Abstrak: Malaria masih menjadi ancaman kesehatan bagi setengah populasi dunia termasuk di Indonesia dimana pada tahun 2020 jumlah kasus malaria mencapai 226.364 kasus dan 96% kasus tersebut berasal dari Provinsi Papua. Kabupaten Jayapura sendiri menduduki peringkat ke empat penyumbang kasus malaria terbanyak di Provinsi Papua pada tahun 2016 sebanyak 29.044 kasus Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten Jayapura pada tahun 2021. Ditemukan bahwa pelaksanaan program eliminasi malaria tidak berhasil mencapai target pada tahap Intensifikasi pengendalian yang telah ditetapkan didalam Pedoman Pengendalian Malaria Menuju Eliminasi Tahun 2030 di Kabupaten Jayapura yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jayapura nomor 44 Tahun 2017 Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten Jayapura telah dilaksanakan namun belum optimal. Disarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dapat menjadikan program eliminasi malaria sebagai prioritas anggaran dalam APBD Kabupaten Jayapura. Selain itu kerjasama lintas sektor yang tergabung dalam Malaria Center perlu digiatkan kembali dan merumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD) serta bermitra dengan global fund, Unicef, LSM, TNI, Polri, Organisasi profesi dan tokoh masyarakat

Abstrak:

---

Abstrak: Skripsi ini bertujuan untuk melihat gambaran manajemen program penanggulagan penyakit HIV/AIDS di Kota Bogor tahun 2013. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cakupan penjangkauan populasi kunci belum mencapai target. Target penggunaan jarum suntik sudah mencapai target dan target penggunaan kondom belum bisa dihitung. Pada penggunaan sumber daya sebagai input dapat disimpulkan bahwa jumlah belum sesuai untuk petugas penjangkauan, petugas puskesmas dan Dinas Kesehatan. Kebutuhan sarana sangat seperti logistik laboatorium belum mencukupi dalam segi jumlah. Kesedian Dana dari pemerintah belum mencapai 70% target kesedian. Proses perencanaan dibagi menjadi perencanaan APBD dan perencanaan GF namun belum terintegrasi di musrembang.Proses pengawasan yang menjadi tugas KPAD belum berfungsi dengan maksimal. Rekomendasi penyelesaian permasalahan adalah peningkatan fungsi KPAD,peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya, dan peningkatan program.Kata Kunci : Manajemen, HIV/AIDS, cakupan, input, proses, output.