Ditemukan 37513 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Yose Devi Hidayat; Pembimbing: Hasbullah Thabrany; Penguji: Kurnia Sari, Yessi Kumalasari
Abstrak:
Penelitian ini membahas mengenai pendaftaran BPJS Kesehatan pada pekerja bukan penerima upah dan merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan disain studi cross-sectional. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer yang didapat melalui pengisian kuesioner oleh 110 orang pekerja bukan penerima upah. Hasil analisis menunjukan bahwa sebanyak 37 orang atau 33,6% dari total responden sudah mendaftar BPJS Kesehatan dan sebanyak 73 orang atau 66,4% dari total responden belum mendaftar BPJS Kesehatan. Hasil uji Chi-Square menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pendidikan, jenis usaha, paparan informasi JKN, frekuensi keluhan, jumlah keluhan, dan penilaian kesehatan dengan pendaftaran BPJS Kesehatan pada pekerja bukan penerima upah di kelurahan Selamat, Jambi periode Desember 2014. Kata Kunci: BPJS Kesehatan, Pekerja Bukan Penerima Upah, Jambi This study is a quantitative research with descriptive cross-sectional study design aim to estimates the enrollment determinant of BPJS Kesehatan among self employed without employee. The data used in this research is primary data obtained through questionnaires by 110 self employed without employee. Results of the analysis showed that 37 people or 33.6% of total respondents have been enrolled to BPJS Kesehatan and the rest, 73 people or 66.4% have not enrolled to BPJS Kesehatan. Chi-Square test results showed that there are significant relationship between education, business type, exposure of JKN information, the frequency illness, the number of illness, and perceived health with the enrollment of BPJS Kesehatan among self employed without employee in Selamat village, Jambi, December 2014. Key words: BPJS Kesehatan, Self Employed without Employee, Jambi
Read More
S-8648
Depok : FKM-UI, 2015
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Hanifditya Naufal Hidayat; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Pujiyanto, Laksmi Damaryanti
Abstrak:
Read More
Latar Belakang: Peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan setiap tahunnya tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan pekerja bukan penerima upah dalam membayar iuran. Terjadi peningkatan PBPU yang tidak aktif pada tahun 2023 sebesar 32,58 juta jiwa (25%) yang menyebabkan defisit anggaran. Metode: Metode penulisan pada penelitian ini menggunakan literature review. Tujuan: Mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kepatuhan pekerja bukan penerima upah dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Hasil: Didapatkan 8 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk disertakan dalam penelitian ini. Definsi kepatuhan adalah perilaku peserta yang secara konsisten membayar iuran tepat waktu, yaitu pada tanggal 1-10 setiap bulannya. Persentase kepatuhan PBPU dalam membayar iuran BPJS Kesehatan berkisar antara 29,5%-84,7% dengan rata-rata sebesar 67,72%. Pengetahuan yang tinggi mengenai manfaat asuransi kesehatan terbukti meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pembayaran, sesuai dengan teori Lawrence Green dan John Nyman. Pendapatan yang lebih tinggi juga meningkatkan kepatuhan. Persepsi positif terhadap layanan dan manfaat BPJS Kesehatan mendorong pembayaran rutin. Usia kepala keluarga yang lebih tua, tarif iuran yang terjangkau, jarak tempuh yang lebih dekat ke tempat pembayaran, dan motivasi yang tinggi juga berkontribusi pada kepatuhan pembayaran iuran. Rekomendasi: BPJS Kesehatan perlu melakukan upaya sosialisasi dan edukasi menyesuaikan karakteristik wilayah dan kerjasama dengan stakeholders, melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui transformasi mutu layanan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai kanal layanan serta memberikan edukasi untuk menyediakan sarana layanan pengaduan.
Background: The increase in the number of BPJS Health participants each year is not in line with the level in compliance of independent participants to pay contributions. There was an increase of inactive independent participants in 2023 by 32.58 million people (25%) which caused a budget deficit. Methods: The writing method in this study is using literature review. Objective: To identify factors related to compliance of independent participants to pay BPJS Health contributions. Results: There were 8 articles that fulfilled the inclusion criteria to be included in this study. The definition of compliance is the behavior of participants who consistently pay contributions on time, namely on the 1st-10th of each month. The percentage of PBPU compliance in paying BPJS Health contributions ranged from 29.5%-84.7% with an average of 67.72%. High knowledge of health insurance benefits is proven to increase awareness and payment compliance, in accordance with Lawrence Green and John Nyman's theory. Higher income also increases compliance. Positive perceptions of BPJS Kesehatan services and benefits encourage regular payments. Older age of the head household, affordable contribution rates, closer distance to the payment center, and high motivation also contribute to the compliance of contribution payment. Recommendation: BPJS Kesehatan needs to make socialization and education efforts according to regional characteristics and cooperation with stakeholders, make continuous improvements through service quality transformation, and cooperate with various service channels and educate them to provide complaint service facilities.
S-11701
Depok : FKM UI, 2024
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Andi Eka Putra; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Ede Surya Darmawan, Meri Lestari, Rien Pramindari
Abstrak:
Read More
Pendahuluan: Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang wajib diperoleh bagi seluruh masyarakat dan dijamin oleh negara melalui pencapaian UHC. Dalam rangka mencapai UHC, Indonesia memulai program asuransi sosial yang disebut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak tahun 2014. Beberapa tahun awal, program JKN mengalami defisit walaupun mengalami surplus di masa COVID-19, namun diprediksi akan mengalami defisit kembali akibat biaya kesehatan dan utilitas dari layanan kesehatan yang semakin meningkat. Dengan tujuan agar program JKN dapat berkelanjutan, maka penting untuk memperhatikan faktor pengumpulan dana, pooling risiko, serta pembelanjaan kesehatan yang efisien. Dana yang terkumpul sangat bergantung pada status keaktifan kepesertaan. Khususnya pada peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) merupakan segmen yang paling tinggi ketidakaktifan status kepesertaannya. Tujuan: Oleh sebab itu, penting untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi status keaktifan kepesertaan JKN pada segmen tersebut agar pengumpulan dana dapat dimaksimalkan. Metode: Penelitian ini dilakukan dengan metode cross sectional data sekunder Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2023. Melalui persamaan logistic model Logit untuk mencari hubungan dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Hasil: Total sampel 589.529 orang, didapatkan bahwa seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, domisili di luar negeri, perempuan, usia muda, peserta yang memilih hak kelas kepesertaan I dan II, serta peserta yang memilih Puskesmas memiliki probabilitas status kepesertaan tidak aktif secara signifikan. Hanya frekuensi utilisasi FKTP, FKRTL dan peserta yang memilih FKTP di Klinik Pratama dan yang belum kawin memiliki probabilitas status kepesertaan aktif secara signifikan. Kesimpulan: Perlunya kerjasama lintas sektoral serta evaluasi beberapa regulasi atau kebijakan dalam meningkatkan status kepesertaan JKN agar mampu menyelenggarakan program JKN yang berkelanjutan
Introduction: Health is a basic need that must be obtained by the entire community and is guaranteed by the state through the achievement of Univesal Health Coverage (UHC). In order to achieve UHC, Indonesia launched a social insurance program called the National Health Insurance (JKN) in 2014. In the initial years, the JKN program experienced a deficit, although it experienced a surplus during the pandemic of COVID-19, but it is predicted to experience a deficit again due to increasing healthcare costs and healthcare service utilization. In order for the JKN program to be sustainable, it is important to pay attention to the factors of fund collection, risk pooling, and efficient healthcare purchasing. The collected funds are highly dependent on the active membership status. Specifically, for the JKN participants in the Non-Wage Earners (PBPU) and Non-Workers (BP) segments, they have the highest inactivity rate in thei membership status. Objective: Therefore, it is important to study the factors that influence the active membership status of the JKN program in Non-Wage Earners and Non-Workers segments in order to maximize fund collection. Method: This research was conducted using a cross-sectional method with secondary data from the 2023 BPJS Kesehatan Sample Data. The Logit logistic model equation was used to find the relationship and probability of the influencing factors. Results: From a total sample of 589,529 people, it was found that all provinces in Indonesia except DKI Jakarta, domicile abroad or living abroad, female, young age, participants who choose class I and II membership rights, and who choose Puskesmas (primary health centers) have a signifincantly higher probability of inactive membership status. Only the frequency of utilization of primary healthcare facilities, referral healthcare facilities and participants who choose Clinics and those who are unmarried have a significantly higher probability of active membership status. Conclusion: The need for cross-sectoral collaboration and evaluation of several regulations of policies to improve JKN membership status in order to be able to organize a sustainable JKN program
T-7130
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ira AUlia; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Pujiyanto, Mutia Narullita Anwar
Abstrak:
Read More
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ini faktor-faktor yang berhubungan dengan ketepatan penerbitan surat jaminan awal pada pasien rawat inap asuransi ABC di TPA XYZ periode Januari - Desember 2022 berdasarkan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Ketepatan penerbitan surat jaminan awal bukan hanya tepat dalam memberikan penjaminan saja melainkan juga tepat dalam waktu penerbitan surat jaminan awal. Selama periode bulan Januari – Desember 2022, 25,6% proses penerbitan surat jaminan awal mengalami keterlambatan lebih dari 1 x 24 jam atau 1 hari. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu penambahan karyawan, pembagian tugas kerja yang lebih jelas untuk call center staff, penambahan kapasitas koneksi internet, pembaharuan dan sosialisasi SOP yang berkala dengan Rumah Sakit yang sudah bekerjasama (Provider), dan komputerisasi dalam penulisan laporan medis awal
This study aims to determine factors related to the accuracy of issuing initial guarantee letters to ABC insurance inpatients at TPA XYZ based on in-depth interviews and document review. The accuracy of the issuance of the initial guarantee letter is not only appropriate in providing guarantees but also right at the time of issuance of the initial guarantee letter. During the period January – December 2022, 25,6% of the initial guarantee letter issuance process was delayed by more than 1 x 24 hours or 1 day. This is a quantitative and qualitative research, using data collection techniques including in-depth interviews and document review. The results of this study suggest that there are needed for additional employees, a clearer division of work duties for call center staff, increased internet connection capacity, update and socialize periodic SOP with partner providers, and computerization in writing initial medical reports.
S-11480
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Vera Wahyuni Ulandari; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Atmiroseva
Abstrak:
Read More
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Penolakan Klaim Rawat Jalan Reimbursement Produk FSL di PT BCD periode Januari - Desember 2022 berdasarkan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Selama periode bulan Januari – Desember 2022 klaim ditolak paling banyak dikarenakan klaim melebihi batas waktu pengajuan kelengkapan dokumen klaim sebesar 48,80% dari jumlah klaim yang ditolak pada produk FSL. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang berhubungan dengan penolakan klaim rawat jalan reimbursement meliputi SDM yang belum melakukan pelatihan, kurangnya kelengkapan dokumen klaim, SOP terkait penolakan klaim menurut pre-existing condition, waiting period, non-disclosure, not-meet criteria, policy exclusion, invalid claim, dan expired yang belum ada, kendala software terkait notifikasi pending gagal terkirim. Saran diperlukan pendidikan dan pelatihan mengenai klaim yang ditolak, membuat SOP secara spesifik mengenai klaim ditolak menurut pre-existing condition, waiting period, policy exclusion, non-disclosure, not-meet criteria, policy exclusion, invalid claim, dan expired, pembaharuan SOP claim, perbaikan dan pemantauan sistem secara berkala, menciptakan sebuah sistem konsultasi untuk nasabah.
The purpose of this study is to identify factors associated with Outpatient Reimbursement Claims Rejection for FSL Product at PT BCD during the period of January to December 2022 based on in-depth interviews and document analysis. During the period of January to December 2022, the highest number of rejected claims for the FSL product was due to claims exceeding the submission deadline, accounting for 48.80% of the total rejected claims. This research utilizes both quantitative and qualitative methods, with data collection techniques involving in-depth interviews and document analysis. The research findings indicate several factors associated with the rejection of outpatient reimbursement claims, which include insufficient training of human resources, incomplete claim documentation, absence of Standard Operating Procedures (SOPs) related to claim rejections based on pre-existing conditions, waiting period, non-disclosure, not meeting criteria, policy exclusion, invalid claims, and expired claims. Additionally, challenges related to software were identified, particularly regarding failed notification delivery for pending claims. Recommendations for improvement include the implementation of education and training on claim rejections, development of specific SOPs for claim rejections based on pre-existing conditions, waiting period, policy exclusion, non-disclosure, not meeting criteria, policy exclusion, invalid claims, and expired claims. Further suggestions involve updating the SOPs related to claims, periodic system improvement and monitoring, and establishing a consultation system for customers.
S-11455
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Andriya Syaputri; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Jaslis Ilyas, Akhmad Fauzan Zen
Abstrak:
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN badan usaha di BPJS Kesehatan KCU Jakarta Pusat Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional melalui pendekatan kuantitatif serta didukung informasi kualitatif dari narasumber pada pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa badan usaha yang tidak patuh membayar iuran ada sebesar 44,9%. Sementara itu, didapatkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara riwayat kesehatan dalam jaminan kesehatan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN badan usaha.
ABSTRACT This study aims to discover the factors associated with firm compliance of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Contribution Payment in Central Jakarta Main Branch Office of BPJS Kesehatan in 2014. This study uses cross-sectional study design with quantitative study and supported by qualitative information from informants. Based on the result of the study, it is known that there are 44,9% firms that do not comply contribution payment. Beside that, there is significant difference between membership history in health insurance with the firm compliance of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) contribution payment.
Read More
S-8624
Depok : FKM-UI, 2015
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rita Novianti; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Permanasari, Vetty Yulianti, Sinom Priyanti
S-8963
Depok : FKM UI, 2016
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Mega Dwi Rahayu; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Pujiyanto, Ina Hirina
Abstrak:
Pada tahun 2014, BPJS Kesehatan memiliki angka rasio klaim mencapai 104,73% sedangkan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok memiliki angka rasio klaim lebih dari 100% setiap bulannya pada tahun 2015. Kondisi ini mengartikan bahwa biaya klaim yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan premi yang diterima. Rawat Inap Tingkat Lanjut menjadi salah satu jenis pelayanan yang menerima biaya klaim paling besar untuk pemanfaatan pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berhubungan dengan besaran klaim rawat inap tingkat lanjut peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok Periode September 2014-September 2015. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dengan desain studi crosssectional. Data yang digunakan berasal dari data sekunder register klaim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur, lama hari rawat, diagnosis penyakit, severity level, kelas perawatan, tipe rumah sakit, jenis kepesertaan memiliki hubungan yang signifikan dengan besaran klaim rawat inap tingkat lanjut (p=0,0005), sedangkan jenis kelamin tidak ditemukan memiliki hubungan yang signifikan dengan besaran klaim rawat inap tingkat lanjut (p=0,579). Variabel yang paling berhubungan dengan besaran klaim rawat inap tingkat lanjut adalah variabel severity level 3. Kata Kunci: Besaran Klaim; Rawat Inap Tingkat Lanjut; Jaminan Kesehatan Nasional
In 2014, BPJS Kesehatan have claims ratios reached 104.73% while in BPJS Kesehatan Depok have claims ratios more than 100% per month in 2015. This condition means that the cost of claims incurred is greater than the premium income be accepted. Secondary Care Inpatient is one of the types of health services that receive the most claim costs for the utilization of health services. This research aims to examine the factors associated with the number of claims secondary care inpatient of participants National Health Insurance in BPJS Depok period September 2014- September 2015. This research is quantitative descriptive and applied cross-sectional design. Data were collect from secondary source, for example claims register data. The results showed that the age, length of stay, diagnosis of disease, severity level, care class, hospital type, the type of membership has a significant correlation with the number of the secondary care inpatient claims (p = 0,0005), whereas gender was not found to have a significant correlation with tthe number of the secondary care inpatient claims (p = 0,579). The variables most associated with the number of the secondary care inpatient claims are variable severity level 3. Keywords: Claims, Secondary Care Inpatient; National Health Insurance
Read More
In 2014, BPJS Kesehatan have claims ratios reached 104.73% while in BPJS Kesehatan Depok have claims ratios more than 100% per month in 2015. This condition means that the cost of claims incurred is greater than the premium income be accepted. Secondary Care Inpatient is one of the types of health services that receive the most claim costs for the utilization of health services. This research aims to examine the factors associated with the number of claims secondary care inpatient of participants National Health Insurance in BPJS Depok period September 2014- September 2015. This research is quantitative descriptive and applied cross-sectional design. Data were collect from secondary source, for example claims register data. The results showed that the age, length of stay, diagnosis of disease, severity level, care class, hospital type, the type of membership has a significant correlation with the number of the secondary care inpatient claims (p = 0,0005), whereas gender was not found to have a significant correlation with tthe number of the secondary care inpatient claims (p = 0,579). The variables most associated with the number of the secondary care inpatient claims are variable severity level 3. Keywords: Claims, Secondary Care Inpatient; National Health Insurance
S-9028
Depok : FKM-UI, 2016
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Hana Zakiyah; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Pujiyanto, Laksmi Damaryanti
Abstrak:
Read More
Latar Belakang: Gangguan kesehatan mental memberikan beban ekonomi signifikan secara global, dengan proyeksi kerugian mencapai USD 6 triliun pada tahun 2030. Di Indonesia, estimasi biaya langsung tahunan mencapai Rp87,5 triliun apabila seluruh invidiu dengan gangguan mental menjalani pengobatan rutin. Tujuan: Mengetahui besaran biaya dan faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya layanan kesehatan mental pada rawat jalan FKRTL Peserta JKN. Metode: Desain studi dengan potong lintang menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan 2024. Analisis dilakukan secara univariat dan bivariat terhadap 785.150 peserta aktif layanan kesehatan mental. Hasil: BPJS Kesehatan menanggung total biaya layanan kesehatan mental sebesar Rp3,4 triliun dalam satu tahun. Terdapat hubungan signifikan antara biaya layanan dengan usia, segmentasi peserta, jumlah diagnosis, frekuensi kunjungan RJTL, regional FKRTL, kepemilikan FKRTL, dan kondisi penyakit kronis. Kesimpulan: Biaya tertinggi ditemukan pada kelompok usia lanjut dan wilayah Regional 1, yang mencerminkan konsentrasi layanan serta akses yang lebih optimal. Temuan ini menyoroti pentingnya pemerataan dan pendekatan berbasis kebutuhan layanan kesehatan mental.
Background: Mental health disorders present a significant global economic burden, with projected losses reaching USD 6 trillion by 2030. In Indonesia, the estimated annual direct cost may reach IDR 87.5 trillion if all individuals with mental disorders undergo routine treatment. Objective: To identify the total cost and factors associated with mental health service expenditures in outpatient care at advanced referral health facilities (FKRTL) for JKN participants. Methods: This study uses cross-sectional design using the 2024 BPJS Kesehatan Sample Data. Univariate and bivariate analyses were conducted on 785,150 active mental health service users. Results: BPJS Kesehatan covered a total of IDR 3.4 trillion in mental health outpatient services within one year. There was a significant relationship between service costs and age, participant segmentation, number of diagnoses, outpatient visits frequency, advanced health facilities regional, advanced referral health facilities ownership, and chronic disease conditions. Conclusions: The highest costs were observed among the elderly and in Regional 1, reflecting a concentration of services and better access. These findings highlight the importance of equitable distribution and need-based approaches in mental health service financing.
Background: Mental health disorders present a significant global economic burden, with projected losses reaching USD 6 trillion by 2030. In Indonesia, the estimated annual direct cost may reach IDR 87.5 trillion if all individuals with mental disorders undergo routine treatment. Objective: To identify the total cost and factors associated with mental health service expenditures in outpatient care at advanced referral health facilities (FKRTL) for JKN participants. Methods: This study uses cross-sectional design using the 2024 BPJS Kesehatan Sample Data. Univariate and bivariate analyses were conducted on 785,150 active mental health service users. Results: BPJS Kesehatan covered a total of IDR 3.4 trillion in mental health outpatient services within one year. There was a significant relationship between service costs and age, participant segmentation, number of diagnoses, outpatient visits frequency, advanced health facilities regional, advanced referral health facilities ownership, and chronic disease conditions. Conclusions: The highest costs were observed among the elderly and in Regional 1, reflecting a concentration of services and better access. These findings highlight the importance of equitable distribution and need-based approaches in mental health service financing.
S-12051
Depok : FKM-UI, 2025
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Anne Aryanti; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Atik Nurwahyuni, Amila Megraini
Abstrak:
Read More
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan utilisasi rawat jalan tingkat lanjut peserta JKN pada anak yang merupakan pasien diabetes mellitus di Indonesia berdasarkan Data Sampel BPJS Kesehatan Kontekstual Diabetes Mellitus tahun 2015-2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain studi observasional yang bersifat cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling dan sampel merupakan seluruh data peserta JKN di Indonesia yang pernah didiagnosis diabetes mellitus di layanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut antara tahun 2015-2020. Penelitian ini menggunakan aplikasi olah data Stata. Sampel hasil pembobotan diperoleh sebesar 938 peserta Hasil penelitian diperoleh bahwa utilisasi rawat jalan tingkat lanjut peserta JKN pada anak yang memiliki penyakit diabetes mellitus di Indonesia tahun 2015-2020 sebagian besar diakses oleh peserta dengan jenis kelamin perempuan (80,65%), Jenis FKTP dokter umum (100%), kepemilikan FKRTL swasta (80,64% ), segmentasi kepesertaa PBI APBN (93,05%), hak kelas rawat III (83,53%), wilayah tempat tinggal regional 4 dan 5 (100%), dan memiliki penyakit penyerta (89,58%). Variabel yang memiliki hubungan secara signifikan dengan utilisasi rawat jalan tingkat lanjut adalah jenis FKTP, segmentasi kepesertaan, hak kelas rawat, wilayah tempat tinggal, dan penyakit penyerta. Dari hasil analisis didapatkan nilai Adjusted Odds Ratio (AOR) terbesar yaitu pada peserta yang memiliki penyakit penyerta 18,06 (95% CI: 11,01 – 29,62) yang menunjukkan bahwa peserta dengan penyakit penyerta memiliki peluang sebanyak 18,06 kali untuk melakukan utilisasi pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjut dibandingkan peserta yang tidak memiliki penyakit penyerta. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap pemanfaatan rawat jalan tingkat lanjut diabetes mellitus di Indonesia adalah penyakit penyerta.
This study aims to determine the factors associated with outpatient utilization of JKN participants in children who are diabetes mellitus patients in Indonesia based on the 2015-2020 Diabetes Mellitus Contextual BPJS Health Sample Data. This research is a quantitative study using an observational study design that is cross sectional. The sampling technique uses total sampling and the sample is all data on JKN participants in Indonesia who have been diagnosed with diabetes mellitus at Advanced Referral Health Facilities services between 2015-2020. This study uses the Stata data processing application. The sample of the weighting results was obtained for 938 participants. The results showed that the utilization of advanced outpatient care for JKN participants for children with diabetes mellitus in Indonesia in 2015-2020 was mostly accessed by participants with female sex (80.65%), FKTP types of general practitioners (100%), ownership Private FKRTL (80.64%), APBN PBI membership segmentation (93.05%), right to class III care (83.53%), region of residence regional 4 and 5 (100%), and have comorbidities (89, 58%). Variables that have a significant relationship with the utilization of advanced outpatient care are the type of FKTP, membership segmentation, treatment class entitlement, area of residence, and comorbidities. From the analysis results, the largest Adjusted Odds Ratio (AOR) value was obtained for participants who had comorbidities of 18.06 (95% CI: 11.01 – 29.62) which indicated that participants with comorbidities had 18.06 times the chance of making use of advanced outpatient health services compared to participants who do not have comorbidities. The results of the study concluded that the variables that most influenced the use of advanced diabetes mellitus outpatient care in Indonesia were comorbidities.
S-11390
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉