Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rujukan kasus tuberkulosis peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non-eksperimental dengan pendekatan cross sectional yang dilakukan pada Februari-Juni 2026 menggunakan data sekunder dari Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kunjungan kasus TBC di FKTP yang kemudian dirujuk sebesar 24,3%. Hal tersebut lebih menjadi masalah karena lebih tinggi dari standar yang seharusnya. Faktor-faktor yang menunjukkan hubungan yang signifikan yaitu umur, jenis kelamin, status perkawinan, komorbiditas, segmentasi peserta, hak kelas rawat, jenis FKTP, wilayah FKTP, serta regional FKTP. Determinan utama dalam hal ini yaitu komorbiditas (aOR 12,017; 95% CI: 11,819 – 12,218; p < 0,001). Temuan ini menunjukkan perlunya optimalisasi penanggulangan TBC di FKTP dan juga penguatan tata laksana serta pemantauan faktor risiko penyakit tidak menular, salah satunya dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

This study aimed to analyze case referrals for tuberculosis among National Health Insurance (JKN) participants at Primary Health Care Facilities. It was a non-experimental quantitative study with a cross-sectional design, conducted between February and June 2026 using secondary data from the BPJS Kesehatan sample dataset 2025. The results showed that 24.3% of tuberculosis cases presenting at FKTPs were subsequently referred. This rate is concerning as it exceeds the established standard. Factors demonstrating a significant association included age, gender, marital status, comorbidities, participant segment, inpatient care class entitlement, FKTP type, FKTP area, and FKTP region. The primary determinant identified was the presence of comorbidities (aOR 12.017; 95% CI: 11.819–12.218; p < 0.001). These findings highlight the need to optimize tuberculosis management at primary healthcare facilities and to strengthen the management and monitoring of non-communicable disease risk factors, for instance through the CKG program.

Latar Belakang: Gangguan kesehatan mental memberikan beban ekonomi signifikan secara global, dengan proyeksi kerugian mencapai USD 6 triliun pada tahun 2030. Di Indonesia, estimasi biaya langsung tahunan mencapai Rp87,5 triliun apabila seluruh invidiu dengan gangguan mental menjalani pengobatan rutin. Tujuan: Mengetahui besaran biaya dan faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya layanan kesehatan mental pada rawat jalan FKRTL Peserta JKN. Metode: Desain studi dengan potong lintang menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan 2024. Analisis dilakukan secara univariat dan bivariat terhadap 785.150 peserta aktif layanan kesehatan mental. Hasil: BPJS Kesehatan menanggung total biaya layanan kesehatan mental sebesar Rp3,4 triliun dalam satu tahun. Terdapat hubungan signifikan antara biaya layanan dengan usia, segmentasi peserta, jumlah diagnosis, frekuensi kunjungan RJTL, regional FKRTL, kepemilikan FKRTL, dan kondisi penyakit kronis. Kesimpulan: Biaya tertinggi ditemukan pada kelompok usia lanjut dan wilayah Regional 1, yang mencerminkan konsentrasi layanan serta akses yang lebih optimal. Temuan ini menyoroti pentingnya pemerataan dan pendekatan berbasis kebutuhan layanan kesehatan mental.  

---

Background: Mental health disorders present a significant global economic burden, with projected losses reaching USD 6 trillion by 2030. In Indonesia, the estimated annual direct cost may reach IDR 87.5 trillion if all individuals with mental disorders undergo routine treatment. Objective: To identify the total cost and factors associated with mental health service expenditures in outpatient care at advanced referral health facilities (FKRTL) for JKN participants. Methods: This study uses cross-sectional design using the 2024 BPJS Kesehatan Sample Data. Univariate and bivariate analyses were conducted on 785,150 active mental health service users. Results: BPJS Kesehatan covered a total of IDR 3.4 trillion in mental health outpatient services within one year. There was a significant relationship between service costs and age, participant segmentation, number of diagnoses, outpatient visits frequency, advanced health facilities regional, advanced referral health facilities ownership, and chronic disease conditions. Conclusions: The highest costs were observed among the elderly and in Regional 1, reflecting a concentration of services and better access. These findings highlight the importance of equitable distribution and need-based approaches in mental health service financing. 

Latar Belakang: Pemanfaatan pelayanan KB di Indonesia masih belum optimaal ditandai dengan unmet need yang stagnan di angka 11% dan rendahnya kesertaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Meskipun pelayanan KB dijamin dalam skema JKN dan dapat diakses melalui 23.639 FKTP, gambaran pemanfaatan pelayanan KB dalam konteks kepesertaan JKN secara nasional masih sangat terbatas. Tujuan: Menganalisis gambaran pemanfaatan pelayanan KB dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan jenis pelayanan KB MKJP dan Non-MKJP. Metode: Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan data sekunder dari Data Sampel BPJS Kesehatan Reguler Edisi 2025 menggunakan sampel berjumlah 13.660 peserta. Analisis data meliputi univariat (distribusi frekuensi) dan bivariat menggunakan regresi logistik complex samples yang memperhitungkan desain sampel kompleks (strata, cluster, dan pembobotan). Hasil: Non-MKJP mendominasi sebesar 70,6% dengan jenis terbanyak adalah pemberian kontrasepsi suntik/pil dan pemantauan (36,6%). Dari 8 variabel yang diteliti, 4 variabel berhubungan bermakna dengan jenis pemanfaatan pelayanan KB, yaitu jenis kelamin (p=0,024), jenis FKTP (p=0,001), wilayah regional FKTP (p=0,001), dan wilayah tempat tinggal (p<0,001), sedangkan usia, status perkawinan, hubungan keluarga, dan segmentasi kepesertaan tidak berhubungan bermakna. Kesimpulan: Pemanfaatan MKJP di FKTP masih belum optimal dan terdapat disparitas signifikan berdasarkan karakteristik peserta dan wilayah.

Background: Family planning (FP) service utilization in Indonesia remains suboptimal, characterized by an unmet need that has stagnated at 11% and persistently low uptake of Long-Acting Contraceptive Methods (LACMs). Although FP services are covered under the National Health Insurance (JKN) scheme and accessible through 23,639 primary health care facilities (FKTP), a comprehensive national picture of FP service utilization among JKN participants remains largely unavailable. Objective: To analyze the profile of FP service utilization and the factors associated with the type of FP service utilized, namely LACMs and Non-LACMs. Methods: A cross-sectional study design was employed using secondary data from the BPJS Kesehatan Regular Sample Data 2025 Edition, with a sample of 13,660 participants. Data analysis included univariate (frequency distribution) and bivariate analyses using complex samples logistic regression. Results: Non-LACMs dominated at 70.7%, with contraceptive injection/pill provision being the most common service type (36.6%). Of the 8 variables examined, 4 were significantly associated with the type of FP service utilized, namely sex (p=0.024), type of FKTP (p=0.001), regional FKTP zone (p=0.001), and area of residence (p<0.001), whereas age, marital status, family relationship, and membership segmentation were not significantly associated. Conclusion: LACMs utilization at FKTP remains suboptimal, with significant disparities observed across participant characteristics and geographic regions.

Kematian ibu tetap menjadi tantangan global dan nasional yang krusial. Dalam upaya akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), WHO merekomendasikan standar pelayanan Antenatal Care (ANC) minimal delapan kali kontak. Merespons hal tersebut, Indonesia melalui Permenkes No. 21 Tahun 2021 telah meningkatkan standar pelayanan minimal dari empat menjadi enam kali kontak (K6). Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan pada keberlanjutan layanan. Meskipun pembiayaan telah terintegrasi dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peran JKN dalam pembiayaan ANC dinilai belum optimal dengan cakupan 64,6%. Penelitian ini bertujuan menganalisis utilisasi dan keberlanjutan pelayanan ANC K6 tahun 2023-2024 pada peserta JKN di FKTP menggunakan rancangan kohort retrospektif dan data sampel BPJS Kesehatan tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total populasi tertimbang 1.077.168 ibu hamil, sebanyak 561.843 ibu (52,2%) tidak memanfaatkan JKN untuk ANC. Di antara 515.324 peserta yang memanfaatkan skema JKN, hanya 25.473 peserta (2,4%) yang berhasil menuntaskan standar minimal enam kali kontak (K6). Analisis menunjukkan bahwa variabel usia, status pernikahan, wilayah geografis, segmentasi kepesertaan, hak kelas rawat, dan jenis FKTP berpengaruh signifikan terhadap utilisasi ANC K6. Tingginya kesenjangan antara data survei nasional dengan data klaim JKN mengindikasikan adanya pergeseran pembiayaan ke jalur mandiri (out-of-pocket). Hasil ini menunjukkan perlunya penguatan tata kelola klaim dan deteksi kecurangan, perluasan jejaring mitra JKN, simplifikasi prosedur administratif, serta intervensi berbasis komunitas melalui kader kesehatan dan pelibatan pasangan guna mendorong keberlanjutan ANC dan menekan AKI nasional.

Maternal mortality remains a critical global and national challenge. In an effort to accelerate the reduction of the Maternal Mortality Rate (MMR), the World Health Organization (WHO) recommends an Antenatal Care (ANC) standard of at least eight contacts. In response, Indonesia, through Minister of Health Regulation (Permenkes) No. 21 of 2021, has increased the minimum service standard from four to six contacts (K6). However, the implementation of this policy still faces challenges regarding service continuity. Although financing is integrated into the National Health Insurance (JKN) scheme, JKN's role in financing ANC is considered suboptimal, with a coverage of 64.6%. This study aimed to analyze the utilization and continuity of K6 ANC services from 2023-2024 among JKN participants at primary healthcare facilities (FKTP) using a retrospective cohort design based on the 2023-2024 BPJS Kesehatan Sample Data. The results showed that of a total weighted population of 1,077,168 pregnant women, 561,843 (52.2%) did not utilize JKN for ANC. Among the 515,324 participants who utilized the JKN scheme, only 25,473 (2.4%) successfully completed the minimum standard of six contacts (K6). Analysis revealed that age, marital status, geographical region, membership segmentation, ward class entitlement, and type of FKTP significantly influenced K6 ANC utilization. The significant gap between national survey data and JKN claim data indicates a shift in financing toward out-of-pocket payments. These results underscore the need for strengthening claim governance and fraud detection, expanding JKN partner networks, simplifying administrative procedures, and implementing community-based interventions through health cadres and spousal involvement to promote ANC continuity and reduce national MMR