Perawat menjadi profesi dengan jumlah tenaga kerja terbanyak di rumah sakit, dimana tidak terlepas dari bahaya distress. Distress erat kaitannya dengan work life balance, dimana distress yang dialami dapat memengaruhi work life balance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan distress dengan work life balance pada perawat di RSUD X, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Penelitian dilakukan pada Bulan Mei – Juli 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah perawat di RSUD X, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desain penelitian menggunakan cross sectional, pengumpulan data melalui metode kuantitatif. Penelitian menggunakan data primer dimana pengambilan data penelitian oleh peneliti diperoleh secara langsung melalui kuesioner. Sedangkan untuk analisis data diperoleh menggunakan analisis univariat (deskriptif) dan bivariat (inferensial). Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran work life balance pada perawat di RSUD X, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah secara general sebanyak 51% perawat di RSUD X memiliki work life balance dalam kategori baik, sedangkan 49% lainnya berada dalam kategori buruk. Sebanyak 50,3% responden memiliki distress yang tinggi dan 49,7% memiliki distress yang rendah. Secara general, terdapat hubungan yang signifikan antara distress dengan work life balance (p-value = 0,027) dengan nilai OR sebesar 2,2. Berdasarkan dimensinya, terdapat hubungan yang signifikan antara distress dengan PLEW (p-value = 0,009) dengan nilai OR sebesar 2,6. Sedangkan berdasarkan kelompoknya, terdapat hubungan yang signifikan antara distress dengan work life balance dalam kelompok pekerjaan (p-value = 0,007) dengan nilai OR sebesar 2,6. Selain itu, terdapat hubungan yang signifikan antara distress dengan work life balance dalam kelompok personal life (p-value = 0,002) dengan nilai OR sebesar 3. Oleh karena itu, sebaiknya RSUD X membangun kesadaran akan pentingnya mengelola distress dan work life balance melalui komitmen, kebijakan, dan program kerja yang mendukung.

Nurses are the profession with the largest number of workers in hospitals, where they are exposed to the risk of distress. Distress is closely related to work life balance, where the distress experienced can affect work life balance. This study aims to analyze the relationship between distress and work life balance among nurses at X Regional General Hospital, Klaten Regency, Central Java. The study was conducted from May to July 2025. The population in this study were nurses at RSUD X, Klaten Regency, Central Java. The study design was cross-sectional, with data collection using quantitative methods. The study used primary data obtained directly by the researcher through questionnaires. Data analysis was performed using univariate (descriptive) and bivariate (inferential) analysis. The results of the study show that the work life balance of nurses at X Regional General Hospital, Klaten Regency, Central Java, is generally 51% of nurses at X Regional General Hospital have good work life balance, while the other 49% are in the poor category. A total of 50.3% of respondents had high distress and 49.7% had low distress. In general, there was a significant relationship between distress and work life balance (p-value = 0.027) with an OR value of 2.2. Based on its dimensions, there is a significant relationship between distress and PLEW (p-value = 0.009) with an OR value of 2.6. Meanwhile, based on its groups, there is a significant relationship between distress and work life balance in the work group (p-value = 0.007) with an OR value of 2.6. In addition, there is a significant relationship between distress and work life balance in the personal life group (p-value = 0.002) with an OR value of 3. Therefore, RSUD X should build awareness of the importance of managing distress and work life balance through commitment, policies, and supportive work programs.

Desentralisasi memberikan konsekuensi pada kewenangan bidang kesehatan yang dimiliki Kabupaten Lampung Tengah semakin besar. Kondisi ini memerlukan strategi baru berupa, pengorganisasian yang lebih seksama pada berbagai tingkatan administrasi, dan melaksanakan perubahan-perubahan sebagai upaya penyesuaian terhadap kebijakan desentralisasi. Perubahan ini salah satunya adalah penataan kembali kelembagaan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah sebagai organisasi perangkat daerah. Sebelumnya kelembagaan Dinas Kesehatan disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Adanya kebijakan baru dalam penataan organisasi perangkat daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian struktur kelembagaan Dinas Kesehatan tersebut. Tujuan penelitian adalah tersusunnya struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah yang sesuai desentralisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, informasi diperoleh berupa data sekunder melalui telaah dokumen dan data primer melalui wawancara mendalam. Informan penelitian adalah pejabat struktural Dinas Kesehatan, pejabat Sekretariat Kabupaten dan Panitia Khusus Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan empat tahap yaitu : l) Telaah dokumen dan wawancara mendalam, untuk memperoleh gambaran tentang kewenangan bidang kesehatan, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Dinas Kesehatan saat ini. 2) Kajian dan pengembangan model teoritis struktur organisasi Dinas Kesehatan, berdasarkan data yang diperoleh tahap pertama dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. 3) Penggalian pendapat ahli terhadap rancangan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah yang disusun pada tahap ketiga, ahli berasal dari FISIP UI, Departemen Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung dan 4) Semiloka untuk mendapatkan model struktur terpilih, untuk mendapatkan tanggapan dan masukan terhadap rancangan struktur yang disusun pada tahap kedua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kewenangan bidang kesehatan Kabupaten Lampung Tengah terdiri tiga puluh satu jenis belum sepenuh terealisir karena keterbatasan sumberdaya sehingga masih memerlukan fasilitasi dari pusat. Visi dan misi sudah baik namun bagaimana mewujudkannya, kegiatan dalam program belum mengarah pada visi dan misi, karena belum menjadi komitmen bersama akibat sosialisasi belum optimal. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah masih terlalu besar, kewenangan sebagai tugas pokok tidak didistribusikan secara merata menimbulkan tumpang tindih, disusun berdasarkan tradisi lama berorientasi pada jabatan daripada manfaat jabatan, merujuk pada struktur lama, belum mempertimbangkan aspek kerjasama dengan pihak ketiga dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. Kesimpulan secara umum penelitian ini menghasilkan tiga rancangan struktur organisasi Dinas Kesehatan, rancangan yang direkomendasikan untuk perubahan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah adalah rancangan pertama dengan susunan terdiri dari: Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, Bidang Bina Pencegahar, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Bina Program dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, Bidang Bina Pengawasan Obat, Makanan dan Logistik Kesehatan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Saran yang diberikan adalah perlunya sosialisasi dan advokasi kewenangan, visi dan misi. Penempatan tenaga yang memperhatikan kualitas dan kompetensi tugas, dan advokasi terhadap pengakuan dan kompensasi jabatan fungsional. Daftar Pustaka : 20 ( 1994 - 2003 )

Decentralization presents higher consequences to the health section authority in Central Lampung Regency. This condition needs a new strategy such as: a more detailed organization of various administration level, and undertake changes as an adjustment effort toward decentralization policy. One of the changes is to institutionally restructure the Health Board in Central Lampung Regency as a district organizational instrument. Health Board institution used to be organized based on Gov. Reg. No_ 84 Yr. 2000. The presence of a new policy in the arrangement of district organizational instrument based on Gov. Reg. No. 8 Yr. 2003 concerning District Organizational Instrument Guidelines, thus needs to make an adjustment to the institutional structure of the Health Board. The objective of this study is to arrange the Health Board in Central Lampung Regency organizational structure which would be in accordance to decentralization. This study uses a qualitative method, the acquired information are secondary data through document research and primary data through in-depth interview. The informants of this study are the structural officials of the Health Board, Regency Secretariat, and Organizational Special Committees of the Central Lampung District House of Representative. The study is undertaken through four phase, which consist of 1) Document research and in-depth interviews, to attain description of the authority of the health section, visions and missions, main duties and functions of the present Health Board. 2) The theoretical model research and development of the organization structure of the Health Board, derived from the data which are acquired in the first phase and based on the Gov. Reg. No. 8 Yr. 2003. 3) The collection of experts opinion regarding the planning of organizational structure of Health Board in Central Lampung Regency which is arranged in the third phase. The experts are from FISIP UI, Health Ministry of the Republic of Indonesia, and Health Board of Lampung Province, and 4) Semiloka to acquire selected structure model, to attain response and input to the structural planning which is arranged in the second phase. The result of the study shows that: The authority of health section in Central Lampung Regency consists of thirty one type has yet to be fully undertaken because of resources inadequacy thus still need facilitation from the central government. The visions and mission are already good but how to accomplish them. The activities in the program has yet to be directed towards those visions and missions, because until now they are yet to be a collective commitment as a result of no optimal socialization. The organizational structure of the Health Board in Central Lampung Regency is still too big, authority as the main duties are not distributed equally thus goes upside-down, arranged based on old tradition that oriented to official position rather than the function of that official position, referred the old structure, has yet to consider the cooperation aspects together with a third party and does not comply with Gov. Reg. No. 8 Yr. 2003. The conclusion in general of this study is to produce three organizational structure of the Health Board. The planning which is recommended to the changes of Health Board in Central Lampung Regency organizational structure is the first planning with arrangements consists of: Head of the Board, Documentation Department, Health Service Improvement Department, Disease Elimination and Environmental Safety Deartment, Prevention Improvement and Public Health Resources Department, Drugs, Foods and Logistic Monitoring Department, and Functional Official Group and Technical Performance Unit. The suggestion given is the need of authority socialization and advocating, vision, and mission. Resources allocations which consider the duties quality and competency, and advocating toward acknowledgement and compensation of functional official positions. Bibliography List: 20 (1994-2003)