Abstrak: Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah dengan prevalensi penderita hipertensi terbesar di Provinsi Jawa Barat, selain itu kepatuhan diet penderita hipertensi di wilayah tersebut masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan diet berdasarkan Dietary Approach to Stop Hypertension for Indonesian (DASHI) pada penderita hipertensi dengan pendekatan teori Health Belief Model. Penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Unit Pelayanan Fungsional (UPF) Puskesmas Bojonggede Kabupaten Bogor ini menggunakan desain studi cross sectional dan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 105 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa 49,52% responden cukup patuh dan 50,48% resonden kurang patuh. Terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi manfaat (OR= 3.9 95% CI 1.18-12.9) dan persepsi hambatan (OR= 3.007 95% CI 1.34-7.05) dengan kepatuhan diet. Instansi terkait diharapkan mampu memotivasi penderita hipertensi untuk lebih patuh dalam menerapkan diet melalui edukasi gizi, monitoring dan evaluasi pola makan, serta pengembangan media KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) yang efektif dan efisien. Kata Kunci: DASHI, Health Belief Model, Hipertensi, Kepatuhan Kabupaten Bogor is the one place in West Java Province with highest prevalence of hypertension people, yet the dietary adherence among them still poor. The objective of this studi was to identify factors related to dietary adherence based on Dietary Approach to Stop Hypertension for Indonesian (DASHI) among hypertensive patient in Health Belief Model Theory point of view. This study was conducted in work area of UPF Puskesmas Bojonggede Kabupaten Bogor by using cross sectional design with purposive sampling method. The total samples of this study was 105 persons. The result showed that 49,52% respondents are having enough adherence to dietary recommendation and 50,48% respondents still poor. There were significant associations between percevied benefits (OR= 3.9 95% CI 1.18-12.9) and perceived barriers (OR= 3.007 95% CI 1.34-7.05) with dietary adherence. Institutions are hoped to motivate hypertensive patient to get more adherence in dietary recommendation through nutrition education, monitoring and evaluation of dietary pattern, and developed KIE (Communication, Information, and Education) media which are effective and efficient. Keywords: Adherence, DASHI, Health Belief Model, Hypertension

Abstrak: Pada tingkat global maupun nasional, status kusta sebagai masalah kesehatan masyarakat telah berhasil dieliminasi pada tahun 2000. Namun demikian sejak tahun 2000-2010 masih saja ditemukan kasus baru.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan faktor kepadatan penduduk, penemuan kasus secara aktif, penemuan kasus secara pasif, presentase penduduk miskin dengan angka penemuan kasus baru kusta di Kota Depok tahun 2011-2017. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain studi korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan pada angka penemuan kasus baru kusta mengalami peningkatan. Kecenderungan presentase penemuan kasus aktif mengalami peningkatan, kecenderungan peningkatan kasus pasif mengalami penurunan. Kecenderungan angka penemuan kasus baru kusta berdasarkan angka kepadatan penduduk mengalami peningkatan. Kecenderungan angka penemuan kasus baru kusta berdasarkan presentase penduduk miskin mengalami penurunan dan tidak berhubungan. Hasil analisis spasial menunjukkan hasil terdapat 5 kecamatan yang memiliki risiko penularan kusta yang tinggi yaitu : Sawangan, Pancoranmas, Cipayung, Cimanggis, dan Tapos. Penemuan kasus secara aktif dengan modifikasi penyuluhan akan meningkatkan penemuan kasus secara pasif yang pada akhirnya akan menurunkan angka penemuan kasusbaru.

Abstrak:

Pneumonia merupakan salah satu penyebab kematian anak umur di bawah 5 tahun. Perkiraan kematian yang disebabkan batuk dan nafas cepat sebesar 6 permil. Program pemberantasan penyakit ISPA diupayakan untuk mengurangi kematian karena pneumonia. Penatalaksanaan kasus pneumonia oleh petugas menggunakan tata laksanana ISPA. Keberhasilan upaya program P2 ISPA merupakan daya ungkit penurunan kematian karena ISPA.. Secara teori target penemuan kasus pneumonia adalah 10 % dari jumlah balita. Penemuan kasus pneumonia didukung oleh tenaga kesehatan terlatih penatalaksanaan ISPA dan sarana penemuan kasus pneumonia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan cakupan penemuan kasus pneumonia di Puskesmas, diantaranya faktor tenaga, sarana dan manajemen.Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan cross sectional dengan sampel sebanyak 33 puskesmas atau total populasi di Kabupaten Bekasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kuesioner dan data sekunder dari data hasil cakupan penemuan kasus pneumonia tahun 2001. Analisis data dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan perangkat lunak Epi Info dan perangkat lunak statistik lainnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa cakupan penemuan kasus pneumonia di 75,8 % puskesmas adalah kurang. Secara proporsional faktor tenaga yang kurang, berada pada puskesmas dengan cakupan penemuan kasus pneumonia kurang. Begitu pula faktor sarana yang kurang, berada pada puskesmas dengan cakupan penemuan kasus pneumonia yang kurang. Sementara faktor manajemen, bila dilihat satu per satu yaitu pembuatan rencana kerja tahunan, staff meeting, bimbingan teknis dan evaluasi tidak memberikan pengaruh terhadap cakupan penemuan kasus pneumonia.Penelitian ini hendaknya dilanjutkan dengan penelitian kualitatif dengan penajaman kuesioner atau observasi serta melihat faktor lain melalui pendekatan individu sehingga didapatkan gambaran yang utuh mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan cakupan penemuan kasus pneumonia.

---

 

Correlation Factors of Number of Pneumonia Case Finding in Public Health Center in Bekasi District for year 2001Pneumonia is the one of cause of death in under five children. The estimated of death caused by cough and rapid breath are sixth per miles. The Acute Respiratory Infections (ARI) Program is an effort to reduce of death caused by pneumonia. The management of pneumonia by health worker is using the management of ARI. The aim of ARI Program is to decrease the death caused by ARI. Theoretically, the target of pneumonia case finding is 10 % from the number of under five children. The pneumonia case finding is done by specially trainee health workers in ARI management. The aim of this research is to know about the factors correlated with the number of pneumonia case finding in public health center, including human factor, equipment factor and management factor.The research is designed with descriptive analysis by cross sectional on 33 Public Health Center (PHC) as samples which are similar with total PHC District Bekasi. Primary data was collected trough interviewing respondent with questioner; secondary data was collected from annual report of the number of pneumonia case finding in Bekasi District 2001. The data was analyzed using to Epi Info software and related statistical software.The result of this research indicated that the prevalence of pneumonia found in PHC 75,8 % was considered as under reported. Proportionally, it trained health worker shows that the lower the number of pneumonia case found in PHC. Also, PHC having less equipment has lower number of pneumonia case found. Analysis on individual management factors including annual planning, staff meeting, technical assistance, and evaluation, shows no impact on the number of pneumonia case finding.This research must be followed up by qualitative research using more accurate questioner or observation and other factors with individual approach to get the complete picture about factors correlated with the number of pneumonia case finding.

Abstrak:

Penyakit kusta di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, disamping besarnya masalah di bidang medis juga masalah sosial yang di timbulkan oleh penyakit ini. Menghadapi masalah ini organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan agar pada tahun 2000 penyakit kusta tidak lagi merupakan masalah kesehatan masyarakat dengan prevalensi rate 1 per 10.000 penduduk. Penurunan prevalensi rate ini dapat dicapai dengan upaya penurunan proporsi penderita kusta yang berobat tidak teratur dalam periode waktu tertentu. prevalensi rate Kabupaten Majalengka cenderung menurun dari tahun ke tahun, tetapi belum mencapai target prevalensi rate yang ditargetkan oleh WHO yaitu kurang dari 1 per 10.000 penduduk. Namun hal ini berbeda dengan penemuan penderita baru yang cenderung meningkat.Pencapaian persentase ketidakteraturan berobat penderita kusta di Kabupaten Majalengka pada tahun 2000 sebesar 32,31% sehingga RFT hanya sebesar 67,69%. Angka ini relatif masih rendah bila dibandingkan dengan target RFT (Release From Treatment) rate nasional (keteraturan berobat) sebesar 90%.Beberapa penelitian terdahulu, misalnya di Kabupaten Kuningan menunjukan bahwa ketidakteraturan berobat (1993) mencapai 18,80%, kemudian di Kabupaten Tangerang menunjukan bahwa ketidakteraturan berobat (1993) mencapai 21,60%.Berdasarkan kenyataan ini, maka dilakukan penelitian yang mengkaji penyebab ketidakteraturan berobat yang sebenarnya dari penderita kusta yang terdiri dari variabel umur penderita kusta, jenis kelamin penderita kusta, pekerjaan penderita kusta, pendidikan penderita kusta, pengetahuan, sikap dan keyakinan penderita tentang penyakitnya, ketersediaan obat di puskesmas, peran petugas kesehatan dan peran keluarga dalam pengobatan.Penelitian dilakukan di Kabupaten Majalengka dengan desain cross sectional dan menggunakan data primer. Responden berjumlah 208 orang yang merupakan seluruh populasi yang memenuhi kriteria sampel.Hasil penelitian menunjukan bahwa secara statistik diperoleh hubungan yang bermakna pengetahuan penderita kusta (OR: 2,62, 95%CI : 1,44 - 4,76), sikap (OR 2,76, 95%C1 : 1,51 -5,05), ketersediaan obat di puskesmas (OR : 3,34, 95%CI : 1,64 - 6,80), dan peran petugas kesehatan (OR : 2,91, 95%CI : 1,60 - 5,31) dengan ketidakteraturan berobat penderita kusta. Pada penelitian ini tidak ditemukan adanya interaksi pada faktor risiko yang berhubungan dengan ketidakteraturan berobat penderita kusta.Diperlukan upaya meningkatkan penyuluhan melalui media radio, televisi, buku, majalah dan pamflet yang komunikatif, sederhana dan dapat diterima masyarakat di daerah sehingga dapat mengubah perilaku. Disamping itu perlu adanya perencanaan tahunan kebutuhan obat sesuai dengan jumlah sasaran sehingga tidak terjadi kekurangan obat dan perlu juga pendidikan kesehatan yang persuasif dengan menggunakan peran keluarga atau kelompok sesama penderita dengan melibatkan tokoh masyarakat sekaligus sebagai pengawas menelan obat, serta meningkatkan kemampuan petugas pengelola program kusta, yang diharapkan petugas lebih proaktif dalam melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kepada penderita kusta dan keluarga dengan mendatangi penderita dan keluarga untuk memberikan dukungan sosial dan konsultasi. Selain itu, diharapkan pula petugas dapat memberikan pelayanan pengobatan sesegera mungkin.Daftar Pustaka : 52 (1956 ? 2001).

---

 

Some Factors Relating to the Leprosy Patients Irregularity for Medical Treatment at the Regency of Majalengka in 1998 ? 2000.Leprosy was still a public health problem in Indonesia. The disease did not only cause a big problem to the medical area, but also to the community. To overcome this matter, the United Nations World Health Organization (WHO) had determined that in the year 2000 leprosy would no longer become a community problem with the prevalence rate of 1 per 10.000 people. The decrease of the prevalence rate could be abstained by reducing the number of leprosy patients who irregularly visited clinics for medical treatment, There was a tendency that the prevalence rate in Majalengka decreased from year to year, although it had not reached the targeted rate of the WHO, namely less than I per 10.000 people. This, however, was unlike the number of the newly known leprosy patients which tended to increase.In Majalengka the number of leprosy patients with irregular treatment in the year 2000 stood at 32.32 % which meant that the RFT (Release From Treatment) was only 67,69%. This figure was relatively still lower than the targeted national RFT rate (i.e.regular treatment) of 90%.Some earlier studies, such as one held in the Regency of Kuningan, showed that the irregular treatment in 1993 reached 18.80%. Another study in the Regency of Tangerang (1993) showed an irregularity of 21.60%.On the basis of these facts, a study was carried out to learn the actual causes of the irregularity for treatment by leprosy patients. The variables included age, sex, occupations, education, knowledge, attitude and belief of the patients on the disease, provision of medicines in the clinics, the roles of the clinic officials and of the relatives in the treatment.The study in Majalengka made use of the cross-sectional design and primary data, with 208 respondents, namely the whole population meeting the sample criteria.Results of the study showed there was statistically significant correlation between the knowledge of patients (OR : 2.62, 95%CI : 1.44 - 4,76), their attitudes (OR :2.76, 95%CI : 1.51 - 5.05), provision of medicines in clinics (OR : 3.34, 95%CI : 1,64 - 6,80), the roles of the clinic officials (OR : 2.91, 95%CI : 1.60 -5.31) and the patients irregularity for treatment. The study did not show any interaction of risk factors related to the patient irregularity for treatment.It was necessary to improve efforts in giving better information through the radio, television, books, magazines and leaflets in a communicative and simple way which would be more digestible to the local people. In this way people were expected to change their behavior. The study also suggested the necessity of an annual plan by the local government for the need of enough medicines for the targeted patients. The local government should also provide persuasive health education by involving active participation of relatives or groups of other leprosy patients, including some social celebrities who, at the some time, acted as watchers of the patients, discipline in taking medicines. It was also considered necessary to be more pro-active in communication and providing information as well as education to both the patients and their relatives by visiting them for social support and consultation. Apart from that, officials were expected to give treatment to the patients as immediately as possible.Bibliography : 52 (1956 - 2001).