Abstrak: Kebijakan DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kefarmasian bertujuan untuk membantu daerah dalam pencapaian target prioritas nasional, dalam hal ini mencapai ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas serta Instalasi Farmasi yang memenuhi standar manajemen pengelolaan obat. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2018. Penelitian dilakukan secara mix method, penelitian kuantitatif dilanjutkan dengan penelitian kualitatif menggunakan kerangka teori Chemma-Rondinelli. Kuesioner dikumpulkan menggunakan aplikasi online dari 212 Kab/Kota di seluruh Indonesia. Wawancara mendalam dilakukan kepada para pembuat kebijakan di pusat dan pelaksana DAK di daerah. Hasil penelitian menyatakan bahwa Implementasi DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2018 telah berjalan baik namun masih terkendala dalam kualitas data dukung, penyaluran dan pemanfaatan DAK, kepatuhan dan ketepatan pelaporan serta realisasi anggaran yang belum optimal. Pada kondisi lingkungan kebijakan masih terdapat permasalahan pada pelaksanaan pengadaan obat melalui e-catalog serta aplikasi pelaporan yang kurang fleksibel dan sering bermasalah. Komunikasi dan koordinasi antar organisasi di daerah serta jejaring pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan. Sosialisasi kebijakan terkait DAK masih bersifat sektoral. Standarisasi prosedur perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi telah tersedia. Dukungan Pemda dan Pemerintah terhadap DAK sangat baik. Adanya PMK terkait penyaluran DAK secara pertahap yang disesuaikan dengan kinerja masih dianggap menyulitkan daerah. Sebagian besar responden telah memiliki sarana dan prasarana yang terdapat di Juknis. Untuk itu perlu ditelaah kembali menu yang dapat diadakan melalui DAK. Alokasi DAK masih dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Karakteristik organisasi pelaksana berhubungan signifikan berkekuatan lemah dan berpola positif dengan kinerja implementasi DAK. Komunikasi internal Dinkes serta komitmen pelaksana terhadap DAK sangat baik. Namun sebagian besar pelaksana masih merasa kesulitan melaksanakan DAK. Terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya kebijakan serta karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2018. Hal yang perlu ditingkatkan adalah kualitas pelaksana melalui pelatihan, jejaring pusat dan daerah serta perbaikan pengadaan obat melalui sistem e-catalog

---

Specific Allocation Grant (DAK) for Pharmaceutical Services aims to support districts in accordance with the national priority targets, in this case achieving the availability of medicines and vaccine in Puskesmas as well as Pharmaceutical Installations that should meet the drug management standards. This thesis aims to analyze the implementation of DAK for Pharmaceutical Services in 2018. This study was a quantitative research followed by a qualitative research using the framework of the Chemma-Rondinelli theory. Questionnaires were collected using online applications from 212 districts throughout Indonesia. In-depth interviews were conducted with policy makers and DAK implementers. The results of the study state that DAK Implementation for Pharmaceutical Services in 2018 was performed well but still constrained in the quality of supporting data, distribution and utilization of DAK, compliance and accuracy of reporting as well as the budget realization that has not been optimal. In the environmental conditions, there are some problems in the implementation of drug procurement through e-catalogs and reporting applications that are not flexible. Communication and coordination between organizations in the districts are need to be improved. Policy disemination related to DAK is still sectoral. Standardization of planning, implementation and evaluation procedures are available. The effectiveness of the central and regional networks still needs to be improved. The local and central government are supporting DAK. Regulation related to DAK distribution is considered difficult for the districts. Most of the respondents were reported already have facilities and infrastructure from DAK. The DAK allocation is not in accordance with districts needs. The characteristics of implementing organizations are significantly correlated with positive and weak strength with the DAK implementation. Internal communication and implementers commitments to DAK are very good. However, most implementers found that DAK implementation is difficult. There is a significant correlation between environmental conditions, relationships between organizations, policy resources and characteristics of implementing organizations. Things that need to be improved are the quality of the implementers through training, the network between the central and local goverment and drug procurement through the e-catalog system

Abstrak:

Pembangunan di bidang kesehatan terlihat belum merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah Kabupaten Batanghari, hal ini dapat diketahui dari rendahnya alokasi pembiayaan bidang kesehatan dalam APBD Kabupaten Batanghari Tahun 2006 sebesar 6,50 % dan 08111111 2007 sebesar 6,22 % dari total APBD, dan mempakan urutan ke lima dalam alokasi anggaran sedangkan dalam dokumen perencanaan prioritas nomor dua dalam pcmbangunan daerah. Hal ini menunjukkan masih klmmgnya kesadaran para (aktor/Stakeholders) yang terlibat dalam penentuan alokasi anggaran kesehatan akan pentingnya ani pembangunan bidang kesehatan sedangkan masalah-masalah kesehatan di Kabupaten Batanghari masih sangat kompleks terlihat dari rcndahnya indikator derajat kesehatan masyarakat. Tujuan dalam penclitian ini adalah diketahuinya tahapan proses penyusunan anggaran pembangunan bidang kcsehatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi menetapkan alokasi anggazan bidang kesehatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Batanghari. Pcnclitian dilakukan dengan menggunakan desain peneljtian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menguraikan tahapan proses penyusunan anggaran pembangunan bidang kesehatan dalam APBD dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari hasil penelitian dikeiahui bahwa proscs pcnyusunan dan penetnpan APBD di Kabupaten Batanghari, proses perencanaan yang bersifat politik, teknokratik dan top-down lebih besar pcngamhnya dibanding proses partisipaiif dan bottom-up. Faktor-faktor aktor yang mempengaruhi adalah peran, komitmen, kekuatan/kekuasaan dan kepentingan. Tugas pokok dan iimgsi para aktor dalam proscs penyusunan anggaran ini kemudian rncrupakan dasar untuk mengetahui kekuatan dan kekuasaan dai alctor dalam mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran kesehatan. Para aktor yang terlibat ini kcmudian dikelompokkan menjadi 3 kriteria, yakni sebagai penanggung jawab/ketua, sebagai anggota nm yang menglcoordinasikan, merumuskan dan mengevaluasi usulan kegiatan/program serta sebagai penyuslm perencanaan dan menyampaikan usulan rencana. Komitmen para aktor yang terlibat dalam proses pcnyusunan anggaran terhadap sektor masih rendah. Pam aktor memiliki kepentingan dalam pembangunan kesehatan karena pembangunan kesehatan mcmiliki kerterkaitan yang erat dimana keberhasilan pcmbangzman keschatan adalnh juga merupakan keberhasilan program pembangunan lainnya. Diharapkan nantinya dalam pelaksanaan proses penyusunan anggaran pembangunan kesehatan oleh dinas kesehatan selalu memperhaiikan kaidah-kaidah penyusunan perencanaan yang baik, perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas para petugas perencanaan. Mengingat besarnya pengaruh para aktor dalam menentukan kebij akan alokasi biaya pembangunan kesehatan dalam APBD, malca perlu dilakukan advokasi secara intensif dan berkelanjutan kepada para aktor serta melakukan koordinasi yang baik dengan unit instansi yang terkait. Mengingat APBD adalah mempakan penjabamn dari upaya-upaya program pembangunan yang sasarannya adalah kesejahteraan rakyat, untuk ilu dalam penyusunan anggaran agar selalu melibatkan unsur dad masyarakat. Pembangunan kcschatan adalah hak azasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa, untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah memberi porsi yang lebih besar untuk pendanaan bidang kesehatan dalam APBD.

---

Development in the health field seems not to be the tirst priority in Batanghari Regency Development. It can be seen from the low budget allocation for the health field in Regional Budget of Batanghari Regency in 2006 6,50%, 2007 6,22% of Regional Budget. This is an indicator of low awareness of stakeholders on the importance of health sector, whereas health problems in Batanghari Regency are still complicated because of low quality of health service. The objective of this research is to know the process stages of making planning and development budgeting in the health field and any factor that influence stakeholders to decide budget allocation for health tield in Regional Budget of Batanghari Regency. This research uses qualitative method design. This method objective is to describe or to explain the process stages of making planning and development budgeting in the health field in Regional Budget of Batanghari Regency and any influencing factors. In this research found that the process stages of making planning and development budgeting in the health field in Regional Budget of Batanghari Regency do not yet meet standardized rules. Stakeholders who involved in making planning and development budgeting in the health in Regional Budget of Batanghari Regency are still dominated by the government (local government). The main task of tirnction of stakeholders in making and development budgeting in the health field can be classiiied into three groups. The understanding about health of stakeholders who involved in making planning and budgeting is still general; stakeholders in the health field because health development has interweave relation, that is the success of health field is the success of other fields as well; most of the stakeholders point of view in the health field are neutral. They said that health building is the priority, but in other side, they said that other fields out of health field also became the priority. Hopefully, in the coming future in making planning and development budgeting in the health field always consider standardized rules, quality and quantity improvement of planning makers, supporting of fund, facility, and means to support planning implementation. Because of the strong influence of stakeholders in deciding budget allocation for health development in Regional Budget, intensive and survival advocate is quite necessary for stakeholders and good coordination with other related institutions. Regional Budgets is the breakdown of development planning and social welfare is the target. For that reason, in making planning and budgeting should involve society. Health development is as human rights and investment for the success of development. Thus, local govemment should allocation more budget for the health in Regional Budget.

Abstrak: Penyakit campak masih menjadi permasalahan global sebagai penyebab seperempat kematian pada anak-anak, dan tesis ini bertujuan menganalisis pembentukan PMK No.42 Tahun 2013 dengan mempertimbangkan kebijakan internasional dan aspek lainnya, menggunakan segitiga analisis kebijakan. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen dilakukan di Kementerian Kesehatan, mitra, dan pelaksana program.Pembentukan kebijakan nasional imunisasi campak dipengaruhi oleh faktor diantaranya para pembuat kebijakan, lingkungan kebijakan, strategi penyelenggaraan imunisasi dan proses pembuatan keputusan. Lingkungan kebijakan merupakan faktor yang paling mempengaruhi, terutama aspek politik-ekonomi. Persepsi, peran dan komitmen dari para pembuat kebijakan mempengaruhi proses pembuatan keputusan kebijakan nasional imunisasi campakterhadap strategi penyelenggaraan imunisasi yang dipilih.Kata kunci:Pembentukan Kebijakan, Imunisasi, Campak.

---

Measles remains a global problem as the cause of a quarter of deaths in children, and thisthesis aims to analyze the formation of PMK 42 in 2013 to consider international policies andother aspects, using policy analysis triangle. Qualitative approach with in-depth interviewsand document review conducted at the Ministry of Health, partners, and implementingprograms. The formation of a national measles immunization policy is influenced by factorssuch as policy makers, environmental policy, strategy and implementation of immunizationdecision-making process. Environmental policy is a factor that most affects, especially thepolitical and economic aspects. Perception, the role and commitment of policy makersinfluencing national policy decision-making process of immunization against measlesimmunization implementation strategy chosen.Keywords:Policy formation, Immunization, Measles.

Abstrak:

Abstrak: Tesis ini menjelaskan implementasi PermendesPDTT nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa terkait stunting di Desa Tompe Kabupaten Donggala tahun 2019 secara evaluasi formatif dan sumatif. Penelitian non-eksperimental metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan cross sectional. Hasil penelitian menujukkan Implementasi PermendesPDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa terkait stunting dalam hal input, proses, dan outputnya belum efektif dan efisien. Intervensi stunting yang dilakukan juga sesuai pedoman serta masih banyak terdapat hambatan. Oleh karena itu, harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen dan lapisan masyarakat desa serta perlunya sosialisasi terhadap peraturan tentang dana desa dan pedoman stunting.

---

This thesis explains the implementation of ministrial regulation No.16/PermendesPDTT/2018 concerning the priority of using village funds related to stunting in Tompe Village, Donggala District in 2019 through formative and summative evaluation. This non-experimental research is a qualitative method with a crosssectional and case study approach. The results of this study showed that the implementation of ministrial regulation No.16/PermendesPDTT/ 2018 concerning the priority of using village funds related to stunting in terms of inputs, processes and, outputs are not yet effective and efficient. Stunting interventions are also carried out according to the guidelines and there are still many obstacles. Therefore, it must involve the active participation of all components and levels of village society as well as the need to socialize the regulations on village funds and stunting guidelines

Abstrak:

Pembangunan di bidang kesehatan terlihat belum merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah Kabepateo Musi Rawas., hal ini dapat diketahui dari rendahnya alokasi pembiayaan bidang kesehatan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas (tahun 2002-2006) yaitu rata-rata sebesar 7,9 % darl total APBD, yang menunjukkan masih kurangnya kesadaran para pemangku kepentingan (Stake/wider) akan pentingnya arti pembangunan sektor kesebatan sedangkan ·masalah-masalah kesehatan di Kabupaten Musi Rawas masih sangat kompleks terlihat darl rendahnya indikator derajat kesehatan sedangkan unsur diluar pemerintah seperti organisasi - organisasi kemasyarakatan belum ataUu tidak dilibatkan. Unsur organisasi kemasyarakatan yang membidangi kesehatan di Kabupaten Musi adalah Forum Musi Rawas Sehat 2008. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan bidang kesehatan dapat dikelompokkan menjadi 3 kriteria, yakni sebagai penanggung jawab ketua, sebagai anggota tim yang mengkoordinasikan, merumuskan dan mengevalusi usulan kegiatan/program serta sebagai penyusun perencanaan dan menyampaikan usulan rencana Pemahaman para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggamn masih berbentuk pemahaman umum tentang kesehatan, para pemangku kepentingan memiliki kepentingan dalam pembangunan kesehatan karena pembangunan kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dimana keberhasilan pembangunan kesehatan adalah juga merupakan keberhasilan program pembangunan lainnya. Sebagian besar posisi para pemangku kepentingan dalam penyusunan dan penganggaran pembangunan bidang kesehatan adalah netml yaitu menyatakan Pembangunan kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keherhasilan pembangunan bangsa, untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah memheri porsi yang lebih besar untuk pendanaan sektor kesehatan dalarn APBD.

---

 

Development in the healih field seems not to be ihe first priority in Musi Rawa Regency Developmeot. It can be seen from the low budget allocation for the healih field in Regional Budget of Musi Rawa Regency (in 2002 -2006), average 7.9"/o of Regional are still dominated by the government (local government). The main task of function of stakeholders in making planning and development budgeting in the health field can be cla!iSified into three groups. The understanding about health of stakeholders who involved in making planning and budgeting is still general; stakeholders have interests in the health field beeause health development has interweave relation, that is the success of health field is the success of other fields as well; most of the stakeholders' point of view in the health field are neutral.They said that health building is the priority, hut in other side, they said that other fields out of health field also beeame the priority. Hopefully, in the coming future in making planning and development budgeting in the health field always consider standardized rules, quality and quantity improvement of plaoning makerS, supporting of fund, fucility, and means to support planning implementstion. Because of the strong inlluence of stakeholders in deciding budget allocation for health development in Regional Budget, intensive and survival advocate is quite necessary for stakeholders and good coordination with other related institutions. Regional Budget is the bmakdown of development planuing and social welfare is the target. For that reason, inmaking planning and budgeting should involve society.