pelaporan realisasi dengan memanfaatkan teknologi dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL). Penelitian merekomendasikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan penyempurnaan pada Perda Tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah di Indonesia membuat Perda tentang penangulangan bencana non alam dengan merinci terkait penganggaran, pencatatan dan pelaporan serta memaksimalkan peran APIP. Dalam penetapan pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan Kementerian Keuangan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong Pemerintah Daerah untuk Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan baik. dan untuk penelitian selanjutnya penelitian bersifat sumatif dimana fokus penelitian akan lebih diposisikan tataran Outcome, benefit dan impact/dampak dari diimplementasikannya kebijakan Innakesda

---

In the incentive policy for health workers in regions dealing with COVID-19 (Innakesda) it is part of the health budget for handling COVID-19 which must be budgeted by local governments sourced from the Refocusing 8% DAU/DBH fund in 2021. It becomes interesting to further study the differences in the results of the implementation of the Innakesda policy carried out by the Regional Government where there are local governments that have succeeded in implementing this policy and there are also regional governments that have not succeeded in doing so. The success in this implementation can be seen from the availability of the budget and the realization of the incentive budget for health workers in the area. Therefore, it is interesting to know the factors that influence a region's success in implementing this policy. This research was conducted with a qualitative approach using in-depth interviews with several key informants and literature review. The analysis was conducted to see the success of Innakesda policy implementation from the dimensions of actors, content, context and processes in regional financial management. The location of the research was conducted in one of the areas that have successfully implemented the implementation of incentive policies for health workers in the regions, namely South Tangerang City. The conclusion of the study illustrates that there are situational context factors for handling the pandemic that rely on the role of health workers as the frontline as well as structural factors on the principle of decentralization of local government administration and humanitarian factors, this context also influences Political Will of the South Tangerang City government in implementing the Innakesda policy. Innakesda policy content in the harmonization of regulations in principle is in harmony with higher regulations to underpin the law on Innakesda policies and various efforts to evaluate policy implementation are also carried out by the central government and the results are used as input in making improvements to policy content in an effort to accelerate the realization of Innakesda in the Government South Tangerang City Area. Political Will of the Mayor of South Tangerang is a key role in the policy implementation process in regional financial management from the planning and budgeting stages in the integration and coordination of refocusing and budget reallocation while maintaining conformity/alignment of achieving RPJMD targets and staying focused on the COVID-19 handling program and Innakesda by looking at budgeting ability. For the implementation and administration stages, the principles of order and compliance in regional financial management are supported by a realization reporting system by utilizing technology in the Planning, Budgeting and Reporting Management Information System (SIMRAL). The research recommends that the South Tangerang City Government make improvements to the Regional Regulation on Disaster Management. Local governments in Indonesia make local regulations on non-natural disaster management with details related to budgeting, recording and reporting as well as maximizing the role of APIP. In determining the provision of incentives for Health Workers, the Ministry of Finance continues to pay attention to regional financial capabilities and the Ministry of Home Affairs continues to encourage Regional Governments to implement the Regional Government Information System (SIPD) properly. Keywords: Health Worker Incentives, Regional Financial Management, COVID-19

Abstrak: Masalah sumber daya manusia kesehatan sering dijumpai di daerah-daerah era desentralisasi, seperti rendahnya mutu tenaga kesehatan dan kesesuaian antara kompetensi dengan tuntutan pekerjaan. Insentif finansial baik berupa uang maupun tunjangan merupakan intervensi untuk menarik dan mempertahankan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis isu kebijakan insentif bagi sumber daya manusia kesehatan pegawai negeri sipil di daerah terpencil dan sangat terpencil Kabupaten Lebong meliputi prevalence, saverity, rate of increase, degree of unmeet, dan social benefit. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan 4 orang informan dan 5 orang key informan sebagai sumber informasi penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi isu utama dari masalah adalah tidak ada perhatian khusus dari pemerintah berupa insentif atau reward bagi sumber daya manusia kesehatan yang bertugas di daerah terpencil dan sangat terpencil. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan kajian-kajian kebijakan insentif serta mengusulkan isu kebijakan menjadi agenda setting dalam proses formulasi kebijakan daerah.

---

Human Resources issues actually found in decentralization era for instance low quality of health workers and there was a gap between skill and tasks. The incentives in cash or the benefits are the way to attract and retain them in remote area. This research analyzed about the incentive policies for civil servant in health sector in remote area in Lebong includes prevalence, severity, the rate of increase, the degree of unmeet, and social benefits, used qualitative study with four informant and five key informant. The results showed the major issues are no commitment and reward from government. Therefore, the government needs to conduct studies and propose incentive policies in the policy formulation.