Abstrak: Latar Belakang :Pencapaian indikator program TB Paru di Kabupaten Bogor menunjukan angka yang masih rendah, hal ini disebabkan antara lain oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan strategi DOTS terutama dukungan alokasi anggaran. Tujuan : untuk mengetahui alokasi anggaran yang digunakan dan kecukupan anggaran yang seharusnya dibutuhkan dalam program penanggulangan TB Paru. Metode penelitian melalui observasi yaitu berdasarkan kajian dari laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, terutama menyangkut aspek anggaran. Hasil penelitian menunjukan bahwa alokasi anggaran yang digunakan pada program penanggulangan TB Paru Tahun 2002 sebesar Rp 56.506.000 atau kekurangan anggaran sebesar Rp 1.384.005.955. dari analisis kecukupan anggaran sebesar 1.413.273.955,; Tahun 2003 alokasi anggaran sebesar Rp 181.880.000,- atau kekurangan Rp 1.393.811.560,- dari analisis kecukupan anggaran sebesar Rp 1.575.691.560,- ; Tahun 2004 alokasi anggaran sebesar Rp 21.712.400,- atau kekurangan sebesar Rp 1.621.881.850,- dari analisis kecukupan anggaran sebesar Rp 1.918/242.600,- ; Tahun 2005 alokasi anggaran sebesar Rp 100.887.450,- atau kekurangan 2.284.737.050,- dari analisa kecukupan anggaran sebesar Rp 2.452.000.500,- , sedangkan untuk Tahun 2006 yang akan datang analisis perkiraan kecukupan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 2.522.293.655,-. Jumlah kecukupan anggaran tersebut berpedoman pada kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam strategi DOTS. Kesimpulan : Tahun 2002 kekurangan kecukupan anggaran 98 %, Tahun 200 sebsar 88,4 %, Tahun 2004 sebesar 84,5 %.dan Perkiraan kecukupan anggaran untuk Tahun 2006 sebesar Rp 2.523.293.655,- Kata Kunci : Kecukupan dan perkiraan anggaran, Indikator program,

---

Background: Performance indicator of lung tuberculosis in Bogor shows a low number; it is caused by all activities implemented are not carried out completely according to DOTS strategy, especially on budget allocation support. Purpose: To know budget allocation used and budget sufficiency needed in lung tuberculosis overcoming program. Research method: Through observation based on study of Bogor’s Health Department report, especially on budgeting aspect. Result: It shows that budget allocation used on program in overcoming lung tuberculosis on 2002 as much as 56.506.000 rupiahs, or having lacked of budget equal to 1.384.005.955 rupiahs from budget sufficiency analysis 1.413.273.955 rupiahs; year 2003, budget allocation181.880.000 rupiahs, having lacked of budget equal to 1.393.811.560 rupiahs from budget sufficiency analysis 1.575.691.560 rupiahs; year 2004, budget allocation 21.712.400 rupiahs, having lacked of budget equal to 1.621.881.850 rupiahs from budget sufficiency analysis 1.918.242.600 rupiahs; year 2005, budget allocation 100.887.450 rupiahs, having lacked of budget equal to 2.284.737.050 rupiahs from budget sufficiency analysis 2.452.000.500 rupiahs; while for up coming year, 2006, budget sufficiency analysis needed is 2.522.293.655 rupiahs. The number of this budget sufficiency is based on activities which are specified in DOTS strategy. Conclusion: In the year of 2002 having lacked of budget 98%; year 2003 88.4 %; year 2004 84.5 %; and budget sufficiency prediction for 2006 is 2.523.293.655 rupiahs. Key words: Sufficiency and budget estimation, indicator of program.

Abstrak: ANALISIS ANGGARAN PROGRAM PENANGGULANGAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2003-2005 (Oleh : N. Rachmadanur) ABSTRAK Latar Belakang : Penyakit demam berdarah dengue (DBD) masih terus terjadi dan berdampak terhadap sosial dan ekonomi. Agar kerugian ekonomi yang ditimbulkannya dapat ditekan, perlu untuk memaksimalkan program penanggulangan. Optimalnya program penanggulangan tidak terlepas dari perencanaan anggaran program yang memadai. Kabupaten Bogor sebagai daerah endemi terjadinya DBD dengan jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2003 sebanyak 429 (CFR 2,8%),tahun 2004 sebanyak 1.526 (CFR 1,38%) dan tahun 2005 sampai trimester I sebanyak 252. Tujuan Penelitian :Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang pemetaan anggaran program penanggulangan DBD di Dinas Kesehatan Bogor tahun 2003-2005. Metode : Penelitian ini menggunakan desain eksploratif. Mengamati data sekunder berupa alokasi anggaran dan realisasi anggaran program tahun 2003-2005. Menguatkan hasil analisis, dilakukan dgn data primer melalui wawancara dengan pengelola program DBD. Hasil : Anggaran program DBD bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun 2003 sebesarRp 95.600.000,-, tahun 2004 sebesar Rp 166.380.000,- dan Rp 90.000.000,- (di luar DASK) serta untuk tahun 2005 sebesar Rp 160.117.000,-. Anggaran dari APBD propinsi untuk tahun 2004 sebesar Rp 4.941.000,-(di luar DASK), dan Rp 93.800.000,-(konpersi dari harga alat dan bahan). Anggaran dari APBN untuk Tahun 2004 sebesar Rp 11.000.000,-(di luar DASK). Dalam melaksanakan prom=gram, pengelola menemukan kendala yang berkaitan dengan kekurangan anggaran. Kesimpulan : Total anggaran yang digunakan pada program penanggulangan DBD di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2003 sebesar Rp 95.600.000,- dan tahun 2004 sebesar Rp 366.161.000,- serta pada trimester I tahun 2005 sebesar Rp 123.227.000,- Kendala yang ditemukan oleh pengelola program DBD tahun 2003 - 2005 : Keterlambatan turunnya anggaran yang bisa langsung digunakan, keterbatasan jumlah anggaran, obat-obatan biasa sampai ke tangan pengelola pada pertengahan tahun, jumlah anggaran yang disahkan oleh pemerintah daerah tidak berdasarkan usulan anggaran yang disampaikan melainkan kemampuan daerah. Alternatif tindakan yang diambil pengelola menghadapi kendala dalam menjalani program penanggulangan DBD tahun 2003-2005 adalah : mengusulkan pada program tahun untuk lebih meningkatkan peran lintas sektor, Kata Kunci : Analisis Anggaran, Penanggulangan Program DBD Budgets Analysis For The Dengue Haemorragic Fever Eradication Program In Health Departement in Bogor Regency in Year 2003-2005 (By : N.Rachmadanur) ABSTRACTION Background : The dengue fever (DF) still frequently happens and has negative impact to the social and economical systems in the community. To decrease the economical negative impacts, it is need to obtain the eradication program. The optimum of the eradication program is not left form it’s planning on the budgets for the eradication program properly. In the Bogor regency as the endemic zone for the dengue fever with the amount of cases happens in 2003 is 429 cases (CFR 2.8 %), in 2004 with 1.526 (CFR 1.38 %) and in 2005 until 1st third semester with 252 cases. Objective : The objective of the study is to get the general pictures about the budgets mapping for the dengue fever eradication program in the Health Department of Bogor Regency from 2003-2005. The study used the explorative design. Results : The budgets for dengue fever program for 2003 that is taken from the Regency Budget (APBD) is Rp. 95.600.00, in 2004 is Rp. 166.380.000 and Rp. 90.000.000 (out of the DASK), and also for 2005 is Rp. 160.117.000. The budgets from the Province Budgets (APBD) for 2004 are Rp. 4.941.000 (out of the DASK) and Rp. 93.800.000 (conversion from the tools and materials prices). The budget from the National Budgets (APBN) for 2004 is Rp. 11.000.000 (out of the DASK). Conclusions : The total budgets that used for the dengue fever eradication program in Bogor Regency in 2003 is Rp. 95.600.000, and in 2004 is Rp. 366.161.090, and also for the 1st third semester of 2005 is Rp. 123.227.000. The constraint found by the management of dengue fever program (DF) in 2003- 2005 : Delay descend of budget which can be used direct, limitation sum up budget, medications to hand of management in the middle of the year, sum up budget ratified by local government not pursuant to proposal of budget submitted but the local area ability. Alternative action taken from management to face constraint in experiencing the dengue fever eradication program of the year 2003-2005: proposing year program to improve the across sector role. Key Word : Budgets Analysis, Eradication DF

Abstrak: Sampai saat ini efektivitas dan pemanfaatan dana yang terbatas masih menjadi masalah di sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia, padahal hampir semua daerah menetapkan kesehatan sebagai salah satu program prioritas. Pemberlakuan Otonomi Daerah memberi peluang kepada Daerah untuk menyusun perencanaan, dan pengalokasian anggaran dilingkungan Pemda masing-masing. Peran dan komitmen policymakers sebagai pengambil kebijakan sangat besar dalam menentukan arah pembangunan dan pengalokasian anggaran bersumber dari Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas anggaran program prioritas, Dinas Kesehatan bersumber Pemerintah di Kota Bukittinggi tahun 2004. Penelitian ini juga untuk melihat Komitmen policymakers dalam menetapkan anggaran program prioritas Kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian dekriptif pendekatan kualitatif, analisis data sekunder dengan cars telaah dokumen, sedangkan data primer dianalisa dengan cara analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan kesehatan di Kota Bukittinggi tahun 2004 masih rendah yaitu 2,75% dari APBD Kota setara dengan Rp. 46.755,- per kapita per tahun. Sedangkan pembiayaan kesehatan dari berbagai sumber Pemerintah adalah 4,2% total APBD Kota Bukittinggi setara dengan Rp.70.740,- per kapita per tahun. Alokasi anggaran dari berbagai sumber untuk program prioritas kesehatan adalah Rp.123.801.284,- setara dengan 4,2% APBD Kesehatan, setara pula dengan 0,17% dari total APBD Kota Bukittinggi, dengan biaya kesehatan perkapita Rp.2,826, per tahun. Kebutuhan menurut standar World Bank dalam proyek PHP II dengan Inflasi tahun 2004 sebesar 6,89% adalah Rp.57.788,-untuk Program esensial, sedangkan untuk program prioritas kebutuhan normatifnya adalah Rp. 25.723,- terjadi gap yang besar antara alokasi dan kebutuhan biaya kesehatan. Sementara Alokasi anggaran Program prioritas dari APBD Kota Bukittinggi adalah Rp. 80.098.000,- setara dengan biaya kesehatan per kapita Rp.799,- per tahun. Efektifitas dari pengalokasian anggaran program prioritas kesehatan tersebut dihubungkan dengan Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Indikator Standar Pelayanan Minimun Bidang Kesehatan memperlihatkan hasil tidak optimal dalam pencapaian target. Komitmen para pengambil kebijakan (policymakers) dalam pengalokasian dana untuk program perioritas kesehatan baru sebatas memahami namun tidak kuat komitmennya dalam penerapan pengalokasian dana. Agar pengalokasian dana pembiayaan kesehatan mempertimbangkan dan menghubungkan dengan penetapan program prioritas sesuai visi, misi dan renstra kota. Divas Kesehatan Kota Bukittinggi fokus ke program prioritas dan meningkatkan advokasi, sosialisasi dan penyusunan program lebih mempertimbangkan manfaat dan dampak bagi kesehatan masyarakat.

Abstrak:

Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di dunia. diperkirakan ± 1,5 juta - 2.7 juta jiwa meninggal setiap tahunnya. Di Indonesia Pada tahun 2002 dilaporkan ada 15 juta kasus klinis. Dilaporkan bahwa dibeberapa daerah malaria masih endemis terutama daerah terpencil dan sebagian besar penderitanya dari goIongan ekonomi lemah. Dari 2 I kabupaten /kota di NAD,66 6% merupakan daerah endemis malaria. Kabupatcn Aceh Tenggara yang merupakan daerah pegunungan dengan jarak 900 km dari ibu kota provinsi selama empat tahun berturut-turut megalami kenaikan kasus malaria. Pada tahun 2003 teroatat 741 kasus, 2004 tercatat 531 kasus, 2005 tercatat 1.112 kasus dan 2006 tercatat l.787 kasus kejadian malaria. Perhatian dunia terhadap malaria cukup besar. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Global Fund, pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia yang berbunyi menghapus hutang Indonesia sebesar 50juta euro (600 milyar) dengan syarat setengah dari dana tersebut digunakan untuk program pemberantasan penyakit menular termasuk malaria. Program pemberantasan penyakit malaria merupakan palayanan esensial yang harus disubsidi oleh pemerintah dalam upaya mencapai ?kesehatan untuk semua? (health for all) sesuai dengan kemampuan Negara Indonesia. Diharapkan Dinas Kesehatan Kaabaupaten dapat mempengaruhi para pengambil keputusan di daerah untuk mendapaatkan prioritas dana APBD Kabupaten guna membiayai program malaria. Penelitian ini ingin melihat anggaran program pemberantasan penyakit malaria di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2005 s/d 2007 dimulai dari proses perencanaan penerimaan anggaran dari berbagai sumber peruntukan anggaran tersebut, siapa pegelolanya dan bagaimana dukungan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian operasional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitalif yang bersifiat deskriftif. Hasil penelitian menemukan pembiayaan program pemberantasan penyakit malaria di Dinas Kesehatan Kabupeten Aceh Tenggara pada tahun 2005 sld 2007 menunjukan hanya terdapat dua sumber yaitu ABPD Kab dan BLN yang jumlahnya cenderung naik yaitu tahun 2005 Rp 314,480.000, tahun 2006 Rp 444.380.000 dan tahun 2007 Rp 2.806.450.000. Pembiayaan operasional hampir tidak ada perubahan dari tahun ketahun. Komponen biaya terbesar adalah pemberian kelambu sebesar Rp. 2.512.200.000. Biaya untuk kuratif sangat sedikit yaitu hanya Rp 86.970.000. selama tahun 2005 s/d 2007. Dari hasil wawancara mendalam dengan peieabat terkait diperoleh gambaran bahwa keinginan mereka untuk memberantas: penyaki.t malaria cukup tinggi hanya saja belum diikuti dengan jumlah anggaran. Penelitian ini menyarankan agar pengelola Program pemberantasan penyakit malaria Dinas Kesahatan Kabupaten Aceh Tenggara lebih aktif lagi mencari sumber pembiayaan lain, tidak hanya bertumpun pada sumber yang ada sekarang dengan cara membuat perencanaan yang tepat dan melakukan advocasi ke pemerintah daerah.

---

Malaria is a communicable disease that is still be one of health problem throughout tbe world. There are estimated ± I ,5 - 2,7 million people died every year because of malaria. It has been reported that there were 15 miliion cases in Indonesia in 2002. Malaria is still be an endemic disease in rural area and most of patients are the poor people. There are 21 districts in NAD and 66 6%malatia. Aceh Tenggara District is a mountainous area in the distance of 900 km from capital city. For 4 years malaria cases increased year to year. In 2003, it was recorded that there were 741 cases, 842 cases in 2004, !.!12 cases in 2005 and 1.787 cases in 2006. The international contribution toward malaria is great enough. The MOU bertween global fund, German and Indonesia has been signed, it stated they agreed to eliminate Indonesia debt at anount 50 million Euro (600 million) with a specific condition that half of that loan should be used to eliminate communicable disease including malaria. Malaria elimination program is an essential service subsidized by government to achieve "health for all" in accordance with government ability. It's expected that District Health Office (Dinas Kesehatan Kabupaten) could influence the district policy stake holder to get a priority budget from Annual district budget called ?APBD? for malaria program This study was aimed to describe the budget of malaria program in district health office in Aceh Tenggara in 2005 to 2007. This study enrolled the planning budgeting process, financing sources, agent, provider and beneficiary for malaria program. This study was on descriptive operational study with qualitative and quantitative approaches. The results of study showed that the sources of fund are District APBD and BLN. The funding tends to increase from Rp. 314.480.000 in 2005, Rp. 444.380.000 in 2006 to Rp. 2.806.450.000 in 2007. The major component of 1hat funding waspurchasing mosquito net and it cost 2.512.200.000. Curative funding component is only 86.970.000 from 2005 to 2007. The result of study recommended 1hat the District Hea1th Office ( Dinkes ) ofAceh Tenggara should proactively find others potential resources, not only depending on the available resourcesby making a better planning process and advocate district government.

Abstrak:

---

Abstrak:

Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berjalan sejak tahun 2014, dalam pelaksanaanya masih ditemui tantangan khususnya dari sisi pemanfaatan pelayanan kesehatan. Tuberkulosis merupakan penyakit pernafasan menular penyebab utama kematian akibat infeksi di dunia yang penyebarannya terus mengalami peningkatan, Indonesia sendiri berada pada posisi kedua kasus terbesar setelah India. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis pemanfaatan pelayanan kesehatan serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan rawat jalan pada peserta JKN dengan diagnosis tuberkulosis paru. Penelitian ini menggunakan data sekunder data sampel BPJS Kesehatan kontekstual tuberkulosis tahun 2022. Data dianalisis secara univariat, bivariat dan multivariat dengan model regresi Negative Binomial. Hasil uji statistik menunjukan terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok umur, status pernikahan dan status pulang pada pelayanan FKTP dengan pemanfaatan layanan rawat jalan. Pengaruh jenis kepesertaan terhadap pemanfaatan layanan rawat jalan signifikan pada pelayanan RJTP dan RJTL dimana peserta PBI lebih banyak dalam memanfaatkan pelayanan RJTP sedangkan pada peserta Non PBI lebih banyak dalam memanfaatkan pelayanan RJTL.

---

 

The implementation of the National Health Insurance (JKN) program has been running since 2014, in its implementation there are still challenges, especially in terms of the use of health services. Tuberculosis is an infectious respiratory disease that is the main cause of death due to infections in the world whose spread continues to increase, Indonesia itself is in the second position with the largest cases after India. The purpose of this study is to analyze the use of health services and examine the factors that affect the use of outpatient services in JKN participants with a diagnosis of pulmonary tuberculosis. This study uses secondary data from BPJS Kesehatan contextual tuberculosis sample data in 2022. The data were analyzed univariately, bivariately and multivariate with a Negative Binomial regression model. The results of the statistical test showed that there was a significant relationship between age groups, marital status and discharge status in FKTP services and the use of outpatient services. The effect of the type of membership on the utilization of outpatient services was significant in RJTP and RJTL services where PBI participants were more in utilizing RJTP services while Non-PBI participants were more in utilizing RJTL services.

Abstrak: Abstrak

Sejak tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Dana Program Bantuan Keuangan untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas. Sasaran program ini adalah masyarakat miskin yang belum tercover oleh program Jamkesmas Pusat. Namun dalam pelaksanaannya, alokasi dana yang diberikan kepada 26 kabupaten/kota di Jawa Barat masih belum mencukupi, karena alokasi dana tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan disain cross sectional. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan yaitu data primer dan sekunder. Data primer dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap informan untuk menggali lebih dalam mengenai mekanisme penyusunan dan penetapan anggaran untuk program tersebut. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen berupa data jumlah sasaran, alokasi APBD Kabupaten/kota, realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya dan kapasitas fiskal di 26 kabupaten/kota dalam kurun waktu 2009-2013. Analisis dilakukan dengan menggunakan statistik regresi linear ganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas adalah jumlah sasaran (masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas). Belum mencukupinya alokasi anggaran untuk program ini dikarenakan dalam proses penetapan anggaran dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, dimana kebijakan anggaran didasarkan pada persepsi para pemangku kepentingan di daerah termasuk politis.

Disarankan kepada Dinas Kesehatan agar melaksanakan analisis kajian PHA/DHA untuk mendapatkan data pembiayaan kesehatan yang akurat, melakukan advokasi kepada eksekutif dan legislatif dalam rangka kecukupan alokasi anggaran dan melaksanakan pengembangan pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan JKN Pusat. Kepada Pemerintah Daerah agar lebih komitmen dalam pembiayan kesehatan yang penerapannya dituangkan melalui regulasi daerah (Perda) sehingga dalam penyelenggaraan dapat lebih baik.

Since 2008, the Government of West Java Province allocates Fund Financial Assistance Program for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This program targets the poor are not covered by the program JAMKESMAS Center. But in practice, the allocation of funds given to 26 districts / cities in West Java is still not sufficient, because the allocation of funds is not in accordance with the needs on the ground.

This study aims to determine the factors associated with the allocation of Financial Assistance Program Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This study is an analytical study of the cross-sectional design. The data was collected through two stages, namely primary and secondary data. Primary data through in-depth interviews conducted against informants to dig deeper into the mechanics of preparation and adoption of the budget for the program. Secondary data was collected through document review and data of the target amount, the budget allocation district / city and the percent absorption of the previous year's budget in 26 districts / cities in the period 2009-2013. Statistical analysis was performed using multiple linear regression.

The results showed that factors related to the Financial Assistance Program Allocation Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota JAMKESMAS is the number of targets (the poor outside quota Assurance). Not to inadequate budget allocation for this program because of the budget setting process carried out by the executive and the legislature, where budget policy was based on the perception of the stakeholders in the area including the political.

Recommended to the Department of Health to carry out the study analyzes PHA / DHA to obtain accurate health finance data, perform the executive and legislative advocacy in order to implement the allocation and adequacy of financing the development of an integrated health health insurance with JKN Center. To local governments to be more commitment in the implementation of health financing is poured through local regulations (laws) so that the organization can be better.