LATAR BELAKANG : Program pemerintah mengenai penggunaan obat generik sudah dicanangkan sejak tahun 1989, terapi baru sejak krisis moneter orang mulai memperhatikan obat generik. Walaupun demikian penulisan resep obat dengan nama generik yang merupakan indikator penggunaan obat generik, tahun 1994-2000 tetap berkisar 50-60% untuk pasien rawat jalan di RSUP.Fatmawati. Penulisan resep obat merupakan perilaku dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Tetapi jika ingin dilakukan intervensi dalam penulisan resep obat adalah lebih baik jika mengerti terlebih dahulu mengenai masalah perilaku yang berhubungan dengan penulisan resep obat dengan nama generik. TUJUAN: Untuk mengetahui distribusi penulisan resep obat dgn nama generik menurut poliklinik dan kelas terapi serta hubungan antara faktor-faktor perilaku dokter dengan penulisan resep obat dengan nama generik. DESAIN : Studi potong lintang yang dilaksanakan di Poliklinik pagi hari RSUP.Fatmawati dengan observasi resep selama 1 minggu untuk masing-masing poliklinik dan pengisian kuesioner mengenai faktor-faktor perilaku yang diisi oleh 122 dokter sebagai subyek penelitian . Penelitian berlangsung selama 4 bulan dari April - Juli 2001 pada 18 poliklinik di RSUP.Fatmawati-Jakarta dan analisis yang dilakukan menggunakan regresi logislik. HASIL : Proporsi penulisan resep obat dengan nama generik tertinggi pada PoIiklinik Gigi dan mulut sebesar 84,35% dan terendah pada Poliklink Malta sebesar 8,94%. Kelas tempi Diuretik menunjukkan proporsi penulisan resep obat dengan nama generik tertinggi (87,63%) dan terendah pada kelas terapi obat Lain-lain (2,17%). Dari basil analisis multivariat. menunjukkan pada dokter yang setuju dengan program obat generik kemungkinan untuk dapat menuliskan resep obat dengan nama generik hanya 0,28 kali dan dokter yang tidak setuju dengan program obat generik (95% Cl: 0,08-0,95); dan pada dokter yang bekerja di RSUP.Fatmawati < 5 tahun berkemungkinan untuk kurang patuh dalam penulisan resep obat dengan nama generik 3,89 kali lebih besar dart dokter yang telah bekerja > 16 tahun (95% Cl: 1,41-10,78) dan dokter yang bekerja di RSUP.Fatmawati 5-15 tahun berkemungkinan untuk kurang patuh dalam penulisan resep obat dengan nama generik 3,09 kali lebih besar dari dokter yang telah bekerja > 16 tahun.(95% CI: 1,14-9,86) SARAN : 1). secara rutin mengingatkan para dokter untuk melaksanakan program pemerintah penggunaan obat generik baik secara manajerial, edukasi atau regulasi. 2). data ilmiah mengenai obat generik lebih diinformasikan kepada dokter dan masyarakat.

The Relation Between Doctor's Behavior Factors With Drug Prescription in Generic Names in Out Patient at Fatmawati Hospital 2001BACKGROUND : The government program about generic drugs in government health care facilities had been conducted in 1989, but after the monetary crisis people interested in generic drugs . Nevertheless the data of drug prescription in generic names for out patient at Fatmawati Hospital from 1994 to 2000 only 50-60%. Drug prescription is a doctor's behavior . There are many factors which influence the prescribing, but if we want to intervene the prescribing we have to understand first the reasons for a problem behavior. OBJECTIVES : This study performed to find out the distribution of drug prescription in generic names according to therapeutic class and out patient clinic; and to identify the relation between doctor's behavior factors with drug prescription in generic names in out patient at Fatmawati hospital. DESIGN : Cross-sectional with total respondents 122 doctors by observing their prescriptions for 1 week for each out patient clinic and filling questionnaire about doctor's behavior factors. The study conducted for 4 months from April to July 2001 in 18 clinics at Fatmawati Hospital and the analysis were performed by logistic regression. RESULTS : The highest proportion of drug prescription in generic names has been found in Denial clinic (84,35%) and the lowest in Eyes clinic (8,94%). Diuretics has the highest proportion of drug prescription in generic names (87,63%) among the class therapy in DOEN and drugs which are not included in 29 therapeutic classes in DOEN (Others) has the lowest proportion (2,17%). The study showed there are significance relation between doctor' attitude and drug prescription in generic names and also significance relation between working e:qserience of the doctor and drug prescription in generic names .The multivariate odds ratio was 0.28 (95% CI: 0,08-0,95 ) in doctors who agree with the government program about generic drug. 3.89 (95% Cl: 1.41-10,78) in doctors who works for less than 5 years and 3,09 (95% Cl: 1,14-9.86) who works for 5 to 15 years. RECOMMENDATIONS : 1). To remind the doctors periodically to run this government program and can be characterized as managerial, educational and regulatory. 2. Giving more information about the evidence based of generic drugs to the doctors and community.

Tesis ini membahas implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No.HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian pendahuluan menyatakan bahwa penggunaan obatgenerik di rumah sakit pemerintah pada tahun 2009 sebesar 65,31% dan 2010 sebesar 57,24%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permenkes 068/2010 inibelum terimplemetasikan secara maksimal di rumah sakit pemerintah. Masih adakomunikasi yang belum efektif antara Kementerian Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, Dokter dan Apoteker. Juga, dari hasil penelitian ini, disarankan bahwapemerintah harus lebih terintegrasi dalam melakukan sosialisasi dan mendukung implementasi Permenkes ini dengan melakukan dukungan terhadap faktor-faktoryang terkait dalam implementasi Permenkes 068/2010 ini. Termasuk melakukankomunikasi efektif terhadap Kementerian Dalam Negeri dalam mengimplementasikan Permenkes ini. Penghapusan terminologi nama “generik bermerek dagang” yang beredar di Indonesia, sehingga obat yang beredar adalah obat paten dan obat generik. Langkah ini untuk menjamin mutu, keterjangkauan harga obat dan kemudahan akses masyarakat terhadap obat. Kementerian Kesehatan hendaknya membuat standar baku dalam pemantauan penggunaan obat generik sehingga didapatkan data yang valid. Kata Kunci : Obat Generik, Implementasi, Kebijakan, Rumah Sakit.

This study described the implementation of the Regulation of  Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/068/I/2010 about the obligation to use generic drugs in government hospital. Study design of this research is qualitative. The results of preliminary research that the use of generic drugs in government hospital in the year 2009 of 65,31% and 2010 amounted to 57,24 %. The result indicates that the Permenkes 068/2010 has not been implemented maximally in the government hospital. There is ineffective communication between The Ministry of Health, Director of Hospitals, doctors and pharmacists. Also, it is suggested the government should be more integrated doing socialization dan support to the factors which involved in the implementation of this Permenkes 068/2010.  Include make an effective communication to the Ministry of Home Affairs.  Removal the terminology name of “generic branded name” that circulated in Indonesian, so there is only “ethical drugs” and “ generic drugs”. The aims are to ensure quality, affordability of drug prices, and easy access for public to get the drug. Ministry of health should make a standard in monitoring the use of generic drugs, so we can get a valid data. Key words : Generic Drugs, Implementation, Policy, Hospital

ABSTRAK Dalam rangka mengantisipasi mahalnya harga obat, Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia, mewajibkan penulisan resep dan penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah melalui Permenkes RI No.085/Menkes/Per/I/1989 tentang kewajiban menuliskan resep dan/ atau menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, yang ditetapkan sejak tanggal 28 Januad 1989. Agar upaya pemanfaatan obat generik ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka peresepan harus berdasarkan nama generik, bukan nama dagang, namun pada. kenyataannya penulisan resep obat generik tidak selalu dilakukan dengan tertib. Upaya pemasyarakatan obat generik harus mendapat dukungan dari semua pihak, karena dilihat dari aspek sosial maupun ekonomi, program ini mempunyai kendala yang cukup besar. Secara garis besar kendala ekonomi menyangkut kepentingan apotek, dokter, pabrik obat dan kendala sosial di pihak pasien yang belum memahami ani obat generik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mcngetahui gambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pengimplementasian kebijakan penuiisan resep dan/ atau menggunakan obat generik di RSU Cilegon pada tahun 2007. Penelitian ini menggunakan penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen dengan penelusuran resep obat generik pasien rawat jalan scjumlah 379 Iembar resep. Hasii pcnelitian secara kuantitatif menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Permenkes RI No. 085/Menkes/Per/I/1989 belum sesuai dengan yang diharapkan. Prosentase penggunaan obat generik untuk pasien rawat jalan rata-rata baru mencapai 52 %. Hasil penelitian secara kualitatif menunjukkan bahwa Direktur, Komite Farmasi dan Terapi, dan lnstalasi Farmasi belum berperan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Permenkes RI No. 085/Menkes/Per/I/1989. Sosialisasi obat generik perlu ditingkatkan dengan melibatkan dokter maupun masyarakat, adanya metode yang mengatur pelaksanaan kebijakan tersebut, formularium yang secara periodik dievaluasi dan direvisi, dilaksanakannya supevisi, serta diberlakukannya mekanisme reward dan punishment.