Remaja di Provinsi Jawa Barat menghadapi risiko kesehatan reproduksi yang tinggi (misalnya tingginya angka kehamilan remaja), sehingga promosi kesehatan reproduksi menjadi prioritas penting. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kemitraan organisasi non-pemerintah (NGO) dalam promosi kesehatan reproduksi remaja di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif melalui wawancara mendalam dengan informan terpilih, termasuk staf program NGO, mitra sektor pemerintah dan komunitas lokal, serta remaja penerima manfaat program. Hasil analisis tematik mengidentifikasi tiga aspek utama kemitraan yang mendukung efektivitas program: komitmen kelembagaan antar mitra, kepercayaan dan prinsip mutualitas, serta pemanfaatan hasil kolaborasi (misalnya modul edukasi dan layanan konseling) untuk keberlanjutan program. Peran NGO sebagai fasilitator dan penggerak program terbukti penting, namun dihadapkan pada tantangan seperti koordinasi lintas sektor yang belum optimal dan resistensi nilai-nilai konservatif terkait isu kesehatan reproduksi. Strategi penguatan kemitraan mencakup penyelarasan visi dan tujuan antara NGO dan pemerintah, pembentukan forum advokasi lintas sektor formal, peningkatan kapasitas teknis mitra lokal, serta pelibatan remaja secara bermakna sebagai agen perubahan dalam program. Kesimpulannya, kemitraan NGO dengan pemerintah dan komunitas berperan krusial dalam promosi kesehatan reproduksi remaja. Diperlukan komitmen yang kuat, kepercayaan, dan kolaborasi multi-sektor yang inklusif untuk mencapai hasil program yang berkelanjutan. Studi ini merekomendasikan dukungan kebijakan daerah yang mengintegrasikan program kesehatan reproduksi remaja dan memperkuat kelembagaan kemitraan agar dampak program lebih optimal dan berkesinambungan.

Adolescents in West Java Province face high reproductive health risks (e.g., a high rate of teenage pregnancy), making reproductive health promotion a critical priority. This study aims to analyze the dynamics of non-governmental organization (NGO) partnerships in promoting adolescent reproductive health in West Java. A qualitative design was employed, using in-depth interviews with selected informants including NGO program staff, government and local community partners, and adolescent program beneficiaries. Thematic analysis identified three key partnership factors supporting program effectiveness: strong institutional commitment among partners, trust and mutuality, and the utilization of collaborative outputs (such as educational modules and counseling services) to sustain the program. The role of NGOs as program facilitators and drivers is evident, but they face challenges such as suboptimal cross-sector coordination and conservative cultural resistance to reproductive health issues. Partnership strengthening strategies include aligning the visions and goals of NGOs and government, establishing formal cross-sector advocacy forums, enhancing the technical capacity of local partners, and meaningfully engaging youth as agents of change in the program. In conclusion, NGO partnerships with government and communities play a crucial role in the effectiveness of adolescent reproductive health promotion. Strong commitment, trust, and inclusive multi-sector collaboration are required to achieve sustainable program outcomes. This study recommends strengthening local policy support to integrate adolescent reproductive health programs and reinforce partnership institutionalization, in order to optimize program impact and sustainability.