Sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), Universal Health Coverage (UHC) menjadi agenda utama pembangunan kesehatan yang diimplementasikan di Indonesia melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak tahun 2014. Pada akhir tahun 2022, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 90,45% penduduk Indonesia dan berpotensi meningkatkan utilisasi layanan kesehatan. Namun, variasi utilisasi layanan kesehatan antar kelompok peserta dan wilayah masih terjadi, sehingga pemerataan akses dan pemanfaatan layanan kesehatan masih menjadi tantangan. Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya estimasi variasi utilisasi layanan kesehatan pada peserta JKN guna mendukung terwujudnya kesetaraan akses layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan memanfaatkan data kepesertaan dan kunjungan layanan kesehatan dari data sampel Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun 2023, data fasilitas kesehatan dari Sistem Monitoring Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), data lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dari publikasi Provinsi dalam Angka Badan Pusat Statistik tahun 2023, serta data cost weight berdasarkan tarif Indonesian Case Based Groups (INA-CBGs) tahun 2016. Sampel penelitian terdiri atas 1.480.031 peserta JKN aktif dengan data lengkap. Analisis data dilakukan dengan mempertimbangkan bobot sampel, meliputi analisis univariat, bivariat, dan multivariat menggunakan model regresi Zero-Inflated Negative Binomial (ZINB). Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi utilisasi layanan kesehatan pada peserta JKN setelah mengontrol variabel kovariat. Pada layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), tidak terdapat perbedaan signifikan frekuensi kunjungan rawat jalan maupun rawat inap antara peserta JKN Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun, peserta PBI memiliki peluang nol kunjungan rawat jalan di FKTP yang lebih tinggi (OR 1,92; p<0,001) dan peluang nol kunjungan rawat inap di FKTP yang lebih rendah (OR 0,68; p<0,001). Sebaliknya, pada layanan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), peserta PBI memiliki frekuensi kunjungan rawat jalan dan rawat inap yang lebih rendah (IRR 0,22 dan 0,43; p<0,001) serta peluang nol kunjungan yang lebih tinggi (OR 1,40 dan 5,00; p<0,001) dibandingkan peserta JKN Non PBI. Lebih lanjut, hasil analisis interaksi menunjukkan bahwa perbedaan frekuensi kunjungan antara peserta JKN Non PBI dan PBI dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, wilayah tempat tinggal, rasio FKRTL, penyakit kronis, dan tingkat keparahan penyakit. Upaya pemerataan akses layanan kesehatan melalui kebijakan JKN dan bantuan iuran PBI perlu didukung oleh peningkatan literasi kesehatan pada peserta PBI, kemudahan akses dan navigasi sistem rujukan, serta pemerataan FKRTL, terutama di wilayah yang masih menunjukkan utilisasi relatif rendah seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua.

In line with the Sustainable Development Goals (SDGs), achieving Universal Health Coverage (UHC) has become a key health policy priority in Indonesia and has been pursued through the National Health Insurance (JKN) program since 2014. By the end of 2022, JKN coverage had reached 90.45% of the Indonesian population and has the potential to increase healthcare utilization. However, variations in healthcare utilization across membership groups and regions persist, posing challenges to achieving equitable access to and use of healthcare services. This study aimed to estimate variations in healthcare utilization among JKN members to support the achievement of equitable healthcare access. A cross-sectional study design was employed using 2023 membership and healthcare utilization data from the Social Health Insurance Administration Body (BPJS Kesehatan) sample database, health facility data from the National Social Security Council (DJSN) Monitoring System, educational attainment and gross regional domestic product (GRDP) per capita data from the 2023 Provincial Statistics publications of Statistics Indonesia, and cost-weight data based on the 2016 Indonesian Case-Based Groups (INA-CBGs) tariff system. The study included 1,480,031 active JKN members with complete data. Data were analyzed using sample weights through univariate, bivariate, and multivariable analyses with Zero-Inflated Negative Binomial (ZINB) regression models. The findings revealed significant variations in healthcare utilization among JKN members after adjusting for covariates. At the primary healthcare level (FKTP), no significant differences were observed in the frequency of outpatient or inpatient visits between Contribution Assistance Beneficiaries (PBI) and Non PBI members. However, PBI members had higher odds of having no outpatient visits (OR = 1.92; p < 0.001) and lower odds of having no inpatient visits (OR = 0.68; p < 0.001) at FKTP facilities. In contrast, at the secondary and tertiary referral healthcare level (FKRTL), PBI members exhibited lower frequencies of outpatient and inpatient visits (IRR = 0.22 and 0.43, respectively; p < 0.001) and higher odds of having no visits (OR = 1.40 and 5.00, respectively; p < 0.001) compared with Non PBI members. Furthermore, interaction analyses indicated that differences in healthcare utilization between Non PBI and PBI members were modified by educational attainment, region of residence, referral healthcare facility density, chronic disease status, and disease severity. Efforts to promote equitable access to healthcare through the JKN program and PBI contribution assistance should be supported by improving health literacy among PBI members, strengthening access to and navigation of the referral system, and ensuring a more equitable distribution of referral healthcare facilities, particularly in regions with relatively low utilization, such as Sulawesi, Maluku, and Papua.

Manajemen Penanganan Keluhan adalah suatu prosedur yang jelas dan tetap yang dengan cepat dapat mengetahui, menilai dan mengatasi segala keluhan dan permasalahan yang dirasakan oleh pelanggan. Manajemen Penanganan keluhan ini telah dilaksanakan oleh Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (PJPK) Sint Carolus. PJPK adalah salah satu lembaga yang bergerak dalam program JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) yaitu suatu jaminan pelayanan kesehatan paripurna yang diperoleh seseorang setelah membayar kontribusi/iuran kepada suatu Badan Penyelenggara (Bapel) yang mengikat kontrak dan membayar praupaya (kapitasi) kepada jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) berjenjang (dari pelayanan dasar sampai pelayanan spesialis) yang terjaga mutunya untuk melayani peserta tersebut. PJPK merupakan salah satu Bapel JPKM yang terbaik di DKI Jakarta. Masalah yang ditemui di PJPK adalah meningkatnya jumlah keluhan peserta yaitu 33 keluhan pada tahun 2001 menjadi 66 keluhan pada tahun 2002. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai manajemen penanganan keluhan yang dilaksanakan di PJPK. Jenis penelitian dalam studi ini adalah kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder terhadap hasil laporan manajemen penanganan keluhan di PJPK. Informan yang diambil adalah petugas PJPK yang terkait dalam penanganan keluhan di Bapel PJPK, Basis, Direktur JPKM, Ketua Perbapel dan perusahaan yang menjadi peserta PJPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dan kualitas petugas di PJPK dalam menangani keluhan peserta masih kurang dan terbatas. Sedangkan pengetahuan dan tanggapan petugas terhadap manajemen penanganan keluhan sudah baik dan positif. Dana untuk manajemen penanganan keluhan di PJPK tidak dialokasikan secara khusus tetapi dimasukkan kedalam dana-dana rutin yang ada di PJPK. Keluhan peserta PJPK meliputi aspek keluhan administrasi dan aspek keluhan pelayanan medis. Jenis keluhan peserta ada yang sifatnya non keluhan dan keluhan murni. Pedoman/SOP yang digunakan oleh Bapel dan Basis adalah sama yaitu prosedur tetap penanganan keluhan dan form laporan keluhan peserta PJPK. Sarana dalam manajemen penanganan keluhan adalah telepon, surat, komputer, kendaraan, form-form dan kotak saran. Kebijakan Direksi untuk manajemen penanganan keluhan baik di Bapel maupun di basis belum ada. Perencanaan baik di Bapel maupun di basis sama-sama menggunakan sistem bottom up. Uraian Penanganan keluhan Bapel termuat pada uraian kerja/job diescription bagian marketing dan pelayanan, tetapi pada pelaksanaannya penanggung jawab penanganan keluhan adalah manajer pelayanan, sedangkan di basis uraian kerja dan penanggung jawab penanganan keluhan berada dibawah penanggung jawab Basis. Evaluasi untuk penanganan keluhan telah dilakukan di Bapel dalam bentuk angket dan merekapitulasi dari buku keluhan, sedangkan evaluasi di Basis belum dilaksanakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PJPK telah melaksanakan manajemen penanganan keluhan dan didalam pelaksanaannya PJPK dan basis bersama-sama menangani keluhan peserta. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ada beberapa saran yang penulis sampaikan, yaitu bagian-bagian lain agar dilibatkan dan koordinasi antar bagian agar ditingkatkan. Untuk melibatkan petugas dalam manajemen penanganan keluhan perlu ditingkatkan kualitasnya dengan pembinaan dan pelatihan. Selain itu PJPK agar lebih proaktif dalam melaksanakan penanganan keluhan, tidak hanya menunggu keluhan dari peserta saja. Untuk mengurangi keluhan yang masuk, pembinaan kepada PPK maupun penyuluhan kepada peserta agar ditingkatkan, oleh karena itu hendaknya didalam perencanaan dijadwalkan tidak hanya menangani keluhan tetapi juga kunjungan ke PPK maupun ke perusahaan dalam rangka mengatisipasi adanya keluhan dari peserta. Daftar Bacaan : 29 (1981-2003)

Analysis Grievance Management of Participant in Health Care Insurance Program (PJPK) Sint Carolus, Jakarta 2003Grievance Management is a clear and fixed procedure to know, assess and solve quickly all of complaint and problem raised by customer. Grievance Management have been implemented by Health Care Insurance Program ( PJPK) Sint Carolus. PJPK is an Institute which runs in Public Health Care Insurance (JPKM) Program, a complete health service guarantee is obtained by someone after paying contribution 1 fee to JPKM Carrier (Bapel) which ties contract and pays the capital to the Health Services Network (PPK) mechanism (Form Basic Services to Specialist's Services). PJPK is one of the best Bapel JPKM in DKI Jakarta Province. The PJPK' problems is there are increasing complaint of participants in 2001 is 33 complaint and 2002 is 66 complaint. Research aim to get deeper information conducted in PJPK. Research kind of this study is qualitative. Whereas the used method is through deep interview and secondary data analysis to the report result of grievance management in PJPK. The Informans are related PJPK officers of grievance in Bapel PJPK, Basis, JPKM of Directoe, Head of Perbapel and the company which become PJPK Participant. Research result shows that the PJPK officer's quality and amount in grievance of participants are still lack and limited. Meanwhile the officers' response and knowledge to grievance management have positive and good. The fund for Grievance Management in PJPK is not allocated specifically but entered in existed routine fund in PJPK. Grievance of PJPK participant cover aspect grievance of administration and grievance of medical service. Kind of PJPK participant' complaint there is which the non complaint and complaint of purification. SOP used by Bapel and Basis are the same, Permanent procedure of Grievance and PJPK participants' complaint report form. Means of Grievance Management are telephone, letter, computer, vehicle, forms and box of idea. Management Policy of Management Grievance in Bapel and Basis don't exist yet. The planning both in Bapel and Basis use bottom-up system. Bapel Grievance description are covered in Job Description of Service and Marketing, But its Grievance Responsibility Implementation is Service Manager, Meanwhile Job Description and Grievance Responsibility is covered by Basis. Evaluation of Grievance has been conducted in Bapel I Bapel in Questionnaire shape and Recapitulate from the complaint book, Whereas Basis evaluation is not implemented yet. So it can be concluded that PJPK has implemented Grievance Management and its implementation both PJPK and Basis handle participants' complaint. Related to the above, The writer suggests some ideas, That other departments are involved and increased inter department coordination. Involving the officers in Grievance Management, It needs to increase their qualities by training and building skill. Besides, PJPK is more proactive to implement Grievance, not also waiting for participants' complaint. Decreasing the complaint which enter the building skill to PPK and Illumination to participants in order to increase, That's why The Planning Schedule not only Grievance but also Visit to PPK and to the Companies to anticipate participants' complaint. Reading Index : 29 ( 1981 - 2003 ).

Implementasi program JKN seharusnya dapat meningkatkan akses masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Namun pada kenyataannya, ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan masih banyak ditemui. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis pemanfaatan pelayanan kesehatan berdasarkan status wilayah pada peserta JKN di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2021 serta serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan rawat inap pada peserta JKN di Indonesia Penelitian ini menggunakan data sekunder susenas 2019, 2020 dan 2021. Data dianalisis secara bivariat dan multivariat dengan metode Binary Regression menggunakan model logit. Secara statistik, status wilayah berhubungan secara signifikan (p-value 0,000 < 0,05) dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta JKN dari tahun 2019 hingga 2021. Responden yang tinggal di perkotaan pada tahun 2019 berpeluang memanfaatkan pelayanan rawat inap 1,141 kali, 1,127 kali pada 2020 dan 1,127 kali pada 2021 dibandingkan dengan responden yang tinggal di pedesaan. Usia, jenis kelamin, status pendidikan, status perkawinan, status pekerjaan, status ekonomi dan provinsi berhubungan secara signifikan (p-value 0,000 < 0,05) dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta JKN.

---

Implementation of the JKN program should be able to increase people's access to health services. However, disparities in health services still exist. The study aims to analyze the utilization of health services based on regional status for JKN participants in Indonesia from 2019 to 2021 and also examine the factors that influence the utilization of inpatient healthcare for JKN participants in Indonesia. This research uses Susenas secondary data for 2019, 2020 and 2021. Data were analyzed bivariately and multivariately using the Binary Regression method using a logit model. The results showed that regional status is significantly related (p-value 0.000 <0.05) to health utilization of JKN participants from 2019 to 2021. Respondents who live in urban areas in 2019 have 1,141 times, 1,127 times in 2020 and 1,127 times in 2021 higher odds ratio than respondents who live in rural areas. Age, gender, educational status, marital status, employment status, economic status and province are significantly related (p-value 0.000 <0.05) to the utilization of inpatient healthcare for JKN participants.