Mutu layanan Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP) HIV di tingkat pelayanan primer berperan strategis dalam mendukung pencapaian target eliminasi HIV nasional tahun 2030, khususnya dalam kerangka 95-95-95. Puskesmas Perumnas II merupakan puskesmas pertama di Kota Bekasi yang menyelenggarakan layanan PDP HIV dan melayani jumlah ODHIV terbanyak di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mutu layanan PDP HIV dengan menggunakan pendekatan model Donabedian yang mengevaluasi tiga komponen utama: struktur, proses, dan hasil (outcome). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi, petugas pelaksana program PDP HIV di puskesmas, dan pasien ODHIV; disertai observasi layanan serta telaah dokumen seperti SIHA dan catatan kegiatan program.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek struktur, Puskesmas Perumnas II memiliki dukungan kebijakan nasional dan lokal yang memadai serta sarana dasar layanan seperti ruang pelayanan dan ketersediaan ARV. Namun, keterbatasan masih ditemukan pada jumlah dan kompetensi SDM, serta tidak tersedianya sarana pemeriksaan viral load di tingkat puskesmas. Pada aspek proses, layanan berjalan sesuai pedoman nasional, namun belum konsisten, terutama dalam pelaksanaan konseling berkelanjutan, pendampingan psikososial, dan pelaporan data secara akurat melalui sistem SIHA. Aktivitas monitoring dan evaluasi juga belum terjadwal secara sistematis. Dari sisi outcome, sebagian besar pasien tercatat sebagai on-ARV, tetapi cakupan pemeriksaan viral load dan capaian supresi virus masih rendah akibat keterbatasan akses. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan cukup tinggi, khususnya terhadap sikap petugas dan ketersediaan obat, namun masih terdapat keluhan mengenai waktu tunggu, privasi, dan dukungan emosional.
Penelitian ini merekomendasikan penguatan struktur layanan melalui peningkatan jumlah dan kapasitas SDM, pemenuhan sarana penunjang, optimalisasi proses melalui sistem pencatatan yang akurat dan konseling berkelanjutan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi rutin. Dengan berbagai praktik baik yang telah berjalan dan pengalaman dalam menjangkau jumlah pasien yang besar, Puskesmas Perumnas II memiliki potensi untuk dijadikan model praktik baik (best practice) bagi puskesmas lain di Kota Bekasi maupun wilayah lainnya dalam penyelenggaraan layanan PDP HIV di tingkat primer.

ABSTRAK

Voluntary Counseling and Testing (VCT) merupakan pintu masuk ke seluruh layanan HIV AIDS. Target VCT di Rutan Klas IIA Jakarta Timur 38%. Untuk peningkatan utilisasi VCT, disahkanlah Peraturan MenkumHAM RI berupa Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV AIDS. Tujuan penelitian mengetahui faktor-faktor dalam kebijakan VCT, yaitu proses tahapan, SDM, dan sarana-prasarana, desain studi kuantitatif dan semi kualitatif dengan responden WBP, dan informan birokrat/petugas klinik. Hasil penelitian (106 orang) diketahui proses tahapan dan SDM berhubungan signifikan, sedangkan sarana prasarana tidak. Terjadi kesenjangan antara target dengan capaian utilisasi VCT . Disarankan melibatkan rutan dalam pembuatan kebijakan, perubahan alur, serta pembenahan SDM dan sarana prasarana.

ABSTRACT

Voluntary Counseling and Testing (VCT) is a key point to enter comprehensive HIV AIDS service. Target of VCT utilization at East Jakarta Prison Class IIA is 38%. To increase VCT utilization, Indonesian Ministry of Law and Human Rights approved policy which is called National Planned Action Countermeasures of HIV AIDS. The aim is to know factors of VCT policy, such as process, human resources, and infrasturctures, by used quantitative and semi-qualitative method and used WBP as respondents, policy makers and clinic officers as informants. The study (from 106 respondents) revealed that VCT utilization associated significantly with process and human resources, but not assosiated significantly with infrasturctures. There is gap between target and attainment of VCT utilization. It is recommended to involve prison in making policy, changing step, and improving human resources and infrasturctures.