Salah satu penyakit yang dijadikan sebagai patokan penggunaan obat rasional adalah ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut), jika penyakit ini tidak mendapatkan pengobatan tidak benar dan tidak tepat, kemungkinan ISPA akan berlanjut menjadi pnemoni. Banyak penelitian menyatakan bahwa antibiotik diberikan dengan tidak benar pada penderita ISPA non pnemoni. Evaluasi Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka melaporkan, tabun 2006 tingkat penggunaan antibiotik di puskesmas pada penderita ISPA non pnemoni mencapai 53,8% Desain penelitian ini cross sectional, Pengambilan data menggunakan kuesioner angket (self administration) dan dilengkapi dengan daftar monitoring peresepan diagnosis ISPA non pnemoni. Proporsi petugas kesehatan di puskesmas yang memberikan antibiotik pada penderita ISPA non pnemoni di Kabupaten Majalengka tahun 2007 sebesar 75,2%. Proporsi karakteristik individu dominan pada petugas kesehatan yagn berumur muda (8,3%), tanaga medis (77,8%), masa kerja baru (76,9%), tidak pernah mendapat pelatihan (78,4%), pengetahuan kurang (78,8%), dan mempunyai sikap negativ (96,3%). Sedangkan karakteristik organisasi lebih dominan pada petugas kesehtan yang kurang didukung Kepala Puskesmas (88,5%), tidak pernah disupervisi (80,7), tidak ada buku pedoman pengobatan dasar (80,0%), dan kecukupan obat kurang (75,4%). Variabel yang dominan/utama berhubungan denagn perilaku pemberian antibiotik pada penderita ISPA non pnemoni adalah variabel sikap. Variabel konfondingnya ada variabel suspenvisi. Dinas Kesehatan, agar meningkatkan supervisi pengobatan rasional yang diarahkan pada anjurnn penggunaan buku pedoman pengobatan dasar, perlunya pelatihan pengobatan rasional dengan peserta minimal 3 orang petugas pelayan pengobatan dari puskesmas dan petugas dari pelayanan kesebatan swasta serta lebih meningkatkan freknensi evaluasi penggunaan obai rasional di puskesmas disertai umpan balik rutin setiap tiga bulan sekali. Kepala puskesmas lebih mendukung upaya pengobatan rasional dan mengevaluasi secara rutin dan mensosialisasikan obat rasional kepada masyarekat yang berkunjung ke puskesmas. Perlunya penelitian dengan metode Dislrusi Kelompok Terarah (DKl) meliputi aspek kebijakan sistem perencanaan dan pengelolaan obat di puskesmas.

One of the discase that become a standard of rational medicine using is ISPA (Acute Respiratory Infection), if this discase do not obtain correct and exact mediacation, ISPA possibility will continue become pneumonic. Many reserches state that antibiotic gave invorrectly to ISPA non-pneumonic patient reach 53,8%. This research is using cross sectional design. Data gathering is using self-administration questioner and completed with prescription monitoring list of ISPA non-pneumonic diagnosis. Health staffs proportion in puskesmas that give antiviotic to ISPA non-pneumonic patient in Majalengka District year 2007 is 75,2%. This proportion is dominant in young health staff (8,3%), medical staff (77,8%), new work length (76,9%), never participate in training (78,4%), lack of education (78,9%) and negative attitude (96,3%). Antibiotic distribution is dominant in health staffs that less supported by puskesmas chief (88,5%), never supervised (80,7%), no standard medication guidance (80,0%) and lack of medicine availability (75,4%). Dominant variable that related with giving antiviotic behavior to ISPA non-pneumonic patient are age, attitude, availability of standard medication guidance book. support from puskesmas chief and health agency supervislon. The most dominant variable related with giving antibiotic behavior is staffs attitude (OR = 8.134). Suggested to Health Agency increasing rational medicine supervision that directed on using standard medication guidance book, require rational medicine training with minimal participants of 3 medication staffs from puskesmas and staffs from private health service also increasing frequency of rational medicine using evaluation in puskesmas along with routine feedback once evecy 3 months. Puskesmas chief is more supporting effort of rational medication and evaluating rontinely and socializing rational medication to public that visiting puskesmas. Require research with Directed Group Discussion (DKT) method including aspect of planning system policy and medicine management in puskesmas.

Kabupaten Pidie dengan jumlah Puskesmas sebanyak ( 26 Euskesmas telah memiliki jumlah perawat puskesmas yang telah mengikuti pelatihan BC dan IC CMHN sebanyak 46 perawat dengan jumlah pasien gangguan jiwa 808 orang (0,16%) dari jumlah penduduk Kabupaten Pidie. Jumlah pasien yang telah dirawat oleh perawat CMHN di Puskesmas sebanyak 285 orang (35,3 %} dari jumlah pasien di Kabupaten Pidie. Masalah keperawatan pada pasien gangguan jiwa yang telah dirawat oleh Perawat CMHN di Kabupaten Pidie adaHl alusinasi Q2,6 %), Isolasi Sosial (12,3 %), Harga Diri Rendah (10,5 %), Waham (§,5 %' Defisit Perawatan Diri (17,9 %) dan Prilaku Kekerasan (17, 2 %). Adapun Diagnosa Medis ¥ang sering muncul pada pasien gangguan jiwa di puskesmas adalah gangguan mental organik (demensia, delirium), gangguan penggunaan napza (gangguan penggunaan zat, gangguan penggunaan pengetahuan masyarakat tentang masalah gangguan jiwa, masih adanya stigma masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa dan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pidie. Metodologi yang digunakan dalam tesis ini adalah metode incremental dan iterative melalui tahapan perencananalisis, perancangan, pengkodean dan uji coba sistem. Identifikasi dan analisis masalah sistem dilakukan dengan wawancara rnendalam, telaah dokumen dan observasi pafla unit kerja dinas kesehatan dan puskesmas serta beberapa informan yang terkait. Perancangan prototype dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data mysql yang bersifat open source. Uji coba prototfpe dilakukan menggunakan data sampel di Laboratorium Komputer Fakultas Kesehatan Masayarakat Departemen Biostatistika: Universitas Indonesia. Sistem informasi kesehatan jiwa masyarakat yang dikembangkan ini akan memberikan informasi yang berkualitas yang dapat dapat digunakan sebagai pendukung keputusan bagi pengambil kebijakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dalam pelaksanaan program penanggulangan masalah kesehatan jiwa masyafakat. Sebagai suatu decision support system, system infonnasi kesehatan jiwa masyarakat dapat memberikan dukungan sampai level empat yaitu estimate ded sion c nsequences. Pada level ini informasi yang dihasilkan memungkinkan.jajaran pimpinan dinas kesehatan melihat dampak-dampak yang timbul dari program yang telab. dilaksanakan. Hasil analisis ini juga da:P-at dipergusnebagai umpan balik. pada puskesmas. Hasil dari pengembangan sistem infonnasi ini adalah dihasilkan prototype.

Pidie regency, whith has 26 health centre, have 46 nurses who have been accompanied in BC and IC CMHN training this regen y has 808 mental illness people or 0.16% of the poJ?ulation there. The patients who has been care by CMHN nurses are 285 patient (35.3%} of all patient there The problems of these patient are hallucination (32.6%), social isolation (12.3%) low self esteem (10.5%), delusion (9,5%), self care deficit (17,9%) and violence (17.2%). Therefote medical diagnosis which often happened on mentally iUness patients re eranic mental (desorder, delirium), drugs abused, skizofrenia, psychotic cronic, psychotic acute, depresif, neurotic (fobic, panic and anxiety), anxiety and epression, adaptation disruption, mental retardation, mentally sick in children and adulesiont, behayior disruptioannd epilepi). The problems that should be solved by the government are first, the functions of department and local clinic and another related sources. Prototype planning is done by PHP programming language and database My SQL which is open source. Prototype trial is done by sample data in computer laboratory of Biostatistic Department of Public health faculty. This information system development will give a good information which can be used as a support of decision for policy maker in health department of Pidie regency in preventing mental health.problem program. As dicision support systeinformation system could give support to the fourth level which is estimate decision consequences. In this level, Ute information cou d make the channan of health department top at the effects of the programs done. The analysis results also could be used as a facder or clinic. The result of thts information system devel-opment is pmduced by the prototype of public mental health information system of health departmen in Pidie regency in 2008 which could be operated onlin o offline. To makes this information system wo9cs well and continuoysly, we need the commitment and supporting policy, include a fimds, human resources, feeder mechanism, monitoring and eval uation.

Praktekk dokter swasta merupakan saiah satu upaya pelayanan kesehalan pada masyarakal yang belperan dalam menekan angka morbiditas dan mortalitas di Indonesia Institusi ini menjadi Salah sam bagian panting dalarn sistem kesehatan nasional dan regional. Sistem informasi kesehatan praktik dokter swasta di Kabupatcn Cianjur belum berjalan. Olch karcna itu dipcrlukan pengembangarmya. Penelitian ini bertujuan mengidentitikasi masalah, menemukan variabei, menentukan indikator, dan menyusun prototipe sistem informasi keschatan praktik dokter swasta Metodologi pengembangan sistem yang digunakan adalah berdasarkan siklus hidup pcngembangan sistem yang lerdiri dari tahap perencanaan, analisis, perancangan, dan pelaksanaan sistem. Pengumpulan data melalui penyebaran angket, observasi dan wawancara mendalam. Objek pcnclitian meliputi dokter praktik swasla., puskesmas, dan Dinas Kcschatan Kabupaten Cianjur. Ruang lingkup penelitian adaiah doktcr umum, doktcr gigi dan dokter spesialis yang praktik di klinik, balai pengobatan, da.n praktik sendiri. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi permasalahan sistem yang ada saat ini, menemukan variabel yaitu identitas pasien, riwayat alergi, anamnese, hasil pemcriksaan, diagnosis, dan pengobatan. Indikator yang dihasilkan adalah jumlah kunjungan pasien, proporsi pcnyakit berdasarkan jenis kclamin, proporsi penyakit berdasarkan kelompok umur, dan 10 besar penyakit terbanyak. Pengujian sistem dilakukan di laboratorium komputcr FKM UI. Sistem infommasi ini dapat menggambarkan alur sistcm yang jelas, pcngolahan dan pcnyajian data secara otomatis, serla penyimpanan data dalam bentuk basis data. Kondisi yang dibutuhkan dalam implementasi sistcm di lapangan adalah perlu komitmen dari Pimpinan Dinas Kesehatan dan para pmktisi dokter praktik Swasla.

Practice doctor private sector represent one ofthe health service effort at society which play a part in to depress morbidity ntunber and mortality in indonesia. This institution become one part of the important in system health of regional and national. information system Health of private sector doctor practice in Cianjur Regency not yet walked. Is therefore needed by its development. This research aim to identify problem, finding variable, determining indicator, and compile information system prototype health of private sector doctor practice. Used methodologies system development is pursuant to cycle live system development which consist of planning phase, analyses, scheme, and system execution. Data collecting through spreading of enquette, circumstantial interview and observation Research object cover private sector practice doctor, puskesmas, and Cianjur District Health Office. Scope research is medical doctor, specialist doctor and dentist which practice in clinic, clinical centre, and practice alone. This research succeed to identify problems of existing system in this time, finding variable that is patient identity, allergic history, anamnese, result of inspection, diagnosed, and medication. yielded by indicator is the amount of patient visit, disease proportion pursuant to gender, disease proportion pursuant to age group, and 10 is big of disease many. examination of System conducted in FKM UI computer laboratory. This infomation system can depict clear system path, and processing presentation of data automatically, depository and also data in the form of data bases. Condition of which is required in system implementation in field is needing commitment from Head District Health Oilice and all private sector practice doctor practitioner.