Abstrak: Skripsi ini membahas analisis umur, jenis kelamin, wilyah tempat tinggal dan diagnosis penyakit terhadap tingkat utilisasi dan biaya klaim Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bapel JPKM PT X di RS P. Penelitian ini adalah penelitian deskriptik analitik dengan desain crosssectional atau potong lintang. Hasil penelitian menyarankan di lakukannya manajemenutilisasasi secara berkelanjutkan dan memperhatikan faktor usia, jenis kelamin, wilayah tempattinggal dan diagnosis. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah lama hari rawat. Kata Kunci :Utilisasi

---

This study analyzes age, gender, diagnosis, lenght of stay, and diagnosis of disease ofparticipants on the level of utilization and claim cost in Health care program in Bapel JPKM PTX di RS P. This is describe about descriptic analytical study use cross sectional design. Theresults of this study suggest Skripsi ini membahas analisis umur, jenis kelamin, wilyah tempattinggal dan diagnosis penyakit terhadap tingkat utilisasi dan biaya klaim Program JaminanPemeliharaan Kesehatan Bapel JPKM PT X di RS P. Penelitian ini adalah penelitian deskriptikanalitik dengan desain cross sectional atau potong lintang. Hasil penthat it is need to considerother factors besides age, gender, diagnosis and status of participants. Same factors needs to beconcerned are leght of stay and type of health care.Key word :Utilization.

Abstrak: Pengguna internet di Indonesia pada tahun 2014 dilaporkan sebanyak 88,1 juta, 75 juta diantaranya adalah pengguna smart-phone. Adanya fitur aplikasi memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Perkembangan yang sangat pesat dibidang teknologi informasi tentu saja berdampak terhadap dunia kesehatan, Telemedis merupakan metode baru dalam pelayanan kesehatan. Telemedis adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa sementara dan perencanaan tindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh, sistem ini membutuhkan teknologi komunikasi yang memungkinkan transfer data berupa video, suara, dan gambar secara interaktif yang dilakukan secara real time. Telemedis sangat bermanfaat bagi masyarakat, diantaranya selain dapat langsung berkonsultasi secara online juga menghemat waktu, efisiensi biaya transportasi dan operasional. Manfaat telemedis sangat dirasakan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang jauh dari fasilitas kesehatan. Telemedis juga bermanfaat dakam mengurangi angka rujukan maupun penanganan langsung oleh dokter spesialis, sehingga penanganan pertama bisa dilakukan oleh dokter umum sebagai gate-keeper pelayanan kesehatan. Namun ada permasalahan hukum dari telemedis ini, yakni belum adanya regulasi permenkes yang mengatur pelayanan serta standarisasi pelaksanaannya. Informed consent, kerahasiaan data pasien, dan rekam medis menjadi hal yang sangat serius diperhatikan dalam pelayanan Telemedis sesuai acuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya telemedis, harapannya mutu pelayanan kesehatan lebih baik dikarenakan telemedis bukanlah upaya kuratif yang menegakkan diagnosa maupun sebagai upaya pemberian resep (tele-prescription) namun Telemedis memperkuat upaya konsultasi, edukatif, promotif dan preventif kesehatan seseorang, sehingga seseorang akan mendapatkan umpan balik self-care dan follow up-care. Kata kunci: Telemedis, Peraturan Menkes, konsultasi online, promotif & preventif Internet users in Indonesia in 2014 was reported as 88.1 million, 75 million of them are smart-phone users. Their application feature allows people to access information and the fulfillment of their daily needs. The rapid development of information technology in the field of course affect the health of the world, Telemedicine method is new in health care. Telemedicine is the use of information and communication technologies combined with the expertise of medical staff to provide health services, start from consultation, suspect diagnosis and how to planning of medical action, without being confined space or conducted remotely, the system requires a communication technology that enables the transfer of data such as video, voice and images interactively performed in real time. Telemedicine may have beneficial for the community, including in addition to directly online consultation and also saves much time, transportation costs are cheaper and the operational being more efficiency. Telemedicine have many benefits, such as for the people who live at remote areas which so far from health facilities. Telemedicine is also very useful in reducing the number of reference and handling of directly by specialist doctors, so the first treatment can be performed by a general practitioner as the gate-keeper of health services. However, there are legal issues of this telemedicine, that telemedicine does not have any regulations and standardized implementation services. Informed consent, confidentiality of patient data and medical records into a very serious thing to be considered in accordance reference Telemedicine service regulations and legislation in force. With the telemedicine, hopefully more better quality of health care, because it is not curative that can give the absolutely diagnosis and attempt prescribing (tele-prescription). But Telemedicine can be strengthen the efforts of consultation, education for patients, promotive and preventive health, that person will get feedback like self- care and follow-up care. Keywords: Telemedicine, Regulation of the Minister of Health, online consultation, promotive and preventive.

Abstrak:

---

Abstrak: Perubahan Peraturan Presiden No.19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan menjadiPeraturan Presiden No.28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan yang sangat cepatmenjadi sorotan yang mencolok. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perubahanyang begitu cepat tentang kebijakan jaminan kesehatan Peraturan Presiden No.19Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan menjadi Peraturan Presiden No.28 Tahun2016 tentang Jaminan Kesehatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Berdasarkan analisis bahwa dalam proses input, proses dan output, perubahanPeraturan Presiden ini merupakan bentuk responsive Presiden melalui lembagapemerintah Kementerian Kesehatan dengan melihat respon penolakan masyarakatakan kenaikan iuran. Proses perubahan ini belum menggambarkan sebuah prosesyang demokrasi dikarenakan masih kurangnya koordinasi peran lintas sektoral dalampembahasannya. Dengan adanya perubahan Peraturan Presiden ini berdampak belummemadainya kecukupan iuran dalam penyelenggaraan BPJS. Peran KementerianKesehatan sebagai leader dalam regulasi bidang kesehatan disarankan dapatmeningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk dapat mewujudkan produk kebijakankesehatan yang lebih baik serta melengkapi instrument kebijakan yang belumditetapkan, serta untuk menjadi perhatian sector terkait Kementerian Kesehatan,DJSN dan BPJS Kesehatan bahwa kenaikan iuran harus dapat diimbangi denganpeningkatan kualitas dari pada penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.Kata kunci: Perubahan, Kebijakan, Peraturan Presiden.

Abstrak: Abstrak 
Tesis ini membahas analisis Implementasi Kebijakan Pelaporan Rumah Sakit Lanjutan Program Jamkesmas pada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek Input Laporan masih ada Rumah Sakit yang melaporkan belum sesuai dengan manlak aspek proses berdasarkan kepada teori implementasi kebijakan Edward III faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, serta aspek Umpan balik Kesimpulannya, Implementasi Kebijakan Pelaporan PPK Lanjutan Program Jamkesmas pada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2012 belum dilaksanakan secara maksimal, karena belum adanya batas waktu penyampaian Saran peneliti bagi Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan adanya batas waktu penyampaian pelaporan dan umpan balik secara berkala dan tertulis terhadap Rumah Sakit lanjutan tersebut.

---

This thesis discusses the analysis of the Policy Implementation Advanced Reporting Hospital JAMKESMAS Program at the Center for Financing and Health Security in 2012. This study used a qualitative approach by conducting indepth interviews from selected informants. Results of the study showed there are still aspects of the Report Input Hospital reported manlak not in accordance with aspects of the process of policy implementation is based on the theory of Edward III factor of communication, resources, disposition and bureaucratic structure, aspect Feedback conclusion, Reporting Implementation Program Advanced Hospital JAMKESNAS the Central Financing and Health Insurance in 2012 has not been fully implemented, because there is no deadline for submission of suggestions researcher for the Center for Health Financing and Guarantee the deadline reporting and feedback on the advanced Hospital.

Abstrak: Keamanan pangan merupakan salah satu isu internasional. Bahaya penggunaan antibiotik pada budidaya hewan menjadi salah satu penyumbang timbulnya resistensi pada manusia. Di Indonesia, lazim digunakan antibiotik sebagai growth promotor pada budidaya hewan. Larangan penggunaan hormon dan antibiotik imbuhan pakan tertulis dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang kemudian diperjelas dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PK.350/5/2017 tentang KlasifikasiObat Hewan. Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan larangan penggunaan hormon dan antibiotik imbuhan pakan, khususnya faktor kesehatan, hukum, politik, dan ekonomi. Penelitian menggunakan studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh lebih kuat dibandingkan faktor politik, hukum dan kesehatan. Kata Kunci : pembuatan kebijakan, hormon dan antibiotik, imbuhan pakan.

Abstrak: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan JaminanSosial (BPJS) Kesehatan telah mulai dilaksanakan dari 1 Program AsuransiKesehatan di Indonesia Januari 2014. Pelaksanaan program asuransi nasionalmenemukan risiko. Risiko kejadian fraud (kecurangan) di Indonesia sangat tinggitetapi masih sulit untuk mengidentifikasi risiko kejadian fraud. Hal tersebutdidukung oleh kurangnya kesadaran semua pihak baik dari pasien, provider danperusahaan asuransi walaupun tindakan tersebut sangat terasa adanya. Penipuankesehatan merupakan ancaman serius bagi seluruh dunia, yang menyebabkanpenyalahgunaan keuangan sumber daya yang langka dan dampak negatif padaakses kesehatan, infrastruktur, dan determinan sosial kesehatan. Penipuankesehatan dikaitkan dengan meningkatnya biaya kesehatan yang terjadi diAmerika Serikat. Penelitian ini untuk menganalisis tentang pengaruh dimensifraud triangle dalam kebijakan pencegahan fraud terhadap program JaminanKesehatan Nasional yang merupakan alasan untuk penipuankesehatan.Penelitianini menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data berupapedoman wawancara, alat perekam, arsip tertulis dan dokumen. Hasil penelitianmendapatkan analisis tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap risikokejadian fraud dan menyajikan contoh bagaimana kebijakan telah berdampak diRSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo. Tesis ini kemudian akan memberikansaran tentang bagaimana mencegah penipuan kesehatan masa depan untukmengurangi pengeluaran kesehatan dan penggunaan sumber daya untukkepentingan RSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo.
Kata kunci : kecurangan, segitiga kecurangan, kebijakan pencegahan fraud,jaminan kesehatan nasional

---

The National Health Insurance (JKN) held by the Social Security Agency (BPJS)Health has started to be implemented from 1 Indonesia's Health InsuranceProgram in January 2014. The implementation of a national insurance programfound the risk. The risk of occurrence of fraud (fraud) in Indonesia is very highbut it is still difficult to identify fraud risk events. This is supported by the lack ofawareness of all parties, both from patients, providers and insurance companiesalthough such actions are felt presence. Health fraud is a serious threat to theentire world, which led to financial abuse of scarce resources and the negativeimpact on access to health care, infrastructure, and social determinants of health.Health fraud associated with increased health care costs in the United States. Thisstudy was to analyze the influence of the dimensions of the fraud triangle in fraudprevention policies towards the National Health Insurance program which is thereason for health fraud. This study used a qualitative approach. Data collectiontechniques such as interview guides, recorders, written records and documents.The results of a study reported stress analysis, opportunity, and rationalization ofthe risk of fraud incident and presents examples of how policy has an impact onthe National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo. This thesis will then provideadvice on how to prevent future fraudulent health to reduce health spending anduse of resources for the benefit of the National Hospital Dr. CiptoMangunkusumo.
Keywords : Fraud, fraud triangle, fraud prevention policies, national healthinsurance