Kinerja administratif pada instansi pemerintah banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dinas Kesehatan sebagai salah satu perangkat pemerintah daerah adalah dinas otonom yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesehatan perlu kiranya memberikan informasi tentang gambaran kinerja administratif. Untuk itu dilakukan pengukuran kinerja yang memberikan informasi atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas Kesehatan. Analisis ini dilakukan melalui penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap 31 orang pejabat struktural eselon III dan IV, yaitu terdiri dari 5 Kepala Sub Dinas, 22 Kepala Seksi, dan 4 Kepala Sub Bagian untuk ditelaah faktor-faktor yang menyebabkan penampilan kinerja dari segi input dan proses manajemen Dinas Kesehatan melalui wawancara mendalam dan fokus grup diskusi, sedangkan pengukuran kinerja melalui penilaian sendiri (self assesment). Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) . Secara faktual dari segi input (SDM, Dana, Sarana/prasarana) masih kurang memadai. Sumber Daya Manusia masih terbatas jumlahnya bagi pejabat struktural (26 orang) sedangkan jumlah pegawai seluruhnya adalah 92 orang, namun dalam penempatannya masih terdapat ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan tugas pokok, sedangkan faktor input lainnya yang mendukung dalam keberhasilan kinerja adalah Kepemimpinan Kepala Dinas cukup baik, motivasi cukup tinggi, sikap kerja positif dan mendukung. Selanjutnya proses manajeman Dinas Kesehatan sejak dari perencanaan, pelaksanaan sehingga pengawasan dan pengendalian cukup balk. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa output yaitu Kinerja Dinas Kesehatan termasuk kategori baik karena didukung oleh proses manajemen yang cukup baik, walaupun input (SDM dari segi jumlah dan jenisnya, dana, dan sarana/prasarana) secara umum masih kurang, namun dari segi motivasi, sikap kerja dan kepemimpinan Kepala Dinas cukup baik ternyata mampu meningkatkan kinerja. Karena itu untuk Dinas Kesehatan disarankan: menata kembali pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja dengan tugas dan fungsi yang sesuai, agar melakukan pembinaan secara rutin 1 bulan 1 kali, menyediakan sarana pendukung yang cukup bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai melalui pendidikan formal atau pelatihan-pelatihan dan memberikan reward kepada yang berprestasi serta punishment kepada yang indisipliner. Perlu juga meningkatkan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektoral. Pada Perencanaan Strategik agar dirumuskan kembali sasaran secara spesifik, terukur, dapat direalisasikan dan ditentukan waktunya. Saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu agar pemerintah daerah lebih memprioritaskan anggaran untuk kesehatan minimal 10 % dari APBD Kabupaten dan diharapkan dapat merekrut pegawai pasca PTT seperti Dokter, perawat dan bidan. Saran untuk LAN RI yaitu meningkatkan sosialisasi dan implementasi LAKIP, menambahkan Indikator Kinerja Sasaran, dan dalam penilaian atau pengukuran kinerja tidak menggunakan satu metode (self assesment/LAKIP), sebaiknya digabung dengan metode penilaian 360 derajat. Teknik ini akan memberikan data yang lebih baik dan dapat dipercaya karena dilakukan penilaian silang oleh bawahan, mitra, dan atasan personal (Beatty, 1993). Untuk peneliti lainnya agar dapat mempergunakan informasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta ini sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

Analysis on Administrative Performance Accountability, of Government Institution at Local Health Service of Purwakarta District, 2001Administrative performance of some Government Institutions became focussing recently, especially since the emerging of atmosphere that tend more democratic at the Government. People beginning to ask the value that they obtain from their services. Local Health Service as one of Local Government tools, it means that as implementer's element of local government in the field of health, he should give information on the description of their performance and the factors that related to their performance. The objective of this study is to assess the performance of them in order to get information on how their success or fail in implementing the service/program/policy, based on vision and mission that stated by the Local Health Center. This study used qualitative approach; it was conducted to 31 structural officers of echelon III and IV. Those are consisting of 5 Heads of Sub-Head of Local Health Service, 22 Section Heads, and 4 Heads of Sub-Department. They are reviewed on the factors that related to their performance from the side of input and process Local Health Service Management through in-depth interview and Focus Group Discussion, while to the performance assessment used self-assessment, it based on the report of Accountability of Government Institution. Based on the fact, input side showed (human resources, fund, means and infrastructure) is still insufficient. The number of human resources is limited, example for structural officers (26 people), while the total number of employees are 92 people. However, in placing of them showed inappropriate between education background and main task, while other input factor that support to the success of their performance is the leadership of head of Local Health Office show enough good, motivation is enough high, work attitude is positive and supported. And then management process of Local Health Service starting from planning, implementing up to controlling are enough good. The conclusion of this study showed that the output, i.e. the performance of Local Health Center is. good category, because it is supported by good process of management. Even the input (human resources based on number and its kind, fund, and means and infrastructures) in general is still lack, however the motivation, and attitude sides also the leadership of the Local Health Service is enough good, he capable to improve his performance. . It is recommended to Local Health Service to re-arrange their employees based on their education background and work experience with task and appropriate function. It should give guidance routinely once per month, also provides means that enough to rim their activity. It should increase their knowledge and skill of their employees through formal education or training and giving reward to whose good performance and punishment to who in-discipline. It also needs to increase the cooperation with cross program and sector. On strategic planning should be formulated the target specifically, measurable, it can be implemented and the time should be determined. Recommendation to Local Government of Purwakarta District, he should give priority on the budget of health, minimum 10% of Regional Budget, and it is hoped could recruit Post- PTT such as medical doctor, nurse, and midwife. Recommendation to the National Institute for Administration RI, that is to improve socialization and implementation of LAMP, adding target performance indicator, and in assessment or performance measurement is not used one method (self-assessment/LAKIP), it should be combined with assessment of 360 degrees. This technique is providing data more complete and accurate, because it conducted cross check by subordinate, colleague, and superior officers, (Beatty, 1993). To other researchers, they could use the information on performance of Local Health Service of Purwakarta District as reference material for further study.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pemerintah telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang berwawasan kesehatan sebagai strategi nasional menuju "Indonesia sehat 2010". Untuk itu diperlukan organisasi kesehatan yang mendukung terlaksananya program pembangunan kesehatan, salah satunya adalah Puskesmas. Dan cakupan program kegiatan Puskesmas di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2000 diketahui bahwa angka pencapaian Hepatitis B ke-3 (HB 3), kunjungan ibu hamil ke-4 (K 4), pemberian tablet besi (Fe) dan imunisasi U 2 masih rendah, ada program kegiatan yang angka cakupannya telah mencapai target namun terdapat selisih yang cukup tinggi antara cakupan kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain (K 4 dan Fe 3), pemanfaatan Puskesmas oleh masyarakat belum optimal dan belum diketahuinya kegiatan manajemen Puskesmas dalam rangka pencapaian program.Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi gambaran sistem manajemen input Puskesmas yang meliputi SDM (jumlah pegawai, pengetahuan, motivasi, sikap dan kepemimpinan), dana, sarana serta kebijakan. Disamping itu dilihat juga sistem manajemen proses di Puskesmas yang meliputi PTP, lokakarya mini dan stratifikasi Puskesmas dan informasi tentang penampilan kerja dari cakupan program.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan informan kepala divas kesehatan, Kepala Puskesmas Sei Lala dan Puskesmas Kuala Cinaku, serta camat dimana kedua Puskesmas berada, DKT dengan peserta kepala tata usaha dan kepala unit di kedua Puskesmas, melakukan telaah dokumen untuk mendapatkan ukuran kinerja cakupan program Puskesmas. Pengolahan data dibuat dalam bentuk matriks yang diperoleh dari transkrip wawancara mendalam dan DKT, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisa isi, yaitu dianalisis sesuai dengan topik dan melakukan identifikasi menjadi beberapa topik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pegawai dikedua Puskesmas kurang, pegawai dikedua Puskesmas merasa perlu tambahan pengetahuan, gaya kepemimpinan kedua kepala Puskesmas adalah gaya kepemimpinan sistem IV (gaya kepemimpinan partisipatif). Ada perbedaan cara memotivasi kerja dikedua Puskesmas. Pegawai dikedua Puskesmas memiliki sikap kerja yang positif. Pendanaan dan saran yang ada dikedua Puskesmas masih kurang. Kedua Puskesmas melaksanakan kebijakan dengan fleksibel. Diketahui juga bahwa kedua Puskesmas tidak melaksanakan PTP sesuai dengan pedoman. Kedua Puskesmas kurang memahami lokakarya mini dan pada tahun lalu lokakarya mini tidak dilaksanakan. Adapun stratifikasi Puskesmas dilaksanakan oleh kedua Puskesmas sebatas hanya melaksanakan instruksi dari dinas kesehatan. Pembinaan yang kurang dari dinas kesehatan dalam melaksanakan PTP, lokakarya mini dan stratifikasi Puskesmas. Dari telaah dokumen diketahui bahwa hanya ada 1 cakupan yang memenuhi target pada Puskesmas Kuala Cinaku, sebaliknya hanya 1 cakupan yang tidak memenuhi target pada Sei Lala.Disarankan agar dinas kesehatan lebih sering memberikan kesempatan terutama kepada pegawai Puskesmas Kuala Cinaku untuk mengikuti pelatihan, melakukan pembagian hari kerja dokter gigi dan atau perawat gigi yang bekeda di Puskesmas yang terdekat dengan kedua Puskesmas, segera melakukan pengadaan Puskesmas keliling roda 4 untuk Puskesmas Kuala Cinaku, melakukan pelatihan PTP, lokakarya mini dan stratifikasi Puskesmas, meminta keseriusan pemegang program di dinas kesehatan dan pegawai Puskesmas dalam melaksanakan PTP, lokakarya mini dan stratifikasi Puskesmas, mengusulkan kepala Puskesmas dengan status PTP dengan kinerja yang baik untuk menjadi pegawai negeri. Agar pegawai dikedua Puskesmas selalu bertanya kepada teman-teman di Puskesmas lain ataupun dinas kesehatan apabila ada kegiatan yang tidak dimengerti.

Qualitative Analysis to Performance of Public Health Center at Sei Lala and Kuala Cinaku, in Indragiri Hulu Distric on 2002Health development is an integral part of the national development. The Government has declared health, as a development movement to be the national strategy, which leads to "Healthy Indonesia 2010". In order to support the health development program, one of health organizations needed is public health center (PHC). It is found out that in 2000 scope of activity program of PHC in the region of Indragiri Hulu achieved Hepatitis B 3'(HB 3), pregnant mother visiting 4th (K 4), iron tablet (Fe) and immunization second TT giving a low rate in a certain program, however, it achieved the target in other program(K 4 and Fe 3). This showed a high rate ration in one activity compared to other activity. The community had not taken the advantage of PHC optimally and not been aware of its program management in the purpose of program achievement.This research was conducted to gain information on the system of PHC input management, which covered human resources development (number of employee, knowledge, motivation, attitude and leadership), fund, facility and policy. Beside that we also looked into the system of process management, which covered PTP, small workshop, PHC stratification and work performance of the program.This research used a qualitative approach by interviewing informant of the head of health department, the head of PHC Sei Lala and Kuala Cinaku, and both its sub district heads, FGD with the administrators and the unit head of both government PHC and by doing document study to get performance measurement of the PHC program. Data processing is made in the form of matrix obtained from interview transcript and FGD. Analyze technique used is essay analyze technique, namely it is analyzed by topics and identified into some topics.The result of the research showed that both PHCs have lack of number of employees and they need additional knowledge. Type of leadership of both PHC use system IV Leadership (participative management). There was a difference in the work motivation, however they had a positive work attitude and implemented a flexible policy. Both PHCs were lack of funding and facility, not implementing PTP in accordance to the guidance and lack of understanding small workshop and PHC stratification. It was found from document study that only one scope fulfill the target at PHC Kuala Cinaku, on the other hand, only one scope did not fill the target PHC Sei Lala.It is suggested that health service give an opportunity more often, especially to the employee of PHC Kuala Cinaku to attend training and to divide good description of work day for the dentist and nurse who work at the nearest PHC from both PHCs. It is recommended that there be a mobile PHC for PHC Kuala Cinaku to conduct PTP training, small workshop and PHC stratification. It is asked that program holder in the health service and the PHC employee conduct PTP seriously, small workshop and PHC stratification. It is suggested that the head of PHC have PTP status and good work performance to be a civil servant. All employees of both PHC should keep asking questions to their colleagues form other PHC about ongoing activities that are not understandable.