Abstrak: Penerapan keselamatan pasien di Rumah Sakit Setia Mitra belum berjalandengan optimal maka perlu pengukuran budaya keselamatan pasien tertutama dikalangan perawat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran persepsiperawat tentang budaya keselamatan pasien dan bagaimana penerapan sasarankeselamatan pasien di Rumah Sakit Setia Mitra. Penelitian deskriptif ini dilakukandengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Populasi adalah seluruh perawat yangada di Rumah Sakit Setia Mitra yaitu 77 perawat dengan sampel 68 perawat.Hasil penelitian menunjukkan persepsi perawat tentang budaya keselamatanpasien di Rumah Sakit Setia Mitra yaitu 72.1% baik. Dimensi paling banyakdipersepsikan baik yaitu dimensi operan sebesar 75% dan paling sedikitdipersepsikan baik adalah dimensi dukungan manajemen sebesar 1.5%. Secarastatistik usia (p value = 0.048), masa kerja (p value = 0.016) dan jabatan perawat (pvalue = 0.049) memiliki hubungan dengan persepsi perawat terhadap budayakeselamatan pasien (p<0.05). Pada penerapan sasaran keselamatan pasien yaitu55.15% memahami dengan baik bagaimana penerapan sasaran keselamatan pasien diRumah Sakit Setia Mitra. Disarankan agar tim keselamatan pasien yang ada lebihdioptimalkan tugas dan fungsinya sehingga budaya keselamatan pasien di rumahsakit dapat terus ditingkatkan.Kata Kunci : Budaya Keselamatan Pasien, Persepsi Perawat, Penerapan SasaranKeselamatan Pasien

---

it is necessary to measure patient safety culture especially among nurses.This study aims to describe the nurses perception about patient safety culture andhow the implementation of patient safety goals at Setia Mitra Hospital. Thisdescriptive research conducted with quantitative and qualitative approaches.Population in this study is all nurses in Setia Mitra hospital that consist of 77 nurseswith sample 68 nurses.The result of study shows the nurse's perception about patient safety in SetiaMitra hospitals is 72.1% good. Dimension with the most good nurse perception ishospital handoffs and transitions dimension by 75% and at least perceived good ismanagement support dimension of 1.5%. Statistically, age (p value = 0.048), workperiod (p value = 0.016) and the level of nurses (p value = 0.049) have arelationship with the nurses perception on patient safety culture (p <0.05). In theimplementation of patient safety goals in Setia Mitra Hospital, namely 55.15% with agood understanding. It is recommended that patient safety team in the Setia MitraHospital further optimized its duties and functions so that the patient safety culture inhospitals can be improved.Keywords : Patient Safety Culture, Nurse Perception, Patient Safety Goal.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komite medik dalam tata kelola klinis rumah sakit era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Provinsi Jambi pada tahun 2016. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai Desember 2016 di tiga RSUD kelas C dengan pendekatan studi kualitatif. Teknik untuk memperoleh data adalah dengan wawancara mendalam, telaah dokumen dan focused group discussion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite medik secara umum belum berperan optimal dalam tata kelola klinis rumah sakit era JKN pada RSUD Kelas C Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, baik dari sisi struktur, proses maupun output meskipun ada pula peran dan fungsi Komite Medik yang telah tertunaikan dengan baik. Kinerja Komite Medik sudah cukup optimal dilihat dari aspek sumber daya dan struktur organisasi. Komite Medik belum berperan optimal dalam proses kredensialing, pemeliharaan mutu profesi dan penjagaan disiplin/etika profesi. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional memberi pengaruh baik terhadap peran komite medik dalam tata kelola klinis rumah sakit, karena terdapat beberapa regulasi atau peraturan pelaksana tentang JKN yang terintegrasi dengan peran komite medik, khususnya pada aspek kendali mutu kendali biaya. Peningkatan kompetensi, etika dan disiplin profesi medik serta peningkatan kapasitas pengurus Komite Medik maupun Direktur Rumah Sakit merupakan upaya yang dapat meningkatkan peran Komite Medik. Demikian juga halnya dengan pengelolaan organisasi dan penyempurnaan regulasi terpadu terkait tata kelola klinis rumah sakit era JKN. Kata kunci: Komite Medik, tata kelola klinis, RSUD, Era JKN This research aims to know the role of the medical committee in the hospital clinical governance of National Health Guarantee (JKN) era on Regional Government Hospital (RSUD) in Jambi Province in the year 2016. The research done on September until December 2016 in three RSUD class C with qualitative study approach. The technique to obtain data is with the in-depth interviews, examine the document and focused group discussions. The results of the study showed that the medical Committee in general has not been optimal role in clinical governance JKN era hospital on RSUD Class C District in the Province of Jambi, from the sides of the structure, process and output even though there is also the role and function of the Medical Committee that has been obeyed well. The performance of the Medical Committee for optimal enough already seen from the aspect of the resources and organizational structure. Medical Committee has not been optimal role in the process of credensialing, keeping the quality of the profession and the guard discipline/professional ethics. JKN system has a good influence on the role of medical committee in the hospital clinical governance because there are some regulation or implementing regulations about JKN integrated with the role of the medical committee, especially in the aspect of cost control quality control. Competency Improvement, the ethics and discipline of the Medical profession and the improvement of the capacity of the Medical Committee and the Director of the hospital is an effort that can increase the role of the Medical Committee. So also with the management of the organization and enhancements to the integrated regulations related to the hospital clinical governance JKN era. Key Words: Medical Committee, clinical governance, Regional Government Hospital (RSUD), JKN Era

Abstrak: Sejak beralih menjadi rumah sakit yang sepenuhnya melayani pasien COVID-19, RSUD Jati Padang sudah mengubah tata kelolanya dan memiliki strategi dengan membuat beberapa kebijakan berupa surat keputusan direktur, standar prosedur operasional, pengaturan zonasi, hingga mengubah alur layanan untuk mencegah penularan COVID-19 pada tenaga kesehatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa tata kelola RSUD Jati Padang yang telah diterapkan dalam mencegah penularan COVID-19 pada tenaga kesehatannya, Penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui telaah dokumen, observasi, wawancara mendalam, dan terakhir focus group discussion dengan manajemen RSUD Jati Padang. Terjadi perubahan dalam tata kelola RSUD Jati Padang sejak melayani pasien COVID-19. Strategi menghadapi perubahan sudah dilakukan secara administratif, alur pelayanan hingga pemenuhan sarana yang dibutuhkan. Masih terdapat hal yang perlu peningkatan dalam penerapan tata kelola di RSUD Jati Padang yaitu komunikasi tentang kebijakan internal antara manajemen dan petugas di RSUD Jati Padang, kedisiplinan petugas, dan menambah sarana untuk meningkatkan pencegahan penularan COVID-19 pada tenaga kesehatan. Tindak lanjutnya ialah meningkatkan komunikasi terkait kebijakan yang ada, membentuk tim supervisi yang bertanggung jawab pada pimpinan, meningkatkan koordinasi antar unit dan menyusun kebijakan terkait yang belum dimiliki rumah sakit. Selain itu juga pemenuhan sarana dan prasarana dan pemberian reward and punishment untuk karyawan dalam meningkatkan kedisplinannya.

---

Since turning into a hospital that fully serves COVID-19 patients, the Jati Padang Hospital has changed its governance and has a strategy by making several policies in the form of a director's decree, standard operating procedures, zoning arrangements, to changing the flow of services to prevent COVID-19 transmission in health workers. The purpose of this study was to find out what the governance of the Jati Padang Hospital has been in preventing the transmission of COVID-19 to its health workers. This research was conducted qualitatively through document review, observation, in-depth interviews, and finally a focus group discussion with the management of the Jati Hospital. field. The results of this study obtained changes that have occurred in the governance of the Jati Padang Hospital since serving COVID-19 patients. The strategy is carried out administratively, service flow to the fulfillment of the required facilities. There are still several things that need improvement, namely communication about internal policies between management and officers at the Jati Padang Hospital, officer discipline, and the fulfillment of facilities to increase the prevention of COVID-19 transmission to health workers. Follow-up that can be done in the short term is to improve communication related to existing policies, form a supervision team that is responsible to the leadership, improve coordination between units and formulate related policies that are not yet owned by the hospital. For the long-term follow-up related to the budget, namely the fulfillment of facilities and infrastructure and the provision of rewards and punishments for employees in improving their discipline

Abstrak: Tata kelola klinis merupakan kerangka organisasi yang bertujun untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Penelitian ini membahas tentang tata kelola keselamatan pasien menggunakan kerangka tata kelola klinis. Tingginya angka kejadian KTD dan KNC di rawat inap, menjadikan tata kelola keselamatan di RSUD Koja menjadi tidak optimal. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan kepemimpinan klinis sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal pengarahan dan pengawasan belum optimal, pelaksanaan audit medis sudah dilaksanakan dengan baik dan optimal, kepatuhan penggunaan Clinical Pathway masih belum maksimal dan kurang sosialisasi, belum terlaksananya kegiatan evaluasi terhadap penerapan pelatihan dan pendidikan di RSUD Koja. Hasil penelitian menyarankan bagi pihak manajemen untuk meningkatkan kegiatan supervisi dan monitoring, meningkatkan sosialisasi CP, melakukan evaluasi terhadap penerapan pelatihan dan pendidikan di RSUD Koja

Abstrak: Rumah Sakit sebagai sebuah institusi perlu menerapkan good corporategovernance dan good clinical governance dalam meningkatkan mutupelayanannya secara berkesinambungan. Badan Layanan Umum (BLU) adalahinstansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanankepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpamencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsipefisiensi dan produktivitas. Pemerintah menyadari perlunya keleluasaan praktikberbisnis yang sehat di berbagai instansinya, sehingga telah mengeluarkanPeraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 (PP 23/2005) mengenai PengelolaanKeuangan BLU dan mengijinkan penerapannya dapat dilaksanakan di berbagaiinstansi pemerintah termasuk Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan mengevaluasitata kelola pada 4 (empat) Rumah Sakit Vertikal Kelas A di Jawa dan Bali.Terdapat perbedaan implementasi pada ke 4 (empat) RS Vertikal tipe A di Jawadan Bali yang diteliti. Perbedaan tersebut adalah perbedaan pencapaiankelengkapan persyaratan dokumen tata kelola serta perbedaan pada 4 (empat)unsur tata kelola BLU sesuai PP 23/2005 yang meliputi 12 (dua belas) faktorterkait peningkatan mutu pelayanan menurut skema Donabedian dan Glickman,yaitu budaya korporat, penetapan BLU, hospital by laws, Renstra & RBA,pengembangan layanan, pengadaan barang & jasa, standar pelayanan, penetapantarif, pejabat pengelola, penetapan remunerasi, kepegawaian, pembinaan &pengawasan.Perlunya peningkatan pemahaman pejabat pengelola satuan kerja, peningkatankualitas pembinaan dan pengawasan, pembentukan pengelola khusus BLU diKementerian Kesehatan, pembentukan tim terpadu yang melibatkan seluruhpemangku kepentingan. Diperlukan juga perubahan budaya organisasi, seleksi &evaluasi RS BLU, pemenuhan syarat kelembagaan BLU, reward & punishment,peraturan yang jelas, rencana strategis & rencana bisnis anggaran yang sesuai.Kebijakan publik yang tepat sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilansuatu negara dalam mencapai tujuannya.Kata kunci:Good corporate governance, RS BLU, 4 RS vertikal tipe A, evaluasi, PP 23/2005.

Abstrak: Keterlambatan pengajuan klaim BPJS berakibat pada turunnya cashflow rumahsakit. Proses klaim saat ini berjalan tidak efisien dan efektif. Tujuan daripenelitian ini adalah mendapatkan hasil analisis dan usulan perbaikan alur prosesdokumen klaim BPJS pasien rawat jalan dengan menerapkan konsep LeanHospital. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif inimengobservasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dokumen klaimsebelum diberikan kepada verifikator BPJS serta melakukan wawancaramendalam, observasi proses, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkanterjadi waste terbesar di unit mobilisasi dana yaitu selama 32,5 hari 18,8 menitdalam penyelesaian dokumen klaim. Jenis waste terbanyak adalah waiting dantransportation. Berdasarkan VSM diketahui Lead Time dari proses klaim saat iniadalah 33,9 hari. Usulan perbaikan yang diberikan dari penelitian ini adalahdengan optimalisasi tim Casemix yang baru saja dibentuk, sehingga lead timepengerjaan klaim yang dibutuhkan menjadi 6,44 menit. Standardisasi kerja danpenilaian kinerja berupa KPI, IKI, dan IKU dinilai perlu diterapkan agar kinerjapetugas menjadi optimal.
Kata Kunci: Lean Thinking, BPJS, klaim, value added activity, non value addedactivity, waste

---

Delay in the submission of BPJS claims resulted in decreasing hospital cash flow. The currentclaim process is not efficient and effective.The objective of this reseach is to analize and proposeimprovement in the claim process by applying Lean Hospital concept. This research usedquantitative and qualitative approaches to observed the time required to complete the claimprocess before submitted to the BPJS verificator and also have an in-depth interview, observe theprocess, and document review. The result showed most waste happened in mobilisasi dana unitfor 32.5 days 18.8 minutes in the settlement BPJS document claims. Based on Value StreamMapping, Lead Time of the claim process at this time is 33.9 day. Most types of waste arewaiting and transportation. Proposed improvement provided from the study is to optimizing thecasemix team which newly formed. By optimizing the casemix team, Lead Time required tocomplete the claims process is 6.44 minutes. Standardize work and performance appraisal (KPI,IKI, and IKU) consider to apply to reach employee best performance.
Keywords: Lean Thinking, BPJS, claim, value added activity, non value added activity, waste