Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 34448 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Arjo Surjanto; Pembimbing: Ascobat Gani; Penguji: Pujiyanto, Sudibyo Supardi, Togi Hutadjulu, Dono Widiatmoko
Abstrak:

Masih tingginya preskripsi obat paten yang telah mempunyai generik di salah satu bagian Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin (RSHS) Bandung telah mendorong dilakukannya penelitian Beban Biaya Yang Timbul Akibat Ketidakpatuhan Pemberian Obat Generik Pada Pasien Rawat Inap di RSHS - Bandung Tahun 2001. Biaya ketidak-patuhan pemberian obat generik adalah biaya masyarakat yang tidak perlu yang menjadi ruang lingkup penelitian ini. Penelitian dilakukan selama bulan April sampai Juni 2002 dengan desain Comparative Non Eksperimental Study secara Ex Post Facto terhadap data sekunder pasien rawat inap di RSHS Tahun 2001. Sampel yang diambil sebanyak 323 buah dengan sumber data terdiri dari resep, kartu status, dan rekam medik tahun 2001. Hasil penelitian menyatakan bahwa beban biaya tambahan yang harus ditanggung pasien/keluarga pasien karena ketidak-patuhan pemberian obat generik secara financial mencapai Rp 10,6 juta atau 55,46% dari belanja obat pasien. Variabel lama kerja dokter dan keparahan penyakit ternyata merupakan variabel yang dominan yang mempengaruhi ketidak-patuhan pemberian obat generik. Estimasi biaya ini pada pasien rawat inap selama tahun 2001 mencapai Rp 13 miliar atau sekitar Rp 600 ribu per pasien rawat inap. Disarankan perlunya tambahan materi pengenalan obat generik bagi dokter maupun calon dokter serta melakukan trial klinik obat generik baik di universitas maupun di rumah sakit dengan melibatkan para dokter maupun calon dokter. Saran berikutnya adalah perlunya memberdayakan Permenkes nomor 085/MEN/KES/PER/I/1989 yaitu dengan memberikan penghargaan pada dokter yang patuh memberikan obat generik dan memberikan pembinaan pada dokter yang tidak patuh memberikan obat generik.


 

The heightening of branded medicine prescribing in one department of RSHS - Hasan Sadikin Central Public Hospital motivated the study of Cost Implication of Non-compliance of Generic Medicine Prescribing of Hospital Care Patient in Hasan Sadikin Central Public Hospital - Bandung 2001. The non-compliance cost implication of generic medicine prescribing is a community unnecessary cost that being this study scope. The study was carried out during April -- June 2002 on Comparative Non Experimental with Ex Post Facto Design to the secondary data of hospital care patients in RSHS - Bandung in 2001. The amount of sample is 323 consist of prescriptions, condition state cards of patient, and medical records. The result showed that the cost implication bad to be loaded by the patient or their family caused non-compliance of generic medicine prescription financially are Rp 10,6 million or 55,46% from their medicines cost. Physician length of work and severity of disease are dominant variables in influencing of non-compliance generic medicine prescribing. Estimation of the non-compliance cost on hospital care patient in 2001 reaches Rp 13 billion or about Rp 600 thousand per patient. Suggestion is having addition of genetic medicine introducing to both physicians and their candidates and its clinical trial in universities or hospitals. The further suggestion is law enforcing of Permenkes 085/MEN/KES/PER/I/1989 by giving reward to the doctors compliance generic medicine prescribing and pay attention to the others to establish compliance generic medicines prescribing.

Read More
T-1468
Depok : FKM-UI, 2002
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Budi Hermanto; Pembimbing: Ascobat Gani; Penguji: Pujiyanto
T-2207
Depok : FKM-UI, 2005
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Johanes Eko Kristiyadi; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Pujiyanto, Amila Megraini, Atikah Adyas, Ruhayati Sadeli
Abstrak:

Sakit merupakan suatu kejadian yang tidal: dapat diduga kapan akan menimpa seseorang. Biaya yang harus dikeluarkan juga cukup bcsar khususnya untulc rawat inap. Untuk rnengurangi beban biaya yang dilimbulkannya, salah satu cara untuk mcntransfer resiko biaya dengan memiliki asuxansi kesehatan. PT. Askes merupakan salah satu asuradur yang wajib dimiliki oleh pcgawai negeri sipil tetapi dalam pelaksanaannya, peserta masih harus mengeluarkan beban biaya sencliri (our ofpocket) karena adanya perbcdaan antara biaya sesuai tarif rumah sakit dengan tarif paket Askes. Beberapa penelitian membuktikan kondisi tersebut, sepeni di RS PMI Bogor, RSUD Kota Cilegon dan RS Persahabatan Jakarta. Sedangkan di RSUD dr. Achmad Diponegoro - Putussibau, Kabupatcn Kapuas Hulu - Kalimantan Barat belum pernah diteliti. Studi ini dilakukan untuk mengetahui gambaran, faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan faktor mana yang paling mempengaruhi serta model prcdiksi beban biaya sendiri (our of packcl) pasien rawat inap pegerla Askcs di RSUD dr. Achmad Diponegoro-Putussibau, Kabupatcn Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat, tahun 2005. Rancangan penelitian ini cross sectional dengan sampel sebesar 257 pasien rawat inap di RSUD dr. Achmad Diponegoro - Putussibau, Kabupaten Kapuas I-lulu - Kalimantan Barat tahun 2005. Rata-rata beban biaya sendiri (out of pocket) pasien rawat inap pcserta Askes di RSUD dr. Achmad Diponegoro sebesar Rp. 2l5,472,76 atau 20,84 % dari rata-rata pengeluaran biaya perawatan sesuai tariff RSUD. Bcban minimum sebesar Rp. 25.000,- penyakit penyulit, obat-obatan, pesertal (peserta), peserta3(isteri), pegawail(golongan I), interaksi antara lama hari rawat dengan penyakit penyulit dan interaksi antara penyakit penyulit dengan obat-obatan dimana interaksi antara lama hari rawa dengan penyakit penyulit merupakan faktor yang paling mempengaruhinya (nilai B yang tcrtinggi yakni sebesar 0,624). Setelah dilakukan uji asumsi dan uji interaksi, maka diperoleh model prediksi beban biaya sendiri = 5,743 + 0,3l3*|ama hari rawat - 0,785*tidak ada penyakit penyulit + 0,8l9*obat~obatan (Non DPHO) + 67,39'7*peserta1 + 0,179*peserta3 + l,489*pegawail + 0,26O*Interaksi penyakit penyulit dengan Obat-obatan + 37,353*Imeraksi Iama hari mwat dengan Penyakit Penyulit. Diharapkan pihak manajemen RSUD dapat menghitung tarif RSUD sesuai kondisi riil sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukkan ke Pemda Kabupaten Kapuas Hulu untuk menetapkan kebijakan tarif dan pcmberian subsidi ke RSUD khususnya untuk golongan 1, melakukan advokasi pada PT. Askes, menyarankan penggunaau obat-obatan DPI-10 dan diharapkan juga PT. Askes dapat mempenimbangkan untuk menyesuaikan pemberian manfaat kepada. pescrta khususnya untuk pcserta dengan status kepegawaian golongan 1 yaitu bcrupa penyesuaian tarif PT. Askes sesuai dengan situasi dan kondisi rumah sakit.


No ones could predict when they would get sick. There will be some significant amount of expenses to be paid during the time of being hospitalized. In order to reduce the amount of expenses a patient should pay, to minimalize risk of cost by having health insurance is a way of working it out. PT Askes is one of the health insurance providers which its membership is a mandatory for every public service officers in Indonesia. Yet, in the reality, a patient still have to cover some oi' his or her expenses hom his or her pocket, due to the differences between hospital fare and the expenses that is covered by Askes. Some researches bring forward eveidenoes regarding this issue, in example researched conducted in PMT hospital in Bogor, District Hospital of Cilcgon City, and Persahabatan hospital in Jakarta. While in Kapuas I-lulu District, dr. Achmad Diponegoro Hospital in Putussibau, West Kalimantan Province, such research has not been conducted yet. This researched is to find out the influence factors, the most influence factor, and the prediction model of out of pocket of hospitalized patient with Askcs membership at dr. Achmad Diponegoro Hospital in Putussibau, Kapuas I-lulu District, West Kalimantan Province in 2005. This researched design is cross sectional, using 257 sample of hospitalized patients in dr. Achmad Diponcgoro Hospital in Putusibau, Kapuas Ilulu District, West Kalimantan Province during the year of 2005. The average amount of out of pocket self cost of each patient is Rp 215,472.76 or 20.84 % out of the total expenses in the district hospital. the minimum fare id Rp 25,000.- and the maximum one is Rp 2,784,000.-, depend on the number of days in hospitaL the kind of illness, medications, memberl (the person with the membership), mernber3 (the spouse), level 1 employee, thc interaction between long of stay with the type of illness, and the interaction between the complicated illness and the drugs are the most influence factor( the 6 value are the highest, which is 0,624). The assumption and interaction test, result the model of self expenses prediction model = 5,743 + 0,3 l3*long of stay - 0,785*no complicated illness + 0,8l9*drugs (Non DPHO) + 67,397*memberl + 0,179*member3 + l,489*employeel + 0,260*interaction between complicated illness and drugs + 0,260*Interaction between long of stay and complicated illness. It is necessary for the District Hospital management to calculate the fare according to the real expenses as an advocacy for the Kapuas Hulu District government for the titre and subsidiary to District Hospital policies making especially for the base level oflicer, advocacy to the PT Askes, awareness to use DPHO drugs and it's necessary for PT Askes to consider adjustment in providing the benefits for its members especially for the base level oflicer to be more in line with the current situation of the hospital.

Read More
T-2603
Depok : FKM-UI, 2007
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Tresnasari Satya Putri; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Atik Nurwahyuni, Jamal Zaini
Abstrak:

Abstrak

Pada tahun 2011, 235 juta orang di dunia menderita asma (WHO, 2011). Di Indonesia, prevalensi asma terus mengalami peningkatan yaitu sekitar 4,0% (Kemenkes, 2008). Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya perawatan pasien asma di RSUP Persahabatan. Desain penelitian adalah potong lintang (cross sectional). Sumber data primer didapatkan dari catatan rekam medik pasien. Sampel pada penelitian berjumlah 41 orang. Penelitian ini melibatkan 41 pasien terdiri dari 29 orang (70,7%) perempuan dan 12 (29,3%), 58,5% pasien tidak bekerja, 53% pasien menggunakan askes. Sebanyak 31,7% pasien asma menderita penyakit penyerta non TB dimana 36,6% pasien dirawat di kelas 1. Faktor-faktor yang berhubungan dengan total biaya perawatan pasien asma di RSUP Persahabatan adalah cara pembayaran, kelas perawatan, dan lama hari rawat.


In 2011, as many as 235 million people worldwide suffer from asthma (WHO, 2011). In Indonesia, the prevalence of asthma is increasing at about 4.0% (Ministry of Health, 2008).The general objective of this study was to analyze the factors associated with patient care costs of asthma in the department of Friendship.The study design was cross-sectional (cross-sectional). Sources of primary data obtained from the patient medical record. The samples in this study amounted to only 41 people. The study involved 41 patients, including 29 men (70.7%) women and 12 (29.3%) of men who had an average age of 43.60 years. 58.5% of patients did not work, 53% of patients using the health insurance payment. A total of 31.7% of patients with asthma suffer from comorbidities non TB where 36.6% of patients admitted to class 1. Factors associated with the total cost of patient care in the department of Friendship asthma among other means of payment, classroom maintenance, and long day care.

Read More
T-3896
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Elisabeth Sri Lestari; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Budi Hidayat, Mardiati Nadjib, Ismandiya Wirasugena
T-3049
Depok : FKM UI, 2009
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Waluyo; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Hasbullah Thabrany, Ede Surya Darmawan, Sukotjo Wiryodihardjo
Abstrak:

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang sehingga dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, meskipun dengan dana terbatas dituntut tetap survive dan siap melayani masyarakat umum dan peserta Askes. Untuk menjaga kelangsungan pelayanan Rumah Sakit menyesuaikan tarif yang harus dibayar oleh pasien. Tarif pasien Askes lebih rendah dari tarif pasien umum.Data RS Persahabatan menunjukkan bahwa pendapatan sesuai tarif umum tahun 2001 meningkat cukup bermakna sebesar 52% dari tahun 2000, pendapatan terbesar dari Rawat Inap yang meningkat 39%. Meskipun pendapatan Rawat Inap meningkat, namun terdapat kesenjangan dimana pendapatan yang diterima (sesuai tarif Askes) hanya 32%. Hal ini terjadi akibat tarif pasien Askes lebih rendah dari tarif pasien umum. Akibat kesenjangan tersebut Rumah Sakit menanggung subsidi cukup besar, sehingga dapat mengganggu likuiditas dan terjadi deficit anggaran Rumah Sakit. Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut perhitungan pendapatan berdasarkan tarif Askes. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini.Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran seberapa besar kesenjangan pendapatan dan besarnya subsidi sesuai hasil perhitungan kembali serta distribusinya pada Unit Instalasi Rawat inap, akibat perbedaan tarif Askes dengan tarif umum dan bagaimana kebijakan penetapan tarif dimana yang akan datang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan cara observasi dan evaluasi dengan melakukan estimasi perhitungan data sekunder dan diskusi/wawancara.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan (1) terdapat perbedaan hasil (output) antara perhitungan pendapatan dan subsidi oleh rumah sakit, dengan hasil perhitungan yang dilakukan pada penelitian ini, dimana kesenjangan menurut Rumah Sakit sebesar 68%, sedangkan menurut hasil perhitungan kembali sebesar 54%; (2) terdapat pasien Askes yang menggunakan kelas perawatan melebihi haknya tanpa membayar selisih tarif secara penuh, akibatnya Rumah Sakit menanggung biaya bagi pasien tersebut, dan seharusnya Rumah Sakit membukukannya sebagai beban pasien bukan Subsidi Askes; (3) subsidi bagi pasien Askes terjadi secara progresif yaitu makin tinggi golongan PNS dan Penerima Pensiun makin besar subsidi yang dinikmati; atau subsidi Rumah Sakit saat ini dinikmati oleh siapapun yang dirawat, baik pasien miskin maupun mampu; (4) kelemahan pembukuan terdapat pada sistem akuntansi, dimana rekening (account) yang ada belum menjangkau jenis tindakan yang jumlahnya banyak (comprehensive), seperti tindakan pelayanan pasien Askes belum seluruhnya dibukukan dalam akuntansi Rumah Sakit; (5) Pola tarif RS Perjam sampai saat ini belum ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.Saran yang dapat diberikan adalah agar Rumah Sakit dapat mengembangkan jenis pelayanan luar paket, karena tarifnya mendekati tarif Rumah Sakit. Secara aktif memberikan masukan kepada PT. Askes agar dilakukan peninjauan kembali tarif paket. Pengolahan dan pencatatan transaksi keuangan agar dilakukan secara terintegrasi antara Bagian Keuangan dan Bagian Akuntansi sehingga laporan keuangan dapat diuji kelayakannya dan wajar. Selanjutnya perlu dilakukan percepatan penagihan (klaim) biaya pelayanan kepada PT. Askes, karena akan membantu likuiditas Rumah Sakit. Depkes perlu segera menetapkan Pola Tarif Rumah Sakit Perjam dan mengupayakan penambahan premi peserta Askes.


Analysis of Service Subsidies to Obligatory Participating Patients in PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia at the In-Patient Installation Unit of Persahabatan Hospital Jakarta Year 2001 Health development aims to improve individual awareness, willingness and ability to lead a healthy-life in order achieve an optimum status of health. Hospital as the facility of health care service is required, although in limited funds, to survive and get ready to serve general public and members of Askes. To keep it survive, the hospital should adjust the rate to be paid by patients. Well, the rate charged on the Askes-member patients is usually lower than that on general patients.Data collected from the Persahabatan Hospital of common rate-based income in 2001 show that the income raised significantly on to 52% from that in the previous year (2000), and the largest income is drawn from In-Patient service, raised 39%. Although In-Patient Income raised, less difference still occurred since the income (according to the rate of Askes) is only 32%. This is because lower rate of Askes-member patients than that of general patient. Such a thing makes the Hospital bear relatively larger subsidies and thus troubles its liquidity and leads to budget-deficit. Therefore, further review of the income needs an Askes-based estimation. It is this which underlies the research.This research aims at revealing the picture of difference between income and amount of subsidies according to its re-estimation and distribution at the In-Patient Installation Unit due to the different rate of Askes from that of general patient and considering rate policies in the future. This research is qualitative in manner carried out through observation and evaluation by reviewing secondary data estimates and discussion/interview.From results of research, one may come to the following conclusions that (1) difference of output exists between income and subsidy estimates by the hospital party and that in this research; 68% in the former and 54% in the latter, respectively (2) Askes patients using service facilities extend their rights without paying any full different rate. It becomes, therefore, a subsidy charged on the Hospital whereas the hospital should, otherwise, impose this charge on the patients rather than Askes subsidies, (3) Subsidy for Askes patients occurs progressively, viz., the higher level of Civil Servant and Pension receiver, the greater the subsidy he or she enjoys and that it draws a conclusion that hospital subsidy are currently received by any patient, be poor or able patients, (4) weak book-keeping entries occur in the accounting system in which the existing account does not yet record comprehensively such as Askes-patient care service. Rate schemes for Public-Owned Hospital have not been determined by the Minister for Health.A suggestion that may be proposed is to get the Hospital develop services included in the fist of external package, since rate of the Askes approaches that of the Hospital. Another suggestion is to provide active input to PT. Askes in order to have rate of package reviewed. Financial data processing and account should be integrated between Finance Department and Accounting Department and therefore financial statement is allowable to test its reasonable feasibility. Further, claim for service costs should be accelerated to PT. Askes for it would help the hospital liquidity. The Department of Health should really determine the Rate Schemes for Public-Owned Hospital and exert to increase premium for Askes-members.

Read More
T-1507
Depok : FKM-UI, 2002
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Naura Parida; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Ascobat Gani, Pujiyanto, Fadhilah, Muhammad Aras
Abstrak:
Pembayaran dengan sistem paket seringkali menimbulkan terjadinya selisih antara tarif paket INA-CBG dengan biaya pelayanan rumah sakit yang dianggap tidak mencukupi. Pembiayaan terbesar BPJS kesehatan terhadap penyakit katastropik adalah penyakit jantung dengan biaya sebesar 8,6T dan merupakan kasus terbanyak dibandingkan dengan kasus katastropik lainnya. RSWS merupakan rumah sakit rujukan tertinggi di Kawasan timur Indonesia dan menaungi sebuah instalasi pusat jantung terpadu. Pada tahun 2019, dr. Khalid Saleh, selaku Dirut di RSUP Wahidin Sudirohusodo, di dalam jumpa persnya menyatakan bahwa terjadi tunggakan oleh pihak BPJS Kesehatan yang mencapai ratusan miliar rupiah. Besarnya tunggakan tentunya akan memengaruhi proses pelayanan dan penangan pada pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar selisih yang terjadi antara biaya pelayanan penyakit jantung koroner dengan tarif INA-CBGs di RSWS dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya selisih. Penelitian ini adalah penelitian mix method dengan observasional analitik menggunakan pendekatan cross-sectional. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 112 data pasien PJK yang menjalani rawat inap di RSWS. Hasil penelitian menunjukkan adanya selisih positif sebesar 171.908.682 jika dihitung secara keseluruhan namun jika dilihat perkasus terhadap selisih negatif pada kasus angina pektoris. Faktor yang mempengaruhi terjadinya selisih biaya pelayanan dan tari INA-CBG pada penyakit jantung koroner adalah Tingkat keparahan (p-value = 0,000), lama hari rawat (p-value = 0,001), dan pelayanan medis (p-value = 0,002). Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya selisih biaya adalah adanya tindakan operasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi selisih biaya yang terjadi di rumah sakit dengan melakukan subsidi silang, menginformasikan kepada pihak-pihak tertentu, mengadakan pertemuan dengan DPJP, dan membatasi tindakan-tindakan yang melebihi tarif rumah sakit pada kasus yang sifatnya tidak urgent. Rumah sakit perlu mengendalikan biaya agar tidak terjadi selisih negatif yang lebih besar antara pelayanan rumah sakit dengan tarif yang ditentukan BPJS dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan. Terus melakukan kendali mutu pelayanan yang efektif sebagaimana panduan praktik klinis.

Payment with a package system often result in a difference between the INA-CBG package rates and hospital service cost, which are considered insufficient. The largest BPJS health financing for catastrophic diseases is heart disease, with a cost of 8.6T, and it is the most common case compared to other catastrophic cases. RSWS is the highest referral hospital in Eastern Indonesia and houses an integrated heart center installation. In 2019, Dr. Khalid Saleh, as the President Director of RSUP Wahidin Sudirohusodo, stated in a press conference that there were arrears from BPJS Health reaching hundreds of billions of rupiah. The large amount of arrears will certainly affect the service and handling process for patients. This study aims to determine the magnitude of the difference between the cost of coronary heart disease services and the INA-CBGs rates at RSWS and the factors that influence the occurrence of the difference. This research is a mixed-method study with observational analytics using a cross-sectional approach. The sample used in this study was 112 data of CHD patients who underwent inpatient treatment at RSWS. The results showed a positive difference of 171.908.682 when calculated as a whole, but when viewed per case, there was a negative difference in cases of angina pectoris. Factors that influence the difference in service costs and INA-CBG rates in coronary heart disease are the severity level (p-value = 0.000), length of stay (pvalue = 0.001), and medical services (p-value = 0.002). Interview result indicated that the most influential factor in the cost difference is the presence of surgical procedures. Efforts are made to overcome the cost difference that occurs in hospitals by conducting crosssubsidies, informing certain parties, holding meetings with DPJP, and limiting actions that exceed hospital rates in cases that are not urgent. Hospitals need to control costs so that there is no greater negative difference between hospital services and the rates determined by BPJS while still paying attention to the quality of service. Continue to carry out effective quality control of services as guided by clinical practice guidelines.
Read More
T-7060
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Zaki Dinul; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Mardiati Nadjib, Amila Megraini, Esti Nurwidiyanti, Fatchanuraliyah
Abstrak: Biaya pengobatan HIV/AIDS mahal. ODHA mengeluarkan biaya sendiri yangbesar untuk membiayai pengobatan. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkanOOP pada pasien HIV/AIDS rawat jalan. Penelitian ini merupakan penelitiananalitik deskriptif secara retrospektif dengan desain penelitian berupa desain studipotong lintang. Adapun sampel pada penelitian ini, yaitu pasien HIV/AIDS rawatjalan yang diambil secara acak sebesar 144 pasien. Rata-rata pengeluaran perkunjungan pasien sebesar Rp100.763,35 yang terdiri dari jasa dokterRp41.557,32, administrasi Rp4563,56 dan biaya tes laboratorium sebesarRp13.833,03. Rata-rata pengeluaran pasien umum dalam setahun sebesarRp999.755,10 dan pasien jaminan sebesar Rp268.116,50. Ada hubungan secarastatistik antara cara pembayaran terhadap Biaya Pengobatan setelah mengontrolvariabel status pasien, jumlah infeksi oportunistik, dan jumlah kunjungan (nilai psebesar 0,0005). Diharapkan pemerintah bisa menjamin penderita HIV/AIDSuntuk mendapatkan pengobatan agar bisa terhindar dari kerugian ekonomi.Kata kunci: biaya pengobatan, HIV/AIDS, OOP, RSKO
cost for treatment HIV/AIDS is expensive. PLHIV spent high cost for treatment (out-of-pocket). This research analized cost for treatment in outpatient with HIV/AIDS, usedcross sectional design. The sample in this research was 144 outpatient HIV/AIDS inRSKO, taken by simple random sampling. Out-of-Pocket for treatment was Rp100.763,35/visit consists of physician Rp41.557,31, medical (non-ARV) Rp5,administration Rp4.563,56, and laboratorium test Rp13.833,03. The mean for patientwith no insurance Rp999.755,10/year and with insurance Rp268.116,50. There issignificant relationship between payment and number of visit to expense (p value0,0005). Hope government could insure PLHIV for avoiding financial burden.Key words: cost for treatment, HIV/AIDS, Out-of-Pocket, RSKO
Read More
T-4060
Depok : FKM-UI, 2014
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Nancy JH Nainggolan; Pembimbing: Hasbullah Thabrany, Pujiyanto; Penguji: Ede Surya Darmawan, Faiq Bahfen, Sukotjo
T-2130
Depok : FKM-UI, 2005
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Nira Susanti; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Ronnie Rivany, Rina Fitriani Bahar
T-2754
Depok : FKM-UI, 2007
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive