Abstrak: Skripsi ini membahas tentang implementasi pelayanan kesehatan tingkat primer dengan perjanjian kerja sama antara FKTP dengan BPJS kesehatan kantor cabang Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, data sekunder terkait dengan perjanjian kerja sama. Dari penelitian ini didapatkan bahwa implementasi pelayanan kesehatan tingkat primer di FKTP Tangerang dan Tangerang Selatan secara keseluruhan sudah cukup baik dengan melihat kesesuaian pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan kenyataan implementasi di lapangan sesuai dengan perjanjian kerja sama. Kata kunsi : Implementasi pelayanan kesehatan tingkat pertama, perjanjian kerja sama, BPJS Kesehatan

---

This thesis discusses the implementation of the primary health care level with the cooperation agreement between primary care with BPJS health branch offices Tangerang. This study used qualitative methods. Data collected through in-depth interviews , secondary data related to the cooperation agreement . From this study, it was found that the implementation of the primary health care level in Tangerang and South Tangerang primary care as a whole is good enough to look at the suitability of first -level health services with the reality on the ground in accordance with the implementation of the cooperation agreement . Key words : Implementation of the first -level health services , cooperative agreements , BPJS Health

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Timur tahun 2015. Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif dengan menggunakan data primer dan desain studi cross sectional. Hasil yang didapatkan adalah sebanyak 53,4% responden memiliki tingkat pemanfaatan yang tinggi dan 46,6% memiliki tingkat pemanfaatan yang rendah. Variabel yang ditemukan memiliki hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan Prolanis yaitu pendidikan, dukungan keluarga, dukungan dokter dan manfaat Prolanis, masing-masing dengan besar p value 0,015; 0,002; 0,025 dan 0,005. Sedangkan karakteristik umur, jenis kelamin, diagnosis medis, variabel jarak dan waktu tempuh, keseriusan, kerentanan penyakit dan hambatan Prolanis tidak ditemukan hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan Prolanis.
Kata kunci: Program Pengelolaan Penyakit Kronis, pemanfaatan

---

The purpose of this research is to determine factors associated with the utilization of chronic disease management program at BPJS Kesehatan, Branch Office, East Jakarta, 2015 using cross sectional method. Data was collected primary and supported by structured questionnaire. The results shows that 53.4% of respondents have a high utilization rates and 36.6% have a low utilization rate. The variables that were found to have a significant relationship with the utilization of Prolanis are education, family support, doctor support and the benefits of Prolanis, each with p value 0,015; 0,002; 0,025 and 0,005. Characteristic, accessibility to primary health care, perceive of seriousness and vulnerability of diseases, and barriers variables have no significant relationship with the utilization of Prolanis.
Keywords: Chronic Disease Management Program, utilization, primary health care

Abstrak: Mulai Januari 2014, Indonesia telah menerapkan sistem Jaminan KesehatanNasional (JKN) untuk meningkatkan kesehatan di Indonesia. JKN diselenggarakanoleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Masyarakat (BPJS)Kesehatan. Dalampelaksanaan JKN, untuk meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertamadibuatlah suatu sistem informasi kesehatan berbasis komputer dan internet yangdisebut P-Care. Penggunaan P-Care oleh fasilitas kesehatan sendiri masih belumoptimal. Hal ini bisa dipengaruhi karena berbagai faktor. Tujuan dari penelitian iniuntuk mengevaluasi penggunaan P-Care pada fasilitas kesehatan tingkat pertamaprovider BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Kota Bekasi. Metode penelitian iniadalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primeryaitu wawancara mendalam dan observasi. Instrumen penelitian yang digunakanadalah panduan wawancara mendalam dan panduan observasi. Analisis datakualitatif dilakukan secara sistematis dari proses transkrip hingga analisis. Hasil daripenelitian ini adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Provider BPJS KesehatanKantor Cabang Utama Kota Bekasi menyatakan bahwa penggunaan P-Care dinilaimudah ditinjau dari aspek teknologi dan penggunaan pcare dinilai bermanfaat untukproses pelayanan kesehatan namun belum optimal. Hambatan penggunaan P-Careadalah dari segi jaringan dan sosialisasi serta pelatihan, namun P-Care telahmemberikan manfaat bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Provider BPJSKesehatan.Kata kunci: P-Care, evaluasi sistem informasi, fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Abstrak: Dalam dunia asuransi semakin banyaknya peserta semakin baik dan sebaliknya, termasuk asuransi sosial yang dikenal sebagai Jaminan kesehatan Nasional seperti yang diterapkan di Indonesia. Namun faktanya, masih ada masyarakat yang belum menjadi peserta JKN dikarenakan mereka mengganggap mereka harus membayar iuran yang menurut mereka mahal setiap bulan, kemudian masih ada peserta yang belum mengetahui tentang JKN. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepesertaan mandiri di wilayah kerja BPJS Kesehatan kantor layanan operasional Kabupaten Bogor tahun 2015. penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional yang berarti pengukuran variabel dependen dan independen dilaksanakan pada satu waktu. jumlah populasi pada penelitian ini adalah 110 orang, menggunakan alat ukur kuisoner, analisis yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat dengan uji statuistk chi-square. Hasil penelitian 6 (enam) variable signifikan berhubungan dengan kepesertaan mandiri yaitu pendidikan, pekerjaan, pandangan terhadap resiko, pendapatan, premi dan kegunaan dan 3 (tiga) variable tidak signifikan berhubungan dengan kepesertaan mandiri yaitu umur, jenis kelamin dan jumlah anggota keluarga Peneliti menyarankan kepada pihak BPJS KLO Kabupaten Bogor untuk melakukan sosialisasi kepada peserta terkait dengan cara, syarat pendaftaran dan manfaat menjadi peserta JKN agar dapat tercapainya cakupan semesta.
Kata kunci: Kepesertaan mandiri, Resiko sakit, Pendapatan, Premi, Kegunaan.

---

In the insurance world, the better the increasing number of participants and vice versa, including social insurance, known as the National Health Insurance as applied in Indonesia. But in fact, there are still people who have not joined the JKN because they assume they must pay dues according to their expensive every month, then there are participants who do not know about JKN. This thesis aims to determine the factors independently associated with participation in the work area BPJS Bogor district office operational services in 2015. This study uses a quantitative research with cross sectional design meaningful measurements of dependent and independent variables held at one time. the total population in this study were 110 people, using a questionnaire measuring devices, analysis is the analysis of univariate and bivariate with chi-square test statuistk. Results of the study six (6) variables significantly associated with the participation of independent education, employment, views on risk, income, premiums and usability and 3 (three) variables were not significantly related to the participation of self-such as age, gender and number of family members also suggested to KLO BPJS the Bogor Regency for dissemination to participants related to how, registration requirements and the benefits of being JKN participants in order to achieve universal coverage.
Keywords: Independent participation, risk of illness, income, premiums, Usability

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan calon peserta perorangan yang mendaftar di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Utama Jakarta Pusat tentang sistem pendaftaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, sosialisasi langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan serta hubungannya dengan tingkat pengetahuan calon peserta perorangan BPJS Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Berdasarkan hasil penelitian, responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang yaitu sebesar 55,2%. Terdapat perbedaan yang signifikan antara umur, pendidikan, penghasilan, dan sosialisasi tidak langsung dengan tingkat pengetahuan.
Kata kunci: Calon peserta perorangan, BPJS Kesehatan, tingkat pengetahuan, sosialisasi tidak langsung, sistem pendaftaran. 

---

This research discusses the factors associated with knowledge level of individual potential participant regarding registration system in Central Jakarta main branch office of BPJS Kesehatan in 2015. This research aims to describe the age, sex, education, occupation, income, direct and indirect socialization conducted by BPJS Kesehatan, and determine its relationship with the knowledge level of individual potential participant. This is a quantitative research with cross-sectional study design. The result showed that 55.2% of respondents have less knowledge level. There were significant differences between age, education, income, and indirect socialization with the knowledge level.
Keywords: Individual potential participant, BPJS Kesehatan, knowledge level, indirect socialization, registration system.

Abstrak: Berdasarkan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016, keterlambatan pembayaran iuran akan dikenakan denda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan rawat inap untuk setiap bulan tertunggak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan evaluasi input, proses, dan output dari pelaksanaan kebijakan denda pelayanan tersebut di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen.

Hasil penelitian yang didapatkan adalah meningkatnya jumlah kasus denda yang terjadi sejak awal pelaksanaan kebijakan. Studi membuktikan bahwa dalam kurun waktu lima kuartal terjadi peningkatan jumlah kasus denda rata-rata sebesar 9% per kuartal di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Peningkatan jumlah kasus denda tersebut juga diiringi oleh peningkatan jumlah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan rata-rata sebanyak 6% per kuartalnya. Jumlah peserta PBPU yang menunggak iuran jaminan kesehatan juga cenderung meningkat walaupun terdapat penurunan signifikan pada kuartal ketiga. Peningkatan jumlah kasus denda tersebut disebabkan oleh ketersediaan input yang kurang serta pelaksanaan proses yang belum maksimal. Kegiatan pengingatan iuran masih belum didukung oleh fasilitas dan tenaga yang memadai, serta terdapat kendala dalam pengoperasionalan SMS Blast. Selain itu, kendala yang terjadi dari segi peserta JKN adalah masih rendahnya tingkat kesadaran dalam membayar iuran jaminan kesehatan secara tepat waktu.

Kata kunci : Denda, denda pelayanan, evaluasi, BPJS Kesehatan

---

Based on the newest regulation, Presidential Decree No. 19/2016, the coverage of national health insurance becomes inactive if premiums payment are overdue for over one month. The overdue participants have to pay any outstanding premiums to reactivate. Within 45 days of reactivating coverage, any in-patient treatment will incur a penalty. The penalty is 2,5% of treatment cost multiplied by number of months inactive. This study aims to obtain an evaluation of inputs, processes, and outputs of the implementation on the penalty regulation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office in 2018. The type of research is qualitative by using in-depth interview method, observation, and document review. The study revealed that number of penalties increase since the beginning of policy implementation.

The result shows that in the period of five quarters, there has been an increase in the average number of penalties by 9% per quarter in BPJS Kesehatan Depok Branch Office. The increase of penalties was also aligned by an increase of Non-Salaried Employee (PBPU) number by an average of 6% per quarter. The number of PBPUs in arrears of health insurance premiums also tended to increase despite a significant drop in the third quarter. The increase in the number of penalty is due to the availability of less input and the implementation of the process that has not been maximized. The premium reminder activities are still not supported by adequate facilities and personnel, and there are also constraints in the operation of SMS Blast. In addition, the constraints that occur in terms of JKN participants are still low levels of awareness in paying dues in a timely manner.

Keywords : Penalties, premium overdue, evaluation, BPJS Kesehatan