Ditemukan 40894 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Nazaruddi; Pembimbing: Sandi Iljanto; Penguji: Anwar Hassan, Dian Ayubi, Widaninggar Widjajanti, Tanty Herawaty
Abstrak:
Read More
Pelaksanaan kegiatan TRIAS UKS yang meliputi Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Lingkungan sekolah sehat di sekolah yang dibina oleh Tim Pembina UKS secara berjenjang mulai dari TP UKS Kecamatan, TP UKS Kabupaten/Kota, TP UKS Propinsi dan TP UKS Pusat, merupakan kegiatan lintas program dan lintas sektor yang harus dikoordinasikan secara baik. Pada kenyataannya TP UKS Propinsi Sumatera Barat terdapat masalah dalam melaksanakan koordinasi TP UKS. Untuk itu penulis ingin mengetahui gambaran pelaksanaan koordinasi TP UKS Propinsi Sumatera Barat dalam pembinaan dan pengembangan program UKS tahun 2000. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Data diperoleh melalui penelusuran data yang terdokumentasi, observasi dan wawancara mendalam terhadap 13 informan TP UKS dan Sekretariat TP UKS Propinsi Sumatera Barat. Informan ini adalah orang-orang yang masuk namanya dalam 5K No.441.5-119-1999 tentang Tim Pembina UKS Propinsi dan memahami serta mengetahui TP UKS dan Sekretariat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi TP UKS Propinsi Sumatera Barat dalam pembinaan dan pengembangan program UKS belum efektif. Mengingat koordinasi antar sektor terkait dalam wadah TP UKS Propinsi belum mencapai hasil yang efektif, maka untuk memperoleh daya guna dan hasil guna kegiatan TP UKS Propinsi yang maksimal, disarankan untuk dapat melakukan penyempurnaan SK TP UKS dan Sekretariat serta mengajak para ketua untuk selalu ikut berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan TP UKS Propinsi, karena disadari bahwa peran ketua merupakan salah satu kunci keberhasilan koordinasi. Dalam rangka otonomi daerah, tentu diperlukan tenaga profesional dari masing-masing instansi terkait untuk duduk di TP UKS Sekretariat.
Analysis Coordination of Health School Advisory Team Province in Health School Guidance and Improvement, West Sumatera Province, 2000School Health Program activities consist of health education, health services and healthy school environment. Hierarchical advisory teams supervise implementation of these activities according to level of administration, i.e. central, province, district and subdistrict. As an integrated activity, School Health Program needs a close of both inter-programs and inter-sectors coordination. Implementation of School Health Program in West Sumatera province shows provincial advisory team's lack of coordination. The researcher intends to explore thoroughly coordination aspects of the School Health Program in West Sumatera province during the year 2000. Design of this research is a case study by using qualitative approach. Data was collected from several sources such as documented reports, observations and in-depth interviews to thirteen informants who were member of advisory team and/or secretariate of the School Health Program of West Sumatera Province. Those informants are listed in governor decree as stated in SK. No. 441.5-119-1999 with regard to Advisory Team of the School Health Program of West Sumatera Province. They know very well the program activities as well team's performance. This study reveals an ineffectiveness of implementation and development of the School Program in West Sumatera Province. Lack of inter-sectors coordination within West Sumatera Province School Health Program advisory team has been the major cause of this less optimum program effectiveness. To overcome the problem, it is recommended to revise the governor decree and to update the advisory team member. In addition, it is very important to motivate better involvement of the school head in the program. The school head play a major role in program success. Tn the day of a greater local autonomy, the School Health Program demands a lot of professionals staff of many relevant disciplines to organize Secretariate of West Sumatera Province School Health Program Advisory Team.
T-957
Depok : FKM-UI, 2001
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Usin Effendi: Pembimbing; Sandi lljanto; Penguji: Awar Hasan, Petter Patinama, Widaninggar Widjajanti, Penina Regina Bebena
Abstrak:
Read More
Masalah hasil kegiatan program Usaha Kesehatan Sekolah yang masih belum optimal yang dikelola oleh lintas program dan lintas sektoral terkait, dikarenakan masih lemahnya koordinasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Program UKS yang dibina oleh Tim Pembina UKS secara berjenjang TP UKS Pusat, TP UKS Propinsi, TP UKS Kabupaten dan Kota dan TP UKS Kecamatan, merupakan kegiatan lintas program dan lintas sektor yang harus dikoordinasikan secara baik. Dalam melaksanakan kegiatan program UKS agar tercapai tujuannya secara optimal, perlu perencanaan yang matang dan terpadu baik dengan lintas program maupun dengan lintas sektoral terkait. Pada kenyataannya TP UKS Kota Bandung dalam pencapaian target cakupan masih rendah dan masih terdapat masalah dalam melaksanakan koordinasi. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelusurarn data yang terdokurnentasi, observasi langsung dan wawancara mendalam terhadap 12 informan TP UKS Kota dan Sekretariat TP UKS Kota Bandung . Informan adalah orang-orang yang tertera dalam SK Walikota Bandung Nomor : 441.51SK 390-Bag.Sos/1996 tentang Tim Pembina UKS Kota dan memahami serta mengetahui TP UKS dan Sekretariat. Hasil penetitian ini menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan grogram UKS melalui peranan TP UKS Kota belum efektif, karena koordinasi lintas sektoral masih lemah. Maka untuk meningkatkan koordinasi perencanaan TP UKS secara maksimal, disarankan untuk melakukan penyempumaan SK TP UKS dan Sekretariatnya serta mengajak para ketua untuk selalu ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan program UKS Kota, karena ketua yang sekaligus pemimpin instansi terkait merupakan kunci keberhasilan baik koordinasi maupun kegiatan program UKS. Melalui pelaksanaan otonomi daerah, kemungkinan mernudahkan pelaksannaan koordinasi karena satu komando dari gimpinan daerah. Dengan koordinasi yang baik, maka pengelolaan kegiatan program UKS mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi akan berjalan lancar.
Analysis on School Health Program (SHP) Activities Planning Through the Role of School Health Program Developing Team in Bandung in 2000The low result of School Health Program activities managed by the related cross-programs and cross-sectors is due to weak coordination in the planning, implementation and evaluation. School Health Program which is developed by School Health Program Developing Team in the levels of Central School Health Program Developing Team, Provincial School Health Program Developing Team, City and Regency School Health Program Developing Team and Sub district School Health Program Developing Team is a cross-programs and cross-sectors activity which should be well coordinated. In implementing School Health Program in order to achieve its goal optimally, an integrated and well prepared planning is necessary either by the related cross-programs and cross-sectors. As a matter of fact School Health Program Developing Team in Bandung still has low achievement of the target range and has problem in the coordination. This research is a case study on qualitative approach. The Data are obtained through documented data exploration, direct observation and intense interviews with 12 informants from City School Health Program Developing Team and the Secretariat of School Health Program Developing Team of Bandung City. The informants are those who are listed in the Mayor Decree of Bandung Number: 441.51SK 390-Bag-Sos/1996 on Developing Team of City School Health Program and understand as well as get acquainted with the School Health Program Developing Team and Secretariat. The research shows that the planning of School Health Program through the role of City School Health Program Developing Team is not effective yet, it is due to weak coordination of the cross-sectors. Thus in order to improve the planning coordination of School Health Program Developing Team maximally, it is suggested to make perfecting action of the Decree of School Health Program Developing Team and its Secretariat and ask the heads to actively participate in the City School Health Program, as the heads who are also directing the related institutions are the success key of the coordination as well as the School Health Programs. By the implementation of local autonomy, it will enable the easier coordination of implementation as it will have one command from the local leader. By good coordination, the School Health Program management including planning, implementation and evaluation will run well.
T-1080
Depok : FKM-UI, 2001
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Maya Natalia Manan; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Purnawan Junadi
Abstrak:
Read More
Usaha Kesehatan Sekolah merupakan upaya membina dan mengembangkan hidup sehat masyarakat sekolah. Upaya dilakukan secara terpadu, terkoordinasi, dan terencana yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat sekolah, dan warga masyarakat sekitar sekolah, diharapkan akan merubah pola hidup sehat masyarakat melalui sekolah sehingga akhirnya akan mampu membentuk manusia yang berkualitas. Untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Empat Menteri, dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah secara berjenjang mulai dari Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Propinsi, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan, dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan kegiatan mempunyai beberapa masalah antara lain pelaksanaan kegiatan masih bersifat insidentil, kegiatan di lapangan masih berjalan sendiri-sendiri, cakupan program belum sesuai dengan target. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Lampung Utara tahun 2002. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam, dan penelusuran data yang terdokumentasi. Informan penelitian adalah mereka yang tergabung dalam Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Lampung Utara, serta Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan Kotabumi, jumlah informan adalah 14 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Lampung Utara belum berjalan dengan baik, karena belum semua komponen input yang dianalisis mendukung proses seperti : belum terperinci uraian tugas untuk anggota, sehingga belum semua anggota tim memahami tugas dan tanggung jawabnya, dan belum tersedianya anggaran rutin untuk pembinaan. Hal ini mengakibatkan proses koordinasi belum berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari rapat koordinasi yang belum rutin dilaksanakan, kehadiran anggota tim yang berwakil, perencanaan belum dilakukan secara terpadu, pembinaan dan evaluasi dilakukan hanya pada saat kegiatan lomba sekolah. Hasil pelaksanaan kegiatan belum terdokumentasi dengan baik, dokumen-dokumen yang ada di Sekretariat tidak lengkap. Agar kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Lampung Utara dapat mencapai hasil yang lebih baik, disarankan untuk mengadakan rapat kerja yang dihadiri oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan dan Tim Pelaksana Sekolah, uraian tugas dibuat lebih terperinci, adanya komitmen dari ketua dan anggota tim untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, perlu disosialisasikan program Usaha Kesehatan Sekolah ke jajaran instansi terkait, dan adanya bantuan dana dan sarana melalui Pemerintah Daerah. Selain itu pelaksanaan kegiatan perencanaan dilakukan bersama-sama anggota tim, pembinaan dan evaluasi ke Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan serta Tim Pelaksana di sekolah dilakukan secara berkala dan terpadu minimal empat bulan sekali.
School Health Program is an effort to build and develop the healthy life of school community. This program is done integrated, coordinated and planned involving government, school community and the community around the school and expected to change healthy life style of community through the school, finally will be able to create the qualified human. To implement duty of building and developing School Health Program integrated and coordinated, which is in line which Decision Letter of the Four Ministers, formed the School Health Program Advisory Team, from National of Advisory Team, Province, District, Sub district, and Implementer Team at school. In implementing their activities, Advisory Team of School Health program in The District of North Lampung has several problems such incidentally activities implementation, field activities still progress stand alone, program coverage not fulfilled the target. The effort of research is to find out description of the activities of Advisory Team of School Health Program in The District of North Lampung, 2002. The research is a case study with a qualitative approach using primary and secondary data. Data gained by in depth interview and tracking documented data. Informants of research are those who involved in Advisory Team of School Health Program, Secretariat of Advisory Team of North Lampung, and Sub district Kotabumi Advisory Team, number of informants is 14. Result of the research show the activities implementation of Advisory Team of School Health Program has not yet worked well because not all analyzed input components support the process like job description for members is not in detail, making all of them not understand their job and responsibilities, and routine budget is unavailable. It causes coordination process has not yet functioned well, this can be showed by that there is coordination meeting which executes routinely, member are surrogated by their representatives, planning is not performed integrally, building and evaluation are only when school contest carried out. Results of activities implementation are not well documented and documents in Secretariat are not comprehensive. For the activities of Advisory Team of School Health Program in North Lampung to get better results, it is suggested to hold work meeting attended by Sub district Advisory Team and Implementer Team of school, prepare job description in a more detail, make available commitment from the chairman and members of team to implementing their job and responsibilities, socialize school health program into the related instances, and get financial aids and facilities from local Government. Planning activity should be implemented collectivity by team members, and building and evaluation to Sub district Advisory Team and Implementer Team at school should be done periodically and integrally at least four times monthly.
T-1779
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Jonni Asri; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Anhari Achadi, Wachyu Sulistiadi, Mulyanah Abdulhaq, Rina Fitri Anni Bahar
T-2818
Depok : FKM-UI, 2008
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Oki Permana; Pembimbing: Purnawan Junadi; Penguji: Anwar Hassan, Kusdinar Achmad, Sunarko, Siane Nursianti T.
Abstrak:
Read More
Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 menjadi ancaman yang serius. Kejadian tersebut menimbulkan bencana kekurangan pangan dan gizi yang akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Tim Pangan dan Gizi (TPG) adalah suatu tim kerja dengan dasar hukum Inmendagri nomor 23/1998 dan SK Gubernur Propinsi Jambi nomor 63/1999 yang secara berjenjang membantu Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam upaya menunjang pemantauan, evaluasi ketahanan pangan dan gizi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi secara lebih cepat, tepat, dan terpadu, serta bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi sektoral. Pada kenyataannya TPG Propinsi jambi mempunyai masalah dalam melaksanakan koordinasi TPG Propinsi. Untuk itu penulis ingin mengetahui gambaran pelaksanaan koordinasi TPG Propinsi Jambi dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi di Propinsi Jambi tahun 2000. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, penelusuran data yang terdokumentasi, dan observasi yang mencakup 18 orang informan anggota TPG Propinsi dan Kabupaten/Kota, informan ini adalah para pejabat struktural di instansi terkait yang memahami kegiatan TPG Propinsi Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi TPG Propinsi Jambi dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi belum efektif, karena elemen input yang dianalisis ternyata belum semua mendukung proses, yaitu belum adanya uraian tugas dan anggaran, sehingga proses koordinasi belum terlaksana dengan baik, ditandai dengan rapat koordinasi belum konsisten, perencanaan, pembinaan dan evaluasi belum terpadu. Kondisi ini tercermin dalam output dimana dokumen perencanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan TPG Kabupaten belum lengkap. Mengingat koordinasi antar sektor terkait dalam wadah TPG Propinsi belum mencapai hasil yang efektif, maka untuk memperoleh hasil guna dan daya guna kegiatan TPG Propinsi yang maksimal disarankan untuk meningkatkan keterbukaan diantara anggota TPG Propinsi melalui rapat berkala yang konsisten, pembuatan uraian tugas, perencanaan dan evaluasi yang terpadu, serta memperbaiki organisasi TPG sesuai dengan peraturan dan perundangan yang mengacu kepada desentralisasi, otonomi daerah, dan kewenangan daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagai wilayah administrasi di bidang kesehatan, salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
Analysis of Coordination of Nutrition and Food Team's in Implementation of National Movement for Nutrition and Food Problems Intervention in Jambi Province, 2000Economic crisis in Indonesia since the middle of 1997 has become a serious threat, and caused the nutrition and food deficiency disaster that worsen the human resources quality in the future. Nutrition and Food Team is a hierarchical team work that supports and assists the governor in evaluating and control is the nutrition and food availability to prevent the nutrition and food deficiency accurately and quickly. In addition, as an integrated activity, Nutrition and Food Team aims to increase the inter-related sector's communication and coordination. In fact, this team has a coordination problem. There fore, it is necessary to observe that's coordination implementation in ?National Movement of Nutrition and Food Aspect in 2000". This research is a case study with qualitatively approached. Data is gathered through in-depth interview, collection of documented data and observation. In-depth interview is conducted with 18 informants who were member of that team. They are structural staffs in related instances. The results showed there is ineffectiveness coordination, because there is no special job description and no special cost to support the process. So that, it was cannot be carried out well. This condition was reflected through inconsistency meetings, disintegrated evaluating and planning. There fore, the openness must be increased among the Team's members through conducting the periodic meetings. The other side, it is important to design the special job description, to allocate the special cost, to make integrated evaluating and planning, and upgrade the Team's structure toward the autonomic and decentralized rule.
T-996
Depok : FKM-UI, 2001
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Yani Suryani; Pembimbing: Mardiati Nadjib, Ella Nurlaella Hadi
T-1776
Depok : FKM UI, 2003
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rosnini Savitri; Pembimbing: Peter Pattinama
T-900
Depok : FKM UI, 2000
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Siti Azmardiah Apris; Pembimbing: Anwar Hasan
T-954
Depok : FKM UI, 2000
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rahmadsyah Mansur; Pembimbing: Ronnie Rivany
Abstrak:
Dalam melakukan penetapan tarif pelayanan puskesmas selama ini lebih banyak bersifat kira-kira dan pertimbangan faktor politis, sehingga tarif puskesmas yang berlaku saat ini dirasakan tidak rasional. Tarif rasioal yaitu yang berusaha menangkap konsumer surplus. Ada beberapa faktor untuk menentukan tarif rasional antara lain tarif yang ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan dan kemauan membayar masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, tarif pesaing, biaya satuan. Dengan diberlakunya UU. No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka daerah dituntut menggali sendiri pembiayaan untuk kegiatan operasional, puskesmas dalam melaksanakan 18 program pokoknya, membutuhkan biaya yang besar, sementara subsidi dari pemerintah dirasakan tidak mencukupi seiring dengan tuntutan akan mutu layanan puskesmas yang semakin meningkat, salah satu cara adalah dengan melakukan penyesuaian tarif puskesmas, sesuai dengan kebijaksanaan puskesmas swadana, terutama jika dilakukan swadana murni maka perlu dilakukan perhitungan berapa sebenamya tarif pelayanan puskesmas yang harus dibayarkan oleh pelanggannya. Penelitian merupakan analisis deskriptif dengan rancangan Cross Sectional, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap pengunjung puskesmas dalam sebulan terakhir sebelum dilakukan penelitian.
Hasil penelitian menunjukan bahwa distribusi biaya yang dapat disediakan oleh masyarakat untuk setiap kali kunjungan di BP Umum minimum Rp.2.000, maksimum Rp.25.000, rata-rata Rp 9.200, Periksa kehamilan, bayi & anak minimum Rp.2.000, maksimum Rp.20.000, rata rata Rp 9.850, dan bila sakit gigi minimum Rp.3.000, maksimum Rp25.000; rata-rata Rp.10.050, dengan harapan adanya peningkatan kualitas layanan dan selalu diperiksa oleh dokter serta obat yang memadai. Hasil simulasi tarif dibandingkan biaya satuan normatif, tarif pesaing dan ATPI, maka tarif yang dapat direkomendasikan adalah untuk BP Rp 5.000, KIA, Rp 9.000, dan BP Gigi Rp. 12.500. Masyarakat yang tersingkir perlu diberikan subsidi silang, melalui upaya kartu sehat yang pengaturannya ditentukan bersama dengan pemerintah kecamatan dan desa. Puskesmas merupakan pilihan utama masyarakat Lubuk Alung Kabupaten Padang pariaman untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Masalah ini karena biaya puskesmas terjangkau, serta lokasi puskesmas dengan sarana transportasi relatif lancar.
In performing the price determination of public health center it is done in an arbitrary and political consideration, So that price of public health center services in is felt no Rational. The rational is price that try to consumer surplus. There are several factors to determine a rational price. One of them is determined based on public ability and willingness to pay for the health service, competitors price, and unit cost. With the ratification of Law No. 22 year 1999 regarding Regional Autonomy, the districts goverment is demanded to explore its own financial sources for its operations. The public health center is performing its 18 major programs needs a large amount of money, while the subsidy from the government is insufficient. While it must improve the quality of its services. So, one of the way to adjust the health community center according to the self-financing policy or pure self-financing is the recalculation of the actual rate of the health community services that must be paid by the customer. This research is a descriptive analysis by using Cross-Sectional method. It user interview to collect data interviview is conducted with visitors of public health center in the last month before the research is done.
The result of the research indicates that the cost distribution that can be covered by the people for each visit to General Health Clinic is at minimum of Rp. 2.000; and maximum Rp. 25.000; and average Rp. 9.200.- Mother and children care consultation at minimum of Rp 2.000.- and maximum Rp. 20.000.- and average Rp. 9.850.-, dental health care at minimum of Rp. 3.000.- and maximum Rp. 25.000.-and average Rp. 10.500.- , with the expectation that the quality of service will increase and always examine by doctors with sufficient medicines. The result of price simulation compared to normative unit - cost, the competitor's price ATP1 indicate that the price to be recommended for Health Clinic is Rp. 5.000.-, Mother and Children Health Clinic is Rp. 9.000: and Dental Clinic is Rp. 12.500. The disadvantaged people need to subsidized with cross-subsidy through health card, the arrangement of which can be done with the local government of sub-district and village. The public health center is the main choice of the people of Lubuk Alung, Padang Pariaman district to obtain health services, because the price of public health center reached and its location is accessible with relatively smooth transportation.
Read More
Hasil penelitian menunjukan bahwa distribusi biaya yang dapat disediakan oleh masyarakat untuk setiap kali kunjungan di BP Umum minimum Rp.2.000, maksimum Rp.25.000, rata-rata Rp 9.200, Periksa kehamilan, bayi & anak minimum Rp.2.000, maksimum Rp.20.000, rata rata Rp 9.850, dan bila sakit gigi minimum Rp.3.000, maksimum Rp25.000; rata-rata Rp.10.050, dengan harapan adanya peningkatan kualitas layanan dan selalu diperiksa oleh dokter serta obat yang memadai. Hasil simulasi tarif dibandingkan biaya satuan normatif, tarif pesaing dan ATPI, maka tarif yang dapat direkomendasikan adalah untuk BP Rp 5.000, KIA, Rp 9.000, dan BP Gigi Rp. 12.500. Masyarakat yang tersingkir perlu diberikan subsidi silang, melalui upaya kartu sehat yang pengaturannya ditentukan bersama dengan pemerintah kecamatan dan desa. Puskesmas merupakan pilihan utama masyarakat Lubuk Alung Kabupaten Padang pariaman untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Masalah ini karena biaya puskesmas terjangkau, serta lokasi puskesmas dengan sarana transportasi relatif lancar.
In performing the price determination of public health center it is done in an arbitrary and political consideration, So that price of public health center services in is felt no Rational. The rational is price that try to consumer surplus. There are several factors to determine a rational price. One of them is determined based on public ability and willingness to pay for the health service, competitors price, and unit cost. With the ratification of Law No. 22 year 1999 regarding Regional Autonomy, the districts goverment is demanded to explore its own financial sources for its operations. The public health center is performing its 18 major programs needs a large amount of money, while the subsidy from the government is insufficient. While it must improve the quality of its services. So, one of the way to adjust the health community center according to the self-financing policy or pure self-financing is the recalculation of the actual rate of the health community services that must be paid by the customer. This research is a descriptive analysis by using Cross-Sectional method. It user interview to collect data interviview is conducted with visitors of public health center in the last month before the research is done.
The result of the research indicates that the cost distribution that can be covered by the people for each visit to General Health Clinic is at minimum of Rp. 2.000; and maximum Rp. 25.000; and average Rp. 9.200.- Mother and children care consultation at minimum of Rp 2.000.- and maximum Rp. 20.000.- and average Rp. 9.850.-, dental health care at minimum of Rp. 3.000.- and maximum Rp. 25.000.-and average Rp. 10.500.- , with the expectation that the quality of service will increase and always examine by doctors with sufficient medicines. The result of price simulation compared to normative unit - cost, the competitor's price ATP1 indicate that the price to be recommended for Health Clinic is Rp. 5.000.-, Mother and Children Health Clinic is Rp. 9.000: and Dental Clinic is Rp. 12.500. The disadvantaged people need to subsidized with cross-subsidy through health card, the arrangement of which can be done with the local government of sub-district and village. The public health center is the main choice of the people of Lubuk Alung, Padang Pariaman district to obtain health services, because the price of public health center reached and its location is accessible with relatively smooth transportation.
T-1043
Depok : FKM UI, 2001
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Desy Apriana; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Budi Hidayat, Emilia Rosa, Ida Ayu Agung M.P
T-3441
Depok : FKM-UI, 2011
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉