Hasil Pencarian :: Kembali

  1. Beranda
  2. Hasil Pencarian
 Pencarian Spesifik
Ditemukan 34710 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Sawidjan; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Anhari Achadi, Kusdinar Achmad, Edi Suranto, Utik Indrawati
Abstrak:
Persalinan di desa yang ditolong oleh Bidan telah menjadi 36,4% atau lebih dari dua kali lipat, dalam 10 Tahun terakhir, tetapi persalinan yang ditolong Dukun masih 55,81% atau hanya turun sekitar 26%. Sejak Tahun 1994 dilakukan penempatan Bidan di desa dengan status Pegawai Tidak Tetap (Bidan PTT), dengan masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpatijang dua kali, masing-masing paling lama 3 (tiga) tahun. Hingga Tahun 2000 telah terjadi pengurangan hampir 10 % dari jumlah Bidan yang telah ditempatkan di Desa. Bidan PTT secara bertahap mulai Tahun 2002/2003 akan meninggalkan desa dalam jumlah yang besar, karena semua Bidan PTT angkatan pertama (penempatan Tahun 1994/1995) telah menyelesaikan 3 (tiga) Tahun masa bakti dan perpanjangan masa bakti dua kali tiga tahun. Diperhitungkan bahwa sebelum memasuki Tahun 2010 semua Bidan PTT ( Tahun 2001 masih 35.335 orang) akan menyelesaikan masa bakti dan perpanjangan masa baktinya. Masalah yang dihadapi adalah belum adanya model pendayagunaan Bidan PTT Pasca Masa Bakti (PM-B). Suatu model pendayagunaan Bidan PTT PM-B yang dapat memenuhi kebutuhan Bidan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan Rancangan Model pendayagunaan Bidan PTT PM-B sebagai Bidan Mandiri di Desa (BM-D) pada Kabupaten Bogor, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bogor dapat terpenuhi, terutama pelayanan kebidanan, demikian pula kebutuhan BM-D juga dapat dipenuhi. Penelitian ini dilakukan melalui survei, diskusi kelompok terarah, dan wawancara mendalam. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Bidan PTT masih bersedia mengabdi sebagai BM-D, yaitu Bidan PTT PM-B yang tetap melaksanakan tugas di desa yang dipilihnya sendiri, tanpa memperoleh gaji bulanan. Bidan yang bersangkutan harus bertempat tinggal di desa. Penempatannya di desa tersebut disetujui oleh pihak desa dan Dinas Kesehatan Kabupaten, dan ditetapkan dengan surat keputusan. Sebagai bagian dari sistem pelayanan puskesmas, BM-D memperoleh hak dan kewajiban seperti Bidan PTT kecuali gaji, berhak atas bimbingan teknis kebidanan, pelatihan teknis kebidanan, dan kesempatan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dalam melaksanakan tugasnya diberikan dukungan biaya operasional, dan memperoleh perlindungan dalam melakukan praktek sebagai bidan, memperoleh dukungan dari masyarakat tergantung kepada bidan yang bersangkutan. Untuk mendukung terwujudnya Model tersebut masih diperlukan dukungan legalitas. Dukungan tersebut diharapkan dapat diperoleh setelah pihak-pihak terkait memperoleh informasi yang jelas tentang besamya permasalahan yang dihadapi dalam mempertahankan agar tetap ada bidan di desa, dikaitkan dengan hasil yang dapat dicapai, yaitu derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Disarankan agar Bidan PTT berusaha mendorong pihak terkait untuk mewujudkan model BM-D, untuk kemudian bersedia menjadi BM-D. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogar harus melakukan persiapan untuk melakukan advokasi mengenai besaran masalah yang berkaitun dengan upaya mempertahankan bidan agar tetap bertugas di desa, mempersiapkan dukungan legalitas yang diperlukan dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung rencana pendayagunaan BM-D. Departemen Kesehatan diharapkan dapat memastikan agar diperbolehkan memanfaatkan gaji Bidan PTT untuk membayar BM-D selama mereka bertugas, dan melakukan percepatan penyiapan infrastruktur penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) agar BM-D dapat meningkatkan jenjang pendidikannya, sekaligus tetap dapat melayani masyarakatnya.
Delivery babies that is helped by professionals (Midwives) in village increased to 36,4% or more than twice in past 10 years, but unfortunately traditional healer among the villagers still popular; Delivery babies that is helped by them still 55,81 %or decreased only 26 %. Since 1994, the system has changed, placement of midwives in village also have been changed too into new system named Non-Permanent Staff (PTT). The program gives chance to the new midwives to serve the fatherland for 3 years and can be prolonged twice for every 3 years. But up to year 2000 non-permanent midwives staff has decreased for 10 %, and in year 2002 I 2003 all the nonpermanent midwives staff will gradually ended the program, so it is predicted by the year 2010 there is no more non-permanent midwives staff working in village. Because of that, Government will face the new problem. Till now there is no model of making efficient use of post services non-permanent midwives staff, a model that can fully the needs of villagers and more efficient and effectively for the post services non-permanent midwives staff The objective of this research is to produce the blueprint of making efficient use of the post services non-permanent midwives staff into Self Reliance Midwife In Village in Bogor District in order to achieve the best health services especially the midwifery services. This research will do with surveys, group - discussions and interviews. It can be concluded that most of the post services non-permanent midwives staff still be ready to serve the fatherland after finishing their program as the Self Reliance Midwife In Village. They still can work as a midwife in the village on their own choice under the regulation and the permission of the head of District Health Office and the Head of Village but without have salary from the Government. For the service, they provide is a part of Health Center services. As long as they give the services they still protected by the law. They have the right and obligatory and operational cost for services. They have opportunity to do training and have higher education. In order to have better blueprint on making Self Reliance Midwives more efficient, legality support is needed. It is to be hoped that Bogor District Health Office prepared advocacy to other sector for better understanding, so the village still have the midwife and the degree of health in village will optimal especially the midwifery services, and the other sectors will fully support the production of the blueprint. More over, the Ministry of Health should give permission to use the salary of non-permanent midwife staff for paying the Self Reliance Midwife In Village that is to write on the regulation, and preparing the infrastructure for long distance education for the Self Reliance Midwife In Village, so they can have higher education and also give the health services to the village people especially for the midwifery services.
Read More
T-1187
Depok : FKM-UI, 2001
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
☉
cover
Alex Iskandar Hajar; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Purnawan Junadi, Bambang Iswantoro, Tjie Anita Payapo
Abstrak:
Indikator dalam menilai derajat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dimana Indonesia dalam hal ini menempati urutan ke 3 dibawah Kamboja diantara 10 Negara-negara ASEAN dan urutan ke 5 dibawah RRC diantara 10 negara-negara di Asia. Dalam permasalahan tersebut Departemen Kesehatan dihadapkan pada fenomena yang kontradiktif di satu pihak AKI dan AKB harus diturunkan dan dipihak lain formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengangkatan bidan sebagai salah satu personil yang memiliki kompetensi dalam menurunkan angka tersebut sangat terbatas, sehingga dibuatlah suatu upaya terobosan, berupa pengangkatan tenaga bidan dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ditempatkan di desa-desa. Dengan demikian maka terdapat dua jenis tenaga bidan di lingkungan Depatemen Kesehatan dengan status yang berbeda. Sebagai suatu kebijakan pemerintah maka penulis menganggap perlu diteliti untuk dijadikan sebagai bahan kajian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai April 2001 dengan responden meliputi seluruh bidan yang ada di Daerah Kabupaten Lampung Utara (sebanyak 168 orang, terdiri dari 71 bidan PNS dan 97 bidan PTT). Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah Derskriptif dengan rancangan Cross Sectional sedangkan teknik pengumpulan data, untuk data primer adalah dengan menggunakan kuesioner terbuka (open ended question) sedangkan untuk data sekunder berupa laporan kegiatan program KIA dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara. Dari penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil-hasil sebagai berikut : Bila dilihat secara perkelompok yaitu kelompok bidan PNS dan bidan PTTdari semua variabel yang ada (umur, masa kerja, status perkawinan, penghasilan, pelatihan dan supervisi) tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Akan tetapi bila dilihat secara gabungan atau dengan tidak melihat status kepegawaiannya apakah bidan PNS atau bidan PTT maka variabel yang berhubungan adalah variabel umur, masa kerja, penghasilan dan supervisi). dengan p value < 0,05 Sedangkan variabel yang tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna.adalah status perkawinan. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka disarankan : Kepada institusi berwewenang, perlu adanya penambahan insentif hingga mencapai jumlah rata-rata (Rp. 884.000.-) sehingga diharapkan dapat memberikan daya ungkit terhadap para bidan dalam penampilan kinerjanya sesuai dengan standar demikian juga untuk pelatihan dan supervisi hendaknya perlu lebih ditingkatkan. Kepada penyelenggra Program Pendidikan bidan, hendaknya para calon bidan dibekali dengan kompetensi yang lebih berorientasi pada kualitas sehingga bidan yang dihasilkan memang telah cukup mampu dalam menangani masalah kebidanan. Kepada bidan-bidan senior, diharapkan bersedia untuk mebagi pengalaman dan pengetahuan (transfer of knowledge) baik bentuk formal melalui diskusi ilmiah (seminar). Sedangkan untuk bidan yunior, agar senantiasa mau mengembangkan diri sehingga dapat menambah wawasan, khususnya dalam masalah KIA karena bidan merupakan tenaga terdepan dalam upaya penurunan AKI dan AKB. Kepada peneliti lain, selain dengan pendekatan kuatitatif juga digunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil penelitian yang diperoleh tidak hanya dapat menjelaskan/ membuktikan secara statistik tetapi juga dapat mengungkapkan secara kualitas (lebih mendalam) mengenai temuan-temuan dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, dalam melakukan penelitian serupa hendaknya menggunakan metoda khususnya alat pengumpul data (instrument) dan variabel yang lebih tajam sehingga mampu menggali fenomena yang ada secara lebih akurat.
Comparative analysis of Civil Servant (PNS) and Non Permanent Employee (PTT) Midwife's performance and determinant factors in North Lampung Regency, 2001Maternal and Neonatal Mortality is important indicator for assessing health degree of the third rank next to Cambodian in maternal and neonatal mortality among Mean countries and fifth among 10 Asia countries. Determinant of health has difficult situation to cope with problem because quota for civil servant (PNS) midwife, with have importance role and competence in reducing maternal and neonatal mortality, is limited so government make an alternative which is the recruitment of non permanent midwife and placed every village. This different status of midwife has been analyzed in this research comparatively. This research carried out from February to April 2001 with respondents is all midwives in North Lampung Regency (168, 71 is PNS 97 is PTT) This descriptive research using cross sectional design, primary data using open ended question and secondary data is reported activity of mother and child division (ILIA) program of public health center in North Lampung regency. The results of this research are: there is no significant difference between permanent employed midwives and non permanent employed midwives in every variable (age, experience, marital status, salary, training and supervision), but if not separated by status or included to a group, age, experience, salary, training and supervision have significant relationship (p < 0,05), while marital status has no significant relationship. Based on this finding there are two suggestions, first which strategically proved by statistic, second, operationally based on individual or public survey which are: First the authority, should raise the incentive for midwife and to midwife education program more quality oriented than quantity which mean more stalled midwife, second to senior and good skilled midwife have to transfer their knowledge to other midwife by formal or non formal. To another researcher is better using qualitative approach, so the results not only explained statistically but reveal quality of these findings and using another method and variables.
Read More
T-1115
Depok : FKM-UI, 2001
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Khairunnisah; Pembimbing: Hasbullah Thabrany; Penguji: Sandi Ilyanto, Aziz Sudarmo, Emmilya Rosa
Abstrak:

Abstrak

Program Bidan PTT bertujuan meningkatkan pemerataan distribusi tenaga kesehatandalam rangkamenurunkan AKI dan AKB. Tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran dan hubungan take home income dengan kinerja bidan PTT di Kabupaten Mukomuko. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan dua populasi dengan analisis univariat dan bivariat.

Hasil penelitian menunjukkanbahwa kinerja bidan adalah baik dengan rata-rata take home income bidan PTT adalah Rp.4.143.198 dan bidan PNS adalah Rp. 5.395.388. Ada hubungan yang signifikan antaratake home income dengan kinerja bidan PTT sementara untuk bidan PNS tidak berhubungan. Untuk meningkatkan kinerja bidan perlu dibuat suatu pola insentif baik material dan non material dengan mempertimbangkan aspek keadaan daerah.

The impermanent midwives Programme aims to improve equitable distribution of health workers in order to reduce the MMR and IMR. Research purposes to gain insight and take home income relationship with the performance of impermanent midwives in Mukomuko district. This study is a survey of the two populations with univariate and bivariate analyzes.

The results showed that the performance of midwives is well with the average take-home income is Rp.4.143.198 impermanent midwives and civil servants is Rp. 5.395.388. There is a significant relationship between the take home income with impermanent midwives performance while civil servants midwaves are not related. To improve the performance of midwives needs to be a good incentive pattern material and nonmaterial by considering local circumstances.

Read More
T-3974
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Nurlie Azwar; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Sandi Iljanto, Dadan Erwandi, Haryati, Linda Siti Rohaeti
Abstrak: Tanggal 1 Januari 2014 pemerintah mulai melaksanakan program JKN guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Pelayanan kebidanan dan neonatal pada program JKN melibatkan Puskesmas/dokter keluarga dan BPM sebagai jejaringnya. Keikutsertaan BPM pada program JKN di Kabupaten Bungo masih kurang, hanya 12 (54,5%) BPM yang telah bekerja sama dengan dokter keluarga dari 22 BPM yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran keikutsertaan BPM pada program JKN di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Pendekatan penelitian secara kualitatif dengan desain RAP, pengambilan sampel secara purposive sampling, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam terhadap 10 BPM, Kepala Dinas Kesehatan, Pengelola MPKP BPJS Kesehatan, dan Ketua IBI Kabupaten Bungo. Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Juli 2017. Hasil penelitian adalah pengetahuan tentang program JKN sudah baik. Berpersepsi dan bersikap baik terhadap prosedur kerja sama, namun berpersepsi dan bersikap kurang baik terhadap prosedur klaim dan tarif yang telah ditentukan. Motivasi BPM ikut program JKN adalah pasien sudah banyak yang menjadi peserta BPJS. Dukungan dari Pemerintah, BPJS, dan IBI masih rendah, baik dalam bentuk sosialisasi, ataupun kebijakan yang mendukung keikutsertaan BPM pada program JKN. Perlu adanya perbaikan dalam prosedur klaim, besaran tarif, dan meningkatkan sosialisasi dari Pemerintah, BPJS, dan IBI terkait program JKN terutama pada pelayanan kebidanan dan Neonatal.
Kata kunci : Bidan Praktik Mandiri, Jaminan Kesehatan Nasional, Keikutsertaan
On January 1, 2014, the government began to implement the JKN program to realize social welfare for the whole community. Midwifery and neonatal care in the JKN program involves Puskesmas/family doctors and BPM as its network. BPM participation in the JKN program in Bungo District is still lacking, only 12 (54.5%) BPM have cooperated with family doctors from 22 BPM existing. This study aims to get an overview of BPM participation in the JKN program in Bungo District, Jambi Province. Qualitative research approach with RAP design, purposive sampling, data collecting technique by in-depth interview to 10 BPM, Head of Health Office, MPKP BPJS Health Manager, and Chairman of Bungo Regency IBI. The study was conducted from January to July 2017. The result of this research is the knowledge of JKN program is good. Perceptions and good attitude towards cooperative procedures, but perceived and unfavorable to the claim and tariff procedures that have been determined. The motivation of BPM to join the JKN program is because many patients have become BPJS participants. Support from the Government, BPJS, and IBI is still low, either in the form of socialization, or policies that support BPM's participation in the JKN program. ItNeeds improvement in claims procedures, tariffs, and increase the dissemination of government, BPJS and IBI related program to JKN especially on obstetric and neonatal care.
Keywords : Independent Midwife Practices, National Health Insurance, Participation
Read More
T-5054
Depok : FKM UI, 2017
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Dahniar; Pembimbing: Does Sampoerno; Penguji: Besral
Abstrak:
Masalah kesehatan yang menjadi prioritas saat ini adalah Kesehatan Ibu dan Anak. Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu 543 per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi yaitu 51 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan angka tertinggi di Asia Tenggara.(Depkes RI, 2001). Untuk menurunkan AKI dan AKB pemerintah melakukan terobosan dengan penempatan Bidan Di Desa. Sesuai Permenkes RI,1989, semua Bidan Di Desa harus menetap tinggal di desa tugas. Kenyataannya, hanya sekitar 45% Bidan Di Desa yang menetap tinggal di desa tugas di Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2002. Peneliti beranggapan hal ini berhubungan dengan kepuasan kerja Bidan Di Desa. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kepuasan kerja Bidan Di Desa dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan kerja Bidan Di Desa di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan desain Cross Sectional. Populasi penelitian adalah seluruh Bidan Di Desa yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Jumlah sample adalah 198 orang. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengisi kuesioner langsung. Analisis yang digunakan adalah analisa Univariat, Bivariat dan Multivariat. Hasil penelitian menunjukkan nilai rerata dan median skor kepuasan kerja adalah 72 (range 1 sampai dengan 105). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan kerja Bidan Di Desa adalah adanya kesempatan untuk maju, kecukupan pendapatan, pengetahuan akan hak dan kewajiban dan adanya kelompok kerja, Faktor yang paling dominan berhubungan dengan kepuasan kerja Bidan Di Desa adalah kesepatan untuk maju. Disarankan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Timur untuk memberikan kesempatan kepada Bidan Di Desa untuk mengikuti pelatihan, melanjutkan pendidikan, mengupayakan insentif sebagai tambahan gaji dalam rangka meningkatkan kepuasan kerja Bidan Di Desa. Daftar bacaan ; 45 (1968 -2002)
Health issues that currently becoming as a priority is mothers' and children health. Maternal Mortality Rate (MMR) 545 deaths per 100,000 live births and Infants Mortality Rate (IMR) in Indonesia are still high 51 deaths 100,000 live births and the number is counted are the highest rate in South East of Asia (MoH, 2001). To decrease the MMR and IMR, the government contracted midwives and posted them in the villages. As stipulated in Permenkes (MoH's Decree), 1989, all midwives must be to settle in the posted villages. In fact, only 45 % of East Aceh District midwives settled in the posted villages in 2002. The writer assumed that this is correlate with caused the problem of midwives' satisfaction. Generally, this research aimed to know the description of village midwives' satisfaction and all related factors in East Aceh District. This is a descriptive analytical research by using cross sectional design. Research population was all village midwives in East Aceh District, while samples were 198 midwives. Primary data were collected by fulfilling direct- questionnaire. The used analyses were Univariat, Bivariat, and Multivariate analysis. The result of the research showed that the average mean and median score of midwives' satisfaction was 72 (range 1 to 105). Factors related to of midwives' satisfaction were career opportunities, income, knowledge, and work group. Based on the research result, it is suggested to both Heads of District Health Office and District Public Welfare of East Aceh to provide opportunities to the village's midwives to have training, continue their education, and to provide incentive as an additional monthly salary in order to increase village midwives' satisfaction. References: 45 (1968 - 2002)
Read More
T-1580
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
R.R. Ratnajuwita; Pembimbing: Fatma Lestari; Penguji: Chandra Satrya, Devie Fitri Octaviani
S-7916
Depok : FKM UI, 2013
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Kusrini; Pembimbing: Wahyu Sulistiadi; Penguji: Anhari Achadi, Mayarni
S-7122
Depok : FKM UI, 2012
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Agussalim; Pembimbing: Sandi Iljanto; Penguji: Mieke Savitri, Anwar Hasan, Siane Nursanti, Farida Djufri
Abstrak:

Dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pelaksanaan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) perlu terus dipantau dan dievaluasi dari berbagai aspek.Salah satu aspek yang cukup penting dan banyak konstribusinya dalam menopang keberhasilan program KIA adalah aspek kemampuan manajerial dan bidan Puskesmas. Meskipun pemerintah telah melakukan terobosan-terobosan dengan penempatan bidan di desa, namun hasilnya sampai sekarang belum sesuai dengan harapan yang ditandai masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kemampuan manajerial bidan dalam pelaksanaan program KIA di Puskesmas, dan faktor-faktor yang berhubungan.Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Cabang Dinas Kesehatan Ciawi Kabupaten Bogor. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Cross Sectional dengan unit analisis Bidan Puskesmas dan bidan di desa (individu) dan pengambilan sampel dilakukan dengan total populasi, sebanyak 105 responden.Variabel yang diteliti meliputi variabel dependen yaitu fungsi-fungsi pelaksanaan manajemen program KIA (perencanaan, penggerakan dan penilaian), sedangkan variabel independen adalah faktor internal (umur, pendidikan dan lama bekerya) dan faktor eksternaI ( supervisi, pelatihan, umpan balik, dorongan masyarakat dan sarana kerja).Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemampuan manajerial bidan di Puskesmas dan desa proporsinya tidak jauh berbeda antara yang baik dan yang kurang baik. Dengan Kai Kuadrat dan multivariate, bermakna yang berhubungan dengan kemampuan manajerial bidan yaitu , supervisi, pelatihan dan dukungan masyarakat, dan yang paling bermakna adalah supervisi dengan p. value 0,000.Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor , Kepala Cabang Dinas Kesehatan Ciawi Kabupaten Bogor dan Kepala Puskesmas agar mengingatkan serta menegaskan kembali pentingnya melaksanakan manajemen program KIA oleh Bidan di Puskesmas, selalu melakukan bimbingan teknis dan segera memberikan umpan balik hasil kerja bidan di Puskesmas dan desa.

 

In discreasing Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) as one of the effort in the human resource improvement, the implementation of Mother and Child Care must be monitored and evaluated on several aspects.One of the aspect that is necessary which will contribute to success of break through Mother and Child Care program in Public Health Centre of Midwife is the midwife's managerial competence. While although government base distributed some midwife in Public Health Center and the village midwife, but the result is unmet with the expectation it is can be prospek by the highly Maternal Mortality Rate and Infant Mortality Rate.The goal of this study is feed back to describe the ralation factors in managerial competence of midwife in implementing Mother Chuld Care program in Public health. Design research is using cross sectional with analysis unit in Public Health Centre midwives and village midwives. Sampel has taken by total population, sum 105 respondent.The variables which was researched involve dependent variable by the function of the Application of Management Mother and Child Health Care program namely planning, actuating, and evaluation, where as the independet variables were age, educuation , periode of work, supervision, training, community support, jof feed back and infra structure. Result of this study is that midwif's managerial competence in Health Centre and in the village midwife is not so different. By the Chi-Square statistic exam and Multivariate, known that supervision was a factor related with comptence manajerial midwife of the mother and child Health care Program (p.value = 0,000).According to the reseach, recommended for District Health Bogor and Ciawi Health Area and head of Public Health centre in order to remind and will focus how necessary application of Mother and Child care by midwife, always technical guidance and job feed back with midwife resulted in Public Health Centre.

Read More
T-1454
Depok : FKM-UI, 2002
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Rumisis; Pembimbing: Hendrik M. Taurany, Adang Bachtiar
T-1571
Depok : FKM UI, 2003
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive