Abstrak: Abstrak

Pengembangan sistem penagihan dan pengumpulan iuran yang dilakukan oleh PT Askes (Persero) didalam operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan beradasarkan kerangka sistem yaitu analisis input, proses dan output serta berdasarkan pengembangan dari sistem yang ada dan digunakan selama ini yang berdasarkan asuransi sosial peserta pegawai negeri sipil. Analisis Input dilakukan dengan mengindentifikasi seluruh komponen yang ada didalam sistem. Analisis proses dengan melakukan analisis resiko seluruh komponen dan proses yang akan digunakan didalam pengembangan sistem. Outputnya adalah mengembangkan sistem yang ada berdasarkan analisis input dan proses yang telah dilakukan.

System developing for Premium Collection made by PT Askes (Persero) in the operational of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial base on the framework of analysis that is input, process and output as well as on the development of the system and is used for social insurance based upon the civil service employment. Input analysis is done by identification of all components describe in the system. Analysis of the risk analysis process by doing all components and processes that will be used in the developing of the system. Output is to develop systems that are based on the analysis of the inputs and processes that have been done.

Abstrak:

---

Abstrak: Tujuan studi ini untuk membandingkan determinan WTP terhadap iuran asuransi kesehatan nasional dan memperoleh pelajaran pelaksanaan asuransi kesehatan nasional di beberapa negara dalam meningkatkan keinginan membayar peserta informal. penelitian ini menggunakan metode literature review.

Abstrak: ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN badan usaha di BPJS Kesehatan KCU Jakarta Pusat Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional melalui pendekatan kuantitatif serta didukung informasi kualitatif dari narasumber pada pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa badan usaha yang tidak patuh membayar iuran ada sebesar 44,9%. Sementara itu, didapatkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara riwayat kesehatan dalam jaminan kesehatan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN badan usaha.

---

ABSTRACTThis study aims to discover the factors associated with firm compliance of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Contribution Payment in Central Jakarta Main Branch Office of BPJS Kesehatan in 2014. This study uses cross-sectional study design with quantitative study and supported by qualitative information from informants. Based on the result of the study, it is known that there are 44,9% firms that do not comply contribution payment. Beside that, there is significant difference between membership history in health insurance with the firm compliance of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) contribution payment.

Abstrak: Sejak diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional tanggal 1Januari 2014, telah ditemukan banyaknya indikasi fraud yang dilakukan olehberbagai pihak, terutama pihak fasilitas kesehatan. Sebagai respon atas haltersebut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, menerbitkanPermenkes Nomor 36 Tahun 2015 yang mengatur tentang pencegahan fraud.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melibatkan pakardalam bidang fraud sebagai narasumber. Tujuan dari penelitian ini adalah untukmeramalkan efektivitas dari Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dalammemberantas fraud yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan. Hasil daripenelitian menunjukan bahwa Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dinilai belumakan efektif dalam memberantas fraud di fasilitas kesehatan. Hal ini disebabkankarena komitmen Dinas Kesehatan dan pemberi pelayanan kesehatan yang masihmeragukan, dasar hukum pembentukan Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 yangmasih belum kuat, dan terakhir Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dinilai belumkomprehensif bila dijadikan sebagai strategi anti fraud.
Kata Kunci: Fraud, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kebijakan, Kecurangan, Permenkes Nomor 36 Tahun 2015

---

Indonesia National Health Insurance (JKN) program has officially started onJanuary 1, 2014. Right after that the indication of fraud arise which done byvarious party, especially by the healthcare providers. As the response, Ministry ofHealth Indonesia has issued Minister of Health Decree Number 36/2015 that rulesabout fraud prevention. This type of research is a descriptive-qualitative whichask the fraud experts to forecast the effectiveness of that fraud prevention policy.The aim of this research is to review the prospect of the implementation of fraudprevention policy in order to combat fraudulent act in healthcare providers inIndonesia. The result of this study shows that fraud prevention policy tend to lesseffective in combating fraudulent act. This could happen, according to fraudexperts, because of the decree design is not enough comprehensive as a counterfraud strategy, also there is no clear cause of action, and the last to concern is thelack of commitment of District Health Offices and healthcare providers tocooperate.
Keywords: Fraud, Fraudulent Act, Indonesia National Health Insurance (JKN),Minister of Health Decree Number 36/2015, Policy.