Abstrak: Desentralisasi merupakan upaya pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk itu diperlukan peningkatan profesionalisme sumber Jaya manusia di daerah sehingga mampu melaksanakan kewenangannya dengan baik. Pejabat struktural Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan program-program kesehatan di kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural mengatakan bahwa syarat untuk menduduki jabatan struktural adalah kepangkatan, pendidikan yang sesuai dan kompetensi jabatan yang diperlukan. Pengangkatan pejabat struktural di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Propinsi Riau hanya berdasarkan pangkat minimum, sedangkan kompetensi yang juga disyaratkan belum menjadi perhatian dan belum diketahui bagaimana kompetensi pejabat struktural tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi gambaran keadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar (struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi. proyeksi kebutuhan sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan), mekanisme penempatan, kompetensi yang dibutuhkan, kompetensi yang belum terpenuhi dan upaya organisasi dalam memenuhi kompetensi pejabat struktural tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan informan Kepala Dinas dan Kepala Sub Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Sekda, Bappeda dan Kepala Puskesmas, diskusi kelompok terarah dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, serta melakukan telaah dokumen. Pengolahan data dibuat dalam bentuk matriks yang diperoleh dari transkrip wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Teknik analisis yang dilakukan adalah teknik analisis isi, yaitu dianalisis sesuai dengan topik dan melakukan identifikasi menjadi beberapa topik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi cukup ramping dan tugas pokok dan fungsinya telah mencakup seluruh program kesehatan di kabupaten, proyeksi kebutuhan sumber daya untuk lima tahun mendatang sudah dibuat berupa dokumen ketenagaan, tetapi ketersediaan sumber daya manusia saat ini masih kurang. Sebagian pejabat struktural belum mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan jabatannya, sebagian belum mengikuti pelatihan kepemimpinan dan pelatihan teknis untuk pelaksanaan tugas pokoknya masih kurang. Kompetensi yang diburuhkan untuk melaksanakan tugas pokok pejabat struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar adalah pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya, menetapkan dan melaksanakan program, membangun jaringan kerja lama, merencanakan dan menetapkan program peningkatan sumber daya manusia, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kinerja unit organisasinya. Belum semua kompetensi tersebut memadai untuk melaksanakan tugasnya, dimana kompetensi yang belum memadai adalah kemampuan pengorganisasian dalam pelaksanaan program, merencanakan dan menetapkan program peningkatan sumber daya manusia dalam unit organisasinya. Upaya organisasi dalam memenuhi kompetensi saat ini adalah dengan mengirim untuk mengikuti pelatihan-pelatihan teknis.

Disarankan agar pemerintah daerah meninjau kebijakan tentang persyaratan dan mekanisme penempatan jabatan struktural bagi pegawai negeri sipil, serta mendukung pembentukan program peningkatan sumber daya manusia kesehatan di daerahnya. Peningkatan sumber daya manusia disarankan dalam hal jumlah dan jenis ketenagaan yang masih dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Dinas Kesehatan disarankan secara proaktif mengadvokasikan program-program peningkatan sumber daya nianusia kepada pemerintah daerah. Kepada pejabat struktural disarankan secara proaktif meningkatkan kompetensinya baik melalui peningkatan pendidikan maupun melalui pelatihan-pelatihan teinis yang sesuai dengan jabatannya.

---

Decentralization is the attempt of center government to give authority to the district in planning and conducting the development appropriate with their need. Hence, it is considered necessary to maintain the professionalism of human resources in the district in order to be able to conduct its authority well. Structural Job of the District of Kampar Health Office plays an important role on accomplishing the implementation of health programs in the district. Government regulation Number 13 Year 2002 in term of the Amendment of Government Regulation Number 100 Year 2000 in term of the Deployment of Civil Government Officer in structural Job says that the requirements to get structural position are grade or position in the organization, appropriate educational background, and job competencies. The deployment of structural officer in the District of Kampar Health Office, the Province of Riau was based on minimum grade, meanwhile the required competencies had not been noticed yet.

This research was conducted to obtain the information about the description of Health Office in the District of Kampar (organization structure, main task and function, need projection of human resources, availability of human resources, education and training), placement mechanism, required competencies other uncovered competencies, and organization's efforts to meet the competency of structural officer.

This research used qualitative approach through conducting in-depth interview to the informants (the Head of Health Office and Sub-head of Health Office. Local Government Secretary, District Planning Board, and Head of Health Center), and conducting focus group discussion to the Head of Unit and Head of Section of Health Office. Besides, this research also reviewed the documents. Data processing was conducted by making matrix table that obtained from the transcript (interview result) of both in-depth interview and focus group discussion. Analysis technique used an essay analysis technique, which analyzed the interview result according to topics and identified them into some topics.

The result showed that organization structure was flat enough and the main task and function had included all of district health programs. The need projection or planning of human resources had been made as human resources documents. However, the lack of human resources still remained. Some of structural officers had not had appropriate educational background with their position. Some of them had not got the leadership training yet and also technical training to conduct their main task. Required competencies to do the main task of structural officer of the District of Kampar Health Office were the understanding of main task and function, setting up and implementing the programs, developing the network, planning and setting up the human resources development, and monitoring and evaluating the work performance in each unit. Nevertheless, not all the competencies above were implemented yet. Insufficient competencies that found were the ability to organize the programs, planning and setting up the human resources improvement program in the unit. Organization's attempt to meet the competencies was sending its human resources to get technical training.

It is recommended to the district government in order to review the placement mechanism of structural officer for the civil government officer, and to support the making of human resources improvement program in their district. Besides, the amount and sort of human resources that needed by the District of Kampar Health Office were also recommended to be reviewed. The Health Office is suggested to proactively advocate the district government to maintain the human resources improvement programs. It is also recommended to the structural officer to enhance his competence through continuing education and taking technical training that in line with his job.

Abstrak:

---

Abstrak: Pelayanan nifas sangat bermanfaat untuk mengetahui kondisi ibu, sehingga bila tejadi morbiditas postpartum segera dapat ditangani dan kematian ibu dapat dicegah. Namun pemanfaatan pelayanan nifas di Indonesia masih sangat rendah dan dibawah target, kunjungan nifas lengkap sekitar 32 persen, angka ini masih jauh dari yang ditargetkan yaitu sebesar 90 persen pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode cross sectional dengan data sekunder Riskesdas 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah 497 kabupaten/kota, dan sampel penelitian ini sebanyak 192 kabupaten/kota. Analisis dilakukan dengan uji regresi logistic ganda. Hasil penelitian didapatkan faktor yang paling dominan menentukan status Kunjungan Nifas lengkap adalah persentase K4 antenatalcare (B=-0,056). Penelitian ini menyarankan untuk pengkajian ulang standar pelayanan minimal di kabupaten/kota, peningkatan kualitas antenatalcare, peningkatan program home visit dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi. Kata Kunci : Antenatalcare, kabupaten/kota, kunjungan nifas, pelayanan nifas dan Riskesdas 2013

Abstrak: Latar Belakang: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pembiayaan kesehatan termasuk stunting dipengaruhi oleh komitmen pemangku kebijakan didaerah. Tujuan: Untuk melihat gambaran realisasi belanja kesehatan bersumber pemerintah untuk stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang tahun 2018-2019. Metode:Penelitian ini menggunakan desain penelitian non experimental dengan pendekatan Distric Health Account (DHA). Hasil: Analisis menunjukkan bahwa anggaran kesehatan tahun 2018 berjumlah Rp 3.296.445.655.287 (10,73%) dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 berjumlah Rp 3.429.111.553.700 (11,48 %). Peruntukkan biaya untuk jenis kegiatan stunting biaya lebih banyak digunakan untuk kegiatan langsung, tahun 2018 porsinya mencapai 58,29 % dan tahun 2019 porsinya sampai 100 %. Dilihat dari mata anggaran, realisasi lebih banyak digunakan untuk biaya operasional. Pada tahun 2018 sebesar 91,63 % dan pada tahun 2019 mencapai 100 %. Pada jenis intervensi stunting menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Serang telah melakukan namun belum memenuhi pedoman pelaksanaan penurunan stunting pada tahun 2018 dan 2019. Kesimpulan: Penelitian ini memberikan informasi bahwa kecukupan pembiayaan stunting di Dinas kesehatan Kabupaten Serang tahun 2018 dan 2019 sudah berbasis kinerja namun kegiatannya belum semua terlaksan sesuai dengan pedoman serta komitmen pemangku kebijakan pada tahun 2019.

---

Background: Stunting is a condition of failure to thrive in children under five due to chronic malnutrition, especially in the first 1,000 days of life (HPK). Health financing including stunting, commitment by regional policy makers. Objective: To find an overview of the realization of health spending from the government for stunting at the Serang District Health Office in 2018-2019. Methods: This study used a non-experimental research design with a Distric Health Account (DHA) approach. Results: The analysis shows that the 2018 health budget states IDR 3,296,445,655,287 (10.73%) and an increase in 2019 may be IDR 3,429,111,553,700 (11.48%). Allocated costs for this type of stunting activity are mostly used for direct activities, in 2018 the portion reached 58.29% and in 2019 the portion was up to 100%. Viewed from the line item budget, the realization is mostly used for operational costs. In 2018 it was 91.63% and in 2019 it reached 100%. The type of stunting intervention shows that the Serang District Health Office has implemented but has not implemented stunting reduction instructions in 2018 and 2019. Conclusion: This study provides information that the adequacy of stunting financing in the Serang District Health Office in 2018 and 2019 is performance-based, but not all activities have been carried out according to new and commitment of policy makers in 2019

Abstrak:

Pemanfaatan pelayanan persalinan oleh ibu-ibu merupakan upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu yang diharapkan dapat meningkatkan persalinan yang aman dan bersih, sehingga dapat membantu menurunkan penyebab dari kesakitan dan kematian ibu. Adapun tujuan penelitian ini adalah diperolehnya informasi tentang hubungan faktor predisposisi (umur, paritas, pendidikan, pengetahuan dan sikap), faktor pendukung (pendapatan keluarga, jarak, ketersediaan pelayanan dan sumber informasi) dan faktor kebutuhan (persepsi terhadap persalinan aman dan bersih) dengan pemanfaatan pelayanan persalinan di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.Metode penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengamatan, pengolahan data dengan program komputer dan analisis dilakukan univariat, bivariat dan multivariate. Populasi , yaitu ibu-ibu yang melahirkan anak terakhir pada tahun 2002 dan pada saat pens lmpulan data masih berdomisili di wilayah Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Jumlah sampel 104, yaitu yang melahirkan pada bulan April dan Mei tahun 2002 diambil secara acak.Hasil analisis didapatkan, bahwa1) komponen predisposisi ternyata umur, paritas, pendidikan ibu dan sikap tidak terbukti berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan persalinan. Pengetahuan tentang persalinan dan penolong persalinan terbukti ada hubungan dengan pemanfaatan pelayanan persalinan.2) Pada komponen pendukung ternyata pendapatan keluarga dan jarak terbukti ada hubungan dengan pemanfaatan pelayanan persalinan, namun ketersediaan pelayanan dan sumber informasi kesehatan tidak terbukti ada hubungan dengan pemanfaatan pelayanan persalinan.3) Komponen kebutuhan tentang persalinan aman dan bersih tidak terbukti ada hubungan dengan pemanfaatan pelayanan persalinan.Dari variabel-variabel yang diteliti tersebut, variabel pengetahuan, pendapatan keluarga dan jarak dari tempat tinggal ibu ke penolong persalinan merupakan variabel determinan dari pemanfaatan pelayanan persalinan.Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, disarankan kepada Puskesmas untuk meningkatkan pengetahuan ibu terhadap persalinan dan penolong persalinannya dengan konseling atau komunikasi yang efektif sehingga meningkatkan kualitas pelayanan persalinan oleh petugas kesehatan.Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang diperlukan pelatihan ketrampilan komunikasi bagi petugas Puskesmas dan penelitian lebih lanjut tentang kualitas pelayanan persalinan yang sudah diberikan petugas kesehatan dan yang diharapkan masyarakat sehingga dapat menyediakan pelayanan yang baik sesuai standar yang ada dan diharapkan dapat membantu meningkatkan pemanfaatan pelayanan persalinan.Daftar bacaan: 33 (1975 - 2001)

---

 

Determinants of the Delivery Service Usage by Health Staff in Cimalaka Sub District, District of Sumedang Delivery services by health staff is an effort to provide clean and safe delivery to improve maternal health and decreasing maternal morbidity and mortality rate. Objective of study is to acquire information about relation between predisposition factors (age, parity, education, knowledge, and attitude), supporting factors (family income, distance, service availability, and source of information) and needs factors (perception to clean and safe delivery) with delivery service usage in Cimalaka Sub-district, district of Sumedang.This Study using cross sectional design with quantitative approach. Data collected by interview and observation, processed by computer software, and using univariate, and multivariate analysis. The population is mothers who deliver their baby before 2002 and live at Cimalaka sub-district during data collection. Total sample is 104, who deliver their baby between April and May 2002 and taken randomly.Result from the analysis are :1) predisposition factor such as age, parity, mother's education and attitude not related with delivery service usage, except the knowledge factors.2) supporting factors like family income and distance have relation with delivery service usage, but not with service availability and source of information factors.3) needs related with delivery service usage.Based on those result, this study recommend the health center to improve mother?s knowledge about delivery and delivery aid by counseling and effective communication so that could improve quality of delivery service by health staff. To Health Office of District of Sumedang to carry out training the communication skill of health staff in health centre and advance research on quality of delivery service that have given by health staff.Bibliography: 33 (1975-2001)