Latar belakang: Transformasi digital di sektor kesehatan menjadi semakin signifikan sejak pandemi COVID-19, mendorong percepatan implementasi teknologi informasi, termasuk Rekam Medis Elektronik (RME). Di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Rumah Sakit Swasta Tipe C, untuk menerapkan RME. Namun, keberhasilan implementasi RME tidak hanya bergantung pada keberadaan sistem, tetapi juga pada tingkat kematangan digital rumah sakit. Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kematangan digital terhadap implementasi RME di Rumah Sakit Swasta Tipe C. Metodologi penelitian: Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode survei cross-sectional terhadap 202 tenaga kesehatan di RS Swasta Tipe C. Instrumen penelitian mengacu pada Digital Maturity Index (DMI) Kementerian Kesehatan dengan tujuh dimensi utama, serta lima dimensi implementasi RME yang diadaptasi dari model Technology Acceptance Model (TAM). Data dianalisis menggunakan PLS-SEM untuk menguji validitas, reliabilitas, dan hubungan antar variabel. Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kematangan digital berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi RME, dengan dimensi "Pemanfaatan Data" dan "Ketersediaan Fitur RME dalam pelayanan kesehatan" menjadi faktor dominan. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam menyusun strategi penguatan digitalisasi rumah sakit dan menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam mendukung transformasi digital yang efektif dan berkelanjutan.

---

Background: Digital transformation in the healthcare sector has become increasingly significant since the COVID-19 pandemic, driving the accelerated implementation of information technology, including Electronic Medical Records (RME). In Indonesia, the Ministry of Health has required all healthcare facilities, including Type C Private Hospitals, to implement RME. However, the successful implementation of RME depends not only on the existence of the system, but also on the hospital's level of digital maturity. Research Objective: This study aims to analyse the effect of digital maturity level on RME implementation in Type C Private Hospitals. Research Methodology: The research was conducted with a quantitative approach using a cross-sectional survey method of 202 health workers in Type C private hospitals. The research instrument refers to the Ministry of Health's Digital Maturity Index (DMI) with seven main dimensions, as well as five dimensions of RME implementation adapted from the Technology Acceptance Model (TAM). Data were analysed using PLS-SEM to test the validity, reliability, and relationship between variables. Research Results: The results showed that the level of digital maturity significantly influenced the success of RME implementation, with the dimensions of ‘Data Utilisation’ and ‘Availability of RME Features in health services’ being the dominant factors. This research provides a practical contribution in developing strategies to strengthen hospital digitalisation and provides input for policy makers in supporting effective and sustainable digital transformation

Kebutuhan layanan kesehatan di wilayah metropolitan seperti Provinsi DKI Jakarta terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola penyakit. Namun, capaian Bed Occupancy Rate yang relatif rendah pada sebagian besar rumah sakit umum di DKI Jakarta mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara distribusi kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan rawat inap. BOR digunakan sebagai indikator efisiensi pemanfaatan tempat tidur rawat inap dengan standar ideal pada kisaran 60–85 persen. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan capaian BOR rumah sakit umum di Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 serta menganalisis hubungannya dengan karakteristik struktural rumah sakit yang meliputi kelas rumah sakit, status kepemilikan, dan wilayah administratif. Penelitian menggunakan desain kuantitatif deskriptif analitik dengan pendekatan potong lintang dan memanfaatkan data sekunder RS Online periode Januari–September 2025. Sampel penelitian terdiri dari 119 rumah sakit umum yang memenuhi kriteria inklusi. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan tabulasi silang dengan uji Chi-Square (Likelihood Ratio), serta analisis lanjutan uji perbedaan rerata untuk mengevaluasi BOR sebagai variabel kontinu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar rumah sakit umum di Provinsi DKI Jakarta berada pada kategori BOR rendah (75,6%), sementara 20,3% berada pada kategori ideal dan 4,2% pada kategori tinggi, dengan nilai rerata BOR sebesar 44,06%. Analisis bivariat menunjukkan bahwa kelas rumah sakit dan wilayah administratif tidak berhubungan secara signifikan dengan capaian BOR. Sementara itu, analisis numerik menunjukkan adanya perbedaan rerata BOR yang bermakna berdasarkan status kepemilikan, di mana rumah sakit pemerintah memiliki tingkat pemanfaatan tempat tidur rawat inap yang lebih tinggi dibandingkan rumah sakit swasta/non-pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tempat tidur rawat inap di Provinsi DKI Jakarta kemungkinan lebih dipengaruhi oleh dinamika sistem pelayanan dan beban pelayanan rumah sakit dibandingkan oleh karakteristik struktural tunggal sehingga interpretasi BOR sebagai indikator kinerja perlu mempertimbangkan konteks sistem kesehatan secara menyeluruh.

The demand for healthcare services in metropolitan areas such as the Province of DKI Jakarta continues to increase in line with population growth, urbanization, and changing disease patterns. However, the relatively low Bed Occupancy Rate (BOR) observed in most public hospitals in DKI Jakarta indicates a potential mismatch between the distribution of hospital capacity and the need for inpatient care. BOR is used as an indicator of inpatient bed utilization efficiency, with an ideal standard ranging from 60 to 85 percent. This study aims to describe the level of BOR in public hospitals in DKI Jakarta in 2025 and to analyze its association with structural hospital characteristics, including hospital class, ownership status, and administrative area. The study uses a descriptive analytical quantitative design with a cross-sectional approach and utilizes secondary data from RS Online for the period January–September 2025. The study sample consisted of 119 public hospitals that met the inclusion criteria. Data were analyzed using univariate and bivariate methods, including cross-tabulation with Chi-square tests (Likelihood Ratio), as well as additional mean comparison analyses to examine BOR as a continuous variable. The results show that the majority of public hospitals in DKI Jakarta had low BOR levels (75.6%), while 20.3% were within the ideal range and 4.2% had high BOR. The mean BOR was 44.06%. Bivariate analysis indicated that hospital class and administrative area were not significantly associated with BOR. In contrast, numerical analysis revealed a significant difference in mean BOR by ownership status, with public hospitals exhibiting higher inpatient bed utilization compared to private or non-public hospitals. These findings suggest that inpatient bed utilization in DKI Jakarta is more strongly influenced by healthcare system dynamics and service burden than by individual structural hospital characteristics, highlighting the importance of interpreting BOR within a broader health system context.