Abstrak:

RSUD Pasar Rebo bezmula hanya sebagai Rumah Sakit Rakyat pada tahun 1945, yang dikenal sebagai Pos PBK. PMI. Dalam perkembangannya mmah sakit ini menjadi rumah sakit khusus TBC pam sampai akhimya berkembang menjadi rumah sakit swadana pada tahun 1996. Perkembangan terakhir memmjukan adanya persiapan yang dilakukan oleh rumah sakit ini menuju organisasi yang lebih dinamis dan mandiri lagi yaitu bentuk organisasi BUMD yang diharapkan dapat lebih menjawab tantangan di masa depan.PKS adalah salah satu instalasi produksi di RSUD Pasar Rebo, pertama kali diselenggarakan pada tahun 1993 dengan hanya melayani 4 klinik yaitu klinik paru, umum, gigi dan mulut dan klinik Perloembangan terakhir tahun 2002 berkembang menjadi 16 pelayanan klinik spesialis dan subspesialis yang berapm. Pada awalnya PKS diselenggarakan untuk Iebih meningkatkan layanan kepada masyarakat sekaligus mendapatkan tambahan penghasilan untuk karyawaxmya dengan cara lebih mendayagunakan fasilitas yang idle pada sore hari. Didalam perkembangan organisasi yang lebih mandid dan target pasar menengah-atas yang tidak memerlukan subsidi maka diharapkan pula diperoleh dana tambahan untuk subsidi silang dan menjadi sumber pendapatan tambahan rumah sakit dari aktivitas penyelenggarasm PKS ini.Tujuan penelitian ini xmtuk melihat tingkat kinerja keuangan penyelenggaraan Instalasi PKS dengan melihat tingkat kemampuan pengernbalian biaya Instalasi PKS melalui pendapatan yang diperoleh dari pelayanan kepada pasiennya dan memdapatkan gambaran umum mengenai pemanfaatan neraca surplusnya.Penelitian merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan melakukan analisis biaya terhadap penyelenggaraan PKS dan dilakukan dengan metoda cross sectional. Analisis tingkat pengembalian biaya dilakukan melalui anaiisis biaya yang dilakukan dengan metode activity based costing untuk melihat aktivitas dan besarnya biaya aktivitas tersebut, Selanjutnya identitikasi sumber pendapatan untuk mendapatkan jumlah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas PKS. Perbandingan antara pendapatan dan biaya dari masing-masing poliklinik merupakan informasi tingkat kemampuan pengembalian biayanya (cost recovery rate=CRR). CRR di atas 100% berarti instalasi atau cost object telah mampu membiayai seluruh biaya yang menjadi bebannya melalui pendapatannya, sedangkan CRR di bawah 100% artinya cost object belum mampu membiyai seiuruh biaya yang menjadi bebannya atau masih mendapat subsidi. Surplus merupakan selisih antara pendapatan dan biaya cost object tersebut.Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa hanya 4 klinik dari 16 pelayamin klinik yang telah mencapai CRR di atas 100%, yaitu Klinik Anal; Bedah, Gigi dan Klinik Kebidanan Selain itu hasil penelitian ini tidak menemukan kebijakan khusus mengenai pemanfaalan dana neraca surplus dari penyelenggaraan PKS ini.Saran dari penelitian ini adalah melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap pencatatan di pengelola anggaran, aturan mengisi fonnulir srruk pembqyaran PKS kenaikan tarif, cost containment, peningkatan mum produk dan promosi mengenai produk PKS.

---

 

In 1945 Pasar Rebo District General Hospital known as "hospital for the people", part of P3K Indonesia Red Cross division. The hospital was established as a TBC hospital and then converted to an autonomous (swadana) hospital since 1996. At the moment, the hospital is being prepared to be converted as a more dynamic and autonomous institution (BUMD) to respond any challenge in the future.One of production unit in Pasar Robo District General Hospital is Private Outpatient Department (PKS) established in 1993, which only provided four clinics: pulmonary clinic, general clinic, dental clinic and nutrition clinic. In 2001 number of clinics were 16 specialist and sub-specialist services. In the begirming Private Outpatient Department was set up to extend service for the public and to increase income for employees by utilizing idle facilities alter fomial oiiice hours, As a more self-suflicient institution and the clinics is expecting to catch up the middle-up socio economic market provides cross-subsidy.The aim of the study was to analyze financial performance of Private' Outpatient Department or its cost recovery rate and to obtain information about on how to use its surplus.The research is a descriptive-qualitative study using cost analysis on Private Outpatient Department services with cross-sectional design. Cost analysis was conducted by using activity based costing method. Total revenue from Private Outpatient Department was also identiiied. If cost recovery rate (CRR) more than l00%, meaning that the department potential to recover its costs and vice versa. Surplus was obtained by subtracting total cost from total revenue. It was concluded that only 4 (four) out of 16 (sixteen) clinics reached CRR more than 100% i.e. Pediatric, Surgery, Dental and Obstetric/gynecology clinics. And there was no panicular policy on using its surplus.It is recommended to Pasar Rebo District General Hospital to improve thc recording system on its expenses, to [ill in the billing sheet properly, to adjust the tariff to apply cost containment program, to improve product quality and product promotion.

Abstrak:

Reformasi telah mengubah kebijakan pembangunan nasional dimana setiap kebijakan pembangunan kesehatan diisyaratkan harus mencakup paradigma sehat. Di sisi lain, lahir pula kebijakan otonomi daerah. Sebagai salah satu implikasinya adalah dalam pembiayaan kesehatan. Alokasi anggaran daerah untuk kesehatan menjadi sangat tergantung sepenuhnya pada keputusan di tingkat daerah. Dengan adanya krisis ekonomi yang belum kunjung teratasi maka terjadi peningkatan beban pembiayaan kesehatan, di lain pihak masyarakat semakin kritis menuntut pelayanan yang bermutu. Untuk dapat mencapai pembangunan kesehatan dan kecukupan alokasi pembiayaan kesehatan maka salah satu peluang adalah mobilisasi dana melalui mekanisme peningkatan tarif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, dengan sayarat sesuai kemampuan membayar masyarakat. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai saat ini belum diketahui berapa besarnya tarif Puskesmas yang rasional, Melalui penelitian ini diharapkan didapatkan gambaran tarif Puskesmas yang rasional untuk wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dalam membayar tarif pelayanan kesehatan. Penelitian ini dilakukan pada dua Puskesmas yang diambil secara purposive dari sembilan Puskesmas yang ada, dengan dasar kriteria pemilihan yang ditentukan dan diharapkan dapat mewaldli Puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Kuala Tungkal II yang berada di pusat Kabupaten dan Puskesmas Pijuan Baru yang berada di desa Pijuan Baru Kecamatan Tungkal Ulu. Analisis biaya menggunakan data sekunder yang tersedia di Puskesmas pada tahun 2001. Sedangkan analisis kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dilakukan dengan survei terhadap masyarakat di dua wilayah Puskesmas tersebut, dengan pemilihan sampel rumah tangga yang berada dalam radius 5 km dari Puskesmas, masing-masing secara acak dipilih 100 responden. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif Puskesmas Rp 2.000,- yang barn diberlakukan pada bulan September 2001 berada dibawah biaya satuan normatif (Rp 7.239,- untuk Puskesmas Kuala Tungkal II sampai Rp 9.899,- untuk Puskesmas Pijuan Baru) dan dibawah kemampuan dan kemauan membayar masyarakat. Dengan simulasi tarif yang dilakukan maka dengan tarif Rp 5.000,- yang diusulkan sebagai tarif yang rasional dapat meningkatkan pendapatan dan cost recovery rate Puskesmas namun masih realistis dilihat dari tingkat kemampuan masyarakat. Terhadap sejumlah masyarakat yang tidak mampu membayar akibat kenaikan tarif hams mendapat subsidi, misalnya dengan cara pemberian "Kartu Miskin". Dafar Pustaka : 26 ( 1983 sampai 2001 )

---

 

The current reform has changed national development policies, all policies in health have to be in line with healthy paradigms. On the other hand, regional autonomy policy has been set up One implication is that allocation for health budget depend on regional decision making. The economic crisis which not been recovered yet have increased the health financial burden. Meanwhile the society demand on health services has been increasing. To achieve the health development goal and to meet the budget allocation for health, one possibility opportune is through resource mobilization i.e. pricing adjustment in public institution. Up to now the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District has not been determined yet. This research was carried out to describe the illus the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District by considering unit cost, as well as ability to pay. Two out of nine PHC had purposively been sampled based on certain criteria to represent all of PHC in Tanjung Jabung Barat District. The two PHCs were PHC Kuala Tungkal II in urban area and PHC Pijuan Baru on Pijuan Baru village in Tungkai Ulu district/rural area. PHC cost analysis used the secondary data in 2001, while ability to pay analysis used survey data on two selected PHC. Respondents are families who reside within the 5 km radius of the PHC. Total number of samples is 100 respondents for each PHC area. The research found that the current price of Rp 2.000,- which has been adopted since September 2001 was below the normative unit cost (Rp 7.239,- for PHC Kuala Tungkal II up to Rp 9.899,- for PHC Pijuan Baru) and the community still can afford it. From the tariff simulation it is suggested that tariff could be adjusted to Rp 5.000; increasing revenue and cost recovery rate is expected could cover the need for opeartional cost. For the poor the government should provide subsidy, for example using "Kartu Miskin". Reference: 26 (1983 - 2001)

Abstrak: ABSTRAK Tujuan pembangunan kesehatan menuju ”Indonesia Sehat 2010 yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Republik Indonesia. Di Kabupaten Serang, untuk mewujudkan tujuan tersebut, banyak keluhan yang dialami oleh Puskesmas bahwa program-program kesehatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan optimal karena terbatasnya anggaran yang tersedia. Bahwa anggaran yang diterima baik dari anggaran Kabupaten (APBD II), anggaran Provinsi (APBD I, atau anggaran pusat (APBN) tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran operasional pelayanan di lapangan, karena tidak didasarkan atas pertimbanagan kebutuhan anggaran reel. Penentuan anggaran Puskesmas selama ini tidak jelas konsep dan dasar perhitungannya, sehingga banyak masalah kesehatan di masyarakat belum teratasi dengan baik. Banyak persoalan Puskesmas yang harus segera diatasi terutama menyangkut pola distribusi anggaran dengan konsep yang tidak jelas tersebut, kearah mana sebenarnya prioritas upaya kesehatan di Kabupaten Serang akan ditentukan. Penelitian ini merupakan penelitian ekploratif untuk menggali secara mendalam tentang obyek yang ada hubungannya dengan anggaran Puskesmas dan dilakukan di Kabupaten Serang dengan mengambil lokasi seluruh Puskesmas. Pengumpulan dan pengambilan data dilakukan oleh petugas bendaharawan Puskesmas dan untuk 6 (enam) Puskesmas khusus dilakukan sendiri oleh Peneliti dibantu oleh petugas yang telah memperoleh pelatihan analisis biaya. Data yang dibutuhkan dalam pelitian ini adalah data dari catatan dan laporan keuangan Puskesmas serta dokumen keuangan lain yang ada di bagian Subag Keuangan Dinas Kesehatan, termasuk dokumen Keputusan Bupati Serang tentang Rincian Perhitungan APBD. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebutuhan anggaran Puskesmas di Kabupaten Serang tahun 2004, belum sesuai dengan kebutuhan anggaran reel Puskesmas. Pola distribusi anggaran cenderung lebih banyak kepada upaya kuratif dan rehabilitatif dibandingkan dengan upaya preventif dan promotif, dan dampaknya terhadap keberhasilan program kesehatan belum sesuai dengan harapan, seperti masih banyak masalah penyakit tahunan seperti KLB diare dan DHF, campak, munculnya penyakit polio, malari, TBC, gizi buruk, lingkungan tidak sehat, dan perilaku tidak sehat belum dapat ditekan dan diatasi dengan baik serta ditambah penyakit baru seperti SARS dan flu burung dan lain-lain, bahkan semakin tambah berat. Untuk mengatasi masalah kesehatan yang berhubungan dengan terbatasnya anggaran, disarankan agar banyak melakukan sosialisasi dan advokasi program kepada pengambil keputusan seperti Bupati dan DPRD, agar meraka memiliki perhatian terhadap masalah kesehatan ini secara konsens dan serius, yaitu dengan bentuk dukungan baik keputusan politis, kebijakan maupun anggaran yang memadai. Pola distribusi anggaran yang selama ini cenderung ke arah kuratif hendaknya lebih banyak diarahkan kepada upaya preventif dan promotif, dengan tujuan terciptanya kondisi kerjasama dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam setiap upaya kesehatan. Daftar Bacaan : 31 (1990-2005) Abstract The goal of health development toward “Indonesia Sehat 2010” is to increase the awareness, will, and ability to live healthy for every people so that optimal community health standard can be achieved through the realization of Indonesian people, nation and country signed by its people who live in a healthy environment and behavior, are able to acces a fair and equitable quality health services, and by an optimum health standard in Indonesian Republic nationwide. In Serang Regency, to bring about the goal, community health centers (Puskesmas) complaint that they cannot conduct health programs optimally for the budgetary limitedness. The budget from regency budget (APBD II), provinsi budget (APBD I), or national budget (APBN) does not comply with the need of service operational budget in the field since it was not based on real budget need consideration. So far, the budget determination for health centers has not had not a clear concept and calculation basis so that many health problems in the community have not been handled well. Many problems, perticulary to budgetary distribution pattern with a clear concept and priority are going to be determined in Serang. This research is an explorative research to investigate in depth the objects correlated with health centers budget and is conducted in Serang Regency by taking all health centers location. Data are taken and collected by health center treasurers and for sixcertain health centers, the activity was done by officers having cost analisys training. The data are from the health center finances Subdivision of health office, including the documents of Serang regent government officer on APBD calculation details. The research concludes that the need of health center budget in Serang regency in 2004 does not comply with real budget need in the Puskesams. The budget is distributed more for curative and rehabilitative efforts than to preventive and promotion, and its impact on success of health programs has not been as it is wished. There are still yearly diseases as diarrhea and dengue hemorrhagic fever, measless, polio, malaria, TBC, as well as bad nutrition, unhealthy environment. Unhealthy behavior. Lung diseases as SARS and bird flu and others have not been decreased and eradicated well, even worse. To evercome health problems related to budget limitedness, it is recommended that it should be any efforts to disseminate and advocate the program to the decision maker such as the regency head and the provincial legislative council so the consern about and pay attention seriously on the problems by providing political decision, correspond policies and budget. Budget distribution pattern has to be addressed to preventive and promotion efforts, to create a partnership condition and community potential empowerment in every health efforts. References : 31 (1990 – 2005).

Abstrak: Penetapan tarif Puskesmas Tanjung Paku selama ini belum mengacu pada suatu analisis biaya satuan pelayanan dan tingkat kemampuan membayar masyarakat. Apakah dengan tarif yang sekarang berlaku sudah mendekati biaya satuan pelayanan dan kemampuan membayar masyarakat dan bagaimana tarif yang rasional di Puskesmas Tanjung Paku, maka dilakukan suatu penelitian/analisis tentang tarif ini di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Paku kota Solok.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan rancangan cross sectional. Data yang digunakan adalah data sekunder untuk pusat-pusat biaya dan untuk menentukan ATP (kemampauan membayar masyarakat) dipakai data Susenas 1999 dan data pengunjung Puskesmas. Data primer dilakukan dengan wawancara terpimpin dengan memakai kuesioner. Perhitungan biaya satuan pelayanan didapatkan dari analisis biaya dengan metode double distribution sedangkan analisis tarif dikembangkan melalui simulasi tarif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya satuan aktual tanpa Annualized Fixed Cost (AFC) dan gaji di Unit BP adalah Rp. 2.617,34 untuk KIA Rp. 3.630,14 dan untuk poli gigi Rp. 5.074,55. Biaya satuan normatif untuk unit BP adalah Rp. 4.603,96 untuk KIA Rp. 7.850,65 dan poli gigi Rp. 12335,55. Biaya satuan yang didapatkan ini lebih besar dari tarif yang berlaku sekarang yang hanya Rp. 1.500.
Dari simulasi tarif di unit pelayanan BP, KIA dan Poli Gigi maka tarif yang rasional, untuk unit BP adalah Rp. 3.000,-dengan jumlah pengunjung Puskesmas yang mampu membayar adalah 97% dan Cost Recovery Rate (CRR) 108,18% untuk unit KIA adalah Rp. 4.000,- dengan jumlah pengunjung yang mampu membayar adalah 97% dan CRR 103,88% dan untuk poli gigi (pengobatan) adalah Rp. 6.000,- dengan jumlah pengunjung Puskesmas yang mampu membayar 94% dan CRR 105,14%. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah daerah Kota Solok dalam menetapkan tarif rawat jalan di Puskesmas.

---

The Analysis of the Pricing Policy Outpatient Service Based on Unit Cost and the People Ability to Pay in Community Health Center, Tanjung Paku, Solok at the Year 1999/2000Determination of health care fee in Tanjung Paku Community Health center has not referred unit cost analysis of service and the people ability to pay. In order to know whether the current rate have approached unit cost of service and the people ability to pay and how rational rate in the Community Health Center in Tanjung Paku has done it, a research/analysis regarding this rate has been done in work area of Community Health Center in Solok.
This research is a descriptive analysis with cross-sectional design. The data used is secondary data for cost centers and to determine ATP (the people Ability To Pay) National Census 1999 data is used and data of the Community Health Center. The primary data is obtained by service unit cost is obtained from cost analysis by using double distribution method, while the rate analysis is developed by using rate simulation.
The result of research indicates that the actual unit cost without Annualized Fixed Cost (AFC) and the salary in General Policlinic unit is Rp. 2.617,34 Mother and Children Welfare section is Rp. 3.630,14,- and Dentist Policlinic is Rp. 5.074,55. The normative unit cost for General Policlinic unit is Rp. 4.603,96, Mother and Children Welfare section is Rp. 7.850,65,- and Dentist Policlinic is Rp. 12.735,55. The unit cost obtained is larger than the present rate is only Rp. 1,500,-.
From simulation of rate determination in General Policlinic is Rp. 3.000,- the patient that is able to pay 97% with Cost Recovery Rate (CRR) 147,47%, Mother and Children Welfare section is Rp. 4.000.- the patient that is able to pay 97% with CRR 103,88% and for Dentist Policlinic is Rp. 6.000,- the patient that are able to pay is 94% with CRR 105,14%. The Government of Solok Municipality in determining outpatient service rate in the Community Health Center can use the result of this research as consideration.