Optimalisasi tarif Polindes selama ini belum mengacu kepada suatu hasil analisis biaya satuan pelayanan dan tingkat kemampuan dan kemauan masyarakat membayar pelayanan kesehatan. Apakah dengan tarif yang sekarang berlaku sudah mendekati biaya satuan pelayanan dan tingkat kemampuan dan kemauan masyarakat membayar, maka dilakukan suatu penelitian/analisis tentang tarif ini di wilayah kerja Puskesmas Kolelet Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak yang secara purposive dipilih mewakili daerah yang miskin dengan tigkat penghasilan masyarakat rendah tetapi ada sebagian wilayahnya yang bebatasan dengan perkotaan. Penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan rancangan cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di hitung dari total biaya Puskesmas biaya satuan BP Rp 5.266,00 , KIA/KB Rp 21.736,00 dan Persalinan Rp 92.787,00 sedangkan kalau dihitung dari biaya operasional dan pemeliharaan (tanpa AFC + Gaji) biaya satuan BP Rp 3.420,00 , KIA/KB Rp 10.539,00 Persalinan Rp 42.166,00. Mengenai kemampuan masyarakat, pengeluaran bukan makanan sebesar Rp146.364,00 pengeluaran makanan tanpa pesta Rp 112.173,00 dan pengeluaran non esensial Rp 11.153,00. Dilihat dari 5% pengeluaran bukan makanan kemampuan masyarakat adalah Rp 7.318,00. Kemauan masyarakat pada pengandaian sakit rata - rata adalah Rp 4.833,00. dan pengandaian periksa KIA/KB rata - rata sebesar Rp 2.600,00 titik temu dengan kemampuan berdasarkan pengeluaran non esensial pada nilai Rp 1.600,00 dengan menyingkirkan 20% masyarakat. Sedangkan kemauan masyarakat dilihat dari pengandaian peningkatan kulitas pelayanan Polindes rata - rata sebesar Rp 5.265,00 titik temu dengan kemampuan masyarakat berdasarkan pengeluaran non esensial pada nilai Rp 3.600,00 dengan menyingkirkan 28% masyarakat. Tarif Rp 800,00,- ini ternyata pada saat sekarang dengan memandang tingkat kemauan masyarakat dapat ditingkatkan menjadi Rp 1.400,00 dengan menyingkirkan 12 % masyarakat walupun belum dapat menutupi biaya satuan (tanpa AFC + Gaji). Tarif dapat ditingkatkan menjadi Rp 3.000,00 asalkan kualitas pelayanan ditingkatkan dengan konsekuensi menyingkirkan 29% masyarakat. Masyarakat yang tidak mampu (tersingkir) perlu mendapat subsidi Pemerintah Daerah dan dikelola secara khusus. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemerinah Daerah Kabupaten Lebak dalam menetapkan tarif Polindes.

An Analysis of Unit Cost and the Optimum Rate for Polindes Kolelet Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten on 2000The optimum rate prices for Polindes haven?t referred to outcome analysis unit cost in services, capability degree and community desire to pay the health service. Is the rate now, have come near to unit cost of services, capability degree and community disire to pay, so it be done an analysis of rate in Polindes Kolelet, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, it is looked for destitute and peripheral areas. This analysis constitutes descriptive analysis by planning cross sectional. The results of experiment showed an unit cost such as : Balai Pengobatan Rp 5.266,00 , KIAIKB Rp 21.736,00, Persalinan Rp 92.787,00 , if it is counted for an operational fee and maintenance (without AFC + salary) unit cost BP Rp 3.420,00 , KIA/KB Rp 10.539,00 , Persalinan Rp 42.166,00. Referring to society ability, expending of not foods is Rp 146.354,00, expending of foods without party Rp 112.173,00 and expending non essential Rp 11.153,00. If we see for 5 % expending of not foods, the community ability is Rp 7.318,00, community desire for sick assumption is Rp 4.833,00 on an average and inspection assumption KIAIKR is Rp 2.600,0000 on an average so it is met with expending of non essential is Rp 1.600,00 which must evacuate 20% of society. If it is seen community desire for upgrading service quality Polindes by average is Rp 5.265,00 referring to society ability, expending of non essential is Rp 3.600,00 which must evacuate community about 28%. The rate for Rp 8.00,00 in this time if we see community desire, it can be risen Rp 1.400,00 by evacuating 12% of society. Although it can't cover an unit cost (without AFC + salary). The rate for Polindes can be risen Rp 3.000,00 if the service quality risen. So it will evacuate 29% of society. The poor community need subsidy from territory government by specific management. The results of experiment can be used for judgment by territory government in determining rate for Plindes

Kanker payudara (30,8%) dan leher rahim (17,2%) merupakan penyebab utama kematian kanker pada perempuan Indonesia (Globocan 2022). Meski dapat disembuhkan jika terdeteksi dini, 70% kasus baru ditemukan pada stadium lanjut. Perubahan struktur Puskesmas menjadi Integrasi Layanan Primer (ILP) melalui Kepmenkes HK.01.07/Menkes/2015/2023 membutuhkan penghitungan biaya satuan yang akurat untuk layanan skrining. Penelitian ini menghitung biaya aktual skrining SADANIS dan IVA/HPV-DNA di Puskesmas Tebet (percontohan ILP) menggunakan metode Activity-Based Costing (ABC) dan alat Prasana ThinkWell. Data dikumpulkan April- Juni 2025. Hasil menunjukkan biaya satuan SADANIS Rp6.540 dan IVA/HPV-DNA Rp66.465 per pasien, dengan komponen terbesar berasal dari bahan medis habis pakai dan SDMK. Selisih ditemukan antara biaya aktual dan normatif akibat perbedaan daftar alat dan asumsi upah. Temuan ini merekomendasikan: penggunaan data aktual untuk penyusunan anggaran ILP; optimalisasi klaim BPJS skrining IVA (Permenkes 3/2023); dan integrasi skrining dalam program pemeriksaan gratis untuk meningkatkan cakupan.

---

Breast (30.8%) and cervical cancer (17.2%) are leading causes of cancer deaths among Indonesian women (Globocan 2022). Despite high treatability when detected early, 70% of cases are diagnosed at advanced stages. The 2023 transformation of community health centers (Puskesmas) into Integrated Primary Services (ILP) under Ministerial Decree HK.01.07/Menkes/2015/2023 requires accurate unit cost calculations for screening services. This study analyzes actual costs of SADANIS and IVA/HPV-DNA screening at Tebet Puskesmas, an ILP pilot for Jakarta, using Activity-Based Costing (ABC) and ThinkWell's Prasana tool (April-June 2025 data). Results show unit costs of IDR 6,540 for SADANIS and IDR 66,465 for IVA/HPV-DNA per patient, with medical consumables and human resources as major cost drivers. A gap between actual and normative costs reflects differences in equipment lists and wage assumptions. Key recommendations include: adopting actual cost data for ILP budgeting; optimizing IVA screening claims under BPJS tariff schemes (MoH Regulation 3/2023); and integrating screenings into free health check-up programs to improve coverage.

Propinsi Banten merupakan salah satu propinsi baru di Indonesia, Propinsi ini terbentuk sebagai akibat ditetapkannya Undang - Undang No : 23 tahun 2000 yang menyatakan Banten menjaai propinsi baru, make memerlukan pembentukan organisasi perangkat daerah, dalam rangka pembentukan perangkat daerah tersebut sesuai dengan PP No : 84 tahun 2000, perangkat daerah propinsi Banten dibentuk termasuk didalamnya adalah Struktur Dinas Kesehatan Propinsi Banten. PP No : 84 tahun 2000 tidak mengatur secara jelas tentang jumlah perangkat daerah yang ada, sehingga banyak daerah yang membentuk perangkat daerah terlalu gemuk yang didasarkan pada pembagian kekuasan dan alasan politik. Dinas Kesehatan Propinsi Banten adalah salah satu dinas yang mempunyai struktur gemuk, tapi miskin fungsi sehingga mengakibatkan banyaknya terjadi tumpang tindih antara Sub Dinas dan antara seksi yang akan berdampak pada ketidakharmonisan kerja, sehingga mengakibatkan pada penurunan kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bentuk SOTK Dinas Kesehatan Propinsi Banten yang sesuai dengan keinginan masyarakat Banten juga sesuai dengan PP No : 8 tahun 2003, jenis penelitian ini adalah kualitatif, informannya adalah pejabat struktural pengambil kebijakan dan pejabat pelaksana tingkat paling bawah serta pengambil kebijakan tingkat tertinggi di Pemerintahan Propinsi Banten dan legislative. Penilitian ini dilakukan dalam 5 tahap yaitu : tahap penelusuran studi literature, tahap melakukan FGD, tahap melakukan wawancara mendalam, tahap melakukan diskusi dengan pengambil kebijakan tertinggi, dan tahap hasil peneliti sendiri, dimana setiap tahap menghasilkan bentuk Struktur Organisasi masing-masing. Bentuk struktur organisasi dinar kesehatan yang dihasilkan dari masing-masing tahap, mempunyai kelebihan dan kekurangannya, dari semua yang ada yang paling baik adalah dari hasil peneliti, karena merupakan kajian gabungan dari SOTK yang dihasilkan dari empat tahapan yang dilakukan. Struktur Organisasi Tata Kerja hasil dari peneliti ini adalah bentuk Struktur Dinas Kesehatan Propinsi Banten yang sesuai dengan keinginan masyarakat Banten dan sesuai dengan PP No : 8 tahun 2003 yang akan diajukan untuk menjadi SOTK Dinar Kesehatan Propisni Banten yang baru. Daftar bacaan : 30 (1995 - 2003 ).

Analysis on Development of Organizational Structure and Work Management Applied in Banters Province Health Office Year 2004Banten Province is a new province established by Law No. 23/2000. As a new province, it needs to develop organizational structure of local officers. In accordance to Decree No. 84/2000, local officers to be set up included Health Office. However, the decree does not regulate the numbers of officers clearly, thus many provinces set up too large numbers of local officers due to power and political reasons. In this case, Banten Province health Office is office with large numbers of employee but lack of functionality. This causes overlapping between sub-offices and between sections, and causes, in turn, discordance of work and decreasing performance. This study objective was to explore organizational structure and working management in Banten Province Health Office which is in accordance to public demand as well as in accordance Decree No. 8/2003. This was a qualitative study with informants from structural officers, decision makers, and implementers at the lowest level within the Provincial Government, as well as legislative members. This study was conducted in five steps: 1) literature review 2) FGDs 3) in-depth interviews 4) discussion with highest level decision maker and 5) study results. Each of those steps produced its own organizational structure. The organizational structure of each step was having their strengths and weaknesses. The best structure was the study result structure since it was a compilation of other structures. This structure is the one that satisfy public demand and in accordance to decree No. 8/2003 and is to be proposed as new structure and management for newly developed Health Office. References: 30 (1995-2003)