Abstrak: Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita merupakan tujuan MDGS 4 dan 5. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Bina Kesehatan Ibu adalah kebijakan perencanaan terpadu untuk Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA) melalui intervensi Distric Team Problem Solving (DTPS). Kabupaten Serang di Provinsi Banten telah melaksanakan DTPS sejak tahun 2010. Dengan intervensi tersebut diharapkan adanya dukungan terhadap belanja program KIBBLA untuk pencapaian target indikator program. Studi ini bertujuan untuk mengetahui tren belanja bersumber APBD Dinas Kesehatan, capaian indikator dan proses perencanaan KIBBLA dengan dan tanpa intervensi DTPS. Kabupaten Tangerang dipilih sebagai sampel kabupaten tanpa intervensi DTPS. Hasil studi menunjukkan bahwa belanja kesehatan kedua kabupaten Tahun 2011-2013 diluar gaji cenderung meningkat, namun belum sesuai dengan amanat UU yaitu 10 % di luar gaji karena masih berkisar 2% .Tren belanja KIBBLA tersebut, menunjukkan peningkatan namun separuhnya (sekitar50%) bersumber jam persal yang diperuntukkan bagi pelayanan perorangan.Hasil capaian indikator program KIBBLA dengan dan tanpa intevensi DTPS menunjukkan K1, KN1 dan PN cenderung meningkat meski belum mencapai target serta untuk K4 dan Pelayanan Kesehatan Anak Balita di ke-2 kabupaten menunjukkan kecenderungan tidak ada peningkatan bahkan jauh dari target. Proses Perencanaan KIBBLA dengan intervensi DTPS di Kabupaten Serang belum terintegrasi dengan sistem perencanaan yang ada di tingkat Kabupaten/noninstitusional. Intervensi DTPS tidak lagi berjalan sesuai tahapan yang dikembangkan setelah bantuan donor berakhir walaupun sudah ada pembahasan perencanaan terkait kesehatan ditingkat Kabupaten melalui forum SKPD yang dikoordinir oleh Bappeda. Disarankan agarmemotret pembiayaan secara periodik untuk memperbaiki perencanaan dan advokasi. Hal iniakan mampu meningkatkan kinerja KIBBLA .Kata kunci : Tren Belanja Kesehatan, DTPS, KIBBLA.

---

Efforts to improve the quality of maternal and child health services to reduce Maternal Mortality and Neonatal Mortality Rate, Infant and Toddler/KIBBLA is part of the MDG 4 and 5goals. One effort of the Directorate of Maternal Health is the integrated planning policy for Maternal, Newborn and Child Toddler (MNCH/KIBBLA) through Distric Team ProblemSolving (DTPS) intervention as the strategic approach. Kabupaten Serang in Banten province hasimplemented this approach since 2010. It is expected that support to execute programs to achievethe target indicator of MNCH/KIBBLA program will be sustained..This study aimed to determine trend on spending to support KIBBLA performanceindicators and the MNH planning processes with and without DTPS intervention. TangerangDistric is the sample for distric without DTPS intervention.The study revealed that in both districts the health expenditures excluding salaries forYear 2011-2013 has increased, but still less than what has been mandated by the act, which is10% of the total distric budget excluding salary, it is still around 2%..The trend showed increased spending, however around 50% has been used for curativecare (Jampersal). Result on performance of MNCH/KIBBLA programs with and without DTPSintervention indicated that the target for K1, KN1 and PN increased, although still less than thetargets and for K4 and Toddler Child Health Services in both districts showed no tendency toincrease and even far behind the target.Planning process for DTPS MNCH/KIBBLA interventions in Serang has not beenintegrated with the existing system. After donor support terminated the ideal process of DTPSwas no longer conducted. It is suggested to track down expenditure to see whether priorityprogram received sufficient support. This would lead to the improvement of KIBBLA.Key words:Health Expenditure Trends, DTPS, MNCH.

Abstrak: Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan regulasi terkait kebijakan manajemen buku KIA diantaranya, Kepmenkes No.284/Menkes/SK/III/2004, Permenkes No.4 tahun 2019, Pedoman Manajemen Umum Penerapan Buku KIA, dan Juknis Penggunaan Buku KIA. Kebijakan manajemen buku KIA tersebut, mengatur dari proses perencanaan hingga buku KIA dapat dimanfaatkan. Namun, buku KIA belum optimal digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut, mengombinasikan desain penelitian kualitatif studi kasus dan kuantitatif deskriptif dengan pendekatan Edward III dan David Easton. Implementasi kebijakan diukur berdasarkan variabel input, proses, dan output. Hasil penelitian menunjukan, di Kementerian Kesehatan masih perlu ditingkatkan terkait fasilitas, dukungan dari Pemda, analisis dalam perencanaan, dan kejelasan serta konsistensi dari penyampaian kebijakan. Di Sleman, adanya regulasi yang diterbitkan dalam mendukung implementasi manajemen buku KIA berupa SE Kepala Dinas Kesehatan di tahun 2020, yang kemudian diperkuat menjadi Perbup di tahun 2021 menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan manajemen buku KIA, komponen yang perlu ditingkatkan yaitu tuntutan dan dukungan dari masyarakat. Sedangkan, di Bandung Barat, diketahui belum ada regulasi manajemen buku KIA ditingkat kabupaten, komponen yang perlu ditingkatkan terkait fasilitas; dukungan dari RS, Faskes Swasta, lintas sektor, dan Masyarakat; transmisi dan kejelasan informasi; pelayanan UKM puskesmas; dan monitoring serta evaluasi. Output dari implementasi kebijakan manajemen buku KIA antara lain, di nasional sebanyak 75,20% ibu hamil memiliki buku KIA, di Kabupaten Sleman sebanyak 95% memiliki/pernah menggunakan buku KIA, dan di Kabupaten Bandung Barat, sebanyak 70,7% memiliki/pernah menggunakan buku KIA. Sehingga dapat disimpulkan, kebijakan manajemen buku KIA masih belum terimplementasi dengan baik karena beberbagai kendala dalam input, proses serta beragamnya capaian pemanfaatan buku KIA di daerah. Penelitian ini, merekomendasikan agar Kementerian Kesehatan dapat meningkatkan kejelasan, konsistensi dan menghindari tumpang tindih regulasi terkait manajemen buku KIA; analisis penggunaan buku sejenis buku KIA sehingga dapat menjadi dasar perencanaan sharing-cost; serta penyediaan fasilitas yang mendukung; Dinas Kesehatan Kab. Sleman agar mendorong SIM KIA untuk diadaptasi atau diintegrasikan di tingkat nasional dan menyiapkan regenerasi SDM penanggung jawab KIA; Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat untuk menyiapkan regulasi manajemen buku KIA di tingkat kabupaten, meningkatkan upaya transmisi dan kejelasan informasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan UKM di puskemas, dan meningkatkan serta mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi.