Abstrak:

Kesehatan adalah bak dan investasi, semua warga negara berhak atas kesehalannya. Pelayanan Kesehatan Sim Carolus scbagai salah satu rumah sakit swasta ingin turut serta ambil bagian dalam upaya kesehatan masyarakat. Studi kasus demam tifoid ini dilakukan sebagai kajian terhadap kelayakan pembayaran Diagnosis Related Group. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan desain penelitian retrospektif berdasarkan data sckunder pasien demam tifoid yang di rawat inap pada bulan Januari sampai dengan Mei 2011.

Dari hasil analisa uji statistik yang bcrpengaruh bermakna dengan total biaya perawatan adalah pcnanggung dimana total biaya perawatan terhadap pasien asuransi Iebih mahal dari pasien umum. Total biaya dokter terhadap pasien asuransi dan umum juga berbeda bermakna. Perbandingan total biaya perawalan pada distribusi frekuensi total biaya di kelas Ill sebagian besar total biaya responden di atas standar dari Kemenkes Rl yaitu sebanyak 78% dengan total biaya rata-rata sebesar Rp 3.824.350,- dengan biaya tcrcndah Rp I.388.588,- dan tertinggi Rp 8.6I7.l89,-.

Kesimpulan: Faktor yang berpengaruh bermakna lerhadap total biaya perawatan adalah penanggung biaya. Sebagianbesar total biaya perawatan masih di atas standar DRG.

Health is a right and investments that all citizens are entitled to. Pelayanan Kesehatan Sint Carolus as one of the private hospital wanted to participate and take part in these public health ejbrts. Case studies of typhoid fever was conducted as the study on the _kasibiligt of Diagnosis Related Group (DRG) payments. The study is a descriptive study with quantitative approach and retrospective study design based on secondary data from §vphoid]%ver patients in inpatient care #om January through May 2011.

Results of the statistical tests analysis showed a signyicant afeet ofthe total cost of care from dWarent patients (with and without insurance). The total cost of care to the patient 's with insurance is more expensive than 'out of pocket' patients. The total cost of physician between patients with insurance and 'out of pocket' patients also dwzrs signyicantbf. Comparison of the total cost of treatment based on the jifequency distribution of the total cost of the class III shows that the total cost fur most of the respondents are over the standard of Kemenkes RL 78% respondents paid over the standard of Kemenkes RI with average total cost of Rp 3, 824, 35 0,- with the lowest cost Rp 1,388,588,- and the highest Rp 8,61 7,189,-

Conclusion: The responsible party for the cost of care will signyicantly aject the total cost of care. Most ofthe total cost of care is still over the DRG standard.

Abstrak: Pembiayaan kesehatan di Indonesia semakin hari semakin berat. Hal ini diperberat lagi dengan adanya krisis ekonomi. Data LitBangKes (1996) menunjukkan bahwa pengeluaran biaya kesehatan di Indonesia meningkat lebih dari 3 kali lipat dalam kurun walctu 10 tahun yaitu dari Rp. 1,89 trilyun di tahun |984/1985 menjadj Rp. 7,03 trilyun pada tahun 1994/1995. Berbagai bentuk pembayaran pra upaya telah dilakukan sepcrti sistcm kapitasi unluk mengendalikan biaya dengan sistcm pcmbayaxan sebelumnya dengan sistem ?Fee for Services?, tetapi dari sudul pandang asuransi tumbuh pemikiran tcntang pcrlunya pengendalian biaya dengan mengembangkan sistem pembayaran pra upaya dengan cara lain sepcrti Diagnosis Related Groups (DRGs)_ Sistem ini terbukti dapat melakukan penghematan biaya yang Signifikan di Amerika dan semakin banyak digunakan scbagai dasar perhitungan biaya rawat inap oleh banyak rumah sakit dan perusahaan asuransi_ Penelitian ini mempakan penelitian deskriptif dengan rancangan cross sectional untuk mcngclompokkan diagnosa terkait Abortus dan melakukan analisa biaya untuk masing-masing jenis diagnosa tcrkait_ Hasil dari penelitian yang dilakukan dalam mengelompokkan diagnosa terkait Abonus di Rumah Sakit Fatmawati pada tahun 2000 terhadap 330 sampel penelilian menunjukkan bahwa pcngclornpokkan diagnosa terkait dapat diterapkan di Rumah Sakit Fatmawati. Diagnose. Abonus yang diteliti dapat dibagi ke daiam 2 kelompok diagnosa yaitu kelompok diagnosa Abortus dengan tindakan (DRG 381) dan kelompok diagnosa Abortus tanpa tindakan (380). Adapun djagnosa abortus terbanyak adalah Abortus Inkomplit sebesar 78,2%. Ditemukan rata-rata biaya pada kasus Abortus dengan tindakan operasi besar sebesar Rp_l_125_37l,-, sedangkan rata-rata biaya abortus dengan operasi scdang adalah Rp_l.072. !?76,_ Pada abortus dengan tindakan curet rata-rata biayanya Rp.334.243,- dan rata-rata biaya tanpa tindakan adalah 200.600,-_ Diketahui rata-rata lama hari rawat pada kasus diagnosa Abortus dengan tindakan operasi besar 6 hari, dengan tindakan operasi sedang 2,13 hari , dengan tindakan curet 1,92 hari dan pada kasus tanpa tindakan adalah 3,07 hari. Tindakan yang terbanyak ditemukan adaiah tindakan curet sebanyak 83%. Diketahui pada kelompok umur 25-45 tahun lebih besar resiko untuk mendapatkan penyakit sekunder, tindakan operasi Sena biaya rawat inap yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok umur kurang dari 25 tahun. Ditemukan bahwa biaya rawat inap menjadi lebih tinggi bila disertai dengan adanya penyakit penyerta atau pemberat. Untuk mengetahui apal-:ah biaya rawat inap berdasarkan pengelompokkan diagnosa terkait dapat digunakan sebagai dasar pembayaran kepada rumah sakit, perlu dilalcukan penelitian Iebih lanjut lagi terhadap jenis diagnosa lain serta bcbcrapa rumah sakit yang lain.

Abstrak:

---

Abstrak: Setiap negara memiliki sejarah perkembangan rumah sakitnya, meskipun dewasa ini,dengan berbagai alasan semua negara membicarakan tata kelola rumah sakit. DiIndonesia dewasa ini Undang-Undang Rumah Sakit (UURS) tidak secara tegasmerujuk istilah corporate governance, namun demikian dalam Penjelasan Pasal 29ayat (1) butir r UURS, secara tersirat diketahui bahwa corporate governance adalahbagian dari hospital governance. Sedangkan konsepsi dan terminologi corporategovenance di Indonesia mengacu pada perseroan terbatas, khususnya perseroanterbatas terbuka. Dalam konsepsi tersebut, semua perseroan terbatas harus taat padaUndang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), termasuk perseroan terbatas denganbidang usaha rumah sakit. Penelitian ini bertujuan membuktikan telah terjadimispersepsi penggunaan istilah corporate governance dalam manajemen rumahsakit. Penelitian ini membandingkan corporate governance dalam UURS denganUUPT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder.Triangulasi dilakukan untuk mempertahankan validitas hasil. Penelitian ini jugamenggunakan metoda perbandingan hukum untuk memahami konsep korporasi dancorporate governance dalam rangka menjelaskan pelaksanaan corporate governancedi rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UURS telah salahmenginterpretasikan status rumah sakit. UURS telah meletakkan fungsi rumah sakitsecara kurang tepat, yang seharusnya dilihat sebagai kegiatan (usaha) dari perseroanterbatas. Artinya rumah sakit harus dipandang sebagai bagian perseroan terbatas danbukan sebaliknya. Kesalahan interpretasi ini telah menyebabkan terjadinyamiskonsepsi dan kesalahan penggunaan istilah corporate governance dalam UURS.Peneliti menyarankan untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuandalam UURS agar sejalan dengan konsep yang berlaku dan dapat diterapkan secarakonsisten.Kata kunci: corporate governance, korporasi, tata kelola rumah sakit, rumah sakit

---

Each state has its own history on the development of hospital, eventhough nowadaysfor many different reason, all countries in the world is talking about governance inhospital. In Indonesia cuurent situation, Indonesian Hospital Law does notspecifically refer to corporate governance, however in the Elucidation of Article 29para (1) point r of the Hospital Law, it is implied that corporate governance waspart of hospital governance. Meanwhile the conception and terminology of corporategovenance in Indonesia belongs to corporation, especially public corporation. Insuch conception, all corporations must comply with Corporate Law, including allcorporations with line of business of hospital. The aim of this research is to provethat there has been a misconception of corporate governance terminology in hospitalmanagement. This research tries to contrast the conception of corporate governanceused in Hospital Law against the Corporate Law. This research uses qualitativeresearch. This reseacrh uses secondary data, with triangulation to maintain validityof result. This research also uses comparative legal method to understand theconcept of corporation and corporate governance in order to explain the applicationof corporate governance in hospital. Result of the research shows that Hospital Lawhas misinterpreted the status of hospital. It has mislead the function of hospital,which shall be seen as a line of business of a corporation. It means that hospital mustbe seen as part of the corporation as organisation and not vice versa. Researcherrecommends to make amendments to some articles of the Hospital Act in order tomake it inline with the prevailing concept and can be consistently applied.Key Words: corporate governance, corporation, governance in hospital, hospital