Kinerja administratif pada instansi pemerintah banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dinas Kesehatan sebagai salah satu perangkat pemerintah daerah adalah dinas otonom yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesehatan perlu kiranya memberikan informasi tentang gambaran kinerja administratif. Untuk itu dilakukan pengukuran kinerja yang memberikan informasi atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas Kesehatan. Analisis ini dilakukan melalui penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap 31 orang pejabat struktural eselon III dan IV, yaitu terdiri dari 5 Kepala Sub Dinas, 22 Kepala Seksi, dan 4 Kepala Sub Bagian untuk ditelaah faktor-faktor yang menyebabkan penampilan kinerja dari segi input dan proses manajemen Dinas Kesehatan melalui wawancara mendalam dan fokus grup diskusi, sedangkan pengukuran kinerja melalui penilaian sendiri (self assesment). Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) . Secara faktual dari segi input (SDM, Dana, Sarana/prasarana) masih kurang memadai. Sumber Daya Manusia masih terbatas jumlahnya bagi pejabat struktural (26 orang) sedangkan jumlah pegawai seluruhnya adalah 92 orang, namun dalam penempatannya masih terdapat ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan tugas pokok, sedangkan faktor input lainnya yang mendukung dalam keberhasilan kinerja adalah Kepemimpinan Kepala Dinas cukup baik, motivasi cukup tinggi, sikap kerja positif dan mendukung. Selanjutnya proses manajeman Dinas Kesehatan sejak dari perencanaan, pelaksanaan sehingga pengawasan dan pengendalian cukup balk. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa output yaitu Kinerja Dinas Kesehatan termasuk kategori baik karena didukung oleh proses manajemen yang cukup baik, walaupun input (SDM dari segi jumlah dan jenisnya, dana, dan sarana/prasarana) secara umum masih kurang, namun dari segi motivasi, sikap kerja dan kepemimpinan Kepala Dinas cukup baik ternyata mampu meningkatkan kinerja. Karena itu untuk Dinas Kesehatan disarankan: menata kembali pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja dengan tugas dan fungsi yang sesuai, agar melakukan pembinaan secara rutin 1 bulan 1 kali, menyediakan sarana pendukung yang cukup bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai melalui pendidikan formal atau pelatihan-pelatihan dan memberikan reward kepada yang berprestasi serta punishment kepada yang indisipliner. Perlu juga meningkatkan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektoral. Pada Perencanaan Strategik agar dirumuskan kembali sasaran secara spesifik, terukur, dapat direalisasikan dan ditentukan waktunya. Saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu agar pemerintah daerah lebih memprioritaskan anggaran untuk kesehatan minimal 10 % dari APBD Kabupaten dan diharapkan dapat merekrut pegawai pasca PTT seperti Dokter, perawat dan bidan. Saran untuk LAN RI yaitu meningkatkan sosialisasi dan implementasi LAKIP, menambahkan Indikator Kinerja Sasaran, dan dalam penilaian atau pengukuran kinerja tidak menggunakan satu metode (self assesment/LAKIP), sebaiknya digabung dengan metode penilaian 360 derajat. Teknik ini akan memberikan data yang lebih baik dan dapat dipercaya karena dilakukan penilaian silang oleh bawahan, mitra, dan atasan personal (Beatty, 1993). Untuk peneliti lainnya agar dapat mempergunakan informasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta ini sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

Analysis on Administrative Performance Accountability, of Government Institution at Local Health Service of Purwakarta District, 2001Administrative performance of some Government Institutions became focussing recently, especially since the emerging of atmosphere that tend more democratic at the Government. People beginning to ask the value that they obtain from their services. Local Health Service as one of Local Government tools, it means that as implementer's element of local government in the field of health, he should give information on the description of their performance and the factors that related to their performance. The objective of this study is to assess the performance of them in order to get information on how their success or fail in implementing the service/program/policy, based on vision and mission that stated by the Local Health Center. This study used qualitative approach; it was conducted to 31 structural officers of echelon III and IV. Those are consisting of 5 Heads of Sub-Head of Local Health Service, 22 Section Heads, and 4 Heads of Sub-Department. They are reviewed on the factors that related to their performance from the side of input and process Local Health Service Management through in-depth interview and Focus Group Discussion, while to the performance assessment used self-assessment, it based on the report of Accountability of Government Institution. Based on the fact, input side showed (human resources, fund, means and infrastructure) is still insufficient. The number of human resources is limited, example for structural officers (26 people), while the total number of employees are 92 people. However, in placing of them showed inappropriate between education background and main task, while other input factor that support to the success of their performance is the leadership of head of Local Health Office show enough good, motivation is enough high, work attitude is positive and supported. And then management process of Local Health Service starting from planning, implementing up to controlling are enough good. The conclusion of this study showed that the output, i.e. the performance of Local Health Center is. good category, because it is supported by good process of management. Even the input (human resources based on number and its kind, fund, and means and infrastructures) in general is still lack, however the motivation, and attitude sides also the leadership of the Local Health Service is enough good, he capable to improve his performance. . It is recommended to Local Health Service to re-arrange their employees based on their education background and work experience with task and appropriate function. It should give guidance routinely once per month, also provides means that enough to rim their activity. It should increase their knowledge and skill of their employees through formal education or training and giving reward to whose good performance and punishment to who in-discipline. It also needs to increase the cooperation with cross program and sector. On strategic planning should be formulated the target specifically, measurable, it can be implemented and the time should be determined. Recommendation to Local Government of Purwakarta District, he should give priority on the budget of health, minimum 10% of Regional Budget, and it is hoped could recruit Post- PTT such as medical doctor, nurse, and midwife. Recommendation to the National Institute for Administration RI, that is to improve socialization and implementation of LAMP, adding target performance indicator, and in assessment or performance measurement is not used one method (self-assessment/LAKIP), it should be combined with assessment of 360 degrees. This technique is providing data more complete and accurate, because it conducted cross check by subordinate, colleague, and superior officers, (Beatty, 1993). To other researchers, they could use the information on performance of Local Health Service of Purwakarta District as reference material for further study.

Tingginya kunjungan pasien bayar karcis pada Balai Pengobatan Anak yang mencapai 8.744 kunjungan pada tahun 2001 merupakan peluang bagi Puskesmas Selabatu untuk meningkatkan pendapatan fungsionalnya melalui penyesuaian tarif, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan pada BP Anak. Akan tetapi karena program kesehatan anak merupakan program yang mempunyai kontribusi terhadap tinggi rendahnya derajat kesehatan masyarakat, maka besarnya tarif yang akan diberlakukan harus berdasarkan pada besarnya biaya satuan pelayanan serta mempertimbangkan tingkat kemampuan dan kemauan membayar masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Sedangkan permasalahan yang dihadapi untuk penyesuaian tarif tersebut adalah belum adanya informasi yang tepat tentang besarnya biaya satuan pelayanan khususnya pada Balai Pengobatan Anak, serta tingkat kemampuan dan kemauan membayar dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Maka tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis tarif pelayanan pada Balai Pengobatan Anak serta mengukur tingkat kemampuan dan kemauan membayar dari masyarakat sehingga di peroleh informasi yang tepat utuk penyesuaian tarif yang rasional.Penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif dengan rancangan cross sectional. Pengumpulan data biaya BP Anak dengan menggunakan data sekunder, sedangkan untuk data ATP/WTP masyarakat menggunakan data primer yang didapat dari wawancara langsung dengan rumah tangga terpilih. Perhitungan biaya satuan pelayanan didapatkan dari analisis biaya dengan metode double distribution. Kemudian untuk analisis tarif dikembangkan melalui simulasi tarif dengan menggunakan kurva ATP untuk memperkirakan besarnya penurunan utilisasi bila tarif dinaikkan.Hasil penelitian menunjnkkan bahwa biaya satuan aktual dengan investasi sebesar Rp. 4.442, biaya satuan tanpa investasi Rp.4.019, serta biaya satuan tanpa investasi dan gaji Rp. 2.559, dengan Cost Recovery Rate sebesar 24,68 %. Sedangkan biaya satuan normative sebesar Rp. 4.459 .Kenaikan tarif dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan kemauan membayar masyarakat, yang direkomendasikan pada BP Anak adalah untuk pemeriksaan oleh Dokter umum sebesar Rp 4.500,- dengan konsekuensi masyarakat tersingkir dari pelayanan sebesar 3 %. Sedangkan tarif untuk pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Anak adalah Rp 4.500,- ke atas dengan catatan untuk jasa medisnya dilakukan perhitungan kembali .Dengan hasil tersebut disarankan bagi Puskesmas untuk mengusulkan kenaikan tarif kepada pengambil keputusan secara bertahap, dan untuk pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Anak dibuka pada hari - hari tertentu, sedangkan untuk masyarakat yang tidak mampu diupayakan dengan pemberian kartu sehat.

The high patient visit who reaches 8.744 in 2001 that paid by the ticket for the Children Medicine Hall of the opportunity income through the cost level, by aim to branch up the service quality to the community, specially the medicine service to the children.But the healthy program for the children showed the program  that had the contribution for the high and low grade of the healthy community, so it's the big level that will be done must be base on the big maintenance the multi service of participant to consider the ability level and willingness to pay to the healthy service . While a problem which is stood before for the cost adaptation that is : it's not available the information which is exact about the big one of multi service, specially for the Children Medicine Hall, also the ability level and willingness to pay for community to the healthy service. So the public aim from research to analysis the cost of maintenance of the Children Medicine Hall so the ability level and willingness to pay from community so far as it's gained the information to get the exact to the rational cost adoption.This research showed the descriptive by the cross sectional design. The data collection only the Children Medicine Hall by using the secondary data, while for ATP/WTP community data uses the primer data that was gained from the direct interview with the selected house hold. The multi cost amount of service was obtained from the cost analysis by double distribution method, and then the cost analysis was branched up through the cost simulation by using curve ATP to think the big run down utilization if the cost was gotten an rise.The result research showed that the multi actual cost with the big infestation as much as Rp 4.442,- , the multi maintenance without infestation as much as Rp 4.019; also the multi cost out of infestation and salary as much as Rp 2.559,- by the cost recovery rate as much as 24,68 % , while the multi normative cost as much as Rp 4.459,The cost rise with consideration the ability level and willingness to pay the community that was recommended for the Children Medicine Hall was for checking up by the public doctor as much as Rp 4.500 ,- with consequence the community to get isolated from service as much as 3 % . While the cost for checking up by the specialist doctor as much as over of Rp 4.500,- with notice for the doctor incentive by doing the recounting.By the result was suggested for Public Health Centre to propose the cost rise up taking a decision in every phase, and to check up by the specialist doctor of children in the certain days was opened in exact days, while the community was not able to be effort by giving the healthy card.